Ditemukan 156921 dokumen yang sesuai dengan query
Dwitama Heryadi Kurniawan
"
ABSTRAKHasil audit TI tahun 2016 merekomendasikan BPK RI untuk membuat kebijakan terkait keamanan data dan informasi, agar dapat menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TKTIK) BPK RI. Sebagai pemeriksa pemeriksa eksternal pemerintah, BPK RI wajib untuk melaksanakan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di dalamnya menyuratkan bahwa BPK RI harus mengamankan data kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan membatasi pemakaiannya hanya untuk keperluan pemeriksaan saja. BPK RI menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) untuk mendokumentasikan KKP yang sudah didapatkan dan diolah saat pemeriksaan. Karena itu, SiAP sebagai sistem elektronik strategis BPK RI harus dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin keamanan informasinya. Hal itu sejalan dengan Permenkominfo tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Dari kebutuhan tersebut, maka kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP menjadi prioritas untuk dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen dan aksi lainnya sesuai urutan tata dokumen keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi ini disusun dengan menggunakan ISO/IEC 27001 sebagai kerangka utama, ISO/IEC 31000 terkait konteks organisasi, dilengkapi dengan NIST SP 800-53r4 dan elemen-elemen dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini disusun mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka kerja, penyusunan kebijakan penanganan risiko keamanan informasi (focus group discussion/FGD bersama pelaku TIK di BPK RI), hingga menghasilkan kebijakan keamanan informasi terhadap SiAP.
ABSTRACTThe result of IT Audit on 2016 recommended BPK RI to construct data and information security policy to comply with Information and Communication Technology governance in BPK. As independent external auditor of government, BPK RI must conform with Law number 15 of 2016 regarding BPK RI. It states that BPK RI must secure audit workpaper and limit its use for audit purposes only. BPK RI use Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) to record audit workpapers which are obtained and processed during the audit. Consequently, as strategic electronic system of BPK RI, SiAP must be equipped by facilities which ensure its security of information. It is aligned with the Minister of Communication and Information Regulation regarding the information security management system. From those needs, the information security policy for SiAP is a priority to be made foremost before the documents and other actions in accordance with the order of information security document system. This information security policy was prepared using ISO / IEC 27001 as the main structure, ISO / IEC 31000 related to organizational context, supplemented with NIST SP 800-53r4 and elements from former researchs. This research was compiled starting from the formulation of the problem, the forming of the framework, the compiling of information security risk management policies (focus group discussions / FGDs with ICT actors in BPK RI), until producing information security policy for SiAP."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Alvin Cindana
"Dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi terbaru, perusahaan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan konsumen. Hal yang sama juga terjadi pada bisnis perbankan, khususnya XYZ. Tuntutan pembaruan sistem yang cepat berdampak kepada kurangnya prioritas kepada aspek keamanan informasi pada proses pengembangan dan pengelolaan teknologi. Di sisi lain, bank dituntut untuk selalu mempertimbangkan aspek keamanan informasi demi menghindari terjadinya insiden terkait keamanan informasi, baik yang muncul dari aspek sumber daya manusia, prosedur, maupun aspek teknis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan keamanan yang mencakup proses bisnis yang ada pada XYZ, yaitu proses transaksi SKN, dimana saat ini belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang berlaku secara formal. Dengan adanya kebijakan keamanan informasi, diharapkan setiap
stakeholder, baik pada tahap pengembangan, maupun tahap operasional aplikasi dapat mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi kegesitan bank dalam menghadirkan solusi kepada nasabahnya. Hasil dari penelitian ini berupa kebijakan keamanan informasi yang didasarkan pada analisa risiko yang terdapat pada tahap pengembangan aplikasi dan operasional SKN. Kebijakan keamanan informasi yang disusun mengacu kepada standar keamanan SANS yang dapat menemukan risiko spesifik terhadap proses bisnis transaksi SKN.
In terms of development of the latest service based on new technologies, every company is demanded to adapt with customer’s needs. The same thing also happened in financial services institute, especially XYZ. Requirement to update the system in a short time impacted to lack of information security concern within the development and operational phase. On the other side, banks are required to prioritize information security aspect in order to prevent incident related with it that might comes from human, process, and technology. This research aims to design an information security policy that covers operational of National Clearing System Transaction in XYZ, which doesn’t have a formal written policy. By applying such policy, all of the stakeholder in this system will consider the security aspect, both in development and operational phase, without reducing bank’s agility to deliver solution to its customer. The result of this study produces an information security policy based on risk assessment conducted within the operational and development phase. The composed policy refers to SANS security policy guidelines and produce a unique policy which relevant with National Clearing System’s process business."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Kusetiawan
"Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi, sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013 dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013. Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya.
The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework. This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sukma Erlangga Seto
"
ABSTRAKDari hasil asesmen dengan menggunakan alat evaluasi Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 yang dilakukan dengan KOMINFO, hasil skor mendapatkan nilai 192 yang berarti tingkat kelengkapan/kematangan keamanan informasi LIPI masih berada di level I atau tidak layak dalam Indeks KAMI. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana rancangan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi SMKI yang dapat diterapkan di LIPI, dengan hasil akhir berupa rancangan kumpulan kebijakan terkait keamanan informasi/SMKI yang sesuai dengan indikator indeks KAMI dan dapat diterapkan di LIPI. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013 sebagai kerangka kerja utama untuk perancangan SMKI dan menggunakan ISO/IEC 27005:2011 sebagai proses manajemen risiko, serta ISO/IEC 27002:2013 untuk pengendaliannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan indikator indeks KAMI. Rancangan yang telah dibuat telah direviu oleh tim ahli LIPI dan telah mengikuti format penyusunan kebijakan LIPI.
ABSTRACTFrom the assessment results using the evaluation tool Indeks Keamanan Informasi KAMI v.3.1 conducted with KOMINFO, the score result get a value of 192 which means the level of completeness maturity of LIPI information security is still at level I or not feasible in Indeks KAMI. This study focuses on how the design of information security management system ISMS can be applied in LIPI, with the final result of the design of information security related policies ISMS in accordance with Indeks KAMI indicators and applicable in LIPI. This study uses the ISO IEC 27001 2013 framework as the main framework for the design of the ISMS and uses ISO IEC 27005 2011 as a risk management process, and ISO IEC 27002 2013 for its control. The research methodology used is case study research. The results and conclusions of this study are the design of an information security management system in accordance with Indeks KAMI indicators. The design that has been made has been reviewed by the LIPI expert team and has followed the LIPI policy formulation format. "
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Thea Nisaa Andi Saffanah
"Pada bulan September 2021, dilaporkan adanya dugaan pembobolan dan penyusupan hacker kedalam 10 Kementerian, Lembaga dan Instansi Pemerintah. Instansi XYZ adalah salah satunya. Instansi XYZ merupakan badan pengawas pemerintah yang belum menerapkan dan merancang kebijakan keamanan informasi dengan baik. Adanya peraturan dari Kementerian Kominfo dan BSSN terkait dengan keamanan informasi, membuat Instansi XYZ berinisiatif untuk memperbaiki kebijakan keamanan informasi sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo dan BSSN, yakni dengan menggunakan standar SNI ISO/IEC 27001:2013 Kebijakan keamanan informasi di Instansi XYZ dirancang sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan memahami penilaian aset, ancaman, kerentanan, kemungkinan terjadinya gangguan, dan dampak yang didapatkan terhadap keamanan informasi. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk merancang kebijakan keamanan informasi di Instansi XYZ menggunakan standar SNI ISO/IEC 27001:2013. Pengumpulan data dan uji validasi rancangan kebijakan keamanan informasi dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait, antara lain: Kepala TI, sub koordinator keamanan informasi TI sub koordinator informasi, sub koordinator tata kelola TI dan manajemen risiko TI, dan sub koordinator infrastruktur. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan analisis dokumen internal organisasi, studi literatur, dan mengkaji penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi aset, ancaman dan kerentanan; identifikasi risiko; penilaian risiko; penentuan kontrol risiko. Hasil penelitian ini memberikan rancangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan Instansi XYZ.
In September 2021, it was reported that there were allegations of hacking and cyber-attack on 10 ministries, institutions, and government in Indonesia. XYZ Institute is one of them. XYZ Institute is a government supervisory that has not implemented and designed information security policies properly. Following regulations from the Ministry of Communications and Informatics and BSSN related to information security, made XYZ Institute take the initiative to improve information security policies in accordance with the standards set by the Ministry of Communications and Informatics and BSSN using SNI ISO/IEC 27001:2013 The information security policy at XYZ Institute is designed as a reference in identifying and understanding the assessment of assets, threats, vulnerabilities, the possibility of interference, and the impact on information security. This study aims to design an information security policy at XYZ Institute, using the SNI ISO/IEC 27001:2013 as the standard. The data collection and validation test of the information security policy design was created by interviewing related parties, including head of IT, IT information security sub-coordinator, information sub-coordinator, IT governance and IT risk management sub-coordinator, and infrastructure sub-coordinator. In addition, data collection was performed by analyzing the organization's internal documents, literature studies and reviewing previous studies. The stages carried out in this research are the identification of assets, threats, and vulnerabilities; risk identification; risk assessment; risk control determination. The results of this study provide an information security policy design that is in accordance with XYZ Institute."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Sagala, Februyanto Maranda
"
ABSTRAKBank XYZ berkomitmen memberikan layanan perbankan terdepan kepada nasabah dan perkembangan teknologi digital yang mendorong bank untuk bertumbuh lebih cepat melalui pengembangan layanan digital banking untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah baru dan meningkatkan kemudahan transaksi perbankan. Dengan bertambahnya pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan layanan digital banking terbaru, maka bertambah juga ancaman terhadap keamanan informasi yang perlu diantisipasi untuk memastikan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan suatu informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan risiko-risiko terhadap layanan digital banking dan merancang suatu kebijakan keamanan informasi sebagai bagian dari alat kontrol terhadap risiko keamanan informasi pada digital banking. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kualitatif dengan melakukan analisis melalui observasi secara langsung dan juga pada dokumen internal bank yang terkait dengan layanan digital banking terbaru. Penelitian ini membahas aktivitas manajemen risiko dan menentukan kontrol keamanan informasi yang tepat berdasarkan standar ISO 27001:2013. Penelitian ini menghasilkan suatu rancangan kebijakan keamanan informasi mencakup 64 kontrol keamanan dari 114 kontrol yang ada pada Annex A ISO 27001:2013 dan berdasarkan penilaian risiko pada delapan aset informasi dan juga 23 aset pendukung layanan digital banking terbaru dari Bank XYZ. Kontrol keamanan pada ISO 27001:2013 sesuai dengan kebutuhan penerapan keamanan informasi pada Bank XYZ karena dapat mencakup seluruh kerentanan yang ada pada aset digital banking. Rancangan kebijakan ini dapat digunakan bagi Bank untuk pembuatan standar dan prosedur keamanan informasi terkait layanan digital banking.
ABSTRACTXYZ Bank committed to provide leading banking services to customers and the development of digital technology that encourages banks to grow faster through the development of digital banking services to increase new customer growth and also improve the ease of banking transactions. With the increasing use of information technology in the application of digital banking services, it also increased the threats to the information assets that need to be anticipated to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the information. This research aims to determine the possibility of digital banking services risks and design an information security policy as part of the information security risk control. This is a case study research with a qualitative analysis method through direct observation and also on the bank's internal documents related to digital banking services. This research discusses the risk management activities and determines the appropriate information security controls based on the standard from ISO 27001: 2013. The research produced a draft of an information security policy that includes 64 security controls from 114 security controls in Annex A of ISO 27001: 2013 and based on risk assessment from eight information assets and 23 supporting assets of digital banking services from XYZ Bank. Security controls on ISO 27001: 2013 match the requirements for implementing information security at XYZ Bank because it can cover all assets' vulnerabilities that exist in digital banking. The policy can be used as a reference to create standards and procedures related to the information security of digital banking services."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Afwan Badru Naim
"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.
BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independen, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Ayu Sa ida Zulfa
"Perkembangan internet menandai era baru dalam perkembangan media dan membuat interaksi antara media dengan publik dapat dilakukan secara nyata. CNN Indonesia merupakan salah satu perusahaan penyedia jaringan televisi berita digital serta penyedia media online dengan cakupan multinasional, dimiliki oleh Trans Media dengan mengambil lisensi pada tahun 2014. Saat ini, pertumbuhan akses pada portal berita CNN Indonesia terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya ancaman serangan siber. Serangan tersebut dapat berdampak dan mengancam reputasi perusahaan. Penelitian kali ini akan membahas manajemen risiko yang baik bagi CNN Indonesia dengan melakukan penilaian metode kualitatif berdasarkan wawancara serta pencarian data dan dokumen – dokuman pendukung. Penilaian terkait didukung oleh teori relevan yaitu ISO/IEC 27005:2018, NIST SP 800-30 revisi 1, ISO/IEC 27001:2013 dan ISO/IEC 27002:2013.
Berdasarkan hasil analisis atas 14 aset, didapatkan 17 risiko dengan detil 4 (empat) risiko dengan kategori very high, 4 (empat) risiko dengan kategori high, 6 (enam) risiko dengan kategori moderate, 2 (dua) risiko dengan kategori low dan 1 (satu) risiko dengan kategori very low. Kemudian, dilakukan penilaian selera risiko dan didapatkan 1 (satu) risiko yang berstatus terima dan 16 risiko berstatus mitigasi. Atas hasil tersebut, manajemen perlu menerapkan beberapa pengendalian untuk memitigasi risiko sesuai dengan praktik ISO/IEC 27001:2013 dan ISO/IEC 27002:2013.
The development of the internet marks a new era in media development and makes interaction between the media and the public become real. CNN Indonesia is a digital broadcasting news that has international coverage and owned by Trans Media in 2014. Currently, access to the CNN Indonesia news portal continues to increase year by year. This growth makes CNN Indonesia should keep the portal available, securing from any cybersecurity attacks. Such attacks can impact and threaten the company's reputation. This research will discuss risk management for CNN Indonesia by evaluating qualitative methods based on interviews, searching data, and supporting documents. This research utilized by relevant theories such as ISO/IEC 27005:2018, NIST SP 800-30 revisi 1, ISO/IEC 27001:2013 and ISO/IEC 27002:2013.Based on the results of the analysis over 14 assets, there are 17 risks with details 4 (four) risks in the very high category, 4 (four) risks in the high category, 6 (six) risks in the moderate category, 2 (two) risks in low category and 1 (one) risk in the very low category. Then, an assessment of risk appetite was carried out and obtained 1 (one) risk with an accept status and 16 risks with a mitigation status. Based on these results, management needs to implement several controls to mitigate risks based on practice that defined in ISO/IEC 27001:2013 and ISO/IEC 27002:2013."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Fatma Putri Ramadhani
"Sangat penting setiap organisasi untuk melindungi data dan informasi yang dimiliki. Maka dari itu, keamanan informasi organisasi perlu direncanakan dengan baik. Untuk merencanakan dan mengevaluasi hal tersebut, terdapat standar yang dapat digunakan, yaitu ISO/IEC 27001. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat maturitas suatu organisasi terhadap keamanan informasi berdasarkan Indeks KAMI yang telah dirancang oleh BSSN berdasarkan ISO/IEC 27001. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancari organisasi dan menganalisis kesenjangan ekspektasi dan realita dari keamanan informasi organisasi yang bergerak di bidang finansial dan memiliki layanan e-money dan loyalty program. Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan tingkat kematangan sistem keamanan informasi perusahaan memiliki nilai cukup baik. Kategori tata kelola keamanan informasi berada di tingkat ‘terdefinisi dan konsisten’. Kategori pengelolaan risiko keamanan informasi berada di tingkat ‘penerapan kerangka kerja dasar’. Kategori ‘kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi’ berada di tingkat ‘penerapan kerangka kerja dasar’. Kategori pengelolaan aset informasi berada di tingkat ‘terdefinisi dan konsisten’. Kategori teknologi dan keamanan informasi berada di tingkat ‘terdefinisi dan konsisten’.
It is substantial for every organization to protect its data and information. Therefore, organizations have to plan information security for their system appropriately. There is a standard, namely ISO/IEC 27001 to plan and evaluate information security. This study aims to analyze the maturity level of an organization's information security using Indeks KAMI, developed by BSSN, based on ISO/IEC 27001. This study was performed by interviewing organization and analyzing the gap between expectation and reality of information security for the organization who operates in the financial sector and having e-money and loyalty program as their service. As a result, the overall maturity level of the organization's information security is fairly good. The information security policies category is at the 'defined' level. The risk management category is at the 'managed' level. The information security management framework category is at the 'managed' level. The asset management category is at the 'defined' level. The technology of information security category is at the 'defined' level."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Jihad
"
ABSTRAKAplikasi e-rekon&LK merupakan aplikasi yang memegang peranan penting dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Pada tahun pertama sistem ini digunakan, e-rekon & LK telah mengambil peranan dalam penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Sebagai dampaknya, pada tahun 2016, untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai sebuah aset informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), gangguan terhadap e-rekon&LK tentunya akan berakibat buruk pada nama baik dari DJPb. Namun dalam operasionalnya terjadi beberapa masalah terkait keamanan informasi.Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan belum adanya manajemen risiko keamanan informasi untuk e-rekon&LK. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk membuat penilaian risiko keamanan informasi untuk aplikasi e-rekon & LK. Penilaian risiko keamanan informasi disusun menggunakan kerangka kerja ISO 27005, ISO 27001 dan ISO 27002. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian risiko keamanan informasi aplikasi e-rekon&LK. Terdapat 14 skenario risiko, dengan tujuh risiko yang dimodifikasi dan tujuh risiko yang dipertahankan/diterima. Tujuh risiko dimodifikasi dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampaknya hingga mencapai selera risiko organisasi.
ABSTRACTThe e-Rekon & LK application is an application that plays an important role in preparing the accountability report. In the first year this system was used, e-Rekon & LK had taken a role in the settlement of Transactions Under Confirmation (TDK). As a result, in 2016, for the first time the Central Government Financial Report (LKPP) received unqualified opinion (WTP). As an information asset owned by Directorate General of Treasury (DJPb), disruption to e-account & LK will certainly have a negative effect on DJPb good name. However, in its operations there are several issues related to information security. One of the causes is because there is no information security risk management for e-rekon & LK. Therefore, this study aims to create an information security risk assessment for e-rekon & LK applications. The information security risk assessment is prepared using the ISO 27005, ISO 27001 and ISO 27002 frameworks. The results of this research are information security risk assessment design. 14 risks were found, with seven risks modified and seven risks accepted by the risk owner. Seven risks modified by reducing the risks likelihood and/or the risk impact so that the risks became accepted based on the organization risk appetite."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
