Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana hipotesis grease the wheels dapat menjelaskan fenomena suap di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Studi ini menggunakan analisis data cross-section yang didapatkan dari survei nasional tentang Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi tahun 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indoensia (LSI). Suvei nasional tersebut memiliki 3,670 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa hipotesis grease the wheels hanya ditemukan di sektor kesehatan, menunjukkan bahwa karakteristik pelayanan publik turut menentukan kecenderungan masyarakat miskin untuk melakukan suap saat pelayanan publik kurang baik. Hasil dari regresi logit menunjukkan kelompok masyarakat miskin secara signifikan mengalami kenaikan rasio peluang untuk menyuap sebesar faktor 8,207 apabila mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya buruk dibanding jika mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya sudah baik. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik layanan seperti tingkat rivalitas, biaya pelayanan alternatif, dan resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan menjadi faktor yang menentukan perilaku suap dalam pelayanan publik.

---

The study attempts to find out to what extent grease the wheels hypothesis can explain the bribery phenomena in Indonesia that has been done by the poor to access public services like public administration, police, health, and education. The study used cross-section data from a national survey of the Public Perception of the Corruption Trend 2018 conducted by Lembaga Survey Indonesia (LSI). The surveys respondents are 3,670 households spread in 34 provinces in Indonesia. The study shows that the grease the wheels hypothesis is found only in health sector, confirming that the characteristics of the public services determine the likelihood of the poor to bribe when the quality of the public service is poor. The result of logit regression shows that the odds ratio of the poor people increases by a factor of 8,207 if they have a bad perception on the quality of public service compared with the one who have a good perception of public service. This shows that the characteristics of public services, such as the level of rivalry, cost of alternative services, and the risk to be excluded from the public service are the determinants of bribery in public services."

"

Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak elektrifikasi pedesaan terhadap pengurangan jumlah orang miskin di desa-desa terpencil dan pulau-pulau terluar dengan mengambil kasus program elektrifikasi off-grid berbasis energi terbarukan di Indonesia yang dilaksanakan sejak 2011. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis pengaruh pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di 217 desa. Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, setelah program elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan, tren peningkatan jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di desa-desa non-grid lebih rendah sebesar 99 orang jika dibandingkan dengan daerah yang tidak terkena program elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya program elektrifikasi off-grid berbasis energi baru terbarukan dalam mengurangi kemiskinan.

 

---

This study attempts to estimate the impact of rural electrification on reducing the number of poor people in remote non-grid villages and outer islands taking the case of the off-grid renewable energy-based electrification program in Indonesia that was implemented since 2011. Using a difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the effect of renewable energy-based plants in 217 villages. The results show that, on average, after the renewable energy-based electrification program, the increasing trend of the number of poor and vulnerable people in non-grid villages is lower by 99 compared to areas not affected by the renewable energy-based electrification program. These results highlight the importance of off-grid renewable energy-based electrification program in reducing poverty.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga petani. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 52 dengan dibagi dalam tiga musim tanam (MT I, MT II, dan MT III). Metode analisis yang digunakan adalah metode logit atau regresi logistik dengan variabel of interest yaitu akses debitur LKM-A dan 10 variabel kontrol lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 11 variabel berpengaruh secara negatif (koefisien di bawah 1) yang artinya memiliki hubungan untuk menurunkan resiko kemungkinan untuk miskin, yaitu variabel akses debitur LKMA; akes debitur Bank; interaksi lama bersekolah dan luas area lahan, dan status pernikahan. Peluang yang tinggi dalam menekan resiko kemungkinan kemiskinan ini menunjukkan LKM-A dan Bank dapat menjadi jawaban bagi petani demi meningkatkan inklusivitas keuangan.

---

This study aims to determine whether the role of the Agribusiness Microfinance Institution (LKM-A) has a real or significant effect on the poverty of farmer households. The basic method used is descriptive analytical method with a sample using purposive sampling method with a total sample of 52 divided into three growing seasons (MT I, MT II, and MT III). The analytical method used is the logit or logistic regression method with the variable of interest, namely access to the LKM-A debtor and 9 other control variables. The results of the study show that 4 out of 11 variables have a negative effect (coefficient below 1), which means that they have a relationship to reduce the risk of being poor, namely the variable access to LKMA debtors; Bank debtor access; interaction of school and land area, and marital status. This high opportunity in reducing the risk of possible poverty shows that LKM-A and Bank can be the answer for farmers to increase financial inclusion."

"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu ruang lingkup layanan publik adalah layanan pariwisata. Turunnya indeks kebahagiaan DKI Jakarta dna menjadi kota dengan tingkat stres no. 6 didunia dirasa perlu untuk adanya tempat wisata melepas lelah dari rutinitas dan menghilngkan stres akibat kerja. Salah satu layanan wisata yang ada adalah wisata Taman Margasatwa Ragunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan taman margasatwa ragunan.Teori yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengunjung adalah menurut Parasuraman, Zeithml dan Berry (1990) yang mengelompokkan lima dimensi pokok, yaitu dimensi SERVQUAL (Service Quality). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (positivist) dengan menggunakan format skala Likert dan melakukan wawancara mendalam untuk mengonfirmasi hasil kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara pelayanan yang diberikan Taman Margasatwa Ragunan dengan yang diharapkan oleh para pengunjung. Nilai kesenjangan rata-rata terendah berarti paling baik adalah responsiveness (ketanggapan). Sedangkan nilai kesenjangan (gap) rata-rata tertinggi berada pada dimensi tangibles (bukti fisik) yaitu sebesar -0.89 maka dimensi tangibles (bukti fisik) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Namun, secara keseluruhan responden penelitian merasa puas terhadap pelayanan Taman Margasatwa Ragunan.

---

Public service is an activity or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident of goods, services, and/or administrative services provided by public service providers. One of the scopes of public services is tourism services. The decline in the happiness index of DKI Jakarta and became the city with the stress level no. In the world it is necessary for a tourist place to unwind from routine and relieve stress due to work. One of the existing tourism services is the Ragunan Wildlife Park tour. This study aims to analyze the level of visitor satisfaction with the services of the Ragunan Wildlife Park. The theory used to measure visitor satisfaction is according to Parasuraman, Zeithml and Berry (1990) who grouped five main dimensions, namely the SERVQUAL (Service Quality) dimension. This study uses a quantitative (positivist) approach using a Likert scale format and conducts in-depth interviews to confirm the results of the questionnaire. The results showed that there was a gap between the services provided by the Ragunan Wildlife Park and those expected by the visitors. The lowest average gap value means that the best is responsiveness. While the highest average gap value is in the tangibles dimension (physical evidence) which is -0.89, the tangibles dimension (physical evidence) can be said to be less good and needs to be improved. However, overall the research respondents were satisfied with the services of the"

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal sebagai penyedia layanan publik di daerah memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dengan mengukur antara persepsi dan ekspektasi pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal serta Importance-Performance Analysis untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang perlu dilakukan prioritas peningkatan kualitasnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 orang pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal adalah tidak berkualitas karena tidak terpenuhinya ekspektasi dari pengguna layanan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa seluruh dimensi SERVQUAL memiliki rata-rata ekspektasi 3,67 sedangkan nilai rata-rata persepsi terhadap layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal hanya memperoleh 3,34 sehingga terdapat gap atau kesenjangan antara persepsi dengan ekspektasi sebesar -0,33. Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang tidak berkualitas sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitasnya. Melalui Importance-Performance Analysis, diketahui bahwa yang menjadi prioritas peningkatan layanannya adalah kecepatan penyelesaian waktu pelayanan hingga kemudahan prosedur pelayanan.

---

The Tegal Regency Public Service Mall, as a regional public service provider, has the aim of overcoming public service problems and providing quality public services. This research aims to analyze the service quality of the Tegal Regency Public Service Mall. The discussion in this research uses the SERVQUAL theory, which consists of 5 dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, by measuring the perceptions and expectations of Tegal Regency Public Service Mall service users, as well as importance-performance analysis to find out what indicators are Quality improvement needs to be prioritized. The approach in this research uses a quantitative approach with data collection techniques through surveys and interviews. The sample used in the research was 100 service users of the Tegal Regency Public Service Mall. Based on the research results, it is known that the service quality of the Tegal Regency Public Service Mall is not of good quality because the expectations of service users are not met. Based on the results of the analysis, it is known that all SERVQUAL dimensions have an average expectation of 3.67, while the average value of perception of Tegal Regency Public Service Mall services is only 3.34, so there is a gap between perception and expectation of -0.33. Tegal Regency Public Service Mall services are not of good quality, so efforts need to be made to improve their quality. Through importance-performance analysis, it is known that the priorities for improving service are the speed of completing service times and the ease of service procedures."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengaruh public service motivation PSM dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behaviour OCB di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan pada 108 responden dari total populasi 131 pegawai. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour dan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour

---

ABSTRACTThis research discuss about The Effect of Public Service Motivation PSM and Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviour OCB in Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. The research conduct 108 respondent among 131 total population of employees. Data analysis is conducted using SPSS version 22.0 software. The results of this research shows that public service motivation have direct influence on job satisfaction, job satisfaction have direct influence on organizational citizenship behaviour and public service motivation have direct influence on organizational citizenship behaviour."

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang berperan krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas sejatinya harus menyediakan pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan teori kualitas pelayanan kesehatan oleh Donabedian (2003) melalui tiga dimensi yang diukur yakni structure, process, dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi sederhana. Hasil survei kepada 100 responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dikategorikan baik dengan dimensi structure memiliki persentase 96% memiliki kategori baik, dimensi process memiliki kategori 85% baik, dan dimensi outcome 95% memiliki kategori baik. Dalam hal ini dimensi process memiliki persentase lebih kecil dibanding dimensi lainnya sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama oleh berbagai pihak yang terlibat yakni Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa.

---

Health services are one of the public services that play a crucial role in improving health status. As the front guard in providing health services, community health centers must provide quality services. This research aims to analyze the quality of public services in health services at the Jagakarsa District Health Center, South Jakarta using the theory of health service quality by Donabedian (2003) through three measured dimensions, namely structure, process and outcome. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys, in-depth interviews and simple observations. The results of a survey of 100 respondents stated that the quality of health services at the Jagakarsa District Health Center was categorized as good, with the structure dimension having a percentage of 96% in the good category, the process dimension having a good category of 85%, and the outcome dimension being 95% in the good category. In this case, the process dimension has a smaller percentage than other dimensions, so efforts are needed to improve the quality of health services, especially by the various parties involved, namely the DKI Jakarta Provincial Health Service and the Jagakarsa District Health Center."