Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Indonesia sangat beraneka-ragam, baik dari sisi etnik, adat istiadat, agama yang dianut maupun bahasa yang digunakan. Terbentuknya baraneka kelompok etnik terjadi melalui proses yang panjang dan rumit sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu melalui kedatangan bangsa Austro-Melanesoid dan Paleo-Mongoloid dan lainnya. Mereka mendiami wilayah jajahan belanda dan kini menjadi wilayah Negarea Kesatuan Republik Indonesia. Tumbuhnya tekad untuk merdeka sebagai satu bangsa, yang diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 1908, Sumpah Pemuda pada 1928 dan akhirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah menyebabkan segenap kelompok etnik tersebut menjadi satu bangsa Indonesia yang memposisikan pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasionalnya. Mereka tidaklagi menjadi kelompok etnik yang eksklusif , tetapi dalam kesatuan Indonesia. Terbentuknya NKRI mendudukan setiap anggota kelompok etnik menjadi warga negara Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang. Ada yang ditetapkan sebagai warga negara asli dan ada pula yang harus melalui proses pewarganegaraan. Atas dasar itu maka secara politis dipertegas bahwa Negara Indonesia asli adalah warga Ngera Indoensia yang manjadi wrag negara tanpa proses pewarganegaraan. Dengan demikian mempermasalahkan etnik tertentu yang telah menyatu sebagai bangsa Indonesia, Justru berarti mempersoalkan kembali tekad menjadi satu bangsa dalam satu wadah tanah air Indonesia dan berbicara denga bahasa Indonesia; Juga berarti menepis tekad ber-Bhinneka Tunggal Ika."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."

"Penelitian ini membahas kebijakan yang mengatur kunjungan yacht wisatawan asing ke Indonesia dalam rangka pariwisata. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa yacht yang digunakan sebagai alat transportasi dikategorikan sebagai barang Impor Sementara yang kemudian pemilik selaku pengimpor harus menyerahkan Jaminan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: implementasi kebijakan pada pelabuhan Benoa, Bali dan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun masih ditemukan banyak kendala-kendala seperti peraturan yang belum aplikatif, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, kurangnya pemahaman agen pada peraturan khususnya agen yang pemiliknya berkewarganegaraan asing, wisatawan yang tidak patuh pada peraturan, dan Indonesia belum meratifikasi Karnet Ata.

---

This thesis discusses the policy that regulate foreign tourists yachts whose visiting to Indonesia in context of tourism. That policy specifies that yachts used to transport classified as Temporary Import then the owner as an importer must submit the warranty. This study raised two issues, policy implementation at Benoa harbor, Bali and constraints that arise in the implementation of these policies. This thesis used a qualitative approach.The results of this thesis showed that implementation has been carried out in accordance with the regulations but many of the constraints that arise in the process of implementation such as regulations not applicable, lack of coordination among government agencies, lack of understanding of the regulatory by the agency especially agency that belongs to foreigner, tourist who do not obey the rules, and Karnet Ata that have not ratified by Indonesian government."

"Tulisan ini melakukan analisis tentang sejauh mana pemekaran wilayah memiliki dampak pada terjadinya proses rutinitas kekerasan, khususnya kekerasan yang berbasis pada etnik atau identitas tertentu. Pemekaran wilayah, juga menjadi arena konflik baru, dimana menjadi diabaikan. Justru pemekaran wilayah telah menyulut adanya konflik di berbagai daerah, khususnya karena etnik, identitas, agama dan solidaritas primodial, lebih banyak digunakan sebagai pertimbangan bagi sebuah daerah yang hendak dimekarkan, dibanding dengan berdasarkan pertimbangan penguatan masyarakat sipil."

"Proses prmulihan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk akibat adanya krisis national terus diupayakan hingga saat ini, walaupun hasilnya agak tersendal-sendat. Hal ini juga telah menuntut pcmbaharuan dalam sistem dan pola kerja pemerintahan, karena kinerja pemerintahan masa lalu dinilai sangat buruk. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terbentuk dari hasil Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999, proses pembaharuan pola sistem pemerintahan mulai dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Faktor dernokratisasi menjadi karakter khusus yang berpengaruh sangat kuat.Ketika pemerintalian Orde Baru berkuasa, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai bidang, ditata dalam kerangka yang bersifat sentralistik. Proses kebebasan dan pemberdayaan pemerintah daerah maupun masyarakat (publik) terkungkung dalam gaya pemerintahan yang secara tidak langsung mencerminkan gaya pemerintahan yang sangat konservatif dan otoriter. Program-program dan langkah-langkali pembangunan pada masa tersebut didominasi oleh pemerintah pusat, lebih bersifat sekloral. Hal ini berperxganih kuat dan ditiru nleh pemerintahan dibawahnya sampai kepada tingkat kabupaten. Pok ini, seringkali memberikan hasil yang kurang efektif, bahkan terkadang justru menimbulkan pertentangan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri yang seharusnya dijadikan subjek pembangunan.Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru, baik di pusat maupun di daerah, prioritasi program-program dan langkah-langkah pembangunan hampir sama sekali tidak terlihat. Banyak orang menyebutnya scbagai' shopping list'psmermtah, ccnderung lebih bcrsifat politis.Dalam upaya pembaharuan, pasca "reformasi", proses pembangunan dihadapkan pada tuntutan untuk lebih memperhatikan kepentingan publik sendiri, serta berbagai faktor penyesuaian lainnya yang akan semakin mendapat perhatian, terutama :- Prinsip ' keseirnbangan', diistilahkan pula sebagai pilar keadilan yang ditopang oleh tiga piiar utama yaihi : kebebasan individu (freedom), tertib sosial (social order) dan pemerataan (equity) '. Artinya bahwa variansi aspek-aspek kehidupan yang makin lebar dan dampak-dampak negatif yang cukup besar dalam perkembangan sosial, budaya, pkonomi, demografi serta geografi menuntut adanya program-program dan langkah-langkah pembangunan yang mampu lebih menyeimbangkan kondisi tersebut. Sehingga mampu memperkecil dampak-darnpak negatif yang akan terjadi. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat terjadinya pemberdayaan sosial dan pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bemegara.- Karakter dan kondisi setiap sektor dan wilayah pembangunan akan terus mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Keterlibatan pt-merintah memiliki intensitas yang berbeda-beda bagi setiap sektor peinbangunan. Di suatu sektor tsrlihat peran swasta telah semakin dorr.inari, namun di sisi lain terdapat pula sektor yang masih merangkak-rangkak memerlukan dukungan keterlibatan besar dari pemerintah.- Seiring dengan itu, DPR hasil Pemilu tahun 1999, telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut berintikan tentang perluasan otonomi yang signifikan dalam * Faisal H. Sasri; Reformasi dan Reorientasi Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik, MPKP, 2000 Anatisis Pnoriras Arah Kebijakan, Program cfrai Stralegt Ppnihangiiiinn Paraaisata Kotamadya fjfmdimg penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah bagi berbagai spklor pembangunan, khususnya bagi daerah kabupaten/kotamadya.Dengan adanya berbagai perkembrjigan tersebut, menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk berencana melakukan pengkajian ulang program -program dan langkah-langkah pembangunan sektora! dan perwilayahannya sesuai kewenangannya masing-masing. Juga bagi pemerintah daerah Kotamadya Bandung, hasil kajian ini akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2000-2004 kota Bandung, yang semakin disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana yang diuraikan di atas, agar proses pembangunannya semakin terarali sesuai tuntutan masyarakat, lebih efektif dan efisien.Bagi kota Bandung, salah satu program pembangunan sektoral yang menjadi perhatian utamanya adalah subsektor pariwisata. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan potensi subsektor pariwisata di Kotamadya Bandung yang dari waktu ke waktu semakin diandalkan bagi pembangunan daerahnya. Namun juga di sisi lain, pembangunan tersebut tetap harus marnpu mempertahankan nama besar Kota Bandung sebagai kota yang memiliki daya tarik kenyamanan dan keindahan yang digemari banyak orang. Bahkan daerah ini pernah menyandang gelar tennasuk salah satu kota teraman di dunia, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan macanegara (wisman).Pada masa lalu, dirasakan pula, bahwa cerminan preferensi publik cenderung diragukan dalam rumusan rencana arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Repelitada Kota Bandung. Kondisi ini harus diperbaiki pada masa yang akan datang, khususnya dalam rumusan Propeda 2000-2004 subsektor pariwisata yang akan disusun. Ancitisis Prioriros Arah Kebijakan, Program dan srratcgi n Pariwisata. Kotamadya Bandung1.2 MasalahDengan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menyusun Propeda 2000-2004, khususnya subsektor pariwisata, maka diperlukan kajian yang dapat merumuskan prioritasi arah kebijakan pernbangunan pariwisata yang tepat, termasuk berbagai bentuk dan prioritasi program-programnya. Pola kajian tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan tuntutan dan kondisi yang ada, seperti yang diuraikan di atas, terutama : bertumpu pada kebutuhan publik kota Bandung sendiri, faktor "kesetmbangan", karakteristik subsektor pariwisata dan daerahnya, serta kesempatan untuk memanfaatkan peluang otonomi daerah.Untuk itulah, maka kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk dan prioritasi arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang diperlukan bag! kota Bandung ini. Sehingga diharapkan dengan pola rumusan Propeda pariwisata yang demikian, dapat memberikan arah pembangunan pariwisata yang lebih tepat sesuai tuntutan masyarakat akan demokratisasi."

"ABSTRAKPerkawinan sebgagai salah satu fase dalam kehidupan manusia, meruapakn hal yang sakral dan urgent dalam realitas sosial budaya maskyarakat pada umumnya, adat dan agama menjadi dua landasan hidup yang dipegang dan diyakini, niali implementasi kedua wujud ini dapat terlihat dalam prosesi upacara perkawinan. Kajian ini berusaha mengungkap perwujudan adat (adeq) dan agama (saraq) dalam prosesi upacara perkawinan (mappabotting). Pada masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Metode etnografi dengan sendirinya menyediakan perangkat-perangkat yang memungkinkan proses penelitian berlangsung secara lebih baik, selain itu studi etnografi (ethnographic studies) dianggap sesuai dengan fokus kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi peristiwa budaya yang berlangsung dalam prosesi upacara perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Prosesi upacar perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan menjadi tiga tahap; 9a0 Pra Perkawinan dengan prosesi Mammanu'-manu', Madduta atau Massuro, Mappasiarekeng, Mappasau botting/Cemme passili', Mappanretemme dan Mappacci atau tudammpenni; (b) Pesta Perkawinan dengan prosesi Mappenre Botting dan Marola atau mapparola; dan (c) Pasca Perkawinan dengan prosesi Mallukka botting, Ziarah kubur dan Massita beseng. Kajian ini menggambarkan bahwa posisi Islam dalam masyarakat Bugis di Kabupateng Sidenreng Rappang dapat diterima sebagai pegangan hidup. Hal tersebut menjelaskan bahwa adat (adeq) dan agama (saraq) mampu berjalan bersama sebagai perwujudan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bugis di Kab. Sidenreng Rappang."

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda. Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

---

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.

The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.

This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.

Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.

This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."