Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsauntuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agrariatidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakanmasyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakantersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakanreforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatanpolitik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melaluipembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY(2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadiInstitutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacanadan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga BankDunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang perananinstitusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang ReformaAgraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuanpenelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan olehkemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamikaantar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkandinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dankepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia.

---

Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased

agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law

(BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the

1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and

land grabbing. The movement grew along with student activists who later became

pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After

the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for

agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era

(2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to

become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse

and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World

Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution

in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the

formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential

Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after

the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements

in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including

on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA

at the national level to the village level"

"ABSTRAKPerkembangan penggunaan internet untuk tujuan aktivisme membentuk sebuah praktik bermedia yang disebut dengan clicktivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan; (1) bagaimana praktik bermedia para aktivis berkaitan dengan praktik clicktivisme yang dilakukan dalam konteks gerakan sosial, dan (2) bagaimana usaha yang dilakukan oleh para aktivis untuk melanjutkan praktik clicktivisme ke dalam aksi berbentuk offline. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat enam strategi yang dilakukan oleh aktivis dalam melakukan praktik clicktivisme, yakni dengan mengkampanyekan permasalahan dan tuntutan, menggunakan hastag tertentu, menunjukan dukungan dari publik di halaman platform media baru yang digunakan, menginformasikan perkembangan terbaru mengenai aktivitas yang dilakukan oleh gerakan, mengajak partisipan melakukan clicktivisme, dan juga untuk terlibat ke dalam aksi offline.

---

ABSTRACTThe use of internet for activism has created new media peactice, that is called as clicktivism. This research aim to answer to questions; (1) how activist use the media, relate to clicktivsm practice in social movement context, and (2) how that effort continues on offline activism movement. This research found there are six strategies which are applied by activists in doing clicktivism practice. They are campaigning the social cause, using certain hashtag, showing public supports in their new media platform, updating the current activity progress, inviting participant to do both clicktivism and offline activism."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemakaian media sosial Twitter dalam kehidupan masyarakat. Pemakaian twitter dengan akses yang tidak terbatas membuat aliran komunikasi semakin mudah.Peningkatan penggunaan Twitter semakin mempermudah individu untuk mengekspresikan diri. Twitter juga dapat turut mendorong tumbuhnya gerakan sosial politik. Salah satu gerakan sosial yang tumbuh melalui media sosial twitter adalah Gerakan Sosial #saveKPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi media sosial dalam mendukung suatu gerakan sosial dan menganalisa suatu topik di dalam twitter dalam membangkitkan gerakan sosial di dunia nyata. Terdapat beberapa teori yang mendukung penelitian ini yaitu, media baru, media massa di Internet, computer mediated communication (CMC), masyarakat jaringan, Word of Mouth, sosiologi, dan civil society. Proses komunikasi di dalam media sosial Twitter ini meneguhkan asumsi dari sebuah konsep teori Word of Mouth (WOM), bagaimana media sosial Twitter ini berperan menyebarkan informasi secara cepat dan berdampak secara luas. Secara informal muncul para pemilik akun yang berperan sebagai pemimpin opini. Para pemimpin opini ini mempunyai dua peranan utama, yaitu menggerakkan proses penguatan pemikiran melalui pesan-pesan berbentuk fakta dan opini, serta memobilisasi para pengikut opini melalui pesan-pesan berbentuk pengumuman dan ajakan untuk turut berperan aktif dalam aksi di dunia nyata. Dengan adanya para pemimpin opini yang menjalankan peran-peran tersebut, individu-individu yang terlibat dalam gerakan sosial #saveKPK di dunia maya dapat dimobilisasi untuk turut berperan aktif dalam aksi gerakan sosial #saveKPK di dunia nyata, yaitu melalui kegiatan yang disebut "Semut Rangrang".

---

The study was based on the phenomenon of the use of social media Twitter in the public life. The use of internet with no limit for its access has made communication flow easier and more freely-open knowledge and information. The rise in use of Twitter has made personal expression of opinion by individuals easier. Twitter has also induced the rise of various socio-political movements. One of these social movements using Twitter was #saveKPK movement. The objective of the study was to investigate the functions of social media in supporting a social movement and to analyse a topic in Twitter which enhance the rise of social movement in the actual world. There were a number of theories supporting the study such as new media, mass media in the internet, computer mediated communication (CMC), network society, Word of Mouth, sociology, civil socitety, and social movement.

Communication process in the media has verified the assumption taken from the word mouth theory demonstrating the role of Twitter in fast dissemination of information with widespread impact. Although formally the social movement through Twitter has no leader, informally a few accounts rose as the opinion leaders. These opinion leaders had two main functions: to induce the process of strengthening the ideas by providing messages in the forms of facts and opinions, as well as to mobilize the opinion followers by providing messages in the forms announcements and invitations to participate in the actual actions in the real life. The presence of these opinion leaders with such functions, have enabled individuals involved in the social movement #saveKPK in the cyber world to be mobilised to participate actively in the real world actions, such as through "Semut Rangrang" activities."

"Gerakan sosial mengalami pola perubahan seiring dengan pergeseran struktural dan kultural masyarakat menuju masyarakat post-industry. Gerakan sosial tidak melulu direpresentasikan oleh subjek homogen dalam kelompok atau kelas sosial tertentu yang dibahas oleh aktivis-aktivis gerakan sosial sebelumnya yaitu petani, buruh, atau masyarakat minoritas saja. Gerakan sosial telah melahirkan agen-agen sosial baru yang disebut dengan urban activist yang berbeda dengan grassroot activists dengan menghadirkan gerakan sosial baru dengan mengusung tuntutan baru yang lebih kompleks seperti isu mengenai keadilan sosial (social justice). Tulisan ini berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari gerakan yang dipelopori oleh urban activist yang terepresentasi melalui kelompok pedagang kelas menengah di Pasar Santa melalui studi kasus pada gerakan #SustainableSanta. Tulisan ini berupaya untuk membahas bagaimana neoliberalisme yang datang melalui privatisasi yang dilakukan oleh developer swasta terhadap pasar tradisional yang seharusnya merupakan ruang publik sebagai aset negara (PD Pasar Jaya) untuk kepentingan lintas kelas dimonopoli menjadi mewakili kelas-kelas sosial tertentu, telah memunculkan bentuk resistensi yang dilakukan oleh kelompok pedagang kelas menengah di Pasar Santa. Perlawanan yang dipicu oleh pedagang di Pasar Santa ini merepresentasikan bentuk baru dalam gerakan sosial. Analisis dalam penelitian ini akan menyelidiki cara pendekatan yang dilakukan oleh para urban activist dalam mengorganisir gerakan mereka melalui proses framing atau pengemasan ideologi dan mobilisasi sumber daya (resources mobilization) yang mereka lakukan.

---

Along with the structural and cultural transformation towards a post-industrial society, there have been an increasing diversity form of activism. Social movements are no longer merely represented by a homogeneous subject in groups or certain social class discussed by social movements activists earlier, like farmers, labours and minority communities only. Social change may affect the characteristics of social conflict and collective action in different ways. It may facilitate the emergence of urban activist which is different from grassroot activists by presenting new social movements through a new more complex demands such us the issue of social justice. This paper seeks to gain a better understanding of the movement spearheaded by the urban activist through case studies on #SustainableSanta movement. This paper seeks to discuss how the neoliberalism which came through privatization undertaken by the private developers of the traditional markets which should be a public facility as an asset of the country (PD Pasar Jaya) is supposed to be for the sake of crossed-class interests is monopolized into representing certain social classes, has led to forms of resistance carried out by a group of middle-class merchants in Pasar Santa. Resistance fueled by the urban activists represents a new form of social movement. The analysis in this study will investigate how the approach taken by urban activist groups in organizing their movement is done through the process of framing and resources mobilization which they do."

"Reforma agraria yang dilaksanakan saat ini, masih difokuskan pada penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mata pencaharian utamanya bergantung pada tanah, sedangkan perlindungan lingkungan hidup belum secara optimal dijadikan pertimbangan dan/atau tujuan dalam desain program dan kebijakannya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dikaitkan dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, kemudian berdasarkan analisis tersebut akan dirumuskan redesain reforma agraria dalam rangka menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, normatif, historis, dan komparatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil Penelitian ini menunjukkan, meskipun UUPA sudah mengakomodasi perlindungan lingkungan hidup, tetapi dalam pelaksanaannya masih difokuskan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perlindungan lingkungan hidup belum menjadi pertimbangan dan tujuan pelaksanaan reforma agraria. Secara dampak, reforma agraria memiliki dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terhadap perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria dapat berpotensi merusak ekosistem hutan, jika tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hal ini mengingat, saat ini, objek reforma agraria bertumpu pada kawasan hutan, baik yang dilakukan melalui TORA maupun perhutanan sosial, mencapai 16,8 juta hektar atau 77,4% dari total 21,7 juta hektar. Untuk itu, untuk menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria harus diredesain dengan: (a) mengintegrasikan nilai-nilai dan semangat UUPA dan Pancasila dalam perencanaan kebijakan dan programnya; (b) mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana mandat TAP MPR IX/2001 dan UUPPLH dalam perencanaan kebijakan dan programnya; (c) memperkuat penataan ruang dalam reforma agraria dengan mengaplikasikan LUCIS; (d) memperkuat kelembagaan reforma agraria yang dipimpin langsung oleh presiden; dan (e) mengintegrasikan pendanaan reforma agraria melalui BPDLH untuk sinergi dalam perlindungan lingkungan hidup, sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaannya.

---

The current agrarian reform is still focused on structuring land ownership, which is aimed to improve the standard of living of people whose main livelihoods depend on land, while environmental protection has not been optimally taken into consideration and/or objective in its design of programs and policies. This study aims to analyze the implementation of agrarian reform in Indonesia, and its impact on community welfare and environmental protection. Based on those analysis, this study will formulate agrarian reform redesign in order to balance the interests of community welfare and environmental protection. This study uses a conceptual, normative, historical, and comparative approach to answer the problems posed. The results of this study indicate that although the UUPA/Agrarian Act has accommodated environmental protection, but in its implementation is still focused on the interests of the economy and community welfare, while environmental protection has not become a consideration and/or objective of the agrarian reform. In terms of impact, agrarian reform has a positive impact in realizing community's welfare. However, with regard to environmental protection, agrarian reform can potentially damage forest ecosystems, if not carried out carefully. This is because, currently, the object of agrarian reform relies on forest areas, both through TORA and social forestry, reaching 16.8 million hectares or 77.4% of the total target of 21.7 million hectares. Therefore, to balance the interests of community welfare and environmental protection, agrarian reform must be redesigned by: (a) integrating the values and spirit of the UUPA and Pancasila in its policy and program; (b) integrating the principles of environmental protection as mandated by TAP MPR IX/2001 and UUPPLH in its policy and program; (c) strengthening spatial planning in agrarian reform by applying LUCIS; (d) strengthening agrarian reform institutions led directly by the president; and (e) integrating agrarian reform’ funding through BPDLH to synergies in environmental protection, as well as ensuring the sustainability of its funding."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami aspek ekonomi politik dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, tinjauan literatur dan didukung dengan wawancara intensif. Reforma agraria merupakan agenda penting di masa pemerintahan Joko Widodo karena tercantum dalam Nawacita, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Akan tetapi pasang surut dalam proses pelaksanaanya membuat program ini menjadi terhambat terlebih konflik agraria yang seharusnya berkurang dengan adanya reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS ini justru semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi ini dihambat dai faktor internal para pelaksana reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS. Lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat kepentingan antara tujuan negara dengan para pelaku pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS membuat program ini berjalan masih jauh dari harapan meskipun sudah menunjukkan progress yang cukup baik. Warisan buruk pemerintahan sebelum-sebelumnya juga berpengaruh dalam pelaksanaan saat ini. Dalam Penelitian, penulis membahas sisi sejarah dan ekonomi politik reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS dari pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the political economics of Indonesian agrarian reform and social forestry. Analysis was conducted qualitatively with descriptive analytic method, literature review, and supported with intensive interview. Agrarian reform is an important agenda of Joko Widodo rsquo s administration as it is included in Nawacita with the purpose to achieve equality in economic development. However, the ebbs and flows in its implementation process undermine the program. Moreover, the agrarian conflict ndash which is supposed to be decreasing as a result of implementing agrarian and social forestry reform RAPS ndash is increasing annually. The process in achieving the goal of achieving equality in the economic development has been furthermore undermined by internal factors of those in charge of implementing the agrarian and social forestry reform RAPS. Despite of having showed good progress, weak coordination and different interests between the state and the actors involved in the RAPS continue to be the core problems that undermine the success of the program. Inheritances of bad practices from previous governments also play a role in present day implementation. In this study, the writer analyzes the historical and political economy side of the RAPS from the post independence era to the era of Joko Widodos administration 2014 2019. "

"ABSTRAKPermasalahan lingkungan di Kota Pekalongan berupa pencemaran di aliran-aliran sungai yang menjadi sistem drainase kota dan banjir rob menjadi pemantik kemunculan gerakan sosial Komunitas Peduli Kali Loji KPKL . Di tengah permasalahan lingkungan tersebut KPKL bergerak. Mereka berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan ulang konsepsi ruang yang ideal yakni Kota Pekalongan dengan aliran-aliran sungai tanpa limpahan limbah dan kering dari luapan banjir rob. Akan tetapi, keinginan KPKL untuk mewujudkan konsepsi ruang yang ideal berbenturan dengan persepsi warga Kota Pekalongan dalam memanfaatkan ruang kotanya karena keberadaan industri batik disana. Disatu sisi warga Kota Pekalongan sangat bergantung terhadap keberadaan industri batik. Namun, di sisi lain industri ini menjadi salah satu sumber permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pekalongan karena telah membentuk pondasi kuat bagi warga dalam melihat cara pemanfaatan aliran sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini memicu KPKL untuk melakukan serangkaian praktik politik berdasarkan skema pengetahuan mengenai ruang ideal yang diproduksi dalam tubuh gerakan. Penerapan praktik politik ini diharapkan dapat merealisasikan konsepsi ruang seperti yang dibayangkan oleh KPKL hingga pada akhirnya mendorong terjadinya reproduksi ruang di Kota Pekalongan. Menggunakan pendekatan gerakan sosial dan reproduksi ruang, tulisan ini berupaya menjelaskan runutan produksi skema pengetahuan yang dimiliki oleh KPKL, praktik politik yang dilakukan berdasarkan skema pengetahuan tersebut, dan peranan KPKL dalam proses reproduksi ruang di Kota Pekalongan.

---

ABSTRACTEnvironmental issues in Pekalongan City in the form of pollutions in the river streams that are the city lsquo s drainage system, and tidal flood, are the trigger of the emergence of the social movement that goes with the name Komunitas Peduli Kali Loji or KPKL. Amongst all these environmental issues KPKL played its role. They tried to recreate the conception of ideal space in Pekalongan City, namely, Pekalongan City with the river streams without overflowing waste and water hyacinth, dry from the tidal flood, and free from environmental issues. However, KPKL lsquo s aim to bring their conception of ideal space to reality was clashing with the perception of the people of Pekalongan City in utilizing the city space because of the existance of the batik industry there. On one side, the people of Pekalongan City very dependent on batik industry, yet, on the other side, this industry has became one of the main source of environmental issues in Pekalongan City because it formed a strong foundation for people in seeing how to utilize the river streams as a place to dispose the waste. This has triggered KPKL to do a series of a political practices based on the knowledge scheme about ideal space that is being produced in a form of social movement. The application of this political practice was expected to bring the KPKL lsquo s conception of space to reality, so that eventually it would encourage the reproduction of space in Pekalongan City. Using the social movement approach and the reproduction of space appoach, this thesis tries to explain the trace of the production of knowledge scheme owned by KPKL, the political practices that have been done based on that knowledge scheme, and the KPKL role in the proccess of reproduction of space in Pekalongan City."

"Penelitian ini membahas tentang gerakan sosial dan pembuatan kebijakan dengan studi kasus Gerakan #MeToo di California, Amerika Serikat yang berhasil memberikan pengaruh terhadap amendemen The California Fair Employment and Housing Act Tahun 2017. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa pada era digitalisasi, pemanfaatan internet melalui media sosial membuka peluang baru bagi perkembangan gerakan sosial dari aspek kesempatan politik, struktur mobilisasi gerakan, serta pembingkaian isu yang digunakan. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi gerakan sosial, tidak berarti aktivisme gerakan bergantung pada aktivisme digital saja, tetapi aktivisme tradisional yaitu melalui aksi demonstrasi dan aksi pemogokan kerja juga tetap menjadi cara yang digunakan untuk memobilisasi gerakan sosial. Kedua, gerakan sosial saja tanpa dukungan maupun representasi politik yang kuat dari aktor yang berada di arena institusi sangat sulit untuk memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan mereka. Terakhir, pembingkaian isu dari gerakan #MeToo ini begitu masif meningkatkan partisipasi aktor-aktornya dikarenakan kampanye gerakan juga terbantu oleh seluruh kalangan, meliputi selebritas yang menyebarkan informasi dengan istilah cancel culture di media sosial. Hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah penggunaan analisis dari perspektif lain selain gerakan sosial dan pengaruh internet yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya lainnya untuk mengeliminasi isu kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

---

This research discusses social movements and policy-making using with the case study of the #MeToo Movement in California, the United States that influences the amendments of the California Fair Employment and Housing Act in 2017. This research argues that in the era of digitalization, the use of the internet through social media made it possible to create new opportunities for the development of social movements through different aspects of political opportunities, movement mobilization structure, and framing the issues. There are several important findings in this study. First, advances in technology, information, and communication that affect social movements, do not mean that movement activism relies on digital activists alone, but as well as traditional activism; demonstration or strike remains the method used to mobilize social movements. Second, social movements without strong political support or representation from actors who are in the political arena will find it especially difficult to gather the resources needed to achieve their goals. Last but not least, the framing of the issue of the #MeToo movement has massively increased the participation of its actors due to its widely spread campaign among society and this includes celebrities who helped spread the information related to the term cancel culture in social media. The key takeaway from this research is the analysis of sexual harassment from the perspectives of social movements and the influence of the internet that can be further utilized on other resources to eliminate sexual violence in everyday life"