Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil putusan pengadilan pajak banyak dimenangkan oleh wajib pajak pemohon banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik wajib pajak yang mengajukan sengketa banding ke Pengadilan Pajak, penyebab terjadinya sengketa, metode  dan teknik pemeriksaan pajak yang digunakan untuk pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan pada Putusan Banding Pengadilan Pajak, serta bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan hasil putusan sengketa banding Pengadilan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan. Penelitian dilakukan dengan metode content analysis dan regresi logitik binomial. Dari hasil penelitian, karakteristik badan hukum wajib pajak yang didapatkan adalah perseroan terbatas, yayasan, lembaga, BUT, CV, dan perusahaan daerah, jenis usaha wajib pajak yang ditemukan adalah manufaktur, jasa, perdagangan, dan agraria-pertambangan. Penyebab sengketa yang ditemukan terdiri dari 6 penyebab sengketa dengan perbedaan pendapat dalam pengakuan bukti pendukung/dokumen transaksi merupakan penyebab sengketa terbanyak. Selain itu ditemukan juga pokok sengketa yang paling banyak disengketakan adalah koreksi atas biaya usaha. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah metode langsung dan tidak langsung. Teknik pemeriksaan yang digunakan terdiri dari 17 jenis teknik dengan pemanfaatan informasi sebagai teknik yang paling banyak digunakan. Hasil uji regresi logistik menemukan dua variabel yang berpengaruh langsung signifikan pada hasil putusan yaitu, penyebab sengketa karena perundang-undangan dan dasar pembatalan karena metode.(

---

) Many tax court decisions have been won by appellant taxpayers. This study aims to determine the characteristics of taxpayers who filed an appeal dispute to the Tax Court, the causes of disputes, methods and techniques of tax audits used for the examination of Corporate Income Tax on Tax Court Appeal Decisions, and how the relationship between these factors with outcome of the decision Tax Court appeal dispute over Corporate Income Tax. The study was conducted using content analysis and binomial logistic regression methods. From the results of the study, the characteristics of the taxpayer legal entities obtained were limited liability companies, foundations, institutions, BUT, CV, and regional companies, the types of taxpayer businesses found were manufacturing, services, trade, and agrarian-mining. The causes of disputes that found were consisted of 6 causes of disputes with differences of opinion in recognition of supporting evidence/transaction documents were the most causes of disputes. In addition it was also found that the most disputed subject matter was the correction of business costs. The inspection method used is the direct and indirect method. The inspection technique used consists of 17 types of techniques with the use of information as the most widely used technique. The logistic regression test results found two variables that had a significant direct effect on the outcome of the decision, namely, the cause of the dispute due to legislation and the basis for the cancellation due to the method used."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Wajib Pajak, karakteristik sengketa pajak dan penyebab terjadinya sengketa banding Pajak Penghasilan Pasal 26 yang memiliki amar mengabulkan seluruhnya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pertimbangan Majelis Hakim dari aspek pembuktian maupun aspek yuridis dalam memberikan putusannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait tingginya tingkat kekalahan DJP dalam sengketa banding PPh Pasal 26. Kekalahan DJP yang tinggi ini berpotensi akan menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia sekaligus adanya ketidakpastian hukum terkait kewajiban pajak yang seharusnya dimiliki oleh Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis konten melalui Putusan Pengadilan Pajak PPh Pasal 26 yang memiliki amar mengabulkan seluruhnya untuk tahun 2021 sampai dengan 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa banding PPh Pasal 26 yang memiliki amar mengabulkan seluruhnya didominasi oleh Wajib Pajak yang berasal dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wajib Pajak diwakili oleh kuasa hukum, sedangkan dari sisi DJP, persidangan diwakili oleh Direktorat Keberatan dan Banding. Dibutuhkan rata-rata 5,85 tahun sejak berakhirnya tahun pajak hingga diputuskannya sengketa PPh Pasal 26. Rata-rata nilai sengketa PPh Pasal 26 yang mengabulkan seluruhnya memiliki nilai Rp2.806.297.633,00 di mana 74,89% sengketa terkait dengan sengketa objek dan 25,11% merupakan sengketa tarif. Terdapat 3 alasan utama terjadinya sengketa PPh Pasal 26 yakni adanya perbedaan pendapat atas kondisi suatu transaksi, perbedaan pendapat terkait subjek pajak yang menerima penghasilan dan adanya perbedaan pendapat mengenai pemenuhan kewajiban dalam melakukan pemotongan dan pelaporan. Dari sisi pembuktian, Majelis Hakim melihat kepada substansi dan nature yang seharusnya dari sengketa dalam menentukan suatu putusan sedangkan dari segi yuridis, Majelis Hakim akan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar penilaian bukti yang diserahkan oleh para pihak yang bersengketa.

---

This research aims to analyze the characteristics of taxpayers, tax disputes and the causes of Income Tax Article 26 disputes that have the “Grant Entirely” verdict. This research is expected to answer problems related to the high level of DGT defeat in the dispute of Income Tax Article 26. The high of defeat level has the potential to reduce the level of trust from the public in the tax system in Indonesia as well as legal uncertainty related to tax obligations that should be owned by taxpayers. This research is conducted using content analysis method through Income Tax Article 26 Court Decisions that have a ruling to grant entirely for the years 2021 to 2023. The results of this study show that Income Tax Article 26 appeal disputes that have a ruling to grant entirely are dominated by taxpayers from the Daerah Khusus Jakarta Province, taxpayers are represented by legal counsel, while from the DGT side, the trial is represented by the Directorate of Objections and Appeals. It takes an average of 5.85 years from the end of the tax year until the Income Tax Article 26 dispute is decided. The average value of Income Tax Article 26 disputes has a value of Rp2,806,297,633.00 where 74.89% of disputes are related to object disputes and 25.11% are tariff disputes. There are 3 main reasons for the occurrence these disputes, namely differences of opinion on the conditions of a transaction, differences of opinion regarding the tax subject who receives income and differences of opinion regarding the fulfillment of obligations in withholding and reporting. In terms of evidence, The Judges look at the substance and nature of the dispute in determining a decision while from a juridical perspective, The Judges will be based on the applicable laws and regulations and become the basis for evaluating the evidence in the dispute. "

"Penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi klasifikasi barang dalam Putusan Banding Sengketa Pajak atas Pokok Sengketa Tarif yang mengakibatkan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menentukan klasifikasi posntarifndannpenetapannpembebananntarif pajak, pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa pajak tersebut serta mitigasi risiko efektif yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan DJBC dan hakim telah melakukan klasifikasi sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, namun perbedaan persepsi klasifikasi barang terjadi karena perbedaan identifikasi barang dengan importir, yang menyebabkan perbedaan klasifikasi barang dan bergesernya tarif.

---

This study analyzes differences in perceptions of harmonized system in Tax Dispute Appeal Decisions on Principal Tax Disputes that result in Tax Refund that Should Not Be Payable. The purpose of this study is to determine and analyze the considerations of the Directorate General of Customs and Excise in determining the classification of tax and tax impositions, tax court judge considerations in determining the tax dispute decision and effective risk mitigation that must be carried out by the Directorate General of Customs and Excise in administrative services. This research is a case study with qualitative research methods in the form of document studies and interviews. The results showed that Directorate General of Customs and Excise and judges had made classification according to the applicable rules and laws, but differences in perception of the harmonized system occurred due to differences in goods identification with importers, which caused differences in the goods classification and shifting rates."

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

---

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.

The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study."

"Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif.

---

The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menjelaskan dasar koreksi pemeriksaan PPh Badan PT ABCD Tahun 2011 yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai analisis koreksi pajak, pengajuan keberatan, pengajuan banding, serta peraturan pajak terkait. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan peraturan perpajakan sebagai acuan dilakukannya koreksi. Berdasarkan proses yang telah dilalui PT ABCD koreksi pajak atas PPh Badan merupakan permasalahan pembuktian dokumen, lemahnya dasar peraturan yang digunakan, serta permasalahan klasifikasi biaya. Untuk memenangkan banding, PT ABCD harus mempersiapkan dokumen pendukung.

---

This report is aimed to explain the basis of tax audit of Corporate Income Tax of PT ABCD for the fiscal year 2011 by tax auditor. Furthermore, this report discusses analysis of tax adjustment, tax dispute, tax appeal, and related tax regulations. The method used is by using tax regulation as reference for adjustment. According to the processes that have been passed by PT ABCD, tax adjustment of the Corporate Income Tax are problems of evidentiary documents, lack of legal basis used, and cost classification problem. To win in the tax court, PT ABCD has to prepare supporting documents."

"Biaya promosi diduga menjadi bagian dari upaya tax planning dan praktik tax evasion. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis dan penyebab utama sengketa pajak terkait biaya promosi dalam perhitungan pajak terutang PPh Badan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui mengumpulkan putusan banding pengadilan pajak serta wawancara. Informan penelitian berasal dari DJP dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan jenis sengketa pajak biaya promosi terbagi menjadi sengketa materiil dan formal. Penyebab sengketa materiil antara lain perbedaan interpretasi antara DJP dan WP dan masalah pembuktian. Penyebab sengketa formal antara lain DJP menganggap biaya promosi yang dikurangkan tidak memenuhi ketentuan formalnya sedangkan WP menggunakan prinsip materiil/substantif dalam membebankan biaya promosi, WP merasa telah memenuhi ketentuan formal yang dimaksud, dan WP tidak memenuhi ketentuan formal dimaksud karena keadaan di luar kuasa sehingga meminta keadilan hingga tingkat banding. Rekomendasi bagi DJP antara lain memahami proses bisnis Wajib Pajak dengan baik ketika melakukan pemeriksaan, menyertai pembuktian materiil dalam koreksi formal, menaikkan status penegasan terkait menjadi aturan serta memperbaiki sistem dan tata kelola penerimaan SPT Tahunan. Rekomendasi bagi WP antara lain memberikan data dan dokumen yang valid dan relevan ketika proses pemeriksaan serta mengadministrasikan dengan baik data dan dokumen terkait biaya promosi yang dikeluarkan

---

Promotional costs are allegedly part of tax planning efforts and tax evasion practices. This study aims to identify the types and leading causes of tax disputes related to promotional costs in calculating taxes owed by corporate income tax. This research is a case study with a qualitative method. Data collection is done through collecting tax court appeal decisions and interviews. This research is a case study with a qualitative method. Data collection is done through collecting tax court appeal decisions and interviews. The results showed that promotional fee tax disputes were divided into material and formal disputes. The causes of material disputes include differences in interpretation between DGT and taxpayers and evidentiary issues. The causes of formal disputes include the DGT considering that the reduced promotional costs do not meet the formal provisions at the same time taxpayers use the material/substantive principle in charging promotion fees, taxpayers feel that it has fulfilled the formal provisions in question, taxpayers do not meet the formal provisions referred to due to circumstances beyond the will thus ask for justice up to the level of appeal. Recommendations for DGT include understanding the business processes of taxpayers well when conducting examinations, accompanying material evidence in formal corrections, raising the status of related affirmations into rules, and improving the system and governance of annual tax return receipts. Recommendations for taxpayers include providing valid and relevant data and documents during the tax audit process and properly administering data and documents related to promotional costs."

"Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara terkait sengketa pajak dan menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan di bidang perpajakan. Namun, fenomena yang terjadi hingga saat ini bahwa disparitas putusan Pengadilan Pajak atas kasus serupa masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya perbedaan dan kepastian hukum pada putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak atas sengketa Branch Profit Tax BUT migas dengan mengambil dua putusan Pengadilan Pajak BUT X No. PUT-108978.36/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019 dan PUT- 006362.36/2018/PP/M.IA Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi Hakim dalam memahami konsep bagi hasil yang tertera dalam Production Sharing Contract Sanga Sanga serta pemanfaatan tax treaty dalam menetapkan tarif Branch Profit Tax dan kepastian hukum dari putusan tersebut masih belum terpenuhi baik dari sisi konsistensi putusan dan belum didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas.

---

The Tax Court is an institution that has the authority to decide cases related to tax disputes and carries out the function of legal protection for taxpayers seeking justice in the taxation sector. However, the phenomenon that has occurred up to now is that the disparity of court decisions on similar cases is still common. This study aims to analyze the reasons for the differences and the law in the appeal decision issued by the Tax Court on the Profit Tax dispute of the BUT Oil and Gas Branch by taking two decisions of the BUT X Tax Court No. PUT-108978.36/2011/PP/M.XVIB Year 2019 and PUT- 006362.36/2018/PP/M.IA Year 2020. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of the study indicate that the differences between the two decisions are caused by differences in the interpretation of the judge in understanding the concept of profit sharing stated in the Production Sharing Contract Sanga Sanga and the use of tax treaties in setting the Branch Profit Tax rate and the legal certainty of the decision has not been fulfilled either from in terms of consistency of decisions and not yet based on clear legal provisions."

"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.

---

The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."

"Perbedaan persepsi dan interprestasi Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan validitas bukti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengakibatkan sengketa antara Direktorat Jendral pajak (fiskus) dengan Wajib pajak. Dalam memberikan keadilan di bidang perpajakan dilakukan melalui prosedur pengajuan keberatan dan banding. Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak merupakan usaha pemulihan hak Wajib Pajak sebagai upaya penegakan hukum. Terhadap penyelesaiannya tersebut maka diperlukan beberapa alat bukti penunjang, salah satunya adalah alat bukti Pengetahuan Hakim. Akan tetapi, Pengetahuan Hakim tidak dapat dengan serta merta berdiri karena harus ada alat penunjang lainnya. Dengan adanya alat bukti lain yang telah diberikan akan menguatkan keyakinan Hakim dalam menyusun putusannya dikarenakan Hakim akan memberikan penafsiran dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan fiskus.

---

The differences of perception and interpretation concerning on Tax Regulation along with the rules of its implementation which was related with the validity of the implementation in Tax Regulations cause the dispute between government (Direktorat Jendral Pajak) with the tax payer should be done through the procedure of filing objections and the appeal. The Dispute Resolution in the Court of tax appeals is the form a taxpayer's right to recovery efforts as law enforcement efforts. The solution is then required some evidence supporting in which one of them is a proof of the knowledge of judges. However the knowledge of judges cannot necessarily be standing with because there must be other supporting tools. The existence of other proofs that has been granted will strengthen the judge's belief in drawing up the verdict of judges because the judge will give the interpretation by translating Tax Regulation that could be far different than what is determined by Government."