Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Radikalisasi paham terorisme tidak hanya terjadi di luar lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga di dalam lapas. Terorisme sebagai kejahatan ‘ideologi’ telah menjadi ancaman bagi lapas, termasuk dengan beberapa kejadian radikalisme dan terjadinya kerusuhan di dalam lapas yang dilakukan oleh narapidana teroris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan lapas high risk terorisme di Lapas Kelas IIA pasir Putih dalam rangka mewujudkan keefektifan sistem pemasyarakatan dalam menangani narapidana teroris. Peneliti menggunakan pendekatan post positivism dengan pengumpulan data kualitatif. Peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh Grindle sebagai panduan terkait implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lapas high risk terorisme dengan manajemen keamanan super maksimum sudah berjalan namun belum effective dan dalam pengimplementasian kebijakan ini, terdapat kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dapat mengakibatkan penyakit psikis dan fisik narapidana sehingga diperlukan segera pemenuhan kebutuhan organisasi baik dari pembenahan struktur organisasi, kuantitas dan kualitas petugas serta pemenuhan financial baik untuk pembenahan standar makan, sarana prasarana dan juga insentive pegawai. Konsistensi Lapas Kelas IIA Pasir Putih sebagai lapas khusus untuk narapidana beresiko tinggi kategori teroris juga perlu ditunjukan,Mengingat penerapananya yang masih 2 tahun berjalan, baik dalam substansi kebijakan dan konteks implementasi masih diperlukan usaha lebih maksimal. 

---

Radicalization of the terrorism occurs not only outside prison but also inside prison. Terrorism as an 'ideological' crime has become a threat to prisons, including those involving some incidents of radicalism and fighting riots in prisons by terrorist inmates. This study aims to analyze the implementation of terrorism high-risk prison in prison of Class IIA Pasir Putih in order to realize a penal system for terrorist prisoners. Researcher uses post positivism by collecting qualitative data. The researcher uses the theory presented by Grindle as a guide related to policy implementation and the factors that influence implementation. The results show that the implementation of the terrorism high risk prison policy with super maximum security management was already running but not yet effective and in this implementation, it could occur offence of human right resulting psychological and physical illnesses of prisoners so that immediate fulfillment of organizational needs was needed both from reforming organizational structures, the quantity and quality of officers as well as financial fulfillment both for improvement of food standards, infrastructure and also employee incentives. The consistency of Class IIA Pasir Putih prison as a special prison for high-risk prisoners in the terrorist category also needs to be showed. Considering that the application is still running for 2 years, both in the substance of the policy and the context of implementation, more optimal efforts are needed.

"

"Terjadinya konflik di dalam Lapas merupakan suatu hal yang Sudah biasa terjadi. Hampir di setiap Lapas akan mngalami konflik yang diakibatkan oleh beragamnya karakteristik penghuninya. Konflik bisa terjadi dalam diri individu sendiri maupun dengan orang lain, dapat juga terjadi antar kelompok. Penanggulangan konflik sangat diperlukan agar kondisi aman dan tertib dalam lapas dapat selalu terjaga. Untuk menanggulangi konflik bukanlah upaya yang mudah, melainkan memerlukan suatu sistem yang tepat dan terarah. Lapas perlu memiliki manajemen pengamanan yang tepat dan efektif dalam penanggulangan konflik, sehingga konflik yang terjadi tidak akan berkembang menjadi kerusuhan. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab, Faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta; serta Bagaimana palaksanaan manajemen konflik di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas lapas sebanyak 3 orang, dan narapidana sebanyak 3 orang. Wawancara tambahan juga dilakukan untuk melengkapi informasi yang telah diperolch. Lokasi penelitian di Lapas Narkotika Jakarta. Berdasarkan hasil pcnelitian ditemukan bahwa penyebab konflik sebagian besar adalah karena adanya masalah dalam diri narapidana sendiri, serta adanya permasalahan antar sesama narapidana. Manajemen konilik dilaksanakan dalam hal merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencegah timbulnya konilik, menetapkan petugas-petugas yang kompeten, melakukan fimgsi kepemimpinan, dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen konflik sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---

Occurrence of conflict in the prisons is a matter that is very common. Almost in every prison will experience conflicts caused by varying characteristics of their inhabitants. Conflicts can occur within the individual alone or with others, can also occur between groups. Conflict prevention is needed, so safe and orderly conditions in prisons can be always awake. To overcome that conflict is not an easy effort, but requires a system that is appropriate and directed. Prison security management need to have appropriate and effective in the prevention of conflict, so that conflicts will not develop into riots. In this research, there are two questions to be answered, any factor that causes the conflict in Jakarta Narcotic Prison Klas IIA; and How the implementation of conflict management in Jakarta Narcotic Prison Klas IIA. The method used is a qualitative method with interviews using interview guide. The informants were prison officers as much as three people, and the inmates as much as three persons. Additional interview was also conducted to complement the information already obtained. Location of research at Jakarta Narcotic Prison. Based on this research found that the cause of conflict is largely due to problems within their own prisoners, and the existence of problems among inmateslmplemented in terms of conflict management plan appropriate measures in the prevention and resolution of conflicts, conducting activities aimed at preventing the emergence of conflict, establishing a competent officers, perform leadership functions, and conduct oversight to ensure that all the functions of conflict management has adequately performed."

"Tingginya angka kriminalitas menyebabkan dibutuhkan suatu lembaga yang melakukan pembinaan untuk mengurangi angkat kriminalitas tersebut. Lembaga Tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melalui lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan agar tercipta pembinaan yang baik membuat suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Revitalisasi Penyelenggaran Pemasyarakatan Pemasyarakatan. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam klasifikasi pembinaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciangir menjadi pilot project terhadap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security yang ada di Indonesia. Pada implementasinya permasalahan yang ada yaitu lembaga pemasyarakatan minimum security masih kekurangan jumlah hunian narapidana dan juga kekurangan pada sumber daya manusia serta dalam anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang menggunakan teori dari Edward III tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi dokumentasi sebagai data sekunder serta analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah pada implementasi kebijakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciangir telah melaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan serta tujuan yang ada pada kebijakan tersebut.

---

The high crime rate causes an institution that guides to reduce the adoption of crime. The Institution is the Directorate General of Corrections which through correctional institutions guides prisoners so as not to repeat their actions. The Directorate General of Corrections in conducting coaching to create good coaching makes a policy. The policy is the Revitalization of Correctional Institutions. The policy explains that there are various kinds of fostering classifications namely Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, and Minimum Security. Penitentiary Class II B Ciangir became a pilot project on the classification of the Minimum Security Penitentiary in Indonesia. In its implementation the existing problem is that the minimum security correctional institution still lacks the number of prisoners' dwellings and also lacks in human resources and the budget. This study aims to provide an overview of how to implement a revitalization policy in the implementation of correctional services using theories from Edward III on policy implementation. The method used in this study is the post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews that become primary data, the study of documentation as secondary data and the analysis used in this study is qualitative. The results obtained in this study are the implementation of the policy Class C Class II B Penitentiary has implemented quite well and following the rules and objectives of the policy.

"

"Tahanan dan Narapidana merupakan salah satu kelompok yang sering mengalami berbagai kekerasan, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat, hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bahkan penyiksaan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Situasi ini kemudian direspons Perserikatan Bangsa Bangsa dengan menetapkan sejumlah perjanjian internasional yang bertujuan memberikan jaminan keselamatan dan perlakuan yang layak serta perlindungan terhadap setiap orang dalam tahanan dan penjara. Termasuk larangan penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan standar perlakuan yang disebut Nelson Madela Rules. Namun demikian, berbagai kekerasan dan penyiksaan masih sering terjadi, baik terhadap tahanan di kantor polisi maupun tahanan / narapidana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Tugas Karya Akhir ini menganalisis kekerasan, tindakan yang merendahkan martabat dan penyiksaan yang dilakukan petugas lapas narkotika Yogyakarta terhadap beberapa narapidana yang terjadi pada tahun 2021.TKA ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah artikel media massa. Penulis menggunakan pemikiran dalam teori kriminologi kritis dan menggunakan analisis isi dokumen. Hasil analisis menemukan bahwa kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang dialami beberapa narapidana di lapas narkotika Yogyakarta merupakan penyiksaan dan ill treatment, yang mana tindakan ini merupakan kekerasan oleh negara.

---

Detainees and convicts are one of the groups that frequently experience various forms of violence, including degrading treatment, cruel and inhuman punishment, and even torture. This situation is not only prevalent in Indonesia but also in various other countries. In response to this, the United Nations has established several international agreements aimed at ensuring safety, proper treatment, and protection for everyone in custody and prisons. This includes the prohibition of torture in the Convention against Torture and the standards of treatment known as the Nelson Mandela Rules. However, despite these measures, various forms of violence and torture still occur, both against detainees in police custody and inmates in detention centers and prisons. This final project analyzes the violence, acts of degradation, and torture committed by officers at the narcotics prison in Yogyakarta against some inmates in 2021. The project utilizes secondary data sources from the reports of the National Commission on Human Rights and several mass media articles. The author employs critical criminology theory and document content analysis. The results of the analysis reveal that the violence and degrading treatment experienced by some inmates at the narcotics prison in Yogyakarta constitute torture and illtreatment, which are acts of state violence."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika yang di lapas. Lapas sebagai tempat pemidanaan berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan rehabilitasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta. Selanjutnya dalam upaya menggali informasi yang lengkap tentang topik penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak informan yang dilakukan metode snow ball sampling. Informan yang dijadikan narasumber antara lain narapidana, petugas lapas dan DirjenPas. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta tidak ada bedanya dengan lapas umum. Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana, karena keterbatasan sarana prasarana, petugas, program layanan dan biaya. Rehabilitasi narkotika harus dilaksanakaan secara komprehensif melalui beberapa tahapan yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Sebagai lapas yang memiliki kekhususan, Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta belum mempersiapkan perencanaan untuk ruang perawatan detoksifikasi, asesmen, konseling ,vokasional dan SDM. Hal ini tentunya menghambat proses pemulihan napi dari ketergantungan narkotika, karena dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan napi narkotika, sarana prasarana dan petugas tidak memiliki kompetensi dibidang tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan agar lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan mulai dari persiapan sarana prasarana, program, anggaran dan SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika terhadap narapidana.

---

This report is written based on increase of crime and drug abuse in prisons. The prison as a place of punishment serves to implement improving our inmates, which in the programs expected convict who concerned after returning into their community could be useful citizens in their community. In this study, the researchers observed the process of implementation of rehabilitation and the obstacles faced in the implementation of rehabilitation in Prison as Specially for Narcotic class IIA Jakarta. Furthermore, in an effort to dig up the complete information about the topic of this research, the researchers conducted interviews to the informants by snow ball sampling method. Informants who were made by the speakers were prisoners, prison officers and Director General. For the results of the research, researchers found that a Prison Specially Narcotic class IIA Jakarta it makes no difference to the common prison. The Prison for Narcotic class IIA Jakarta only carry out for social rehabilitation to convict due to limited facilities and infrastructure, officers, service programs and fees. Narcotics rehabilitation must be implemented comprehensively through several phases namely medical rehabilitation, social rehabilitation and post rehabilitation. As a specific prisons, it has not prepared the planning for treatment room detoxification, assessment, counseling, vocational and human resources rooms. This certainly impeded the process restoring process of prisoners from drug dependence, because their duty and function for developing convict narcotic, facilities and infrastructures and officials did not have competence in that field. In this study, it is expected that prisons can be cooperate with related agencies in planning from preparation of infrastructure, programs, budget and human resources in the implementation narcotic to convict."

"Rehabilitasi Sosial Kasus Tindak Pidana Narkoba di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum maksimal tidak sebanding dengan kondisi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas LAPAS. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penelitian ini adalah Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon. Penelitian kedua Rehabilitasi Sosial ini apakah dapat ditangani di dalam LAPAS, dapat merubah pola pikir WBP setelah mengikuti rehabilitasi sosial dan dengan perubahan pola pikir ini berdampak terhadap Ketahanan LAPAS. Penelitian dengan locus di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta ini dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pola pikir WBP setelah mengikuti Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon dalam meningkatkan Ketahanan LAPAS. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian melakukan observasi langsung di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta, wawancara, dokumen resmi yang tersedia, undang - undang yang berkaitan dengan penelitian dan studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dapat ditangani di dalam LAPAS tetapi belum maksimal karena jumlah WBP yang banyak tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ikut Rehabilitasi Sosial dilaksanakan di LAPAS, Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon menunjukkan bahwa dapat merubah pola pikir dan perilaku WBP terhadap kehidupan sehari-hari di LAPAS dan pada akhirnya dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku WBP yang mengikuti Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon ini dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

---

Social rehabilitation for narcotics prisoners serving their sentence in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison has not been optimal since the number of inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)) in that correctional facility is 3 times the capacity of the prison. Social rehabilitation programs held in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison investigated in this study are Therapeutic Commnunity (TC) and Criminon. The study on the two rehabilitation programs focuses on whether these social rehabilitation programs can be held in the prison and can change the mindset of the inmates who have taken part in the rehabilitation program and whether the change in the mindset has an implication on the resilience of the prison. The location of the research is the Class IIA Jakarta Narcotics Prison and the objective of the research is to find out about the impact of the changes in the mindset of inmates who have taken part in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs on the improvement of resilience of the prison. This study used a descriptive qualitative analisys by direct observation technique conducted in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison, interview, study of available official documents, laws relating to the research and literature study in examining existing documents. The results of the research show that the treatment in Therapeutic Community (TC) and Criminon in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison can be handled in the prison but it is not yet optimal because the proportion of inmates participating in the rehabilitation programs is still very small compared to the total number of inmates in the prison. In addition, the research shows that Therapeutic Community (TC) and Criminon programs can change the mindset and behavior of the inmates in their daily life in the prison and eventually the change in mindset and behavior of these inmates after they participated in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs may have an implication on the resilience of the prison."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa sampai dengan saat ini masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menjadi ancaman yang sangat serius terhadap ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara, sehingga diperlukan strategi penanganan yang tepat dan proporsional dengan berbagai pendekatan yang meliputi aspek pencegahan, treatment dan rehabilitasi serta penegakan hukum yang konsisten.Penjara atau lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari system penegakan hukum yang diperuntukan melakukan pembinaan terhadap para narapidana, ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap penurunan angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, bahkan kerasnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, namun tidak proporsional dalam aplikasinya, hanya mampu memenjarakan para terpidana narkoba yang akhirnya berimplikasi pada penuhnya sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, namun dalam pemenjaraan yang dikemas dengan konsep pemasyarakatan tersebut belum diikuti dengan pola pembinaan yang tepat terutama terhadap para pengguna dan pecandu narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.Berdasarkan penelitian ini bahwa, penjara/lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong sejak 5 tahun terakhir telah terjadi mengalami peningkatan tingkat hunian narapidana terutama tindak pidana narkoba, namun dalam pembinaannya belum menerapkan pemisahan narapidana narkoba yang terdiri dari pengguna/pecandu, bandar, pengedar, kurir, sehingga sulit menerapkan metode treatment dan rehabilitasi yang tepat bagi narapidana pengguna/ pecandu narkoba karena sejak awal penjara tersebut tidak dipersipakan sebagai penjara/lapas khusus narkotika, disamping hal tersebut factor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, fasilitas layanan kesehatan, system pengamanan, menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan treatment dan rehabilitasi narapidana pecandu narkoba di lapas kelas II A Cibinong.

---

ABSTRACT

This research was conducted with the background that up to now the problem of abuse and illicit drug trafficking in Indonesia into a very serious threat to the national security of a nation and state, so we need appropriate treatment strategies and proportionate to the variety of approaches that include aspects of prevention, treatment and rehabilitation and consistent law enforcement.

Prisons or correctional institutions as part of a law enforcement system that is intended to provide guidance to the inmates, it has not been able to provide an optimal contribution to the reduction in the prevalence of abuse and illicit drug trafficking in Indonesia, even the rigors of law enforcement against drugs a criminal offense, but disproportionate in application, only capable of imprisoning drug criminals who ultimately has implications for the full majority of prisons in Indonesia today, but in imprisonment which is packed with the popularization of the concept has not been followed by appropriate development patterns, especially for users and drug addicts in prisons.

Based on this study that, prisons / correctional institutions Class II A Cibinong since the last 5 years there has been a increase occupancy rates, especially the crime of drug convicts, but the coaching has not implemented the separation of inmates drugs consisting of user / addict, airports, dealers, couriers, making it difficult to apply the method appropriate treatment and rehabilitation for inmates users / drug addicts since the beginning of the prison do not dipersipakan as a prison / correctional special narcotics, in addition to this factor of human resources, facilities and infrastructure, health care facilities, system security, a factor obstacle in the implementation of treatment and rehabilitation of drug addicts in prison inmates class II A Cibinong."

"ABSTRAKFenomena overcapacity yang terjadi di Lapas / Rutan merupakan salah satu beban kerja yang berkontribusi pada tingginya tingkat stres kerja petugas Lapas. Stres dapat diredakan dengan mekanisme ketahanan yang dapat ditingkatkan dengan menggunakan koping yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara strategi koping dan resiliensi pada petugas lapas. Penelitian analitik korelatif ini dilakukan di LP Klas I Cipinang, dengan teknik total sampling yang berhasil mengumpulkan 171 responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah COPE Carver Brief dan Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Hasil analisis korelatif menunjukkan adanya hubungan antara dua pilihan strategi coping dengan resiliensi, baik itu strategi coping yang berfokus pada masalah (p = 0,000) maupun strategi coping yang berfokus pada emosi (p = 0,000). Kekuatan hubungan antara strategi koping yang berfokus pada masalah dan ketahanan lebih besar (R = 0,502), dibandingkan dengan hubungan antara strategi koping yang berfokus pada emosi dan ketahanan (R = 0,436), namun selisih nilainya tidak terlalu besar. . Oleh karena itu, kedua jenis strategi koping tersebut efektif dan petugas lapas dapat menggunakan kedua strategi koping tersebut untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi stres kerja.ABSTRACTThe overcapacity phenomenon that occurs in correctional institutions / detention is a workload that contributes to the high level of work stress for prison officers. Stress can be relieved by resistance mechanisms that can be increased by using effective coping. This study aims to determine the relationship between coping strategies and resilience in prison officers. This correlative analytic research was conducted in Cipinang First Class Correctional Institution, with a total sampling technique that managed to collect 171 respondents. The research instruments used were the COPE Carver Brief and the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). The results of the correlative analysis showed a relationship between two coping strategy choices and resilience, both coping strategies that focused on problems (p = 0.000) and coping strategies that focused on emotions (p = 0.000). The strength of the relationship between coping strategies that focus on problems and resilience is greater (R = 0.502), compared to the relationship between coping strategies that focus on emotion and resilience (R = 0.436), but the difference in value is not too large. . Therefore, both types of coping strategies are effective and prison officers can use both coping strategies to increase resilience in dealing with work stress."

"Maraknya tindak pidana terorisme di dunia dan khususnya di Indonesia membutuhkan Cara penanganan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menangkap para pelaku tindak pidana terorisme dan mengeluarkan W Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang tertangkap kemudian menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dilema tersendiri bagi para petugas Lapas dalam memberikan program pembinaan bagi mereka.Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini dan apa sajakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia.Dan basil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pembinaan yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana terorisme adalah diberlakukan secara umum seperti halnya narapidana kasus lain. Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana terorisme tidak berjalan optimal karena adanya kendala minimnya sarana dan prasarana yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri serta rendahnya kualitas SDM petugas yang ada.Dori analis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa : 1) pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak mencapai basil yang optimal karena diberlakukannya pembinaan yang sama seperti halnya terhadap narapidana kasus lain; 2) diperlukannya model khusus program pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme.Hasil penelitian menyarankan agar dibuat model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pads perubahan pemahaman atau ideologi mereka. Pembinaan tersebut hams lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Segitiga Pemasyarakatan yaitu petugas, narapidana, dan masyarakat."

"Pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika merupakan pidana kurungan setelah terpidana menjalani pidana penjara dan tidak dapat membaysr denda yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan pidana ini diharapkan dapat mcmberikan efek jera pada pelaku tindak pldana narkotika. Namun, terhadap tapas hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya kepadatan hunian. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan tentang bagalmana imp!ementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika, factor dan kendala yang dlhadapi, serta dampak yang terjadi pada narapidana yang menjalaninya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dil.akukan dengan ohservasi dan wawanara. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang terdiri dari petugus lapas, narapidana dan petugas di Direktorul. Jcnderal Pemasyarakatan. Selain wawancara tersebut juga dHakukan wawancara tambahan untuk melcngkapi informasi peneiitlan yang dilakukan pada 2 orang narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda belum dapat diimplementasikan dengnn optimal, terutama belum adanya pembinaan yang sesuai bagi narapidana khususnya pembinaan yang bersifat rehabilitasi narkotika. Faktor yang berpengaruh dalam implementasi ini antara lain kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan; keterbatasan sumber daya yang ada di lapas; adanya perbedaan pandangan dalam pelaksanaan; serta tidak ada SOP yang jelas bagi petugas untuk melaksanakun pidana kurungan pengganti denda pada kasus

---

Imprisonment penalties in case of narcotic replacement is cmwicted of criminal confinement after undergoing imprisonmem and can not pay the fine set by the judge, Determination of the criminal is expected to provide the deterrenl effect on criminal illegals. However, against this prison will have on impact on increasing the density of occupancy. This research will answer three questions about how to implement a replacement policy imprisonment penalty on narcotics cases, factors and constraints faced, and the impact that occurred at the inmates who live it. The method used n•as a qualitative study conducta.d by observation and irtterviews.lnterview conducted on 13 people consisling ql infOrmants prison officers, inmates and officers at the Directorare Genera! of' Corrections. In addition to these imerviews are also conducted additional imervie;1JS to supplement injOrmmion on research conducted two prisoners. The rc:su!J :ihowed that the implementation of criminal confinement replacement policy can be implemented with a fine of not optimal. especially the lack qf appropriate trvining for inmates. especially the coaching is the rehabilitation of narcotics. Far.:tors that influence the implementation include Jack of communication and socialization policies; limitations of existing resources in prisons: the differences in implementation; and there is no clear SOPs for the officer to carry ow a fine"