Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN, maka pengelolaan PNS haruslah sudah berlandaskan sistem merit. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan struktural, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang paling tinggi sampai dengan Jabatan Pengawas harus berdasarkan sistem-sistem merit. Untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara tegas disebutkan dalam UU ASN, dapat dilakukan melalui open bidding/lelang jabatan, sedangkan untuk level Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan sistem merit. Walaupun sudah 4 tahun sejak terbitnya UU ASN, namun belum banyak instansi pusat maupun daerah yang menerapkan proses pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara sistem merit. Kementerian ESDM dalam kurun waktu 4 tahun  terakhir yaitu 2015-2018 sudah 21 kali melakukan proses mutasi jabatan, dimana total pejabat yang mengalami mutasi ada 1.775 orang. Dari total 792 jabatan structural yang ada di Kementerian ESDM, terdapat 59 jabatan dimana latar belakang pendidikan pejabat yang mendudukinya tidak sesuai dengan kompetensi jabatan yang seharusnya Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan merit system dalam proses pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerain ESDM.  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerian ESDM secara umum belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Masih terdapat perbedaan prosedur antar Unit dalam menentukan calon peserta seleksi jabatan, belum adanya standar kompetensi jabatan menyebabkan pengukuran kompetensi peserta hanya bisa dilakukan sebagian, dan pelaksanaan rotasi jabatan belum berdasarkan pola karir.

---

After Law No.5 of 2014 about Civil State Apparatus Act published, or better known as the ASN Law, the management of civil servants must be based on a merit system. Likewise, the process of filling in structural positions, starting from the Main High Leadership Position to the highest up to Supervisory Position, must be based on merit systems. For the position of High Leadership Position explicitly stated in the ASN Law, it can be done through open bidding/auction positions, while for the level of Administrator Position and Supervisory Position is done by taking into account the merit system. Even though it has been 4 years since the publication of the ASN Law, yet not many central and regional agencies have implemented the process of filling in the positions of Administrator and Supervisory Position on a merit basis. The Ministry of Energy and Mineral Resources in the last 4 years, namely 2015-2018, has 21 times carried out the transfer process, where there were 1,775 officials who had a mutation. Out of a total of 792 structural positions in the Ministry of Energy and Mineral Resources, there are 59 positions where the educational background of the occupying officials is not in accordance with the job competencies that should be used. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling. The results of the study found that the implementation of filling in the Administrator and Supervisory Position in the Ministry of Energy and Mineral Resources in general was not fully based on the principles of merit system. There are still differences in procedures between Units in determining candidates for job selection, the absence of job competency standards causes the measurement of participant competency can only be done in part, and the implementation of job rotation has not been based on a career path."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"ABSTRAKUndang-undang Aparatur Sipil Negara menjadi pondasi bagi reformasi manajemen sumber daya manusia aparatur. Salah satu perubahan utama yang dilahirkan undang-undang tersebut adalah seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Keberhasilan suatu perubahan salah satunya ditentukan oleh sikap para pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sikap pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kebijakan seleksi terbuka JPT Pratama sekaligus menggambarkan perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai berdasarkan kelompok jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis jabatan, dan masa kerja. Hasilnya, secara umum ditemukan sikap yang positif tanpa perbedaan signifikan antara pegawai dengan usia, jenis kelamin, dan jenis jabatan berbeda serta perbedaan parsial antara satu kelompok dengan satu kelompok lain berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.

---

ABSTRACTThe new Civil Service Law (UU ASN) provides foundation for civil service reform. One of its main provisions is the open promotion system for senior executive positions. Attitude of those directly affected by a deliberative change could determine whether the change would be successful. This research tries to describe employee attitude toward the new open promotion system using sample from the Ministry for Energy and Mineral Resources. Sex, age, education level, types of job, and service tenure are factors tested to observe differentiation in employees? attitude. Researcher found that in general, employees tend to have positive attitude toward the new system and there are no differences explained by different sex, age, and types of job. Partial differences found in subgroups within service tenure and education level."

"ABSTRAKUpaya penerapan seleksi terbuka dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pengisian jabatan pada organisasi pemerintahan mengalami beberapa kendala yaitu biaya, waktu dan pembatasan. Oleh karena itu Kementerian Keuangan menerapkan program manajemen talenta pusat dalam pengisian jabatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Penerapan Manajemen Talenta Pusat dalam Pengisian Jabatan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan dimensi-dimensi yang berasal dari tahapan manajemen talenta yang dikemukakan olah Rothwell untuk melakukan analisis yaitu get commitment, analyze the work and the people now mdash;and determine what talent means, recruit and select talent, evaluate performance, analyze the work and people needed in the future, evaluate potential, develop people, retain the best people, dan evaluate program results. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Manajemen Talenta Pusat dalam Pengisian Jabatan di Kementerian Keuangan memiliki tahapan yang berbeda dengan tahapan yang dikemukakan oleh Rothwell. Hambatan dalam penerapan Manajemen Talenta di Kementerian Keuangan adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, perbedaan pemikiran pimpinan, anggaran pengembangan dan assessment center, dan ketersediaan mentor.

---

ABSTRACT

Implementation of Open Selection in order to overcome the problems in position filling in the public institutions cause problems those are, cost, time and demarcation. Therefore the Ministry of Finance implements a central talent management program in filling the position to encounter the problem. This study aims to describe the Implementation of Central Talent Management in Position Filling in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study uses a post positivist approach by using dimensions from the stages of talent management proposed by Rothwell to do analysis, ie get commitment, analyze the work and the people now and determine what talent means, recruit and select talent, evaluate performance , analyze the work and people needed in the future, evaluate potential, develop people, retain the best people, and evaluate program results. Data obtained through the interviews, and literature studies on documents issued by the Ministry of Finance. The results showed that the Central Talents Management in Position Filling in the Ministry of Finance has different stages with the stages proposed by Rothwell. Obstacles in the application of Talent Management in the Ministry of Finance are the limited ability of human resources, differences in leadership thinking, budget for development and assessment center, and the availability of mentors."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, ketenagalistrikan dan geologi. Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unit organisasi pengelola sistem informasi terpusat untuk mendukung kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi bisnis utama maupun pendukung. Hal ini mendorong Kementerian ESDM dalam memberikan keamanan dan kenyamanan pada layanan sistem elektronik untuk menjaga reputasi pelayanan publik. Saat ini terdapat beberapa sistem informasi yang tergolong kritikal mengalami kegagalan fungsi layanan sehingga menurunkan reputasi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Peraturan menteri komunikasi dan Informatika mewajibkan penerapan manajemen keamanan informasi pada layanan sistem informasi pemerintah. Hal tersebut mendorong kementerian ESDM untuk meningkatkan pengamanan informasi karena saat ini terdapat kelemahan pengamanan informasi pada area pengelolaan risiko di kementerian ESDM. Saat ini belum ada aktivitas manajemen risiko menyeluruh di kementerian ESDM. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis risiko keamanan informasi kemudian memberikan rekomendasi penanganan risiko di kementerian ESDM. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di kementerian ESDM dengan menggunakan kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi SNI ISO/IEC 27005:2018. Penelitian ini menghasilkan 14 risiko dengan tingkat risiko tinggi, 29 risiko dengan tingkat risiko sedang dan tujuh risiko dengan tingkat risiko rendah. Hasil analisis risiko menemukan penggunaan aplikasi perizinan tanpa otorisasi yang berdampak pada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin. Selain itu, hasil analisis risiko menemukan penurunan kemampuan perangkat lunak yang disebabkan aktivitas serangan dari eksternal karena celah kerentanan pada perangkat sistem. Penelitian ini memberikan rekomendasi rencana penanganan risiko untuk mengurangi dampak terhadap layanan maupun reputasi di Kementerian ESDM. Rekomendasi penanganan risiko diantaranya memberikan pelatihan mengenai kesadaran keamanan informasi dan rekomendasi penerapan prosedur pengujian keamanan sistem. Rekomendasi penanganan risiko keamanan informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan informasi di Kementerian ESDM dan memenuhi syarat dalam penerapan sistem manajemen pengamanan informasi.The Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) conducts development, control and supervision activities in the fields of oil and gas, minerals and coal, renewable energy, electricity, and geology. Center for Data and Information Technology is a unit of centralized information system to support the Ministry of EMR to perform the main business and support functions. This encourages the Ministry of EMR in ensuring security in electronic system services to maintain a reputation in serving the public. Currenty, there are several information sistems that are classified as critical experiencing services malfunctions, thus lowering the reputation as an electronic system provider. Regulation of the Minister of Communication and Information that requires the implementation of information security management system in electronic system services,therefore the Ministry of EMR needs to improve information security. Based on this, there are weaknesses on information security in the risk management area. There is currently no comprehensive risk management activity in the ministry of EMR. Therefore, this study aims to conduct an analysis of information security risks at the ministry of EMR. This research conducted was qualitative research using case studies in the ministry of EMR. This research uses an information security management system framework SNI ISO / IEC 27005. This study reveals 14 risks with high-risk levels, 29 risks with medium-risk levels and seven risks with low-risk levels. The results of the risk analysis found the use of unauthorized login applications that resulted in abuse of authority in the permits. In addition, the results of risk analysis found a decrease in software capabilities caused by external attack activity due to vulnerability in system devices. This research provides recommendations for risk management plans to reduce the impact on services and reputation in the Ministry of EMR. Risk management recommendations include providing training on information security awareness and recommendations for the implementation of system security testing procedures. These information security risk management recommendations can be used to improve information security at the Ministry of EMR and meet the requirements to the implementation of information security management."

"Penelitian ini didasarkan pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstiusi yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, konsep pengawasan internal yang dilaksanakan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini terkait dengan pengisian jabatan dan pengawasan hakim di Mahkamah Konstitusi. Kedua, perubahan susunan, kedudukan, dan peran Majelis Kehormatan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hakim konstitusi. Ketiga, menganalisis perubahan susunan, kedudukan, dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan relasinya dengan pengisian jabatan hakim konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat internal di lingkungan hakim di masa lalu dianggap tidak berjalan dengan efektif sehingga memunculkan gagasan perlunya pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus. Adanya peran pihak eksekutif dan legislatif maupun lembaga non-yudisial dalam proses perekrutan hakim, tidaklah dianggap sebagai hal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Adanya keinginan untuk mengaktifkan kembali pengawasan eksternal memberikan pengaruh yang cukup besar pada susunan, kedudukan dan peran Majelis Kehormatan termasuk di dalamnya keterlibatan 3 (tiga) lembaga negara yang berperan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi di dalam susunan Majelis Kehormatan di Indonesia secara langsung.

---

This research is based on the establishment of Constitutional Court of honor assembly which is regulated in Act No.24/2003 regarding Constitutional court and its amendments, Act No. 8/2011. The method used in this study is a yuridis normatif by using the secondary data. First, the concept of internal control which is implemented in the judial power, in this case related to recruitment system and surveillance mechanism in the constitutional court. Second, the amendment in the composition, position and role of the Constitutional Court of Honor Assemblies in performing supervisory functions. And the third is to analyze the changes in the composition, position and role of the Constitutional Court of honor assemblies in performing supervisory functions and ts relation to recruitment system of Constitutional Judges. There results showed that the internal surveillance in the past is considered ineffective, and this leads to the idea of the need for supervision by the special agency. On the other hand, the participation of the executive, legislatif and/or non-judicial body in recruitment system of Constitutional Court Judges should not be considered as a threat to judicial independency. There is an inclination to re-enable the external supervision to constitutional judges which leads to a significant change of the composition, position, and role of the Constitutional Court of Honor Assemblies, including the involvement of the executive, legislative and judiciary in its honor assemblies."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya.

---

This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method.

The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation."

"Tesis ini membahas Analisis Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai pada pengisian Formasi Jabatan Pengawas di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan hasil penelitian: perencanaan karir pegawai pada manajemen karir di BKN belum ada keselarasan, perencanan karir pegawai tidak terarah dan tidak memiliki tujuan karir yang jelas karena manajemen karir di BKN tidak menetapkan jalur karir pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Manajemen karir di BKN belum menyusun pola karir pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki pegawai dan kebutuhan organisasi. Kesimpulan: Perencanaan dan pengembangan karir pegawai pada pengisian formasi jabatan pengawas di BKN belum sesuai antara perencanaan karir individu dengan perencanaan karir organisasi, pegawai tidak merencanakan karirnya tetapi hanya mengikuti kesempatan yang ada sehingga perencanaan organisasi untuk pengisian formasi jabatan pengawas tidak terpenuhi.

---

This analysis focus on career planning and development to compliance the formation of Supervisor position at National Civil Service Agency(BKN) with the results of research that between a career planning with a career management in BKN has been no alignment, career planning of the employee is unfocused and do not have a clear career goals for management BKN career does not define a career path of the employees with appropriate qualifications and competence. BKN career management in employee career patterns have yet to develop in accordance with its potential employees and the needs of the organization. Conclusion: career planning and development of the employees to compliance the formations of supervisor position in BKN not fit between career planning of individuals with career planning organization, employees are not planning they career but simply follow the opportunities that exist so that the planning organization for compliance the formation of supervisor position not fullfil yet."

"Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas dan penjaga etika hakim, memiliki peran penting dalam tegaknya kekuasaan kehakiman yang bersih. Lembaga ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena dengan sumber daya manusia yang terbatas harus menaungi ribuan hakim yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Permasalahan yang diangkat adalah kompleksitas pembentukan jabatan fungsional penata kehakiman dan kesiapan Komisi Yudisial atas keberadaan dan pembentukan jabatan fungsional tersebut. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, menggunakan terutama data sekunder menganalis Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan peraturan-peraturan terkait, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa jabatan fungsional penata kehakiman adalah yang pertama dan satu-satunya yang berada di bawah pembinaan Komisi Yudisial, Pembentukan Jabatan ini kompleks karena menggabungkan tugas dan fungsi pencegahan, penegakan, serta seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang tujuan pelaksanaannya sangat berbeda dan memiliki peraturan pelaksananya masing-masing yang belum terharmonisasi, serta masih adanya kendala dalam penempatan unit pembina. Adapun kesiapan Komisi Yudisial selaku instansi Pembina masih dalam tahap awal dan persiapan Komisi Yudisial terkendala dengan belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan, belum adanya harmonisasi peraturan, dan jumlah persediaan pegawai yang belum memadai. Perlu adanya harmonisasi peraturan pelaksana, pengaturan perbantuan tugas dan perpindahan pegawai, pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

---

The Judicial Commission as a supervisory institution and guard of judge ethics, has an important role in upholding a clean judicial power. This institution has limitations in carrying out its duties and authorities because with their limited human resources, they must oversee thousands of judges spread throughout Indonesia as the object of supervision of the Judicial Commission. The issues raised are the complexity of establishing the functional position of judicial administrator and the readiness of the Judicial Commission for the presence and establishment of the functional position. The research method used is normative juridical, using mainly secondary data to analyze PANRB Ministerial Regulation Number 84 of 2020 concerning the Functional Position of the Judiciary and related regulations, with a qualitative approach. The results of the research that the functional position of the judiciary is the first and the only one functional position belonging to the Judicial Commission. The formation of this position is complex because it combines the duties and functions of preventing, enforcing, and selecting Candidates for Supreme Court Justices and Candidates for Ad Hoc Judges at the Supreme Court whose implementation objectives are very different and have their respective implementing regulations that have not been harmonized, and there are still obstacles in the placement of the supervisory unit. As for the readiness of the Judicial Commission as the founder agency, it is still in the early stages and the preparation of the Judicial Commission is constrained as it should be equipped with an education and training center, there is no harmonization of regulations, and the number of staff supplies is not adequate. Based on these matters, There is a need for harmonization of implementing regulations, arrangements for task assistance and employee transfer, establishment of education and training centers, as well as other necessary measures."

"Penelitian ini mengkaji masalah pengaruh sistem informasi terhadap kinerja pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui variabel karakteristik tugas, variabel karakteristik teknologi, variabel keahlian penggunaan komputer, variabel kesesuaian tugas teknologi, dan variabel penggunaan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya pada variabel kinerja, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sampel sebesar 132 (seratus tiga puluh dua), teknik penarikan sampel terlapis (Stratified Random Sampling), metode analisis bivariate analysis, dan hipotesis korelasi Rho Spearman, penelitian ini menghasilkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara keahlian penggunaan komputer dengan kinerja, dan juga karakteristik teknologi dengan kesesuaian tugas teknologi di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

---

This study examines the influence information systems of employee's performance in the Inspectorate General, Ministry of Energy and Mineral Resources. Through variable task characteristics, technology characteristics, computer self efficacy, task technology fit, and utilization, which aims to determine the effect on performance variables, using quantitative research approach, sample of 132 (one hundred and thirty-two), a stratified random sampling technique, metode bivariate analysis, and korelasi Rho Spearman, this study has also found that there was a positive significant correlation between task technology fit with performance skills, and characteristics technologies with task technology fit in the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources."