Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan HukumNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses JualBeli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt).Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanahterhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objektanah yang sama dan upaya, 2) pelindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) danPembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat PembuatAkta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli tanah yang berstatussengketa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipepenelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan datayang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaberdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,bahwa Notaris telah melampaui kewenangannya dan tidak menjalankankewajibannya sebagai Notaris. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa PPAT dalam menjalankanjabatanya tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan yangdilarang sehingga menimbulkan akibat hukum baik secara perdata dan pidana.Sebagai perlindungan hukum bagi Pembeli 1 dan Pembeli 2 dapat melakukan upayahukum perdata berupa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upayahukum pidana dan upaya hukum perdata tersebut sebagai bentuk perlindunganhukum bagi pihak yang dirugikan.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the Tort Inflicted by the Notary and the Land Deed OfficialThat Provide Non-Transparent Informations During The Process on Transaction ofLand Sale (Case Study: Serang District Court Decision of Criminal Law Number105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto. West Jakarta Court Decision Number871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). These case begins with the Notary and the Land DeedOfficial who has commited Tort along with the Seller namely by providing a nontransparentinformation regarding the premises to the buyers. The Notary and theLand Deed Official has conducted two transactions over the same premises. Thefirst transaction is done by a deed of Perjanjian Pengikatan Jual Beli between theSeller and the First Buyer. The second transaction is done by an official land titledeed. The aforementioned deeds are made before the sampe person of Notary andLand Deed Official. The method used is research literature, juridical nromative,which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of thisstudy is based on Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerningthe Amendments of Law Number 30 of 2005 concerning the Notary, the Notary hasconducted misdemeanor and did not cary out her obligations as a Notary. Moreover,the Land Deed Official has perform a prohibited attempt during the transaction ofthe land as stipulated on Article 45 of Government Regulation Number 24 of 2016concerning Amendment to Geverment Regulation Number 37 of 1998 concerninga Land Deed Officials. Therefore, the Notary and the Land Deed Offical hasavowed to legal consequences on civil law as well as criminal law."

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"

Artikel ini memiliki fokus pada pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kemudian dibuat Akta Jual Beli atas objek yang sama kepada pihak yang berbeda. Penelitian ini akan menganalisis kedudukan hukum PPJB tersebut dan tanggung jawab Notaris yang membuat PPJB dan AJB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini adalah dengan cara studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Notaris, perjanjian dan aturan-aturan dalam jual beli atas bidang tanah. Teknik analisis data dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil yang didapatkan adalah data dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Akta Jual Beli atas objek yang sama dengan pihak yang berbeda menjadi tidak berlaku dan dibatalkan, dikarenakan telah terjadi wanprestasi berupa pengingkaran janji yang dilakukan oleh pihak Penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli ini. Lalu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yang berdasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris dan UUJN, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

 

---

This journal has a focus on making a Binding Sale Agreement (PPJB), and then made a Sale and Purchase Deed (AJB) of the same object to different parties. This research will analyze the legal position of the PPJB and the responsibilities of the Public Notary who made both the PPJB and AJB. The research method used in this thesis is normative juridical. The type of research used is analytical descriptive. Data collection techniques in this thesis is by studying documents. The type of data used in the making of this thesis is secondary data consisting of primary legal material in the form of legislation and secondary legal material in the form of books relating to Notaries, agreements and rules in the sale and purchase of parcels of land. The data analysis technique in this thesis is a qualitative approach. Then, the results obtained are data in analytical descriptive form. The results of this study are the legal position of the PPJB and the AJB of the same object with different parties becomes invalid and canceled, because there has been a default in the form of breach of the promise made by the Seller in the contract of binding the sale. Then, the Notary must be responsible for the deed he made, which is based on the Notary Position Rules and UUJN, and is responsible for carrying out his office duties based on the Notary Code of Ethics.

 

"

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam profesi Notaris terdapat Notaris yang melakukan suatu perbuatan pidana karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga apabila hal itu terjadi sudah sewajarnya Notaris tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun bagaimana dengan notaris yang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris dengan sebaik-baiknya namun tetap digugat secara perdata maupun pidana, sebagai contoh saya mengambil ilustrasi kasus Notaris TP di Jayapura, dimana ia dituntut oleh kliennya dan telah dijadikan tersangka oleh penyidik yang menganggap Notaris tersebut melakukan penggelapan, padahal permasalahan diantara mereka telah mendapatkan putusan Akta Van Dading Akta perdamaian dan Notaris TP sudah menjalankan sesuai dengan isi putusan tersebut, yang berarti seharusnya Notaris TP tidak bisa dipersalahkan apalagi dipidana.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah menjalankan putusan pengadilan atas akta perdamaian akta van dading tetapi masih bisa dituntut oleh pihak yang bersangkutan sehingga Notaris tersebut tetap ditahan dan Bagaimana kriminalisasi terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melaksanakan putusan pengadilan dapat dihentikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang didukung dengan wawancara, Teknik pengolahan dan Analisa data Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa dalam menentukan putusan perkara hukum Notaris harus dilihat secara seksama apakah perbuatan Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan untuk menghindari terjadinya kriminalisasi, selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perbuatan kriminalisasi terhadap Notaris dapat dihentikan maka dalam suatu proses peradilan dimana yang menjadi terdakwanya adalah Notaris sebaiknya yang dihadirkan sebagai saksi ahli haruslah ahli yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Selain itu juga agar meminimalkan kriminalisasi terhadap Notaris harus ada kinerja sinergitas profesionalitas antara organisasi profesi dan penegak hukum.

---

It can not be denied that in the Notary 39 s profession there is a Notary who commits a criminal act either because of deliberate or negligence, which is related to the position attached to them, so if it happens it definitely becomes Notary rsquo s responbility. But how about the Notary who has been carrying out duties and obligations as a notary as well as possible, strict to the rules but still being sued in civil or criminal, as an example I took an illustration of the Notary TP case in Jayapura, where she was sued by her client and already become a suspect by investigator who thought the Notary Has embezzled, eventhought the problems between them have received a verdict Van Dading deed and Notary TP already did what she should do according to the content of the verdict, which means she can rsquo t be blame nor imprisonment.

The problem observed in this thesis are How is the legal protection of a Notary who has run a court decision on the peace deed van dading deed but can still be sued by the party concerned and make a Notary in custody, and how to stop criminalization of Notary Land Deed Official who run a court decision. The method used in this research is normative juridical, This research is Analytical Descriptive, The type and source of data used in this study is secondary data, the Technique of collecting data are by researching library materials and supported by interview, processing Technique and Data Analysis After all the data required in this study is obtained, will be drawn a conclusion, then compiled, analyzed qualitatively.

The results of this study are as follows in the determination of the decision of a Notary law case it should be decided carefully whether the act of Notary fulfills the elements of the article that are suspected to them to avoid the criminalization, besides that when in judicial process which the defendant is a Notary then who must be presented as an expert witness it should be an experts who really understand in their field, and then in order to minimize the criminalization of Notaries there must be a professional synergy performance between professional organizations and law enforcement."

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli terhadap objek harta warisan yang belum dibagi berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018.Adapun permasalahan yang timbul mencakup mengenai pengaturan harta bersama , kewenangan subjeknya dan hak-hak pihak lain terhadap perbuatan hukum (jual beli) harta warisan sebagai harta bersama yang terikat dan analisa hukum terhadap jual beli atas harta warisan terhadap studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018. Digunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni menganalisis dasar-dasar atas pembatalan akta jual beli atas objek harta warisan yang belum dibagi menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018 sehingga dapat dilihat dari aspek yuridis atau peraturan hukum positif sekaligus menganalisa implementasi hukum tersebut dalam realitas atau kenyataan yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis. Harta Bersama merupakan penyatuan harta kekayaan yang dimiliki suami istri secara otomatis dan penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian ataupun kematian. Sehubungan dengan hal tersebut apabila keduanya dipisahkan karena cerai mati, maka kewenangan subjek harta bersama jatuh kepada ahli warisnya yang merupakan harta bersama yang terikat, dalam hal ini para ahli waris mempunyai kewenangan untuk memperoleh hak nya. Dengan diperolehnya hak atas objek warisan yang belum dibagi, maka akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas objek warisan yang belum dibagi batal demi hukum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat membatalkan akta yang dibuat atas perintah pengadilan.

---

This thesis discusses the revocation of the sale and purchase deed of inheritance objects that have not been divided to heirs based on the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1852 K / Pdt / 2018. As for the problems that arise regarding the arrangement of shared assets, the authority of the subject and the rights of other parties to legal act (sale and purchase) of inheritance as jointly bound assets and legal analysis of the sale and purchase of inheritance on the Case Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1852 K / Pdt / 2018. Normative juridical research methods are used, namely analyzing the basics of revocation the sale and purchase deed of inheritance objects that have not been divided according to the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia Number 1852 K / Pdt / 2018 so that it can be seen from the juridical aspects or positive legal regulations as well as analyzing legal implementation mentioned in reality or reality which refers to written legal norms. Joint Wealth is the integration of assets owned by husband and wife automatically and the integration of these assets is legal and cannot be contested as long as the marriage does not end due to divorce or death. In connection with this matter, if the two are separated due to divorce, the authority of the subject of joint property falls to the heirs who are bound shared assets, in this case the heirs have the authority to obtain their rights. By obtaining the rights to inherited objects that have not been shared, then the deed of sale and purchase made by the Land Deed Makers Officer for the inherited object that has not been divided is legally canceled and the Land Deed Makers may cancel the deed made by court order."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"ABSTRAKPelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi, karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT; tanggung jawab PPAT tersebut kepada pegawainya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan tanggung jawab kepada para pihak dalam Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh pegawainya. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe penelitian dari tesis ini apabila dilihat dari bentuknya adalah penelitian preskriptif. Akibat dari pemalsuan Akta Jual Beli tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya syarat otentisitas suatu akta otentik, sehingga akta tersebut terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya menjadi akta bawah tangan. Tanggung jawab dari PPAT terhadap pegawainya yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli adalah sampai kepada tanggung jawabnya melaporkan tindak pidana pegawainya tersebut kepada pihak berwenang. Sedangkan Terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari pegawainya, seorang PPAT dapat bertanggung jawab secara administratif, pidana, dan perdata. PPAT diharapkan untuk lebih mawas dan berhati-hati dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, serta mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik dan peraturan jabatan PPAT kepada seluruh pegawainya.

---

ABSTRACTViolations upon an incumbency of a Land Titles Registrar (PPAT) that is caused by his carefulness in carrying out his duties and obligations should be subject to professional discipline and administrative sanctions, even though it's not the PPAT's fault. Falsification in the Sale and Purchase Deed is not only done by the PPAT, sometimes it's also done by the Employees. The main problem in this thesis is regarding the validity of the Sale and Purchase Deed that was forged by PPAT's Employee. Also, the responsibility of the PPAT both to its employee who did unlawful act, and to the aggrieved parties on the deed that was forged by the PPAT's employee. The form of the research method used in this study is a normative juridical research method, while the type of research of this thesis when seen from its form is a prescriptive research. As a result of the falsification of the Sale and Purchase Deed, the authenticity requirements of an authentic deed cannot be fulfilled, so that the deed is degraded to an underhanded deed. The responsibility of the PPAT to the employee who commit the crime of falsification is to report the criminal acts to the police. Whereas with respect to the parties who are harmed due to unlawful acts, PPAT can be held responsible administratively, criminally and civilly. PPAT is expected to be more careful carrying out their positions and authorities, as well as educating, training and instilling the values of a good PPAT to their employees."

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."