Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang informasi geospasial (IG). IG merupakan fakta atau data yang berkaitan dengan objek yang terletak di permukaan bumi. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (PDIG) bertanggung jawab secara terpusat untuk melakukan proses pengelolaan data di BIG. Permasalahan yang dihadapi bidang PDIG yaitu belum optimalnya pengelolaan data, kondisi tersebut merupakan dampak dari belum adanya tata kelola data di BIG. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada evaluasi tata kelola data dan menyusun usulan perancangan tata kelola data di BIG dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdiri dari komponen organization structure; principles, policies, and framework; processes. Komponen organization structure berisi usulan struktur organisasi tata kelola data yang juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Komponen principles, policies, and framework berisi daftarkebijakan dan prosedur yaitu berupa kebijakan backup, spesifikasi produk, data profiling, serta masukan rancangan peraturan manajemen manajemen kualitas. Komponen processes berisi daftar kegiatan tata kelola data yang belum dilakukan bidang PDIG dan metrik pengukuran keberhasilan pengelolaan data serta rencana aksi untuk operasionalisasi sistem penyelenggaraan IG.

---

Geospatial Information Agency (GIA) is a Non-Ministerial Government Institution tasked with Geospatial Information (GI). IG is a fact or data relating to objects located beneath, on, or above the earth`s surface. Geospatial Data and Information Management Division (GDIM Division) is responsible for managing data in GIA. The problem faced by GDIM Division is that the data management process is not yet optimal. This

condition is the impact of the absence of data governance at GIA. To solve this problem, this research focuses on evaluating data governance practices and compiling data governance design proposals at GIA using the COBIT 2019 framework. Data collection is done by using an interview, observation, and literature study. The results of this study are the proposed data governance design in a form of an organizational structure; principles, policies, and frameworks; processes components.

The organizational structure component contains the proposed data governance organization structure according to the Presidential Regulation on Indonesia`s One Data. The principles, policies and frameworks component contain a list of procedures and policies in the form of backup policies, product specifications, data profiling, as well as input for the draft of agency regulation for quality management. The processes component contains a list of data governance activities that have not been carried out by GDIM Division and metrics for measuring the success of data management processes; action plans for the operationalization of the integrated GI administration system."

"Perkembangan teknologi informasi membuat informasi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Badan Informasi Geospasial BIG sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat kepada layanan informasi geospasial yang disediakan BIG belum memenuhi target yang diharapkan. Media sosial sebagai sarana untuk menunjang pelayanan BIG kepada masyarakat saat ini belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya strategi media sosial yang diterapkan di BIG. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi media sosial yang sesuai dengan kondisi di BIG. Metodologi penelitian yang digunakan adalah action research. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan mempelajari dokumen terkait. Strategi media sosial disusun berdasarkan kerangka kerja Karl Werder dan menggunakan analisis SWOT. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan analisis AHP. Penelitian ini menghasilkan 3 sasaran strategis pengelolaan media sosial, dan 31 strategi yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Penelitian ini juga menghasilkan 4 kategori indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan strategi.

---

The development of information technology makes information has become a necessity for people. Geospatial Information Agency BIG as one of the public institution has an obligation to provide information to the public. People rsquo s satisfaction to the geospatial information services provided BIG has not met the expected target. Social media as a tool to support services to the community is currently not utilized well by BIG. This is caused by the lack of a social media strategy that is applied at BIG.

This study aims to formulate a social media strategy that appropriate with the conditions in BIG. The research methodology used was action research. The process of data collection was done by interview, observation and study related documents. Social media strategy was formulated using framework developed by Karl Werder and SWOT analysis. The strategy priority was determined by using AHP analysis.

This research produced three strategic goals of social media management, and 31 strategies that support the achievement of strategic objectives. The study also produced four categories of key performance indicators to measure the success rate of strategy implementation."

"Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, seluruh lembaga pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adanya perubahan proses bisnis kegiatan penginderaan jauh yang sebelumnya dikelola oleh satu unit di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kini dipecah ke dalam enam unit di BRIN. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BRIN menjadi unit yang melanjutkan operasional layanan data citra satelit penginderaan jauh. Ditemukan beberapa masalah pengelolaan data yaitu belum detail-nya pembagian peran dan tanggung jawab data. Hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola data yang lengkap. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan merancang strategi tata kelola data penginderaan jauh di BRIN. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara readiness assessment tata kelola data kepada tujuh narasumber di tim layanan data dan informasi citra satelit. Hasil readiness assessment menunjukkan tingkat kematangan tata kelola data penginderaan jauh pada level 2 (managed) yang artinya pengelolaan data sudah terencana dan mulai terdokumentasi namun masih memiliki risiko dalam biaya, waktu, serta masih terdapat pelaksanaan ad-hoc. Selanjutnya dirancang strategi tata kelola data yang terdiri dari enam aktivitas tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Hasil rancangan strategi tata kelola data pada penelitian ini berupa dua puluh lima rekomendasi aktifitas tata kelola data, usulan tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan, struktur organisasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab tata kelola data, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional berupa deskripsi indikator kinerja setiap sasaran untuk mencapai tujuan tata kelola data penginderaan jauh.

---

Since the enactment of Presidential Regulation Number 78 of 2021 regarding BRIN, all research and development agencies in Indonesia have been integrated into The National Research and Innovation Agency (BRIN). There have been changes in the business processes of remote sensing activities, which were previously managed by a single unit within the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), now divided into six units within BRIN. The Center for Data and Information (Pusdatin) of BRIN continues the operational remote sensing satellite images data services. Several data management issues have been identified, including the lack of detailed data role and responsibility. These issues are mainly attributed to the lack of detailed data governance. To address these issues, this research aims to develop a data governance strategy for remote sensing data within BRIN. The research employs qualitative methods, involving readiness assessments of data governance to seven key informants from the remote sensing satellite imagery data and information services team. The result of the readiness assessment indicates a level 2 (managed) data governance maturity level, meaning that data management is planned and starting to be documented but still poses risks in terms of cost, time, and ad-hoc implementations. Subsequently, a data governance strategy is designed, consisting of six data governance activities based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The outcome of this data governance strategy includes twenty-five recommendations for data governance activities, proposed goals, objectives, principles, policies, organizational structure, and roles and responsibilities for data governance, implementation roadmap, and operational success plan, including a description of performance indicators for each goal to achieve the objectives of remote sensing data governance."

"Menurut UU no 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP no 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, salah satu lingkup penyelenggaraan pangan adalah Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). Untuk menjalankan amanat peraturan tersebut Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, membangun SIPG. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pusdatin, belum semua data dapat diakusisi kedalam SIPG. Belum adanya acuan yang detail dalam pengelolaan data SIPG menjadi permasalahan utama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini merancang tata kelola data SIPG. Untuk menghasilkan rancangan tersebut penelitian ini melakukan tiga aktivitas sesuai dengan panduan DMBOK. Antara lain penilaian kesiapan, pengembangan strategi, dan pengembangan tujuan, prinsip dan kebijakan tata kelola data. Penilaian kesiapan menggunakan standford data governance maturity model. Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kematangan tata kelola data SIPG saat ini adalah 2,16 atau level 2. Harapannya pada level 4. Untuk meningkatkan tingkat kematangan sesuai dengan harapan diberikan 48 rekomendasi sesuai dengan standford data governance maturity model. Struktur tata kelola data yang dihasilkan menyesuaikan dengan struktur organisasi Badan Pangan Nasional dan pemangku kebijakan di SIPG.

---

According to Law no. 18 of 2012 concerning food and Government Regulation no. 17 of 2015 concerning food security and nutrition, one of the scopes of food management is the Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). To carry out the mandate of the regulation, Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional has built SIPG. Based on the Pusdatin performance report document, not all data can be acquired into SIPG. The lack of detailed references in managing SIPG data is the main problem. To solve this problem, this study designs data governance for SIPG. To produce this design, this study conducted three activities in accordance with the DMBOK guidelines. Among others, readiness assessment, strategy development, and development of data governance objectives, principles and policies. The readiness assessment uses the Standford Data Governance Maturity Model. Based on the assessment results, the current maturity level of SIPG data governance is 2.16 or level 2. The hope is at level 4. To increase the maturity level in accordance with expectations, 48 recommendations are given in accordance with the Standford Data Governance Maturity Model. The resulting data governance structure is adjusted to the organizational structure of the National Food Agency and policy makers in SIPG."

"Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan sistem elektronik strategis yang menangani 33 informasi geospasial. KLHK membutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang mendukung sistem informasi geospasial. Penelitian ini akan menganalisis serta merancang manajemen risiko keamanan informasi geospasial KLHK dengan menerapkan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur serta pengolahan data dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2011 dan ISO 27002:2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen risiko keamanan informasi berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko sebagai solusi kebijakan dalam keamanan informasi geospasial KLHK.

---

Geospatial Information Systems of the Ministry of Environment and Forestry KLHK is an electronic system that handle 33 strategic geospatial information. KLHK requires an information security risk management plan that supports geospatial information systems. The study will analyze and design the information security risk management at KLHK by applying geospatial data collection through interviews, documents and literature studies as well as data processing using ISO 27005 2011 and 27002 2013 framework. The results obtained from this study is document of information security risk management plan in the form of risk mitigation document, recommendations to reduce the risk and control of risk acceptance as a solutions in geospatial information security policy."

"Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.

---

Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peranan perencanaan karier dalam meningkatkankualitas sumber daya manusia di Badan Informasi Geospasial. Penelitian inibertujuan untuk menggambarkan analisa perencanaan karier pegawai negeri sipildi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori ProsesPerencanaan Karier oleh Ivancevich & Hoon dengan pendekatan positivis.Penelitian ini membandingkan antara kepentingan individu dalam meningkatkankarier dengan organisasi dalam hal memfasilitasi kepentingan tersebut. Hasil daripenelitian tersebut masih ada ketidakseriasian/ketidakcocokkan antarakepentingan individu dengan organisasi yaitu dalam hal ketiadaan konselingkarier padahal pegawai sangat membutuhkan untuk berkonsultasi masalah karier,sedangkan dalam hal pelatihan dan pengembangan ada keserasian antara individudan organisasi dikarenakan individu berusaha mengembangkan kemampuannyadan organisasi memfasilitasi dengan mengadakan pelatihan.

---

ABSTRACTThis research was about Analysis of Career Planning to increase quality of humanresources on Civil Servants at Information Geospatial Agency. This research wasused for describing how to analyze career planning on Civil Servant atInformation Geospatial Agency. This research used Theory Career PlanningProcess by Ivancevich & Hoon with positivist approach. This research compared amatching process between the individual with the organization. The results wasstill found no match between individual and organizational needs, for examplethere was no career counseling in there which was very important by employee toshare their career problems, but on the other hand there was a match abouttraining and development which employee tried to increase their capability andorganization facilitated that programs."

"Menurut UU no 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP no 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, salah satu lingkup penyelenggaraan pangan adalah Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). Untuk menjalankan amanat peraturan tersebut Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional, membangun SIPG. Berdasarkan dokumen laporan kinerja pusdatin, belum semua data dapat diakusisi kedalam SIPG. Belum adanya acuan yang detail dalam pengelolaan data SIPG menjadi permasalahan utama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penelitian ini merancang tata kelola data SIPG. Untuk menghasilkan rancangan tersebut penelitian ini melakukan tiga aktivitas sesuai dengan panduan DMBOK. Antara lain penilaian kesiapan, pengembangan strategi, dan pengembangan tujuan, prinsip dan kebijakan tata kelola data. Penilaian kesiapan menggunakan standford data governance maturity model. Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kematangan tata kelola data SIPG saat ini adalah 2,16 atau level 2. Harapannya pada level 4. Untuk meningkatkan tingkat kematangan sesuai dengan harapan diberikan 48 rekomendasi sesuai dengan standford data governance maturity model. Struktur tata kelola data yang dihasilkan menyesuaikan dengan struktur organisasi Badan Pangan Nasional dan pemangku kebijakan di SIPG.

---

According to Law no. 18 of 2012 concerning food and Government Regulation no. 17 of 2015 concerning food security and nutrition, one of the scopes of food management is the Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG). To carry out the mandate of the regulation, Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional has built SIPG. Based on the Pusdatin performance report document, not all data can be acquired into SIPG. The lack of detailed references in managing SIPG data is the main problem. To solve this problem, this study designs data governance for SIPG. To produce this design, this study conducted three activities in accordance with the DMBOK guidelines. Among others, readiness assessment, strategy development, and development of data governance objectives, principles and policies. The readiness assessment uses the Standford Data Governance Maturity Model. Based on the assessment results, the current maturity level of SIPG data governance is 2.16 or level 2. The hope is at level 4. To increase the maturity level in accordance with expectations, 48 ​​recommendations are given in accordance with the Standford Data Governance Maturity Model. The resulting data governance structure is adjusted to the organizational structure of the National Food Agency and policy makers in SIPG.

"

"Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.

---

Changes in the environment, expectations from constituents, the global economy, and technological developments such as big data, data analytics, open data, semantic web which affect social values, privacy, cybersecurity, require the government to always adapt. The Ministry of Finance is an organization that is open to change, placing data as part of its work culture, and will transform into a data driven organization including its subordinate units, one of which is the Directorate General of Treasury (DJPB). One of the problems in the IS/IT sector mentioned in the DJPB 2020-2024 strategic plan is the inadequate use of state financial data information produced from centralized databases as a modality for preparing fiscal analysis and policy. This research aims to design data governance using the DMBOOK V2 framework. This research is a case study at DJPB using a qualitative and quantitative approach. The qualitative approach was carried out using interview methods and thematic analysis, while the quantitative method was carried out using descriptive statistics. The results of this research are in the form of charters, framework designs and operating models, data governance strategies and roadmaps. There are 16 strategies and recommendations related to data governance that can be applied at DJPB. The benefit of this research is to provide suggestions to the DJPB regarding data governance design, and the benefit from the academic side is that it becomes a reference for the application of data governance theory in the government sector."

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempengaruhi kebutuhan sistem informasi untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Bagi organisasi saat ini, data berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai sumber informasi bagi organisasi atau sebagai dasar pengembangan produk dan layanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebagai lembaga pemerintahan, BNN menjalankan manajemen data dengan baik guna mematuhi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai hasil evaluasi SPBE BNN di tahun 2023, BNN mendapatkan angka indeks 2,47 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tersebut salah satunya disebabkan karena indikator 23 (Penerapan Manajemen Data) masih berada pada level 1 dimana masih belum memenuhi target yaitu level 3. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan tata kelola data/data governance yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen data SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi data governance saat ini serta kebutuhan di masa datang, sehingga dapat memberikan rekomendasi perancangan data governance yang baik dan dapat diterapkan pada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim terkait di BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja data governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pengukuran tingkat maturitas data governance menggunakan panduan Stanford Data Governance Maturity Model. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen data governance yang diharapkan dapat diterapkan di BNN.

---

The rapid advancement of information technology has influenced the need for information systems to store a large amount of data. For today's organizations, data serves as the foundation for decision-making, as a source of information for the organization, or as the basis for product and service development. The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). As a government institution, BNN effectively manages data to comply with Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). According to the evaluation of BNN's SPBE in 2023, BNN received a score of 2.47 on a scale of 5. The low SPBE index is partly due to indicators 23 (Data Management Implementation) still being at level 1, not yet meeting the target of level 3. This research aims to produce a data governance framework that supports the implementation of SPBE in the National Narcotics Agency. The study is beneficial for understanding the current state of data governance and future needs, thus providing recommendations for a robust data governance framework applicable to the organization. The research employs a qualitative method, conducted through interviews with relevant teams at BNN and utilizing thematic analysis techniques. The data governance framework used in this research is the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). The data governance maturity level is measured using the Stanford Data Governance Maturity Model guidelines. The outcome of this research consists of a data governance document design expected to be implemented at BNN.

"