Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam perspektif keamanan, wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan kawasan yang strategis baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Kondisi ini juga memiliki potensi dan tantangan yang kompleks dan berisiko menimbulkan ketegangan antar negara. Pasca Perang Korea dan Perang Dunia ke II perkembangan krisis di Semenanjung Korea masih terus berlanjut. Kemudian Korea Utara memilih untuk membangun kapabilitas militer yang semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdekatan dengan wilayah Semenanjung Korea dan kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia, khususnya kegiatan uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia dan bagaimana peran para aktor yang terlibat dalam menanggapi isu tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini membahas isu tersebut dengan teori konstruktifis dan konsep diplomasi pertahanan dalam proses analisisnya. Hasil pembahasan penelitian ini adalah bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam menanggapi krisis di Semenanjung Korea."

"Kekuatan pertahanan Indonesia jauh dari memadai, baik untuk menopang fungsi pertempuran, penegakan hukum, maupun diplomasi. titik berat pada merebaknya ancaman non-konvensional, karakter pembangunan kekuatan militer maupun hubungan internasional di Asia Pasifik mengharuskan penguatan rejim maritim Asia Tenggara....."

"Ketua ARF pada pertemuannya yang keempat di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 27 Juli 1997 telah menyatakan diplomasi preventif akan menjadi tahap selanjutnya dari proses ARF dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu diplomasi preventif telah mulai dibahas pada pertemuan-pertemuan pada tingkat pejabat pemerintah atau pada Jalur I. Namun hingga pertemuan ARF keenam pada bulan Juli 1999 yang lalu, perkembangan yang dihasilkan masih rendah. Pokok permasalahannya adalah tidak semua anggota ARF ingin segera maju ke tahap berikutnya karena pelaksanaan diplomasi preventif memungkinkan pelaksanaan aspek-aspek multilateral sehingga membuka peluang negara lain untuk ikut campur. Di lain pihak, negara-negara ASEAN hingga saat ini masih memegang teguh prinsip non-interference. Maka tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana prospek peran diplomasi preventif di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Untuk itu, Penulis menggunakan pendekatan diplomasi preventif - Boutros Boutros Ghali, cooperative security - David B. Dewitt dan konsep regionalisme yang diutarakan oleh K.J. Holsty. Sedangkan metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa walaupun baru elemen-elemen umum diplomasi preventif ARF saja yang disepakati, belum sampai pada perumusan mekanisme atau instrumen diplomasi yang tepat untuk diterapkan di kawasan Asia Pasifik. Namun, peluang untuk meningkatkan tahapnya ke tahap diplomasi preventif tetap ada dan masih terbuka luas dan jika ARF mampu membawa anggotanya maju ke tahap selanjutnya (diplomasi preventif) maka ARF akan menjadi satu-satunya wadah pelaksanaan CBM, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik, yang pada gilirannya akan membawa kawasan Asia Pasifik ke dalam suatu lingkungan yang aman dan stabil."

"Brunei Darussalam is a country rich of natural resources, especially oil and natural gas. The country's income source is highly dependent on oil and gas sector. The fall of world oil price had an impact on Brunei Darussalam’s economy and the government decided to cut off 25% of its defense budget in 2015. However, in 2018, Brunei Darussalam's defense budget reached B$ 492,754,700, a 12.9% increase from the previous year's budget. This research focuses on Brunei Darussalam’s oil and natural gas sectors which have an impact on its defense budget. The amount of a country's defense budget will affect its defense power, including its defense diplomacy activities. This study employs the concept of defense diplomacy. This study finds that there are several key results areas in the defense of Brunei Darussalam government, such as territorial integrity, support toward "whole-of-nation" approach, effective defence diplomacy, military involvement in international missions, high standard of human resource capacity, as well as respected and credible image of the defense organisation."

"Artikel ini membahas dinamika hubungan Indonesia – Korea Utara sepanjang tahun 1960 hingga tahun 1967. Hubungan bilateral tersebut secara perlahan terjalin dengan erat dan bisa dikatakan masa ini merupakan masa keemasan hubungan kedua negara. Hubungan ini terjalin sebagai kesamaan kepentingan Indonesia dengan Korea Utara yang berujung dengan kesamaan pandangan dalam kebijakan luar negerinya dan tidak menyinggung kepentingan masing-masing. Indonesia pada saat itu mencari dukungan terhadap ‘Konfrontasi’ dengan Malaysia, sedangkan Korea Utara mencari dukungan untuk menyatukan Semenanjung Korea secara penuh di bawah kepemimpinannya. Penulis ingin melengkapi penulisan hubungan kedua negara yang berfokus pada tahun 1960 hingga 1967 yang merupakan masa Demokrasi Terpimpin dan diharapkan dapat menjadi terobosan dan pondasi awal dalam menulis hubungan Indonesia – Korea Utara pada penelitian berikutnya. Dalam penelitian yang penulis temukan, dalam kasus Indonesia dan Korea Utara ditemukan bahwa hubungan kedua negara secara perlahan saling memberi dukungan dalam kebijakan luar negerinya, yang pada perjalanannya memiliki kesamaan visi sehingga sangat menarik untuk dikaji faktor pemicu hubungan bilateral kedua negara tersebut. Penelitian artikel ini menggunakan metode sejarah terbagi menjadi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam artikel ini, sumber yang digunakan berupa arsip, surat kabar, buku, dan jurnal.

---

This article discusses about Indonesia-North Korea relations from 1960 to 1967. Their bilateral relation are getting closer and this period is the golden age of relations between the two countries. The two countries relation established as a common interest between Indonesia and North Korea which leads to same common view in their foreign policy and does not offend each other's interests. Indonesia at that time sought support for the 'Confrontation' with Malaysia, while North Korea sought support for a full unification within the Korean Peninsula under his leadership. I want to fulfill the article of relations between the two countries that focused on 1960 to 1967 which is the period of Guided Democracy and expected to be a breakthrough and foundation for Indonesia-North Korea relations in the next research. In this research, I found that the relationship between the two countries slowly supported each other in their foreign policy, which along the way had the same vision and fascinating to deep research the factors that triggered the bilateral relations between the two countries. This article research using the historical method is divided into four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. In this article, the sources used are archives, newspapers, books, and journals."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."

"Kebijakan luar negeri (foreign policy) suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya (national interest). Sedangkan diplomasi merupakan instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional (national interest) tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 1992-1995 menunjukkan adanya efektivitas, ditandai dengan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, seperti adanya peningkatan nilai persetujuan investasi asing di Indonesia. Sementara pada periode 1996-1999 nilai persetujuan investasi asing di Indonesia mengalami penurunan yang cukup dramatis. Pada tahun 1998 nilai persetujuan investasi hanya tercatat sebesar 13.563,1 juta dolar Amerika, yang berarti terjadi penurunan sebesar 60% dibanding dengan tahun 1997 sebesar 33.832,5 juta dolar Amerika. Permasalahan yang muncul adalah mengapa diplomasi ekonomi dalam upaya menarik foreign direct investment periode 1996-1999 tidak efektif dan sejauh mana keterkaitan antara efektivitas diplomasi ekonomi tersebut dengan domestic instability serta dampak dari domestic instability terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. Penelitian berupaya menjelaskan seberapa besar pengaruh domestic instability terhadap kepercayaan dan sikap investor asing serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan efektivitas diplomasi dalam upaya menarik investasi asing dimaksud. Pembahasan permasalahan ini didasarkan pada teori keterkaitan (linkage theory) antara domestik dan ekternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh James N Rosenau, Sprout, K.J. Holsti, dan Richard Snyder. Secara garis besar para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa perubahan kondisi domestik suatu negara akan mempengaruhi persepsi lingkungan eksternal, sebagaimana domestic instability yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1999 sangat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini bersifat explanatory reseach yang didukung oleh berbagai sumber data sekunder, primer, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa tidak efektifnya diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya menarik foreign direct investment terkait dengan domestic instability, baik di bidang ekonomi maupun dalam bidang politik yang terjadi di Indonesia selama periode 1992-1999. Persepsi investor asing terhadap domestic instability demikian telah mempengaruhi minat investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengembalikan citra (image) yang baik di mata investor asing, Indonesia perlu terus melaksanakan agenda reformasi di segala bidang. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia perlu diselesaikan secara bersama-sama melalui kompromi dari berbagai elit politik dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis merupakan starting point untuk menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi rakyat dan memulihkan kepercayaan investor asing."

"Fenomena hubungan internasional pasca perang dingin diwarnai dengan beragam masalah yang semakin kompleks dan multi-dimensional, saling terkait satu dengan yang lain. Masalah lingkungan hidup, khususnya menyangkut masalah keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan faktor ekonomi merupakan salah satu contohnya. Adanya berbagai kepentingan negara-negara di dunia dalam keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup ini menimbulkan serangkaian polemik, seperti yang ditimbulkan oleh kesepakatan TRIPs (Trade-Related Aspects of intellectual Property Rights) dari WTO (World Trade Organization). Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang juga memiliki potensi sumber keanekaragaman hayati yang besar menghadapi dilema dalam polemik ini. Masalah tersebut menjadi fokus penelitian dalam tesis ini. Sebagai titik tolak penelitian maka dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu :1. Bagaimana keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan isu lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati?2. Bagaimana upaya diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi keterkaitan tersebut ?Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus merupakan justifikasi ilmiah atas penelitian yang dilakukan, maka digunakan berbagai pemikiran dari teori-teori hubungan internasional yang relevan. Untuk menelaah masalah lingkungan hidup yang sifatnya semakin global dan tidak lagi hanya semata menjadi isu lokal maupun regional, dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam paradigma model masyarakat global. Selain itu, pemikiran dalam teori sistem dunia juga digunakan untuk membantu menjelaskan hahwa kapitalisme global merupakan salah satu penggerak utama hubungan internasional saat ini. Berbagai pemikiran dalam teori-teori diplomasi juga dijadikan acuan untuk membantu menjabarkan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam kesepakatan TRIPs.Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengkajian dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai materi dan data-data yang berhubungan dengan topik bahasan, melalui analisa data primer dan sekunder dari berbagai dokumen, buku, laporan, jurnal, dan surat kabar.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pertanyaan penelitian terjawab. Keterkaitan kesepakatan TRIPs dengan lingkungan hidup, khususnya masalah keanekaragaman hayati menyangkut pasal 27 dan 28 dari kesepakatan yang mengatur tentang subyek materi yang dipatenkan yang melibatkan unsur-unsur materi genetis di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi, seperti hak paten atas mahluk hidup dapat mendorong monopoli atas mahluk hidup yang dipatenkan, mendorong terjadinya erosi keanekaragamn hayati, berpotensi mendorong terjadinya praktekpraktek bio-piracy, para pelaku bioteknologi lebih diakui ketimbang masyarakat adat lokal. pemerintah Indonesia dalam kerangka negosiasi WTO, termasuk forum negosiasi TRIPs pemerintah Indonesia telah membentuk "Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO", sesuai dengan Keppres No. 104 tahun 1999 tanggal 1 September 1999. Tim Nasional ini terdiri dari berbagai unsur departemenl lembaga terkait.Menanggapi keterkaitan antar isu ekonomi dan lingkungan hidup dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi lingkungan hidup, yaitu upaya diplomasi dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup secara lebih komprehensif.Walaupun secara bilateral diplomasi lingkungan hidup Indonesia menanggapi polemik TR1Ps masih belum optimal, akan tetapi dalam konteks conference diplomacy secara multilateral dalam berbagai forum negosiasi TRIPs, diplomasi lingkungan hidup Indonesia dalam skala tertentu dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikaitkan dengan masih belum tercapainya keputusan final negosiasi TRIPs, karena masih adanya conflict of interest antara kelompok negara maju dart negara berkembang dalam forum negosiasi TRIPs yang secara langsung maupun tidak langsung turut dipengaruhi oleh upaya diplomasi Indonesia tersebut."