Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThere were some problems in the handover of housing Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)) by developers to local governments. Since the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009, only small numbers of housing PSU have been handed over by the housing developers to the local government. The objective of this study was to explore some problems related to the handover of the housing PSU which located in Greater Bandung Area, both from the developers and the local governments sides. This study used a descriptive-qualitative approach. The primary data collection was conducted with an in-depth interview method to the fourteen developers experienced in housing development in the Greater Bandung Area and three local government officials. The secondary data was collected through the online news along with the regional regulations related to the handover of housing PSU in the districts/cities level of the Greater Bandung Area. The primary and secondary data were analyzed by Qualitative Content Analysis. The study showed that problems came from both developers and local governments sides. The developers believed that the bureaucracy for the housing handover was complicated, while the local governments stated there were inconsistencies between the approved site plan and the built PSU. The local governments also have not had mature planning for the housing PSUs operation and maintenance after the handover. Thus, as the organizer of housing affairs, the governments need to immediately reform the PSU planning and management in terms of its provision, financing, and maintenance."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"ABSTRAKKinerja pembangunan perumahan mengatasi backlog di Indonesia belum memuaskan. Pendelegasian penanganan backlog oleh Kemenpera. Salah satu programnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi anggaran sebesar 33%–39% pada Tahun 2011–2013. Deviasi anggaran disebabkan antara lain rendahnya realisasi komponen infrastruktur perumahan terutama terhadap Permenpera 01/2014. Perlu diperhatikan komponen infrastruktur apa yang meningkatkan penyerapan DAK melalui analisis deskriptif, Relative Importance Index, one-sample t-test serta seberapa besar mengoptimalisakan penyerapan anggaran DAK melalui simulasi monte carlo. Sehingga diperoleh komponen infrastruktur (x) mengoptimalkan penyerapan DAK sebesar z % dan proporsi per unit rumah sebesar y %.

---

ABSTRACTPerformance of housing development in Indonesia address by backlog has’t been satisfactory. One of the programs through the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas. In practice there is a budget deviation of 33% -39% in the year 2011-2013. Budget deviation is caused the low realization of housing infrastructure components especially against Permenpera 01/2014. Please note what infrastructure components can increase DAK absorption through descriptive analysis, Relative Importance Index, one-sample t-test and how much DAK absorption through monte carlo simulation. Thus obtained infrastructure components (x) to optimize the DAK absorption by z% and the proportion per unit of y%."

"Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dibentuk untuk meningkatkan kredibilitas atau kelayakan kredit (credit worthiness) jaminan infrastruktur serta untuk menerapkan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, dukungan dan jaminan diberikan tanpa adanya ketentuan yang membatasi, sehingga tidak ada kepastian hukum dan terdapat resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap APBN. Sejak tahun 2006 jenis resiko yang dijamin oleh pemerintah dalam proyek kerjasama pembangunan infrastruktur dibatasi, namun dengan berdirinya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, terdapat mekanisme satu pelaksana (single window) di mana seluruh rangkaian proses penjaminan dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, baik jika penjaminan dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, Pemerintah, atau merupakan penjaminan bersama. Kepastian hukum dapat diperoleh melalui ketegasan tidak hanya jenis resiko dan cakupan penjaminan, namun juga kriteria penjaminan, ketentuan dan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim. Selain itu, mekanisme regres dapat meningkatkan kredibilitas karena penjamin dapat meminta pertanggung jawaban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama setelah jaminan dibayarkan. Penjaminan infrastruktur yang disediakan melalui BUPI yang didirikan dalam bentuk Persero merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi terpaparnya APBN akibat resiko kontijensi penyediaan blanket guarantee dan meningkatkan kredibilitas proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak dapat diselesaikan hanya melalui keberadaan BUPI. Upaya lain harus dilakukan agar BUPI dapat berperan dalam penjaminan infrastruktur.Agar BUPI dapat memainkan perannya, kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kapasitas pemerintah harus dibenahi. Kemampuan BUPI untuk melakukan due diligence, mendapatkan akses dan melakukan koordinasi antar instansi yang terkait sebaiknya dijamin.

---

Infrastructure Guarantee Facility is created to improve credibility or credit worthiness of infrastructure guarantee and to apply financial risk management in the State Budget. Prior to the creation of the facility, support and guarantee is provided without restricting provision, thus there is little legal certainty and the arrangement poses a risk to the State Budget. Since 2006 the types of risk to be guaranteed by the government in public private partnership infrastructure development is limited, but with the creation of Infrastructure Guarantee Facility, a single window is constituted whereby all guarantee processes are undertaken by the Infrastructure Guarantee Facility, in instances where guarantee is provided by the government or by the Facility, or is a joint guarantee. Legal certainty is improved not only through the better definition of the types of risks and coverage of guarantee, but also in the criteria of guarantee, the requirements and procedures of claim submission and processing. Apart from that, ability to request payment from contracting agency will improve credibility as Contracting Agency will have to account their conduct following the payment of guarantee.Infrastructure guarantee provided by IGF, set up as a limited liability corporation is the choice made by the government to limit the contingency risk exposed to the state budget, attributed by the provision of blanket guarantees and to improve credibility of public private partnership in infrastructure development. However, a multitude of issues prevail which impede the success of public private partnership in infrastructure, and the presence of IGF in solitary will not be able to resolve such issues. Other efforts have to be made in order for IGF to effectively play its role in guaranteeing infrastructure projects. In order to ensure effective role of IGF, reforms are required for policies which affect infrastructure and capacity of public institutions need to be built. IGF's ability to perform due diligence, and to access and to play coordinating role between relevant institutions should also be effectively in place."

"Perkembangan laboratorium di Indonesia saat ini sangat pesat yang diiringi dengan perkembangan alat dan teknologi yang canggih. Pelayanan laboratorium dalam upaya untuk membantu diagnosa tidak hanya dilakukan di Rumah Sakit pemerintah tetapi pelayanan laboratorium ini dilakukan oleh swasta dan perorangan.Sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan laboratorium dimasukkan dalam program kerja puskesmas, akan tetapi pemanfaatan pelayanan laboratorium di puskesmas ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pelayanan laboratorium yang lainnya sehingga perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan laboratorium Puskesmas di wilayah kabupaten Bandung.Dari faktor-faktor yang diteliti antara lain faktor Kemampuan pemeriksaan, SDM laboratorium, sikap dokter dan penghasilan pasien. Setelah dilakukan uji statistik dua faktor yang berhubungan yaitu kemampuan pemeriksaan (p=0,003) dan SDM laboratorium (p=0,042). Dengan diketahuinya hubungan antara kemampuan pemeriksaan dan SDM laboratorium dengan pemanfaatan laboratorium maka untuk lebih mengefektifkan serta meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan laboratorium dalam membantu diagnosa maka laboratorium di puskesmas harus lebih memperhatikan kelengkapan sarana laboratorium serta tenaga pelaksanannya, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan.Daftar Bacaan : 35 (1977-2002)

---

Clinical laboratory development increase quickly in Indonesia to gather with the depelovement of the technology in laboratory. The health laboratory service is not only in the government hospitals, also private hospitals and personals.

As the government policy, to increase the public health service, clinical laboratory service is placed as one of public health centre work programes. But the utility of the clinical health laboratory in public health centre is not maximal yet compared with the others health laboratory service, so that need to investigate study about "The Factors Correlated With Clinical Laboratory Utility In Public Health Centre In Bandung County.

The factors have been investigated such as : the ability of laboratory examination, laboratory of the human resource, the doctors attitude to the laboratory and the patient's income. After investigating the factors to the laboratory utility, statistically two factors that have correlation to the health laboratory utility these are the ability of the laboratory examination (p=0,003) and the laboratory of the human resource (0,042).

By knowing the correlation among the ability of the laboratory examination and the laboratory of the human resource to the health laboratory utility so that to increase the effectiveness and to increase health service in public health centre, especially in health diagnostic laboratory service the facilities such as reagents, and the equipments needed in the laboratory must be completed and the qualification of the laboratory of the human resources must be increased and more profesional.

Read lists : 36 (1972-2002)"

"ABSTRAKPerumahan perumahan yang tumbuh dengan pesat sekarang dilengkapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Salah satunya adalah komplek kuliner. Namun seringkali restoran restoran tersebut berpengaruh secara luas bukan hanya pada perumahan dan warganya namun juga pada warga secara luas. Hal ini perlu diamati untuk menentukan sejauh apa sebuah wilayah layan restoran tengah malam yang ada di perumahan. Identifikasi zona layan ini dilakukan agar pengaturan restoran tidak mengaggu warga warga perumahan. Selain itu area fisik dari restoran akan diamati sebagai indikasi suatu zona layanan dari sebuah restoran serta bagaimana aspek fisik tersebut berpengaruh. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan penggambaran rute dengan pengunjung restoran untuk mendapatkan data lokasi keberangkatannya serta rute yang ditempuh untuk menuju restoran tersebut. Hasil penelitian akan memberi masukan kepada pengembang untuk mengetahui potensi luas layanan dari restoran yang mereka buat.

---

ABSTRACTResidential housing is growing rapidly. Now it rsquo s equipped with various facilities in it. One of them is a culinary complex. But often so, the restaurant restaurants are widely influence not only in housing and it citizens but also in the wider population near the housing. This needs to be observed to determine the extent of service area of a midnight restaurant in the housing area.. Identification of service zones is done so that the restaurant policy can be design to prevent the restaurant to cause disturbance aroung the neighbourhood. In addition, the physical area of the restaurant will be observed as an indication of a service zone of a restaurant and how the physical aspect can affect the service area. The method used is interviewing and route visualization within a map with restaurant visitors to get the data of their departure location and the route taken to get to the restaurant. The results of the study will give input to developers to know the wide potential of the services of the restaurant that they make "

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer kepada konsumen. Hal ini disebabkan sertifikat hak atas tanah tersebut telah dijadikan jaminan kredit modal kerja kepada Bank Swasta, dan pihak developer mengalami kemacetan dalam pembayaran. Oleh karena itu, konsumen yang telah melunasi pembayaran belum dapat menerima sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak developer berdasarkan kasus ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah, dan melaksanakan fungsi kontrol secara tegas untuk meminimalisir pelanggaran dalam proses tersebut. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk menjadi konsumen yang bijak dengan melakukan upaya-upaya untuk memastikan apakah objek jual beli tidak bermasalah, untuk menghindari terjadinya kerugian.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the need of housing, the process of buying and selling houses can be done by developers as the promoter of housing and residential areas. In the process of buying and selling houses, many problems are often found. One example of a consumer problem related to the housing sector is the case of Violet Garden Housing. This problem occurs due to unclear handover of land certificate by the developer to consumers. This is because the land certificates have been used as collateral for working capital loans to a private bank, and the developer is having difficulty making the payment. Therefore, consumers who have paid off their houses cannot receive the land certificate. Based on the result of this study, there are no regulation specifically regulating the handover of land certificate. However, there are provisions in the Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement which indirectly provide consumer protection. Legal violations committed by the developer based on this case is violations of Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 1 Year 2011 concerning Housing and Residential Areas, and Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement. Based on the results of this study, the government is expected to make changes to the regulations regarding the handover of land certificate, and to perform the control function efficiently to minimize violations of the handover of land certificate. In addition, consumers are also expected to be smart consumers by making efforts to ascertain whether the object of buying and selling does not have a problem, in order to avoid losses."