Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kurang tertibnya penyaluran dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM, membuat pemerintah mengalihkan pengelolaannya melalui satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu LPDB-KUMKM. Dalam perjalanannya demi mewujudkan akuntabilitas pembiayaan dan profesionalisme, LPDB-KUMKM menyempurnakan pola penyaluran dana bergulir melalui beberapa regulasi. Kebijakan yang paling mendasar adalah penerapan agunan dan tarif layanan, dimana dana bergulir sebelumnya tidak membebankan bunga atau tarif layanan maupun agunan sebagai persyaratan permohonan pinjaman. Tarif layanan lebih dahulu dilaksanakan, dan pada dasarnya juga bukan merupakan kendala bagi UMKM karena nilainya yang lebih rendah dari suku bunga perbankan. Namun demikian, Non Performing Loan (NPL) dari peminjam atau mitra dirasa masih tinggi, oleh sebab itu kemudian LPDB-KUMKM menerapkan agunan sebagai salah satu persyaratan pinjaman. Berkaca pada bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan agunan memang efektif untuk menekan tingkat gagal bayar dari para peminjam. Namun di sisi yang lain hal ini akan berdampak kepada aksesibilitas UMKM terhadap permodalan dan akan berdampak juga kepada perilaku pembayaran pinjaman dari UMKM. Studi ini menggunakan data perkembangan pinjaman mitra LPDB-KUMKM dari awal hingga tahun 2018. Model Regresi Logit digunakan untuk mendukung analisis, hasil studi ini menunjukkan pada kasus LPDB agunan memiliki korelasi negatif terhadap peluang default atau tingkat gagal bayar pinjaman.

---

The lack of orderly distribution of the revolving funds of the Ministry of Cooperatives and SMEs, made the government transfer its management through the Public Service Agency (BLU) satker, the LPDB-KUMKM. In its journey to realize financial accountability and professionalism, LPDB-KUMKM has perfected the pattern of revolving fund distribution through several regulations. The most basic policy is the application of collateral and service tariffs, where the previous revolving fund does not charge interest or service fees or collateral as a condition for loan applications. Service tariffs are implemented first, and in essence are also not an obstacle for MSMEs because of their lower value than bank interest rates. However, the Non Performing Loan (NPL) from borrowers or partners is still considered high, therefore LPDB-KUMKM then applies collateral as one of the loan requirements. Reflecting on the financing business carried out by collateral banking, it is indeed effective to reduce the default rates of borrowers. But on the other hand this will have an impact on the accessibility of MSMEs to capital and will also affect the behavior of loan payments from MSMEs. This study uses data on the development of LPDB-KUMKM partner loans from the beginning to 2018. The Logit Regression Model is used to support the analysis, the results of this study show that the collateral, in case of LPDB, has a negative correlation with the probability of default or loan default."

"Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi utama dari bank umum. Karena itu, bank dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah Prinsip 5C, yang diantaranya adalah collateral atau agunan. Walaupun kegiatan perkreditan telah dilaksanakan sesuai berbagai pedoman yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri kredit bermasalah tetap terjadi, termasuk kredit macet, yang harus diselesaikan oleh pihak bank agar kemudian tidak berdampak negatif pada pihak lain, terutama pihak bank itu sendiri. Salah satu cara bank menangani kredit macet tersebut adalah dengan melelang jaminan Hak Tanggungan untuk mendapat pengembalian kredit. Akan tetapi, bank terkadang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelelangan tersebut, yang salah satunya terjadi di Bank X, sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi bank ketika terjadi permasalahan tersebut. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank X dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh bank diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, serta perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X diperoleh dari putusan yang dikeluarkan.

---

Credit activity is one of the main functions of banks. Hence, when a bank is going to give some credit, it needs to follow some prudential principles, such as 5C Principle, that one of which is collateral. Although, the bank is abided to various credit related guidelines, but non-performing loan still persist and could not be avoided completely. Therefore, resolution is needed to avoid any negative implication to other parties, including the bank itself. One of the resolution is by selling the collateral, which is the Mortgage Right, through auction. However, sometimes the banks are being sued by another party who feel disadvantaged from the auction implementation, as happened in Bank X. Hence, it is necessary for a bank to have some legal protection when the problem occurs. The subject matters are how is the regulation and arrangement regarding the resolution on non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by Bank X and how is the legal protection for the banks as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the regulation and arrangement regarding the resolution of non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by banks are regulated in Regulation of The Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 and Regulation of Directorate General of State Assets Number 2/KN/2017, and legal protection for the bank as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X is obtained from the Courts decision."

"Pinjam meminjam uang melalui P2P Lending saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemberi pinjaman menghadapi risiko pinjaman macet. Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pinjaman macet pada P2P Lending semakin meningkat. Pinjaman macet dapat diatasi dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Belum terdapat pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, namun peraturan yang berlaku bagi industri perbankan dapat dijadikan acuan oleh P2P Lending dalam melakukan restrukturisasi pinjaman dan 2) Praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending berperan untuk memfasilitasi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman macet.

---

Money lending through P2P Lending is currently growing rapidly in Indonesia. In practice, lenders face the risk of non-performing loans. In addition, the Covid-19 pandemic in Indonesia has resulted in non-performing loans in P2P Lending an increase. Non-performing loans can be overcome by restructuring the loan. Hence, this thesis raises two main issues, inter alia the regulation and practice of non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive analytical research typology. The conclusions obtained are as follow: 1) There have been no regulations issued by OJK regarding non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia, but the banking industries loan restructuring regulation can be used as a reference for P2P Lending in restructuring non-performing loans; and 2) Non-performing loans restructuring practice in P2P Lending in the midst of Covid-19 requires prior approval from the borrower, meanwhile P2P Lending companies plays a role to facilitate borrower as well as lenders in non-performing loan restructuring."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor determinan pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing NPF pada bank syariah di Indonesia. Objek penelitian yang digunakan adalah industri bank syariah, bank umum syariah, dan unit usaha syariah selama triwulan I 2008 sampai dengan triwulan IV 2016. Selama periode tersebut diketahui bahwa NPF bank umum syariah lebih tinggi daripada NPF industri bank syariah dan NPF unit usaha syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari perbedaan perilaku NPF ini. Variabel yang digunakan dalam model penelitian berupa inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , suku bunga Bank Indonesia, aset, serta pembiayaan. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model VECM . Hasil analisis menunjukkan bahwa Inflasi dan suku bunga Bank Indonesia berkontribusi besar terhadap NPF industri bank syariah dan NPF bank umum syariah, sementara pembiayaan berkontribusi besar terhadap NPF unit usaha syariah.

---

This study aims to describe the determinants of non performing financing NPF in Islamic banks in Indonesia. The object of research are Islamic banking industry, Islamic full fledged bank, and Islamic windows bank during the first quarter of 2008 until fourth quarter 2016. During the period it is known that NPF Islamic full fledged bank is higher than NPF Islamic banking industry and NPF Islamic windows bank. Thus, the purpose of this study is to identify the determinant of this difference in NPF behavior. The variable in this study are inflation, growth of Gross Domestic Product GDP , Bank Indonesia rate, assets, and financing. This thesis uses the Vector Error Correction Model VECM . The result shows that inflation and interest rates of Bank Indonesia contribute substantially to NPF of Islamic banking industry and Islamic full fledged bank, while financing contribute substantially to the NPF of Islamic windows bank."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas simulasi dampak sekuritisasi syariah aset produktif terhadap market share dan kinerja dengan objek penelitian unit usaha syariah Bank BTN. Penelitian ini menggunakan quasi-experiment dengan menggabungkan metode analisa skenario, Generalized Linear Model Multivariate dan Propensity Score Matching. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi syariah aset produktif memiliki dampak positif dan signifikan terhadap market share dan kinerja UUS Bank BTN. Dampak tersebut berpengaruh melalui variabel-variabel transmisi dan jumlah aset yang disekuritisasi.

---

ABSTRACTThis research concern to create simulation effect of Islamic asset Securitizationon productive asset to market share and bank's performance, study case in Bank BTN's Shariah Business Unit. This research is a quasi experiment which combine scenario analysis, Generalized Linear Model Multivariate and Propensity Score Matching. The result indicate Islamic Securitization have positive and significant effect toward market share and performance. The effects influence them through the transmission variables and the amount asset that securitized. "

"ABSTRAKNama : Vera RosulaProgram Studi : Kajian Timur Tengah dan IslamJudul : Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Produk dan Persepsi Investor Terhadap Keputusan Pembelian Sukuk Ritel SR009 Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi pembelian, pengetahuan produk dan persepsi investor terhadap keputusan pembelian Sukuk Ritel Seri SR009. Penelitian ini berdasarkan kepada teori perilaku Schiffman Kanuk dan Kotler yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologi yaitu motivasi, pengetahuan dan persepsi. Populasi dalam penelitian ini adalah investor Sukuk Ritel SR009 Bank Syariah Mandiri. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 investor Sukuk Ritel SR009 di wilayah DKI Jakarta. Metoda penelitian menggunakan metoda kuantitatif dan kualitatif. Metoda kuantitatif menggunakan teknik analisa SEM Structural Equation Model-PLS . Metoda kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan penjualan Sukuk Ritel yaitu Kementerian Keuangan RI, Pihak Bank Syraiah Mandiri sebagai agen penjual Sukuk Ritel dan nasabah investor Sukuk Ritel. Hasil penelitian menunjukkan motivasi pembelian dan pengetahuan produk tidak signifikan mempengaruhi keputusan investor untuk membeli Sukuk Ritel. Adapun faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan pembelian Sukuk Ritel SR009 adalah persepsi investor.

---

ABSTRACTName Vera RosulaStudy Program Kajian Timur Tengah dan IslamTittle Influence Motivation, Product Knowledge and Perception of Investor Sukuk Ritel Product Purchase Decision Seri SR009 Case Study of Sukuk Ritel Investor at Bank Syariah Mandiri The aim of this study to explain the motivation, product knowledge and investor perception that influence decision of Sukuk Ritel product purchase. Schiffman Kanuk and Kotler theory said that the decision purchases in influenced by psychological factor of the investors. The psychological factors are motivation, product knowledge and perception. Population in this research are 100 investors in area DKI Jakarta. The research method used in quantitative and qualitative methods. Quantitative methods use SEM Structural Equation Model analysis technique.Qualitative methods use deep interview techniques related to Sukuk Ritel investors. The result of research shows that investor 39 s motivation and knowledge product have not significant effect on the decision to but Sukuk Ritel product."

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

---

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms.

The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks."

"Skripsi ini membahas peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Petugas UPK LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menonjol pada facilitative role and skill serta representational role and skill. Di lain sisi, Petugas UPK LKM Kelurahan Depok Jaya hanya menonjol pada facilitative role and skill. Secara umum, petugas UPK pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya lemah saat menjalankan monitoring dan pembinaan, sehingga berpengaruh pada kemacetan pinjaman.

---

This thesis discusses the role of Financial Management Unit (FMU) employer as a right-hand man of term loan activity in the Independent Urban Area of IUASE. This research is qualitative in accordance with descriptive reserch. The research indicates that the employer of FMU Depok Jaya Village has only got a quality of fascinative role and skill. In general, employer of FMU in both Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya villages has the least quality of monitoring and as well as supporting. Therefore, that imprudence has an influence over stagnation of loan proceeds."

"Banyaknya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan memicu Bank Pekreditan Rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu pelayanan yang merupakan keunggulan Bank Perkreditan Rakyat adalah proses pemberian kredit yang cepat dengan syarat yang flexible, misalnya penggunaan agunan yang bukan milik debitur sebagai jaminan kredit. Kelebihan proses pemberian kredit yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat tersebut ternyata memiliki resiko yang besar pula. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah atau macet.Pada penulisan ini akan dibahas mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan cara penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ yang agunan kreditnya bukan milik debitur. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan untuk pembahasan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok.Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa penyelesaian kredit bermasalah menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan maupun pelangan. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia memberikan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit, hapus buku (write off) dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Bank Perkreditan Rakyat XYZ dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada selalu mengacu kepada peraturan yang ada, namun terlebih dahulu diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan.

---

The growing number of banks and other financial institutions has compelled rural banks to improve their services to customers. One of the advantages of a rural bank is that it provides its customers with faster service with greater flexibility in terms of their credit requirements. For example, the rural bank may accept collateral that does not belong to the borrower as security for the borrower's loan. However, this practice often poses considerable risk to the rural bank itself. The greater the amount of the loan principal, the greater the risk it will run. One of the most likely risks is the inability of the borrower to make repayments in accordance with the terms of the loan agreement and this may lead to a non-performing loan.This thesis concerns the ways of dealing with issues of non-performing loans in accordance with the prevailing laws and an analysis into a case in which PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ overcomes the issues of nonperforming loan in respect of a loan facility for which the collateral is not owned by the borrower. In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature of credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principal of prudence in extending a credit. The discussion on the settlement of nonperforming loans at PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ is based on a case study at PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ in Depok. The settlement of non-performing loans may be carried out under the prevailing laws or under Bank Indonesia Regulations.Finally this thesis concludes that under the prevailing laws the settlement on non-performing loans may take the form of a private sale or an auction. However, under Bank Indonesia Regulations, the non-performing loans may be settled through credit restructuring, write-off and Other Real Estate Owned (Agunan Yang Diambil Alih). Bank Perkreditan Rakyat XYZ always complies with the prevailing laws and regulations in settling any non-performing loans, but it always prioritizes amicable settlement."

"ABSTRAKKredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar ataulandasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitoradalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalahdikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikanpersetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatupermohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's,yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral(jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalahsalah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untukmelunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredityang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dantuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produkpelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit TanpaAgunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiriuntuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yangmemenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatianyang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalamperjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

AbstractLoan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower torepay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation forthe bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and(2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks shouldconduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a creditapplication is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity,Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the creditcrunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that thedebtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the creditagreement has been agreed. Along with the development time and demanding needsof society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called MandiriKredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personalloans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospectiveborrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionaryprinciple that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contractin unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic."