Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Penelitian Ini Berfokus pada Penanganan Imigran Ilegal di Wilayah Bogor berdasarkan Surat Bupati Nomor 472-451-Kesbangpol tahun 2012 Tentang penghentian Penempatan Imigran di wilayah Bogor. analisis menggunakan Teori Implementasi kebijakan George Edward III dengan berpedoman pada Indikator Kondisi Ideal dalam factor Birokrasi, Sumberdaya, Komunikasi dan Disposisi terhadap Tim yang terlibat dalam penanganan Imigran di Bogor (Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, UNHCR dan IOM), Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan Post Positivsm dan metode yang digunakan adalah Observasi dan Wawancara. dari Analisis disimpulkan Bahwa Implementasi kebijakan Penanganan Imigran Ilegal di wilayah Bogor belum berjalan secara maksimal

---

This research Focused on Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor based on Bogor Major’s letter Number. 472-451-Kesbangpol 2012 On termination of Immigrants placement in Bogor. analysis using Implementation of Policy theory by George Edward III, based on Ideal Indicator Conditions of Bureaucracy, Resources, Communications and Disposition of the team involved in immigrants Bogor Policy (Immigration, Police, Local Government, UNHCR and IOM), this study is qualitative with Post Positivsm approaches and using observation and interview methods. From the analysis, we got results that Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor doesn’t going well "

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiliki ?attestation letter" dari UNHCR statusnya sebagai refugee dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMl-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa, serta membuat SOP di tingkat pirnpinan di Ditjen lmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "attestation letter" from the UNHCR'S status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in terms of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-l504.IL.02.l0 dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward Ill on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examine the issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related government agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjen. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiiiki ?atteslation le!!er? dari UNHCR statusnya sebagai reiiigae dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjao dari Peraturan Direlctur Jendcral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 15o4.1L.oz_1o tahun 2010 ranggm 21 sepmmber 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal. Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatiii dan mctode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigmsi di seluruh Indonesia serta rnenjialin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkajt penanganan pcncari suaka dan pengimgsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan beiwibawa, serta mcmbuat SOP di tingkét pirnpinan di Ditjenlmigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalarn melaksanakan implementasi kebnakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonwia.

---

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "artestation letter" from the UNHCR's status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in tenns of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-l489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-1S04.lL.O2.lO dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward III on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examinethe issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related govemment agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjcn. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kekerasan rasial di Jerman yang dilakukan oleh skinhead. Pasca unifikasi, Jerman dihadapkan dengan masalah baru, yaitu masuknya imigran yang secara perlahan tapi pasti meningkat. Peningkatan jumlah imigran menyebabkan terjadinya gesekan sosial antara imigran dan warga asli Jerman yang secara tidak langsung meningkatkan ultranasionalis di Jerman, salah satunya adalah skinhead. Munculnya skinhead dan peningkatan jumlah imigran di Jerman ternyata berdampak kepada sering terjadinya kekerasan rasial terhadap imigran. Penelitian ini akan menganlisis mengenai kebangkitan ultranasionalis Jerman dan kekerasan rasial terhadap imigran pada masa kepemimpinan Kanselir Angela Merkel dengan menggunakan konsep ultranasionalis, konsep kekerasan rasial, dan teori intergovermentalisme. Ternyata Jerman telah memiliki regulasi yang dibuat berdasarkan sejarah masa lalu mengenai pelarangan dan penyebaran tindakan yang merujuk kepada ideologi Nazi dan rasisme, termasuk juga pelarangan terhadap tindakan kekerasan rasial terhadap imigran dan etnis minoritas. Tetapi sayangnya walaupun regulasi terkait dengan pelarangan hal tersebut sudah dibuat, kekerasan rasial terhadap imigran masih tetap terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyze the racist violence in Germany by skinheads. After the unification, Germany face a new problem, namely the entry of immigrants who slowly but steadily increased. The increasing number of immigrants turned out a social friction between immigrants and native Germans. The friction that occurred between immigrants and native Germans indirectly increased ultranationalists in Germany, one of which was skinheads. The emergence of skinheads and the increase in the number of immigrants in Germany turned out to have an impact on the frequent occurrence of racial violence against immigrants. This article analyse the rise of German ultranationalist and racial violence against immigrants during Chancellor Angela Merkel reign using ultranationalist concept, racist violence concept and intergovernmentalism theory. It is found that it turns out that Germany has regulations made based on past history regarding the prohibition of dissemination and actions that refer to Nazi idealism and racism, including the prohibition of racial violence against immigrants and ethnic minorities. But it is unfortunate that even though regulations regarding this matter have been made, racial violence against immigrant in Germany is still happening"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan suatu hubungan yang paradoksal antara kebijakan imigrasi yang berlaku umum dan kebijakan keamanan nasional dan nilai-nilai inti dalam masyarakat Amerika yang terbuka, khususnya imigran ilegal Meksiko di California.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat membendung kedatangan para imigran ilegal dari Meksiko masuk ke negara bagian California, khususnya kebijakan-kebijakan represif unilateral.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-interpretatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap para imigran ilegal Meksiko di California pasta tahun 1900-an sampai dengan awal tahun 2000-an menunjukan bahwa masalah imigran ilegal Meksiko tidak akan dapat dicegah selama ada hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko.Argumentasi-argumentasi yang mendukung kebebasan imigrasi atau kebijakan pintu terbuka membuktikan bahwa ketakutan akan identitas nasional dan kultural Amerika adalah berlebihan. Pemerintah Amerika Serikat secara aktif memainkan kebijakan imigrasi terutama terhadap para imigran-imigran dari Meksiko, dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran.Pemberlakuan "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, dan The Homeland Security Act of 2002", mengakibatkan Undang-Undang Imigrasi dan prosedurnya telah mengalami perubahan yang penting.

---

The research is aimed at indicating a paradoxical relationship between a generally applicable immigration policy and the national security policy and the core values of an open American society, specifically illegal immigrants from Mexico.

The research problem lies in the question of what efforts the American government has made to entry of illegal immigrants from Mexico into the state of California, specifically unilateral repressive policy.

The research has been conducted employing the qualitative methodology in an analytical-descriptive manner. Data has been gathered through library research.

The American immigration policies on illegal immigrants from Mexico in California from the period following the 1990s to the beginning of the 2000s, inclusive, indicate that the entry of these immigrants would not be capable of being prevented so long as there were economic relationships between the USA and Mexico.

Arguments in favor of immigration freedom or open-door policy prove that fear of the loss of American national identity and culture has been exaggerated. The American government has actively modified immigration policies on Mexican immigrants and followed the law of supply and demand.

The adoption of the "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, and The Homeland Security Act of 2002", has resulted in significant changes in the Immigration Act and the relevant procedures."

"Satir Hurra Ich Lebe in Deutschland karya Sinasi Dikmen menggambarkan belum adanya pemahaman budaya antar dua negara (Jerman dan Turki) yang mengakibatkan munculnya konflik pada masa kedatangan imigran Turki ke Jerman pada generasi pertama. Untuk memahami permasalaha yang berkembang maka diperlukan telaahan perbandingan kebudayaan dalam kriteria sudut pandang (Blickwinkel) antara budaya masyarakat Turki dan Jerman. Perbedaan sudut pandang memperhatikan banyak faktor yang mempengaruhi permasalahan terhadap masyarakat Jerman dan Turki di masa perpindahan masyarakat Turki ke negara Jerman sebagai pekerja tamu.

---

Satire Hurra Ich Lebe in Deutschland by Sinasi Dikmen illustrates the lack of cultural understanding between the two countries (Germany and Turkey) that resulted culturals conflict during the arrival of Turkish immigrants to Germany in the first generation. To understand the conflict problems is required research paper in comparative criteria (Blickwinkel) between Turkish and German culture. The diffrerences point of view mentioned considers many factors thet influences understanding problems of Germany and Turkey community in the displacement as guest workers."