Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui kebijakan Surat Keterangan Domisili Elektronik (e-SKD) dan simplifikasi Form Directorate General of Tax (DGT) yang terdapat di dalam PER-25/PJ/2018. Analisis kebijakan dilakukan berdasarkan asas ease of administration yang memiliki 4 prinsip yaitu the requirement of clarity, continuity, economy, dan convenience. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post- positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka terkait dengan the requirement of clarity, terlihat bahwa kebijakan belum memenuhi prinsip tersebut dikarenakan belum memenuhi sebagian besar indikator yaitu salah satunya adalah belum memenuhi kejelasan dan kepastian dalam penguraian subjek, materi, dan objek, Kemudian terkait dengan the requirement of continuity, terlihat bahwa kebijakan ini sudah memenuhi dikarenakan dilakukan dalam rangka tax reform. Kemudian terkait dengan the requirement of economy, baik dari pemerintah (administrative cost) maupun Wajib Pajak (compliance cost), biaya yang dikeluarkan turun dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Kemudian terakhir mengenai the requirement of convenience, kebijakan ini belum memenuhi kenyamanan bagi Wajib Pajak karena masih terdapat masalah terkait dengan sistem e-SKD yaitu sistem mengalami error ketika digunakan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the prevention policy for misuse of multiple tax avoidance agreements through the Electronic Domicile Certificate (e-SKD) policy and the simplification of the Directorate General of Tax (DGT) form contained in PER-25 / PJ / 2018. Policy analysis is explain based on the principle of ease of administration which has 4 principles namely the requirements of clarity, continuity, economy, and convenience. The research model used is post-positivism. The data used is obtained by conducting in-depth interviews with informants who are relevant to the issues. Based on the analysis conducted from the requirement of clarity principle, it does not meet the principles because it do not meet most of the indicators, one of which is not fulfilling clarity and certainty in decomposing the subject, material, and object, then related to the requirements of continuity, it appears that this policy has been fulfilled because it explain out the framework of tax reform. Then related to the requirements of economy, both from the government (administrative costs) and taxpayers (compliance costs), the costs incurred decreased compared with previous regulations. Then finally about the requirements of convenience, this policy does not meet the convenience because there are still problems related to the e-SKD system, which is that the system experiences errors when used by taxpayers."

"Adanya perusahaan yang didirikan diluar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri lazim disebut sebagai Controlled Foreign Company (CFC), CFC tidak hanya didirikan untuk tujuan bisnis namun juga dapat didirikan untuk tujuan penghindaran pajak dengan melakukan penundaan pembagian dividen atas laba yang berasal dari CFC tersebut, pencegahan atas skema penghindaran pajak melalui CFC ini diatur dengan CFC Rules. Indonesia mempunyai ketentuan CFC Rules dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaannya diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang telah direvisi dengan PMK No. 93/PMK.03/2019 karena dinilai menghambat pelaku usaha dalam berekspansi keluar negeri serta beresiko menimbulkan pemajakan berganda. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules untuk menghindari tax avoidance di Indonesia serta upaya pemerintah untuk menghindari pemajakan berganda atas ketentuan tersebut guna mengetahui penerapan prinsip-prinsip dalam CFC Rules yang seharusnya untuk menghindari tax avoidance di Indonesia beresiko menyebabkan pemajakan berganda. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip dalam CFC Rules dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam menentukan objek pajak akibat penggunaan pendekatan entity approach yang memberlakukan seluruh jenis penghasilan yang berasal dari entitas CFC sebagai objek pajak yang diatur dalam PMK No. 107/PMK.03/2017 yang juga dapat menimbulkan pemajakan berganda, yang mana dicegah dengan mengubah pendekatan entity approach menjadi transactional approach yang menetapkan objek pajak sebagai penghasilan-penghasilan tertentu meliputi dividen, bunga, sewa, royalti, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta yang diatur dalam PMK No. 93/PMK.03/2019. Berdasarkan penelitian ini PMK No. 93/PMK.03/2019 telah secara jelas menentukan penghasilan yang diberlakukan, namun penetapan penghasilan tertentu dalam ketentuan tersebut perlu diperluas, agar dapat secara lengkap mencakup penghasilan-penghasilan yang memiliki resiko penggerusan basis pemajakan domestik.

---

The existence of an entity established abroad whose shares are wholly or partly owned by the resident Taxpayer is commonly referred to as a controlled foreign company (CFC), CFC is not only established for business purposes but is also established for tax avoidance purposes by distributing dividends on the profits earned originating from the CFC, the order for the tax avoidance scheme through this CFC is regulated by CFC Rules. Indonesia has regulate CFC Rules in Article 18 paragraph 2 of the income tax law, the implementation of which is regulated in a regulation of the Minister of Finance. Regulations on the implementation of CFC Rules in Indonesia were previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 as amended by Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019. The change was made because it was considered to be inhibiting to hamper business actors in expanding business activities aboard and risked causing double taxation. This research is specifically discuss about the application of the principles in the CFC Rules to avoid tax avoidance in Indonesia and the government's efforts to avoid double taxation of these provisions. The conclusion obtained from this research is that the principles in the CFC Rules as outlined in the Minister of Finance Regulation which is a derivative of Article 18 paragraph 2 of the Income Tax Law, but there is still uncertainty in determining tax objects due to the use of an entity approach that applies all types The stage originating from the CFC entity as a tax object is regulated in Minister of Finance Regulation Number 107/PMK.03/2017 which can also lead to double taxation, which is prevented by changing the entity approach to a transactional approach that defines tax objects as stages originating from CFC entities as regulated in Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.03/2019."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas ease of administration dalam penerapannya. Asas certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.

---

This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."

"Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut sejatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta pemerintah harus memfokuskan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanya itu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

---

The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue. However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factors in determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy alternatives to this policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this policy has not fully met the principle of ease of administration in its implementation. This is because some of the indicators in it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT scheme in Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can also be implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT to increase state revenue."

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."