Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji evaluasi kepatuhan pajak PT XYZ terkait dengan pajak dan akuntansi perpajakannya dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018). Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kepatuhan pajak PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dengan metode studi kasus, yaitu membandingkan dokumen dan informasi perpajakan PT XYZ yang diperoleh penulis dengan peraturan pajak berlaku. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan memiliki aspek pajak yang melekat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Daerah. Hasil evaluasi kepatuhan pajak pada PT XYZ pada tahun 2016 masih kurang patuh, namun untuk tahun 2017 dan 2018 hasil kepatuhan PT XYZ telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai objek Pajak Daerah, PT XYZ tidak melakukan kredit pajak atas PPN nya dikarenakan nilai pajak masukan PT XYZ tidak material terhadap nilai pendapatan PT XYZ.

---

ABSTRACT

This study examines the evaluation of PT XYZ's tax compliance in relation to taxation and tax accounting in the last three years (2016-2018). The purpose of this study is to evaluate the tax compliance of PT XYZ as a company that engaged in the hospitality sector with a case study method, by comparing the documents and tax information of PT XYZ with applicable tax regulations. The results of this study found that PT XYZ as a hospitality company has tax aspects, such as Value Added Tax (PPN), Income Tax (PPh), and Regional Taxes. The results of the tax compliance evaluation at PT XYZ in 2016 are still not compliant, but for 2017 and 2018 the results of PT XYZ's compliance have improved compared to the previous year. As an object of Regional Tax, PT XYZ does not conduct tax credit on its VAT because PT XYZ's input tax value is not material to PT XYZ's income value.

"

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan metode pengujian hipotesis. Faktor-faktor tersebut adalah jenis usaha, metode penyusutan, debt equity ratio, profitabilitas dan tarif efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan indikator besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

---

This thesis aims to investigate the influence of economic factors contained in the taxpayer?s declaration (SPT) using the method of hypothesis testing. These factors are type of business, methods of depreciation, debt to equity ratio, profitability, and the effective rate.

The results showed that the regression model used to escape from the classical assumption. This study succeeded in identifying the factors that influence corporate tax compliance with the indicator correction rate scale of net income tax assessment. Dominant factors that affect tax compliance according to this study is the type of business, profitability and effective tax rate."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

---

This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."

"Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh fungsi-fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan perpajakan yang dilaksanakan oleh Account Representative, baik secara sendiri maupun simultan, terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei terhadap Wajib Pajak efektif yang terdaftar, Account Representative, dan pejabat terkait pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya fungsi pelayanan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan fungsi konsultasi dan pengawasan tidak. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

---

This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance."

"Tesis ini membahas prinsip kehati-hatian dalam penerapan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada Bank X. Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu ketentuan perpajakan yang dinamakan Foreign Account Tax Compliance Act atau disingkat dengan FATCA, yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung (direct investment) melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun investasi tidak langsung (indirect investment) melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. FATCA mengatur kewajiban yang mengharuskan 2 (dua) entitas luar negeri, yaitu Lembaga Keuangan Asing (Foreign Financial Institution atau FFI) dan Lembaga non-keuangan (Non-Financial Foreign Entities atau NFFE) di luar wilayah Amerika Serikat untuk membuat sebuah perjanjian dan memberikan laporan keuangan kepada badan pemerintah Amerika Serikat yang menangani perpajakan, yaitu US Internal Revenue Service (IRS), mengenai akun atau rekening finansial milik warga Amerika Serikat yang berada pada 2 (dua) entitas tersebut. Kewajiban dalam FATCA tersebut tentunya berpotensi menyinggung peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perbankan terkait dengan rahasia bank, karenanya Penulis melalukan penelitian pada salah satu bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank X untuk mengetahui bagaimana penerapan FATCA serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank X serta bagaimana analisa yuridis terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank X agar tidak melanggar ketentuan terkait rahasia bank dalam pelaksanaan kewajibankewajiban oleh Bank X yang tunduk dalam FATCA. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan penelitiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian yang digunakan, diketahui dalam penerapan FATCA oleh Bank X memang terdapat kendala-kendala yang dihadapi, namun Bank X telah mengupayakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar dalam penerapan FATCA tersebut Bank X tidak melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya sebagai bank, khususnya terkait dengan rahasia bank.

---

This thesis discusses the prudential principle in the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Bank X. In 2010 the US government issued a tax provision called the Foreign Account Tax Compliance Act, or abbreviated with FATCA, which refers to the provisions of the Hiring Incentives to Restore Employment Act. The main objective of the establishment of FATCA is to tackle tax evasion (tax avoidance) by citizens of the United States who perform direct investment through financial institutions abroad or investing indirectly through ownership of overseas companies. FATCA obligations set requires 2 (two) foreign entities, namely the Foreign Financial Institutions (FFI) and non-Financial Institutions (NFFE) outside the United States to make an agreement and provide reports to finance the US government agency that handles taxation, namely the US Internal Revenue Service (IRS), the financial accounts or accounts belonging to US citizens who are in the 2 (two) entities. Obligations under FATCA is certainly potentially offensive regulations in Indonesia, particularly in the banking sector related to bank secrecy, hence the author put through research in one of the Islamic banks in Indonesia, Bank X to find out how the application of FATCA and constraints faced by the Bank X as well as how the juridical analysis of the prudential principle by Bank X in order to not violate the relevant provisions of bank secrecy in the implementation of the obligations by the Bank X which is subject to FATCA. In this paper, the author uses the normative research methods as the methods used in conducting research and descriptive research using library research method that uses secondary data types. The research results are used, known in the application of FATCA by Bank X is contained constraints faced, but the Bank X has sought to apply the prudential principle so that the application of the FATCA Bank X does not violate its obligations as related to the bank, particularly related with bank secrecy."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan pajak penghasilan dalam PP 23 Tahun 2018 terkait dengan pilihan tarif, jangka waktu, dan ambang batas peredaran bruto. Evaluasi menggunakan theory of planned behavior untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dalam kondisi umum dan prospect theory untuk kondisi ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap data kepatuhan DJP, data keuangan UMKM, serta wawancara kepada UMKM, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu dan ambang batas peredaran bruto perlu ditinjau ulang. Komponen TPB yang paling berperan besar terhadap kepatuhan adalah perceived behavioral control dengan faktor tax knowledge and capability. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada wajib pajak untuk menghilangkan persepsi bahwa pembukuan adalah sulit. Berkaitan dengan prospect theory, dalam kondisi Covid-19, wajib pajak cenderung mengambil posisi loss framing sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak agar tepat sasaran.

---

The focus of this study is to evaluate the income tax provisions for MSMEs in Government Regulation Number 23 of 2018 related to the tax rates, periods of imposition, and gross income threshold. The evaluation uses the theory of planned behavior (TPB) to evaluate tax compliance in general conditions and prospect theory for conditions of uncertainty during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis techniques on DGT compliance data, MSME financial data, as well as interviews with MSMEs, DGT, tax consultants, and academics. The results of the study show that the implementation of PP 23 of 2018 increases tax compliance. However, the provisions regarding the period and gross income threshold need to be reviewed. The TPB component that has the most significant role in compliance is perceived behavioral control with tax knowledge and capability factors. Therefore, it is necessary to educate taxpayers to eliminate the perception that bookkeeping is difficult. In terms of prospect theory, under the conditions of Covid-19, taxpayers tend to take a loss framing position, so evaluation and supervision of the use of tax incentives is needed to make it right on target."