Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe implementation of non cash transactions in local governments is the governments step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas.Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi olehketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masihbanyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitasbelajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidakmerata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan danpemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat SekolahDasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model ImplementasiKebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnyaadalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkatSekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien.Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai.Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letakpengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik.Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat,dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal danresponnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yangmempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya

---

Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of

human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable

teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can

effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having

anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance

related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is

post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model.

This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the

primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution,

and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection

through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies

in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The

policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy

content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources

committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of

implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime

and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are

others factors, such as other government policy that actually influence the policy

implementation"

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"ABSTRAKDengan seiring perkembangan zaman, kemunculan gagasan mengenai non-tunai dalam sistem pembayaran, diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan uang dalam jumlah yang besar sedangkan uang mereka telah tersimpan di tempat penyimpanan yang dikenal dengan bank. Perkembangan teknologi melalui komputer dan internet membuat kegiatan pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat dengan sistem-sistem baru yang diimplementasikan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan sebuah metode di dalam masyarakat dimana mereka diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang cash (tunai) dan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencoba untuk merasakan janji manis yang diberikan oleh teknologi tersebut. Kebijakan sistem pembayaran non-tunai diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran non-tunai agar dapat diselenggarakan dengan lebih aman, efisien, dan andal, sehingga mampu mendukung upaya untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Sistem pembayaran berbasis teknologi yang dikenal dalam masyarakat memiliki beragam bentuk dalam implementasinya yang seluruhnya memiliki satu tujuan dalam melakukan transaksi pembayaran baik secara sukarela maupun timbal balik. Perkembangan tren teknologi pada sistem pembayaran masa kini, setidaknya dikenal teknologi Electronic / Mobile Commerce; teknologi metode pembayaran menggunakan Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); hingga teknologi penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam menghadapi kemajuan teknologi dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat mengakomodir GNNT sebagai implementasi sistem pembayaran berbasis teknologi, khususnya dalam hukum perbankan, maupun yang terkait lainnya. Sehubungan dengan pelaksanaan instrumen hukum yang telah ada dalam mendukung GNNT, peran Bank Indonesia dan Pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam implementasinya maupun penegakannya. Hal ini mengingat sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bank sentral, yaitu stabilitas moneter dan keuangan

---

ABSTRACTIn accordance to the era development, the implementation of non cash payment system has been initiated by the society needs to hand over some cashes in a huge amount but their money has been kept in a bank. The technology development of computer and internet has create a brand new non cash payment activities rapidly into a newer systems that has been implemented in most of the countries all over the world, including Indonesia. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) is a method in society where they are directed to minimize the usance of cash money and star to adapt with the tecnology development and try a better service with that kind of technology. The non cash payment system policy is intended to strengthen the non cash payment system so that it could be implemented more securely, efficiently, and reliably in order to support the effort on maintaining monetary stability, financial system and national economic activities. The technology-based payment system amongst the society has various kinds of form in their implementation on which they have one target to achieve here in performing a better payment transaction either voluntarily or mutually. The technology development trend in payment system nowadays, at least has Electronic / Mobile Commerce; payment system technology using Contacless Payments & Near Field Communication (NFC) serta Mobile Barcode / Quick Response Code (QR Code); until the utilization of digital currency like Bitcoin. In encountering such tecnology improvement in payment system, Indonesia has in fact formulated various legal instruments to accommodate GNNT as the implementation of technology-based payment system, especially in banking law and other related ones. In connection with such legal instruments implementation, the role of Bank Indonesia and Government is expected to be more optimal either in the implementation and or enforcement, as the payment system shall be considered as on of the requirement to achive the central bank main purpose, which is monetary and financial stability"

"A good model government is government that has a high level of organizational effectiveness related to policy formulation and policy implementation in reality. Therefore bureaucracy development as an implementer instution in order to achieve governemnt objective is an imperative necessity...."

"Kehumasan bagi suatu organisasi merupakan suatu yang penting dan harus ada secara fungsional. Bagi organisasi pemerintah saat ini kehumasan merupakan suatu pembicaraan yang hangat yang terlihat dari diadakannya berbagai seminar dan diskusi dengan tema kehumasan pemerintah. Salah satu fungsi bagian humas pemerintah yang terpenting adalah media relations karena tujuan utama organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat pemerintah membutuhkan media massa, terutama media cetak. Sebagai organisasi pemerintah, pelaksanaan media relations tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang merupakan acauan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di Indonesia.Dalam tesis ini yang dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penyelenggaraan media relations yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Agam terhadap media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan selama 32 hari semenjak tangal 18 Februari sampai dengan 22 Maret 2005 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah depth interview dan telaah dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara.Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa media relations Pemerintah Kabupaten Agam sudah berhasil yang terlihat dari terbangunnya suatu hubungan kemitraaan yang saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan kalangan media cetak. Media relations tersebut dilasanakan dengan memberikan informasi secara transparan sesuai dengan data yang ada, bertanggung jawab dalam pemberian informasi, dan memahami kebutuhan wartawan, terutama kebutuhan akan fasilitas komunikasi. Sedangkan kiat khususnya adalah dengan mengangkat pegawai yang juga berprofesi sebagai wartawan menjadi Kepala Bagian humas, dan melegalkan pemberian kompensasi terhadap wartawan.Tetapi dilihat dari sisi pelaksanaan arus komunikasi dalam media relations tersebut terlihat masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Hal tersebut terlihat dari kurang respon menghadapi berita dan isu yang beredar dan tidak adanya press release sehingga terkesan terlalu mengutamakan keharrnonisan hubungan dengan wartawan dari pada penyampaian pesan.Dilihat dari konsep good governance, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Agam telah bertindak tidak efektif dan tidak efisien, karena dalam pengelolaan fasilitas komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai media pemberitsan sehingga kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah.Hasil penelitian ini menemuakan suatu implikasi bahwa dalam pelaksanaan media relations selain konsep yang telah biasa digunakan juga dapat ditambahkan dengan mengangkat kalang media sebagai Public Relations Officer serta untuk mengindari anggaran non budgeter dan Bogus Journalism dapat dilakukan dengan melegalkan kopensasi operasional media berupa bantuan biaya operasional."