Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The establishment of the “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)” is a tactical step by the Indonesian Ministry of Information and Communication to ensure the stability of national information regarding cyber protection and all forms of threats. This study explores the urgency of ID-SIRTII to prevent global cyber threats. The study found that cyber threats in Indonesia are very complex, seeing the variations of actors, motives, and targets (civil or military purpose). This complexity can be explained through the following four aspects, namely : (1) by understanding of Geometripolitic studies in cyber, there are at least two domains that can be reached, namely “the using of cyber for high-politics purposes (military)”by formulating and activating of Cyberpower to face the Global Cyber War(PSG), Wold Geometri War (PGA), and the forming of “Siber State or Siber Government”; and “the use of cyber for low-politics purposes (civil)”by the protection of civil activities in cyberspace; (2) in order to prevent the spread of national cyber crime, the implementation of the ID-SIRTII policy is integrated with the national cyber institutions; (3) in order to prevent the Global Cyber Threat, the implementation of ID-SIRTII policies needs to be strengthened and well-integrated with the regional and global cyber institutions; and (4) considering of the two “functionalism of cyber” also to form a structuralism of Indonesian National Defense and Security system in the cyber sector, nowdays Indonesia needs to build a CyberForce as a complement to the Army, Navy, and Air Force."

"ABSTRACTTerbentuknya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil) berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari fungsionalisme siber dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara."

"TNI AD harus menguasai teknologi terkini yang meliputi teknologi informasi dan peralatan perang sebagai bentuk tanggapan atas adanya transformasi digital. Perang yang terjadi bukan lagi terkait perang fisik, tetapi perang yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi. Kompetensi dan peran Perwira Staf Intelijen TNI AD saat ini tidak lagi mencukupi seiring dengan tanggung jawabnya yang berubah. Mempertahankan keamanan siber di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya keamanan siber di tubuh TNI AD menjadi peran penting dari kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, dan menganalisis strategi penguatan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun secara pengetahuan (knowledge), sifat (traits), dan kerangka berpikir (mind set) cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan dalam keterampilan (skill), aspek citra diri (self-image), motif sosial (social motives), pola pikir (thought pattern), dan cara berpikir, merasa, dan bertindak (way of thinking, feeling, and acting). Faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD seperti pendidikan, pelatihan, karakteristik pribadi, dan lingkungan perlu dikuatkan lebih lanjut. Meskipun terhadap Perwira Staf Intelijen TNI AD telah dilakukan strategi penguatan kompetensi siber, namun strategi berupa analisis kebutuhan (need analysis), pengembangan kompetensi inti, dan perubahan desain kerja yang inovatif yang telah dilakukan menunjukkan belum maksimal.

---

Indonesia Army must master the latest technology which includes information technology and war equipment as a form of response to digital transformation. The war that occurs is no longer related to physical war, but war caused by the flow of technology and information. The current competence and role of the Indonesian Army Intelligence Staff Officer is no longer sufficient in line with the changing responsibilities. Maintaining cyber security in the Indonesian government sector, especially cyber security in the Indonesian Army organization, is an important role of the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study aims to analyze the cyber competence gap of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, analyze the factors that affect the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, and analyze strategies for strengthening the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study uses a positivist approach. Data were collected through interviews, document studies, and surveys. The results showed that the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers showed a gap. Although knowledge, traits, and mind set are adequate, it is still necessary to improve skills, aspects of self-image, social motives, mindset or thought patterns, and ways of thinking, feeling, and acting. Factors affecting the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers such as education, training, personal characteristics, and the environment need to be further strengthened. Although the Indonesian Army Intelligence Staff Officer has carried out a cyber competency strengthening strategy, the strategies in the form of needs analysis, core competency development, and innovative work design changes that have been carried out show that they are not optimal."

"Pada Juni 2017, Uni Eropa meningkatkan kewaspadaannya terkait masalah serangan siber dengan mendukung pembentukan The Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) sebagai tanggapan diplomatik bersama Uni Eropa terhadap aktivitas serangan siber. Keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi CDT sebagai bagian dari strategi Cyber Security nya didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menjelaskan lebih dalam tentang faktor-faktor tersebut serta menjelaskan implementasi CDT sebagai bagian dari tindakan strategi keamanan siber Uni Eropa. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Regional Security Complexs dan Konsep Cyber Diplomacy. Teori Regional Security Complexs digunakan untuk menganalisis potensi ancaman pada sektor keamanan siber yang ada di regional Uni Eropa dan menjelaskan upaya pencegahan serta penanggulangan aktivitas serangan siber terhadap negara-negara anggota Uni Eropa dan Konsep Cyber Diplomacy untuk menganalisa proses diplomasi dalam memperkuat strategi Cyber Security Uni Eropa. Penelitian ini menemukan bahwa Keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi CDT didasari oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal, kerangka kerjasama CDT dinilai dapat menjadi solusi permasalahan siber dikawasan Uni Eropa dan negara anggotanya, CDT memungkinkan Uni Eropa dan negara anggotanya untuk memanfaatkan instrumen diplomatik mereka, termasuk tindakan pembatasan, untuk menjaga dunia maya tetap global, terbuka, stabil, dan aman.

---

.In June 2017, the European Union increased its vigilance on the issue of cyberattacks with the establishment of The Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) as a joint EU response to cyberattack activity. The European Union's decision to adopt CDT as part of its Cyber Security strategy was based on internal and external factors. This study explains more about these factors and explains the implementation of CDT as part of the European Union's cybersecurity strategy. The research method used in this study is a qualitative method using primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of literature review. This study analyzes using Regional Security Complexs Theory and the Concept of Cyber Diplomacy. The Regional Security Complexs theory is used to analyze potential threats to the cybersecurity sector in the European Union region and explain efforts to prevent and counter cyberattack activities against member countries of the European Union and the concept of Cyber Diplomacy to analyze the diplomatic process in strengthening cyber strategies European Union Security. This study found that the European Union's decision to adopt CDT was based on Internal and External Factors, the CDT cooperation framework is considered to be a solution to cyber problems in the European Union and its member states, CDT allows the European Union and its member countries to take advantage of their diplomatic instruments, including restrictive measures. , to keep cyberspace global, open, stable and secure."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."

"Pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 menyebabkan transofrmasi digital secara masif yang terjadi, Tantangan keamanan yang perlu diatasi berasal dari sifat keterbukaan media nirkabel yang menjadi media komunikasi utama di IoT. Hal tersebut menyebabkan besarnya kerugian yang disebabkan kejahatan siber. Kepolisian Republik Indonesia lewat Direktorat Tindak Pidana Siber diharapkan memiliki peran pencegahan dalam melakukan giat pengawasan terhadap serangan-serangan ini, dimana Dittipidsiber belum memiliki fungsi pencegahan serangan siber. Sistem Pendeteksi Intrusi (Intrusion Detection System) atau lebih dikenal sebagai IDS, merupakan salah satu sistem yang dapat memantau serang siber ini, di mana memanfaatkan kecerdasan buatan untuk dapat memisahkan antara serangan siber dan bukan serangan. Pada penelitian ini, akan dihasilkan model pemolisian berbasis machine learning untuk pendeteksian serangan siber pada jaringan Wi-fi dan IoT. Model tersebut melakukan perekaman data jaringan, kemudian data tersebut dilakukan analisa IDS sehingga dapat ditampilkan di command room, yang kemudian ketika adanya indikasi serangan dapat dilakukan penindakan dengan cepat. Dilakukan simulasi dan analisis terhadap berbagai metode seleksi fitur dan model klasifikasi untuk menghasilkan IDS yang baik. Penelitian ini menggunakan dataset publik berisi serangan siber terhadap jaringan Wi-Fi. Dari hasil eksperimen, didapatkan bahwa metode terbaik untuk pengurangan fitur adalah mutual information dengan fitur berjumlah 20, dan metode untuk klasifikasi serangan adalah Neural Network, menghasilkan F-Score sebesar 94% dengan waktu yang dibuthkan 95 detik. Hasil ini menunjukkan IDS yang diusulkan memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan dengan cepat dan hasil deteksi yang sama bagus dengan penelitian sebelumnya.

---

Since 2020, the Covid-19 pandemic has caused massive digital transformation. Security challenges needed to be overcome is based on the nature of wireless media which is the main communication medium in IoT (Internet of Things). Such condition generates huge loss caused by cybercrime attacks. Indonesian National Police through Directorate of Cyber Crime (Dittipidsiber) is expected to have preventive roles in supervising these attacks, where Dittipidsiber has not had a cyber-attack prevention function. The Intrusion Detection System (IDS) is a system that can identify these cyber-attacks, utilizing artificial intelligence to be able to separate between cyber-attacks and non-attacks. In this study, a machine learning-based policing model will be generated for detecting cyber-attacks on Wi-Fi and IoT networks. The model records network data that will be analysed by IDS so that it can be displayed in the command room. After that, any indications of attacks can be identified quickly. The author performs the simulations and analyses various feature selection methods and classification models in order to produce a good IDS. The study employs a public dataset containing cyber-attacks against Wi-Fi networks. Based the experimental results, it is found that the best method for reducing features is mutual information using twenty features and the method for classifying attacks is Neural Network, resulting F-Score of 94% with a time required of 95 seconds. These results indicate that the proposed IDS have the ability to detect attacks quickly and the detection results are the same as previous studies."

"Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia.

---

This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation.

This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis.

The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia."

"Negara merupakan entitas yang memiliki perilaku dan sifat dasar agresif untuk mencapai kepentingan nasional (national interest) dan memperjuangkan kekuasaan (struggle for power). Perkembangan teknologi membuat ancaman terhadap suatu negara berkembang menjadi bermacam-macam. Salah satunya adalah jenis serangan siber (cyber attack). Salah satu jenis serangan siber adalah serangan yang dilakukan oleh aktor ancaman yang disebut Advanced Persistent Threat (APT) yang biasanya merupakan peretas yang didukung oleh suatu negara. Di ASEAN terdapat negara yang diketahui memiliki APT yakni Vietnam yang dikenal dengan APT32 atau Ocean Lotus. APT tersebut diketahui melakukan operasi serangan siber ke negara – negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, padahal seluruh negara ASEAN telah menyepakati kerja sama keamanan dan ketahanan siber regional. Hal ini kemudian menimbulkan suatu hal yang menarik untuk mengetahui latar belakang Vietnam melakukan operasi serangan siber tersebut. Penulis menggunakan dilemma keamanan siber (cybersecurity dilemma) sebagai kerangka analisis. Dari hasil temuan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa aksi serangan siber Vietnam terhadap negara ASEAN adalah tindak lanjut dari upaya mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara dari serangan siber negara lain (terutama Tiongkok) dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan daya saing industri domestik

---

The state is an entity that has aggressive behavior and nature to achieve national interests and struggle for power. The development of technology makes threats to a state develop into various kinds. One of them is the type of cyber attack. One type of cyber attack is an attack carried out by a threat actor called Advanced Persistent Threat (APT) which is usually a hacker group supported by a state. In ASEAN, there is a state known to have an APT, namely Vietnam, known as APT32 or Ocean Lotus. The APT is known to carry out cyber attack operations on states in the ASEAN region, including Indonesia, even though all ASEAN member states have agreed on regional cyber security and resilience cooperation. This raises an interesting point to find out the background of Vietnam's cyber attack operations. The author uses the cybersecurity dilemma as an analytical framework. From the findings of this research, the author argues that Vietnam's cyberattack against ASEAN countries is a follow-up to efforts to defend the country's security and sovereignty from cyberattacks from other countries (especially China) and to realize the economic development and competitiveness of domestic industries."

"Meningkatnya serangan siber terhadap teknologi operasional (OT) pada infrastruktur kritis mengharuskan setiap pemilik aset atau infrastruktur menyiapkan metode yang sesuai untuk merespons dan menangani insiden keamanan siber. Untuk menghindari risiko dalam pengelolaan insiden keamanan siber di lingkungan OT, diperlukan kerangka kerja yang dapat membantu pemilik infrastruktur menyelesaikan insiden. Penelitian ini berfokus pada pengembangan kerangka respons insiden keamanan siber OT berdasarkan berbagai standar dan praktik terbaik untuk mengelola insiden keamanan siber di sektor OT. Beberapa standar tersebut dipetakan sehingga menghasilkan sejumlah fase utama yang di dalamnya terdapat aktivitas kerangka kerja dan poin-poin rekomendasi implementasi. Hasil penelitian ini berupa kerangka kerja yang terdiri dari 4 fase utama, 12 kegiatan, dan 38 rekomendasi implementasi. Untuk memvalidasi kerangka kerja yang diusulkan, dilakukan metode kuantitatif berdasarkan penilaian ahli (expert) untuk mengukur kepercayaan antar para ahli mengenai rekomendasi implementasi kerangka kerja menggunakan statistik Fleiss Kappa. Pengukuran tersebut menghasilkan nilai kappa sebesar 0,7597 dan dikategorikan kesepakatan substansial yang menunjukkan bahwa beberapa ahli telah menyepakati rekomendasi kerangka kerja.

---

The increase in cyberattacks against operational technology (OT) in critical infrastructure requires every asset or infrastructure owner to prepare suitable methods for responding to and handling cybersecurity incidents. To avoid risks in managing cybersecurity incidents in OT environments, a framework is needed that can help infrastructure owners resolve incidents. This research focuses on developing an OT cybersecurity incident response framework based on various standards and best practices for managing cybersecurity incidents in the OT sector. Some of these standards were mapped to produce a number of key phases in which the framework activities and points of implementation recommendations were included. The result of this research is a framework consisting of 4 main phases, 12 activities and 38 implementation recommendations. To validate the proposed framework, a quantitative method based on expert judgment was conducted to measure the trust between experts regarding the framework implementation recommendations using Fleiss Kappa statistics. The measurement resulted in a kappa value of 0.7597 and was categorized as substantial agreement, indicating that several experts had agreed on the framework recommendations."