Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari kebutuhan bahan bangunan, salah satunya besi baja batangan untuk keperluan umum (BjKU). BjKU merupakan salah satu produk yang telah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari SNI adalah melindungi hak-hak konsumen dan secara tidak langsung juga mengangkat harkat bangsa dan negara. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI walaupun telah ada hukum perlindungan konsumen, yang memiliki tujuan penelitian terkait penjelasan alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI serta bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap CV Karya Virkan yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data kepada sumber data, baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI yang dipengaruhi oleh faktor internal (yang mendorong) serta faktor eksternal (yang menarik). Salah satu motif yang mendasari CV Karya Virkan melakukan kegiatan ini tidak lain dikarenakan alasan ekonomi agar mampu bersaing dengan toko bangunan/ besi lainnya serta menganggap kegiatannya sudah benar karena tokonya belum pernah mendapatkan komplain dari konsumennya. Selain stakeholder terkait agar merancang suatu regulasi pengawasan terhadap pelaku usaha guna melaksanakan pencegahan pada kegiatan hulu BjKU, masyarakat sebagai konsumen wajib diberikan sosialisasi, edukasi terkait pentingnya pemenuhan SNI suatu produk, khususnya BjKU. Karena SNI merupakan suatu bukti jaminan negara hadir dalam pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu kepolisian, secara praktis diharapkan berkontribusi bagi peneliti dalam menambah cakrawala pengetahuan di bidang perlindungan konsumen BjKU yang tidak sesuai SNI dan secara metodologis diharapkan berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

---

The incessant development of infrastructure in Indonesia is inseparable from the need for building materials, one of which is steel bar for general use (BjKU). BjKU is one of the products that has been required by the Indonesian National Standard (SNI). The purpose of SNI is to protect the rights of consumers and indirectly also lift the dignity of the nation and state. The main issue raised in this study is that many business actors who trade BjKU are not in accordance with SNI even though there is a consumer protection law, which has research objectives related to the explanation of the reasons and reasons of CV Karya Virkan that trades BjKU that is not in accordance with SNI and aims to illustrate how enforcement consumer protection law against CV Karya Virkan that trades BjKU which is not in accordance with SNI. This study uses a qualitative approach with interviews, observations and document studies as a technique in collecting data to data sources, both primary and secondary. In this research, the researcher found several reasons and reasons for CV Karya Virkan to trade BjKU which was not in accordance with SNI which was influenced by internal (encouraging) and external (interesting) factors. One of the motives underlying CV Karya Virkan to do this activity is none other than economic reasons to be able to compete with other building / iron shops and assume its activities are correct because the shop has never received complaints from consumers. In addition to the relevant stakeholders in order to design a regulation for supervision of business actors in order to implement prevention in the upstream activities of the BjKU, the public as consumers must be given socialization, education related to the importance of fulfilling the SNI of a product, especially the BjKU. Because SNI is a proof of the country's guarantee to be presented in fulfilling safety and security aspects to protect the public as consumers. This research is expected can be able to contribute theoretically to the development of science, especially the study of police science. Practically expected to contribute for another researcher in adding knowledge in consumer protection of BjKU that isn’t accordance with SNI and methodologically is expected to contributed for further research."

"Pada September 2008, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk besi beton. Produk besi beton merupakan salah satu produk akhir dalam rangkaian struktur industri besi baja dan banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur atau konstruksi bangunan lainnya.Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square) dengan 2 (dua) bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Pada persamaan impor, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, nilai tukar riil dan variabel dummy SNI Wajib. Sedangkan pada persamaan produksi, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai kapital (utilisasi), impor, PDB riil, dan variabel dummy SNI wajib.Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2002 s/d 2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri.

---

In September 2008, Indonesian Government through the Ministry of Industry enact policies of mandatory Indonesian National Standard (SNI) in concrete steel products. Concrete steel products is one of the finished product in the structure of steel industry and is widely used for infrastructure or other building construction.This study analyzes the impact of Mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy against imports and production in concrete steel products using econometric model analysis which approached by OLS (Ordinary Least Square) with two (2) forms of equation, imports and production model. In the import equation, explanatory variables were taken into model are the real GDP, real exchange rate and dummy variables of mandatory SNI. While in the production equation, explanatory variables were taken into model are the value of capital (utility), imports, real GDP, and dummy variables of mandatory SNI.The estimation on monthly time series data that period in 2002 till 2011, showed that the policy of mandatory SNI had negative impact on the imports of concrete steel and positive impact on the domestic production of concrete steel."

"Pendahuluan. Kajian Infrastruktur Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan ini mengacu kepada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib bertujuan untuk mendapatkan persepsi kesiapan stakeholder dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional, Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk, Regulator/Kementerian Kesehatan, Pabrik Alat Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebelum draft pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dihasilkan suatu usulan berupa pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan. Metode. Menggunakan kerangka konsep yang dijabarkan dalam rancangan penelitian berupa post test onlym tanpa control dengan jenis penelitian secara kualitatif dengan definisi operasional yang berisi pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada stakeholder sebagai subjek penelitaan untuk pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam menggunakan formulir sebagai instrumen penelitian kemudiaan data diolah, dikelompokkan, dianalisis dengan interprestasi, triangulasi dan flow chart kemudian dibahas dengan bembandingkan hasil penelitian dengan kepustakaan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis tentang Pemberlakuan SNI alat Kesehatan segera dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dimulai dari peralatan yang berteknologi sederhana sampai sedang dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan manfaat (safety, quality, efficacy) alat kesehatan impor dan ekspor yang beredar di Indonesia. Usulan Pedoman Teknis tentang Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan dengan memperhatikan ketersedian Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti Laboratorium Uji Produk Lingkup Alat Kesehatan yang terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alat Kesehatan yang terakreditasi.

---

The Infrastructure Study of Medical Device Indonesia National Standardization (SNI) Application referred to National Standardization Guidance (PSN) No.301 on Indonesia National Standardization application mandatory in order to get perception of stakeholder preparation such as National Standardization Agency of Indonesia, Testing Laboratory of medical device product, Product Certification Institution, Regulator/Ministry of Health, Domestic Manufacture of Medical Device, Government Hospital, Private Hospital before Technical Guidance draft of Medical Device SNI application is formulated by Ministry of Health. Draft proposal of technical guidance of medical device SNI application is produced.

Method. Using concept frame which is described in research design such as post test only without control with research kind qualitatively by operational definition contain research questions which directed to stakeholder as research subject for collecting data through documentation study and interview using form as study instrument and than the data is grouped, analyzed by interpretations, triangulation and flow chart after that discussed by comparative the result of research by library.

Result. The research showing that technical guidance of medical device SNI application must be formulated directly by Ministry of Health be began from simple to middle technology in order to make sure the safety, quality and efficacy import and export medical device that distributed in Indonesia. The proposal of technical guidance of medical device SNI application by paying attention about the supply of the available compatibility assessment institution such as accredited medical device scope product test laboratory and accredited medical device scope product certification institution."

"Tesis ini membahas tentang sampai sejauh mana dampak dari peningkatan jumlah senjata api ilegal yang beredar pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia yang diperkirakan dalam tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat tajam dengan adanya kolaborasi antara tindakan kejahatan bersenjata yang lebih terorganisir dengan separatisme yang makin meningkat setelah berlakunya otonomi daerah atau otonomi khusus dan terorisme yang mulai beralih dari penggunaan bahan peledak menjadi penembakan dengan sasaran tertentu terutama aparat keamanan khususnya polisi yang selama ini telah melaksanakan operasi anti terorisme.Pembahasan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian intelijen berupa analisis deskriptif dengan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung (Indepth Interview) yang meliputi kondisi keamanan pasca reformasi berupa ancaman aktual yang sedang dihadapi dan ancaman potensial yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang, isu-isu globalisasi serta perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan di sektor keamanan yang terjadi, dan gambaran tentang peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia.

---

This thesis focus on how far is it the implications of the increase of illegal small arms circulation post Reform against Indonesian National Security that it predicted in the future will be arise with the collaboration between organized crime arms and separatism that increase after desentralization or special otonomi also terorism since change their method from use the explosive thing become shooting with specific target especially security guard like the police who until now performance counter-terrorism operation.

It is a qualitative research with intelligence research methods and descriptive analysis use Fishbone Diagram and the data which collect from In-depth Interview such as security conditions post the reform are actual threats faced right now and potential threats that probably happens in the future, the issues globalization and the changes of security sector rules and the pictures of about the increase of small arms circulations and trafficking and the implications that face against Indonesia national security."

" Dalam penerapan standar diperlukan prasarana teknis dan institusional yang meliputi SNI, lembaga akreditasi, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium uji, personal, serta peraturan perundang-undangan. Contohnya pada industri pupuk yang telah diberlakukan wajib SNI untuk beberapa produk. SNI wajib tersebut, wajib dipenuhi oleh produsen dan importir menyusul diterbitkannya Permenperin No. 19/M-IND/ Per/2/2009 tentang pemberlakuan SNI Pupuk secara wajib. Beranjak dari pemberlakuan SNI untuk produk pupuk secara wajib dapat dijadikan sebagai referensi kualitas produk yang perlu ditingkatkan bagi komoditi industri pupuk lainnya, juga dapat menjadi mekanisme perlindungan sekaligus pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditi industri pupuk tersebut. Namun demikian pemberlakuan SNI secara wajib pupuk inipun haruslah dilakukan pada kondisi yang tepat mengingat adanya sejumlah konsekuensi yang melekat dari keputusan pemberlakuan SNI pupuk secara wajib tersebut. Makalah ini akan membahas upaya pemberlakukan SNI wajib industri pupuk untuk penerapan TBT yang akan menguntungkan berbagai pihak antara lain produsen pupuk yang memiliki tanda SNI, konsumen pengguna pupuk dan perdagangan/pasar pupuk dari serbuan pupuk ilegal/palsu dan pupuk impor yang kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas pertama untuk TBT adalah Pupuk NPK padat, Pupuk Kalium Klorida dan Pupuk urea dengan total skor > 15 yang artinya sangat siap dijadikan sebagai TBT, prioritas kedua adalah Pupuk Tripel Superfosfat (TSP), Pupuk Amonium Sulfat (ZA) dan Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) dengan total skor 11 - 15, prioritas terakhir Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, Pupuk Amonium Klorida, Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn, Pupuk Dolomit, Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP), Urea Amonium Fosfat (UAP), Pupuk Diamonium Fosfat (DAP), Pupuk SP-36 Plus Zn, Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin) dan Pupuk Borat dengan skor dibawah 11. Dengan mengacu pada hasil studi tersebut maka penerapan wajib SNI industri pupuk dapat diimplementasikan sebagai TBT, dengan melakukan upaya antara lain pembenahan sistem, penguatan kelembagaan, koordinasi yang terpadu dan upaya diplomatis kepada WTO dan anggotanya untuk meyakinkan penggunaan SNI untuk TBT semata-mata melindungi konsumen dan lingkungannya."

"ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas Assessment Center sebuah studi kasus pada Assessment Center Polri sebagai suatu metode penilaian kompetensi seseorang calon pejabat Polri yang menjadi prasyarat sebelum menduduki suatu jabatan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat ini Assessment Center Polri belum efektif, dan menyarankan bahwa perlu pembentukan struktur organisasi Assessment Center Polri dan penetapan Hubungan Tata Cara Kerja dengan Satuan kerja Polri yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia Polri.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the effectiveness of Assessment Center: A case study of Assessment Center of Indonesian National Police (INP) as a method for measuring of candidates competencies before occupying a certain position in Indonesian National Police (INP). This research is qualitative descriptive interpretative design. The data were collected by means of depth interview. The research concluded that Assessment Center of Indonesian National Police is ineffective, since then the researcher suggest to build an organization structure of Assessment Center of Indonesian National Police and to design a certain work relation with any unit in Indonesian National Police (INP) which deal with managing human resources."

"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.

---

The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."

"Tesis ini membahas tentang irnplementasi kebijakan pendidikan nasional tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pendidikan tentang implementasi KTSP di SDN Kalibaru 01 sebagai sekolah yang berkategori standar nasional dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara yang berkategori sebagai sekolah reguler, serta menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap nilai UASBN siswa.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kulitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum implementasi KTSP jika dinilai dari empat faktor Edward III telah dipenuhi oleh pemerintah kotamadya Jakarta Utara meskipun tidak cukup sempurna dan kebijakan KTSP telah dilaksanakan oleh kedua sekolah dan pengaruhnya terhadap peningkatan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) siswa hanya mengalami peningkatan sekitar 0,15 dari 6,45 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,60 pada tahun ajaran 2008/2009 di SDN Kalibaru 01. SDN Semper timur 05 Jakarta Utara mengalami peningkatan 0,18 dari 6,60 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,78 pada tahun ajaran 2008/2009.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan perlu meninjau kembali implementasi kebijakan KTSP ini melalui sosialisasi secara merata dan sampai dengan tingkat sekolah. Pemerintah pusat dan daerah perlu saling berkoordinasi dalam melakukan pembekalan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengembangan KTSP. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembangunan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah secata merata. Serta adanya pengontrolan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah.

---

The focus of this study is the implementation of Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Policy in SDN Kalibaru Oi and SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. The objective of this study is to analyze KTSP implementation in SDN Kalibaru 01 as national standard school and SDN Semper Timur O5 Jakarta Utara as regular school, and analyze the effect of the policy through student performance of UASBN.This research is qualitative. The result of the study shows that generally the implementation of KTSP according to Edward Ill theory, has been conducted by the government of Jakarta Utara eventhough it is not perfect already and the implementation of KTSP has been implemented in both schools. The influence for students' performance of UASBN only increased 0,15 from 6,45 in 2007/2008 become 6,60 in 2008/2009 in SDN Kalibaru 01. The students performance of UASBN in SDN Semper Timur 05 increased 0,18 from 6,60 to 6, 78.The researcher suggests that central government as a policy maker should have to review the policy with the socialization to schools. Central government and local govemment have to coordinate to give knowledge and understanding about KTSP. Central govemment should give blockgrant for school infrastructures. Local govemment has to control the implementation of KTSP in schools directly."

"Fertilizer is important component in agriculture. Natural phosphate fertilizer is one of fertilizer is one of fertilizer which is highly demand

---

"