Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI.

---

This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police"

"ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena anomali padakonsep kegagalan intelijen milik Thomas Copeland dalam konteks PeristiwaGerakan 30 September 1965.Didalam memperoleh pengetahuan terkait fenomena anomali tersebut,penulis menggunakan analisa dekomposisi dan rekomposisi. Pada analisadekomposisi penulis memecah temuan yang diperoleh dengan analisa hubungan,analisa kebudayaan, analisa anomali, analisa antisipatip serta analisa resikopolitik. Setelah itu, penulis menyatukan kembali data-data tersebut denganmenggunakan analisa rekomposisi. Tahap akhir, penulis menggunakan analisasintesis guna memperoleh suatu pengetahuan yang komprehensif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah fenomena anomali atas konsepkegagalan intelijen Thomas Copeland dalam konteks Gerakan 30 September 1965disebabkan karena faktor sosial budaya yang khas serta faktor politik. Faktorsosial budaya telah mematahkan penyebab kegagalan intelijen dalam halpermasalahan birokrasi dan organisasi intelijen, sedangkan faktor politik,khususnya politik kekuasaan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno menjadipemicu munculnya anomali.

---

ABSTRAK The purpose of this study is to examine the anomalous phenomena of theconcept intelligence failure belonging to Thomas Copeland-in the context ofevents Movement 30 September 1965.In acquiring knowledge related to the anomalous phenomena, the authorsused analysis of decomposition and recomposition. In the decomposition analysisthe authors break down the findings obtained by analysis of the relationship,cultural analysis, anomaly analysis, antisipatip analysis and political risk analysis.After that, the author reunite these data using analysis recomposition. The finalstage, the author uses the synthesis analysis in order to obtain a comprehensiveknowledge.The conclusion of this study is anomalous phenomena on the concept ofintelligence failures in the context of Thomas Copeland Movement 30 September1965 due to the unique socio-cultural factors and political factors. Socio-culturalfactors have broken the cause of the failure of intelligence in terms of theproblems of bureaucracy and intelligence organizations, while political factors,especially political power imposed by President Soekarno to trigger theemergence of anomalies."

"Tesis ini membahas analisis intelijen strategis dalam menanggulangi kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena geng dalam terjadinya kekerasan pelajar student violence merupakan bagian dari kekerasan remaja youth violence , bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Analisis intelijen strategis adalah alat yang esensial dalam pengembangan penegakkan hukum secara modern baik untuk kebijakan, perencanaan ataupun program-programnya, hal ini disebabkan karena peranan penting dari intelijen strategis adalah mendukung pencapaian tujuan secara strategis dan praktis. Analisis intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai hasil analisa yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk memahami karakteristik dari geng pelajar, sehingga segala upaya pencegahan dan penanggulangannya mampu menyentuh ke akar permasalahan. Dari penelitian ini didapat penejelasan mengenai karakteristik geng pelajar, pola pembentukan dan kegiatan geng pelajar pelaku kekerasan dan rumusan bentuk penanggulangan kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

This thesis discusses strategic intelligence analysis of student gang violence countermeasure in Special Region of Yogyakarta Province. The gang phenomenon in the occurrence of student violence is part of youth violence, even wider violence in the community. Strategic intelligence analysis is an essential tool in the development of law enforcement in modern both for its policies, plans or programs, this is because the important role of strategic intelligence is to support the achievement of objectives strategically and practically. Strategic intelligence analysis is used in this research to obtain various useful analysis results for stakeholders to understand the characteristics of the student gang, so that all prevention and mitigation efforts can touch to the root of the problem. From this research, there is a description of the characteristics of student gangs, the pattern of formation and activities of student gangs of violent actors and the formulation of gang violence in Special Region of Yogyakarta Province."

"ABSTRAK Paska Perang Dingin telah membawa era keterbukaan yang mendorong intelijen untuk lebih beratensi terhadap eksploitasi sumber data terbuka. Meskipun sebelumya, eksploitasi sumber data terbukayang dikenal sebagai OSINT sering digunakan dalam proses intelijen, namun nilainya masih dipandang rendah oleh komunitas intelijen. OSINT hanya sebagai bahan sekunder dan pelengkap bagi sumber tertutup. Pandangan tersebut muncul, sebab sumber data terbuka dinilai bukan sumber yang terklasifikasi. Agar menjadi informasi intelijen maka diperlukan validasi dan analisis terlebih dahulu. Pada penelitian ini, teknologi informasi melalui prosestext mining digunakan sebagai alat bantu dalam proses eksploitasi sumber data terbuka. Sedangkan pada proses analisisnya mengunakan pendekatan timeline analisis dan social network analisis (SNA). Pendekatan timeline analisis dilakukan untuk mengambarkaninteraksi antar aktor terhadap urutan waktu. Sedangkan pendekatan SNA dilakukan untuk memetakan siapa aktor penting pada interaksi antar aktor. Hasil eksploitasi sumber data terbukayang telah diolah digunakan untuk mendeteksi ancaman atau sebagai early warning dalam mendukung proses analisa intelijen. Deteksi ancaman tersebutdijelaskan dalam tiga sinyal: weak signal (emerging issues), strong signal dan wildcard. Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana melakukan eksploitasi sumber data terbuka untuk mendeteksi ancaman.

---

ABSTRAK The end of the Cold War has brought about an era of openness that subsequently pushed intelligence to devote more attention to the exploitation of open data sources. Although previously, the exploitation of open source data known as OSINT, is often used in the intelligence process, but the value is still considered inferior by the intelligence community. OSINT is only considered as a secondary and supplementary materials for closed sources. The opinion comes up because open data sources is not considered classified sources. To become intelligence information it needs validation and analysis beforehand. In this study, information technology through text mining process is used as a tool in the process of exploitation of open data sources, while in the process of analysis it uses a analysis timeline approach and social network analysis (SNA). The analysis timeline approach is taken to see the interaction between the actors of the time sequence, while the SNA approach is to map out who is the important actor in the interaction between actors. The exploitation of open data sources that have been processed is used to detect a threat or as an early warning in supporting the intelligence analysis process. Detection of these threats are described in the three signals: weak signal (emerging issues), strong signals and wildcards. The issue of Australian wiretapping against Indonesia is taken as a case study in this research to explain how to exploit open data sources to detect threats."

"Satuan Intelkam ditingkat Pokes merupakan salah satu fungsi pendukung pelaksanaan tugas operasional satuan Salah satu tugasnya adalah deteksi sumber-sumber kerawanan sehingga dapat memberikan informasi pada unsur pimpinan tentang situasi dan kondisi kerawanan pada tahap awal kejadian sebagai bahan masukan, evaluasi dan saran, serta pedoman dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pimpinan secara teknis maupun strategis operasional kepolisian.Namun perkembangan lebih lanjut menuntut fungsi dan peranannya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, masukan dan saran kepada pimpinan saja, namun juga menawarkan suatu alternatif solusi.Permasaiahan dalam penelitian ini adalah : a. Pemahaman personel intelijen dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi intelijen. c. Pola sistem informasi intelijen dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat dengan mengacu pada pola investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dibandingkan dengan pola unit kasus per kasus di Polres Metropolitan Jakarta Pusat.Adapun tujuan penelitian ini adalah : a. Mengetahui pemahaman personel dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Mengetahui kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi. c. Mengetahui, membandingkan dan mengevaluasi pola sistem informasi yang mengacu pada gala investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dan pola unit kasus per kasus.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan (partisipan observation); instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah lembar observasi dan pendapat wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi. Oleh sebab itu penulis mengusulkan suatu sistem informasi intelijen yang dire-apkan mampu meminimalisasi ketidakmampuan personel satuan Intelkam dalam transformasi informasi ke satuan lain Basil penelitian bahwa kebijakan pemberdayaan anggota Intelkam dalam upaya deteksi sumber-sumber kerawanan di Polres Metropolitan Jakarta Pusat belum berjalan secara optimal dan cenderung masih bersifat formalitas bagi oganisasi. Walaupun demikian pelaksanaan secara informal dengan cara lisan sudah berlangsung. Beberapa kendala yang diidentifikasi sebagai masalah antara lain kurangnya bobot I kualitas informasi intelijen, kurangnya dukungan dan Satuan Operasional Kepolisian, masih adanya pembiasan informasi dilingkungan internal Organisasi Polri akibat kurang efektifaya komunikasi serta perbedaan persepsi, arus pelaporan informasi yang kurang tepat sasaran, serta sifat informasi yang formal untuk disampaikan dalam bentuk tertulis."

"ABSTRAKBom yang meledak di Bali pada 12 Oktober 2002 terjadi satu tahun pascatragedi 11 September yang menewaskan hampir 3000 orang. Bom yangmenewaskan 202 orang tersebut tidak hanya meluluhlantakkan Bali, namun jugaIndonesia dan kawasan Asia Tenggara. Banyak orang kemudian bertanya-tanya,kemana intelijen? Mengapa intelijen tidak dapat melakukan pencegahan?Bukankah tugas intelijen untuk diantaranya melakukan pengawasan dan deteksidini?Banyak pertanyaan seputar intelijen yang belum terjawab dalam kasustersebut; tentang apa peran mereka, bagaimana mereka bekerja, kepada siapamereka bertanggung jawab, dan bahkan bagaimana negara melalui otoritas politikmenentukan penggunaan intelijen untuk keamanan nasional, termasuk bagaimanaotoritas sipil dapat menentukan sukses atau gagalnya intelijen dalam menjalankantugasnya mengamankan kepentingan nasional.Bom Bali 12 Oktober juga menunjukkan sebuah hasil kerja jejaringkelompok teror Al Jamaah Al Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.Mereka bergerak secara lintas batas di kawasan Asia Tenggara dengan tujuanuntuk mendirikan Pan Islamic State. Adalah menjadi kepentingan bersamanegara-negara yang tergabung di dalam organisasi kawasan Association ofSoutheast Asian Nations (ASEAN) untuk melakukan usaha kolektifmengamankan kawasan dalam sebuah kerjasama keamanan regional, termasukdiantaranya kerjasama intelijen.Tesis ini berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut: mengapa intelijengagal melakukan antisipasi bom Bali 12 Oktober 2002, serta kemungkinankerjasama intelijen yang dapat dibentuk di wilayah ASEAN.

---

AbstractThis thesis discusses not only on the subject of intelligent failure in thecase of the first Bali bombing occurred in October 12, 2002, because after all,intelligent failures are inevitable and natural. More importantly, the thesis throwsa discussion on the necessity of regional intelligent cooperation in the frameworkof Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), where a terror networkcalled Jamaah Islamiyah (JI) operates through its borders.Intelligent services worldwide are widely known for its crucial role inpreventing terrorist attacks by providing security through its early warningsystem. However, when facing an enemy with specific characteristics such as aglobal terror networks, no single state can work alone. As such, intelligent sharingand cooperation are needed not just on a global scale, but also on the regionalbasis.The thesis offers an idea to establish a form of ASEAN intelligent centeras a way to prevent future attacks in the region through a counterfactual reasoningmethod."

"This thesis takes a critical look at the practice of industrial espionage. By focusing on one recent case of industrial espionage, the case occurred on 2002 involving major multinational such as Ericsson and Russian intelligence interferences, focus on current developments in the competitive intelligence gathering 'industry' and the ethical problems that are typically surfaced.The argument is made that, from an ethical point of view, industrial espionage can be assessed according to three main considerations: the tactics used in the acquisition of information; the privacy of the information concerned; and the consequences for the public interest as a result of the deployment of the information by the intelligence gatherer. These issues are examined in the context of the case, and implications for the overall definition and assessment of industrial espionage are considered.To complete the case analysis, author will make a study. A study needs to be conducted to show that security measures and counterintelligence techniques will reduce and resist the effects of economic espionage for companies. Economic espionage results in tremendous losses for the firms every year. A study needs to be done to show that these losses can be reduced and they should not be viewed as unavoidable.The assumption are : with new and innovative security countermeasures and counterintelligence techniques in place, companies will be more prepared to detect and deter industrial spies from robbing them of their secrets. Through this study, the author feels that the implementation of security measures and counterintelligence techniques designed to prevent economic espionage would greatly benefit to the companies specially and state in general.In term of research methodology, this study is planned to pattern a lesson learned from a case study, Using modeling approval, this thesis analyzes the Ericsson case and uses Insider Threat approach, Categorical Imperative theory Approach and Ethical Intelligence Approach."

"In time of formulating the policy, government should include intelligence to play a role in case to predict and anticipate the impact of implementation of the policy. Intelligence which has the competency of predicting and estimating situation would analyze data and information related to the purpose of policy which will be factors of triggering dispute or conflict concerning the implementation of the policy. Intelligence will identify factors that would be problem and indicate situation that should be analyzed. The process result as intelligence product would give inputs and recommendation to the user or decision maker with suggestion how to anticipate the situation that probably occur. There is intelligence will submit early warning to the user or decision maker to be anticipated. With the result of that, government as user or decision maker would decide whether the policy is fesible to be carried out or to be postponed or even to be cancelled. Because the impact of the implementation of government policy would influence the public's life burden which is in certain level would trigger the sensitivity of public that will refuse or pressure to the policy. In case of canceling of the raise of electricity base tariff or tarif dasar listrik (TDL) 2006, government has not used the intelligence to analyze the impact of the TDL policy, until the refusal became dispute and conflict during two month before government cancelled that policy."