Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerjadinya pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam setiap tahunnya telah menyebabkan munculnya kesenjangan antara kebutuhan tempat hunian dengan ketersediaan tempat hunian termasuk juga penyediaan prasarana dan sarana serta pelayanan umum. Kondisi ini menjadi masalah utama yang umum dialami oleh negara ndash; negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah ndash; masalah yang muncul seperti sulitnya air bersih yang disebabkan oleh drainase yang buruk, dimana drainase sendiri yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Sanimas atau Sanitasi Berbasis Masyarakat menyediakan prasarana pembuangan air limbah bagi masyarakat di daerah perkotaan untuk menjawab masalah yang muncul. Pembangunan fasilitas Sanimas, menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat agar masyarakat menjadi aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal. Konsep tersebut menggunakan prinsip - prinsip pembangunan pembuangan air limbah dan penyehatan lingkungan berbasis-masyarakat seperti: pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, air merupakan properti sosial dan ekonomi, pembangunan berwawasan lingkungan, peran aktif masyarakat, serta penerapan prinsip pemulihan biaya. Perilaku masyarakat adalah rangkaian proses yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam hidup manusia yang hasilnya terkait dengan pemilihan ataupun perubahan lokasi. Perilaku masyarakat berubah akibat adanya pembangunan teknologi atau bantuan sanitasi yang baru serta menciptakan perilaku yang bersifat sosial dimana kesiapan ndash; kesiapan masyarakat dalam menangani masalah tersebut bisa terlihat dari berfungsinya sanitasi berbasis masyarakat pada tiap lokasinya. Masalah tersebut disebabkan oleh perbedaan kualitas sosial yang berbeda tergantung karakteristik lokasi akibat dampak pembangunan tersebut. Perilaku masyarakat yang timbul dari perbedaan kualitas sosial dan perbedaan kualitas permukiman menghasilkan perilaku pembayaran dalam pembangunan sanimas atau instalasi air limbah. Perilaku masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sebelumnya tidak terkena retribusi dalam pembuangan limbah dimana menimbulkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode spasial dan metode skoring dalam analisis datanya. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan penggambaran yang memperlihatkan perilaku pembayaran yang dipengaruhi oleh kualitas permukiman dan kualitas sosial.

---

ABSTRACTPopulation growth that increase sharply every year has resulted in a gap between shelter needs and the availability of shelter as well as the provision of infrastructure and facilities and public services. This condition is a major problem commonly experienced by developing countries including Indonesia. Problems that arise such as the difficulty of clean water caused by poor drainage, where the drainage itself is a way of disposing of undesirable excess water in an area, as well as ways of dealing with the effects caused by the excess water. Sanimas or Community Based Sanitation provides wastewater disposal facilities for people in urban areas to address emerging issues. The construction of the Sanimas facility, using the concept of community empowerment, is the main actor in the planning, development, operation and maintenance of communal sanitation facilities. The concept uses the principles of the development of community based wastewater disposal and sanitation such as informed choices as a basis for responsiveness, water is a social and economic property, environmentally sound development, an active role of the community, and the application of cost recovery principles. Community behavior is a series of processes performed both consciously and unconsciously in human life whose results are related to the selection or location changes. Community behavior is changing as a result of new technological developments or sanitation aids and creating social behavior where community preparedness in handling the problem can be seen from the functioning of community based sanitation at each location. The problem is caused by different social qualities depending on the characteristics of the location due to the impact of the development. Community behavior arising from differences in social quality and differences in the quality of settlements results in payment behavior in the construction of sanimas or wastewater installations. The behavior of the people of Kota Tebing Tinggi who were not previously exposed to retribution in the waste disposal which caused problems to be investigated in this study. This research uses spatial method and scoring method in data analysis. This method is expected to result in portrayals showing payment behavior that is influenced by the quality of settlements and social quality. "

"ABSTRAKKabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendaladalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalamiperubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakanprogram. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi programSTBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program(implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurangoptimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif darimasyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan.Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat)setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasarsehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besarsembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dansetiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkankejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitandengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang.

---

ABSTRACTCentral Lampung Regency has been executing Community-Based TotalSanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed toanalyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency,2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer(implementor) and target group (community). The result showed that CBTSProgram was not well implemented due to lack of human resource, lack ofcommunity participation, and limited fund. The study suggested to improve theprogram both from provider perspective as well as target group to achive the goal: everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation,properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expectedthat the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseasescould be reduced through improvement of sanitation and community behavior."

"Pada tahun 2019 masih terdapat hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet, termasuk di DKI Jakarta. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program dengan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun telah terdapat program penyediaan sanitasi, tetapi angka kepemilikan sanitasi layak masih menjadi tantangan. Berbagai kalangan merespon tantangan penyediaan sanitasi layak dengan mewujudkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Akan tetapi dalam implementasinya, masih terdapat aktor yang lalai dalam memenuhi tugas dan kewajiban yang telah disepakati dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan sanitasi layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi layak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam ke 8 narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka atas 28 berita maupun dokumen resmi kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor lain dalam upaya pemenuhan sanitasi layak di DKI Jakarta. Hubungan para aktor tersebut tergambarkan melalui desain kelembagaan dari tiap-tiap program. Dalam proses kolaborasi tersebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, diantaranya adalah perilaku berkolaborasi, peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan keuntungan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjadikan kolaborasi sebagai salah satu opsi kebutuhan sanitasi dan untuk menjamin komitmen dalam kolaborasi nyatanya tidak memerlukan seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan.

---

In 2019 there were still nearly 25 million Indonesians that do not use toilets, including in DKI Jakarta. The government tries to address it through programs that uses community-based approach. Bappenas (2021) found that the program was not effective enough. However, in its implementation, there are still actors who are negligent in fulfilling their duties and obligations that have been agreed upon and this kind of behavior has hamper the fulfillment of proper sanitation. This study aims to identify the model and commitment of collaboration in the provision of proper sanitation in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach. In terms of data collection, the researcher uses qualitative data collection techniques such as in-depth interviews with 8 informant, sites observation, and literature studies from 28 sources, including newspaper and officials document. The results showed that there are other actors contribution in the fulfillment of proper sanitation in DKI Jakarta. The relationship among the actors is manifested into a institutional design. In the collaboration process, there are several factors influence the commitment, for example collaborative behavior, leadership, resource availability, and benefits of collaboration. It can be concluded that the government has used collaboration as an option for sanitation provision. In terms of commitment in collaboration, it does not require all these factors to be present simultaneously."