Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas

---

The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

"

"ABSTRAKKebijakan Pembebasan PPN Atas Pakan Ternak merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi industri terigu, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak dalam perspektif kebijakan publik dan produktivitas produsen pakan ternak dan gagasan desain kebijakan PPN atas pakan ternak dalam upaya mendukung industri terigu dan industri pakan ternak nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual pakan ternak dan mengalihkannya ke tingkat retailer sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar dan mengurangi cost of taxation. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen fasilitas pajak menjadi instrumen subsidi atas produk ternak untuk menjamin harga produk ternak tetap terjangkau.

---

ABSTRAKThe VAT Exemption Policy on Animal Feed is the government 39 s effort to keep the price stability of livestock products affordable for the people. This study explains the implications of VAT exemption policy for flour industry, VAT exemption policy evaluation of animal feed in the perspective of public policy and productivity of animal feed producers and the concept of VAT policy design on livestock feed in an effort to support the national flour industry and fodder. This research used qualitative descriptive method with in depth interview data collection and documentation study. The government should revoke the VAT exemption policy on animal feed at the producer level to avoid cascading effect on the price of animal feed and divert it to the retailer level so as not to cause market distortions and reduce the cost of taxation. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the tax facility instrument into a subsidy instrument for livestock products to ensure the price of livestock products remains affordable."

"Penelitian ini membahas mengenai dibutuhkannya kebijakan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tetes tebu untuk mendukung kebijakan energi nasional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan pajak yang kondusif untuk industri konversi energi seperti bioetanol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan lapangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menalisis kebijakan PPN atas penyerahan tetes tebu ditinjau dari prinsip evaluasi kebijakan pajak yang baik, alasan diperlukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN dan hambatan yang ditemukan dan upaya mengatasinya dalam pemberian kebijakan fasilitas PPN atas penyerahan tetes tebu, serta menjelaskan pengalaman Brasil dalam mengembangkan bioetanol dari tebu. Hasil penelitian ini menyimpulkan, untuk mencapai kebijakan energi nasional maka diperlukan adanya pemberian fasilitas berupa pembebasan PPN atas penyerahan tetes tebu.

---

This research discusses the need of Value Added Tax VAT incentive policy on molasses in supporting the national energy policy. That is because the absence of any conducive VAT policy to energy conversion industries such as bioethanol. This research conducted by a qualitative descriptive approach with literature review and field research as data collection techniques. The purpose of this research are to describe and analyze the VAT policy on molasses in terms of the principle of good tax policy evaluation, reasons why the state needs VAT exemption as facility and the existing barriers and ways to overcome those barriers in order to exempt molasses from tax under VAT, and also describe the experience that Brazil has in developing bioethanol made from sugarcane. The result of this research conclude that in order to achieve the national energy policy, the state needs the VAT exemption as an incentive or facility of VAT policy on molasses."

"[ABSTRAKKebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil pertanian telah mengalami pergeseran, dari yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas barang hasil pertanian, menganalisis implikasi perubahan kebijakan PPN berdasarkan asas revenue productivity, dan menganalisis pertimbangan kebijakan barang hasil pertanian menjadi barang kena pajak (BKP) atau non BKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas barang hasil pertanian menjadi dikenakan PPN, telah sesuai dengan legal character PPN yaitu general, namun karena sektor pertanian termasuk dalam kategori hard to tax maka perlu adanya desain kebijakan khusus atas Pajak Masukannya dikarenakan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut, petani dan pengusaha barang pertanian harus menanggung biaya administrasi, daya saing menurun dan terganggunya cash flow. Hasil analisis prinsip revenue productivity, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak akibat perubahan kebijakan PPN atas barang hasil pertanian. Sementara berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh data bahwa 30 negara memberikan fasilitas khusus berupa zero rated, exemption atau reduced rate terhadap barang hasil pertanian yang dapat menjadi pilihan kebijakan.

---

ABSTRACTThe Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government?s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs? competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem., The Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government’s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs’ competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem.]"

"Dalam usaha mengembangkan sektor-sekto rekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Bahan baku pakan ternak masuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak PertambahanNilai. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah: pertama adalah mengapa terjadi perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai atas feed additive, kedua adalah bagaimana implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas feed additive terhadap profit Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan analisa deskriptif. Perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive terjadi karena Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa feed additive merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak, dimana bahan baku baku pakan ternak merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sementara fiskus menafsirkan bahwa feed additive bukan merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian implikasi dari PPN dibebaskan atas impor feed additive menyebabkan tidak ada pajak masukan yang harus dibebankan ke dalam harga pokok penjualan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan tinggi dan pajak penghasilan yang terutang juga tinggi. Namun jika PPN impor dikenakan atas feed additive, menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena barang hasil produksi yang dijual merupakan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Akibatnya Pajak Masukan akan dibebankan kedalam harga pokok penjualan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun.

---

In the effort to develop national scale in economy, business, and competitiveness, government produceVAT exemption policy for strategic goods and services. Feed additive can be included as a strategic good which is VAT exempted. This research is made to evaluate the VAT policy of feed additive.

The main problem in this thesis are: first, why does different interpretation happen between tax officer and tax payer of feed additive, second, what is the implication if feed additive is exempted from VAT and if it is VAT-able to the profit of tax payer. This research is qualitative research with descriptive analysis.

Different interpretation on feed additive between tax officer and tax payer happens because tax officer see that feed additive can not be included as material for animal feed so that can not be included as a strategic good which is exempted from VAT but tax payer see that feed additive is part of material for animal feed so that can be included as a strategic good additive will make VAT IN do not have to be put in COGS so that the tax income will increase and tax payable will increase too. But if VAT IN on feed additive isn?t exempted because the sale goods are exempted then will make VAT IN on feed additive included in COGS then the taxable income will decrease and tax payable will decrease too."

"Bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan salah satunya berasal dari produk sampingan gandum namun jumlahnya di Indonesia terbatas dan masih harus diimpor. Hal tersebut dikarenakan industri tepung terigu sebagai penghasil produk sampingan gandum tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas impor gandum sebagai dampak dari kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menentukan produk sampingan gandum sebagai Barang Kena Pajak (BKP) strategis dan implikasinya pada industri tepung terigu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk sampingan gandum dikategorikan sebagai BKP strategis karena peranannya sebagai bahan baku pokok dalam pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan. Pajak Masukan atas impor gandum yang tidak dapat dikreditkan menyebabkan PKP tepung terigu membebankan Pajak Masukan tersebut pada harga jual produk sampingan, membebankan pada harga jual tepung terigu dan/atau mengurangi profit perusahaan.

---

Animal, poultry and fish feed raw material are come from wheat byproduct but the quantity are still not enough and have to be imported. Those are because the wheat flour mill industry can not credit the VAT input from wheat import as the implication from VAT exemption policy of animal feed raw material.

The purpose of this research is to analyze the factors that determine byproduct of wheat as a strategic taxable supplies and the implication on wheat flour mill industries. This research used the qualitative approach with descriptive analysis and techniques od data collection through the study of librarianship and interviews.

The results of this research show that wheat byproduct is categorized as strategic taxable supplies for its role as important raw material in the manufacture of animal feed. The VAT input of import wheat that can not be credited, made the companies charge the VAT input to the selling of by product, charge the VAT input to the selling of wheat flour, and/or subtraction of corporate profit."

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi suatu negara sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam menciptakan kondisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka jaringan rantai pasok pangan di Indonesia perlu dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif model matematika yang dapat menyelesaikan permasalahan jaringan rantai pasok beras dalam multi periode perencanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode integer linear programming. Hasil penelitian ini berupa pengembangan model matematika untuk menentukan alokasi target pengadaaan beras dalam negeri yang optimum agar dapat meminimumkan total biaya penyimpanan dan biaya transportasi beras serta kebutuhan importasi beras. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam menyelesaikan permasalahan jaringan rantai pasok ketahanan pangan Indonesia.

---

ABSTRACTFood is the most important basic human needs and its fulfillment is part of human rights guaranteed in the constitution of a country as a basic component to realize qualified human resources. In creating the conditions of sustainable availability and affordability of food in order to achieve national food security, the supply chain network in Indonesia needs to be managed well. This study aims to obtain an alternative mathematical model that can solve the problem of rice supply chain in multi period of planning. The method used in this research is integer linear programming method. The result of this research is the development of mathematical model to determine the optimal allocation of target of domestic rice procurement in order to minimize the total inventory cost and transportation cost of rice and the need of rice importation. It is expected that the results of this study can contribute to the scientific problem of network resolving supply chain of Indonesian food security."

"Setelah beras, yang menjadi sumber karbohidrat nomor dua yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah tepung terigu. Masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan pola konsumsi ke bahan pangan yang berbasis terigu, seperti mie instant, roti dan aneka macam kue. Hal itu menyebabkan semakin meningkatnya permintaan akan gandum impor yang merupakan bahan baku dari tepung terigu. Dalam rangka program diversifikasi pangan, Kementerian Pertanian tengah mengembangkan pangan lokal seperti singkong yang diolah menjadi tepung mocaf. Tepung mocaf diharapkan dapat menjadi bahan komplementer dari tepung terigu agar dapat menekan permintaan akan gandum. Para pelaku usaha mengeluhkan pengenaan PPN atas tepung mocaf karena dapat menyebabkan industri lokal menjadi enggan untuk mengembangkan tepung mocaf.Penelitian ini menjelaskan perlunya kebijakan PPN yang bersifat khusus diberikan untuk tepung mocaf, alternatif kebijakan fasilitas PPN atas tepung mocaf dan konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan dengan didukung wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajak untuk tepung mocaf dapat mengurangi ketergantungan Indonesia akan impor gandum dan akan menghemat devisa negara. Jika pemerintah memberikan fasilitas pajak untuk tepung mocaf, maka industri lokal dapat semakin mengembangkan industri lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani singkong.

---

After rice, The second most widely consumed by the people of indonesia as their source of carbohydrates are wheat flour. Indonesian society have experienced a change in consumption patterns into a flour-based foodstuffs, such as instant noodles, breads and various cakes. That patterns causes the increasing demand of wheat import which is the raw material of wheat flour. In order to the food diversification program, the Ministry of agriculture developing local food such as processed cassava into modified cassava flour. The cassava flour is expected to becomes complementary goods of wheat flour so it can reduces the demand of wheat. Entrepreneurs complain about the imposition of value added tax on flour mocaf because it can make the local industry be reluctant to develop cassava flour.

This study explain the need of value added tax specialized policy on modified cassava flour, the alternative of value added tax facility policy on modified cassava flour and the consequency of each alternative. This study used qualitative approach. The technique of data collection was used literatur and field research and also supported with depth interview. This study found that providing tax facility on modified cassava flour can reduces the Indonesia?s dependence of importing wheat and it will save the foreign exchange. If the government provide tax facility on modified cassava flour, the local industry can be develop and increase the wealth of cassava farmers."

"ABSTRACTPerencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perencanaan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. Merdeka Pangan dalam upaya mencapai efisiensi. Menjelaskan perencanaan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. Merdeka Pangan sudah efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literature dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan Pajak Pertambahan Nilai PPN yang dilakukan oleh PT. Merdeka Pangan dalam mencapai efisiensi dinilai sudah sesuai. Dengan memperhatikan batas-batasan yang ada, Perusahaan dinilai berhasil melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTTax planning is the application of corporate activities to tax laws and regulations that apply to shrink corporate tax burden. The purpose of this research is to conduct a tax planning VAT analysis conducted by PT. Merdeka Food in an effort to achieve efficiency. Explains the VAT tax planning conducted by PT. Merdeka Food has been effective and efficient. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews. The results showed that the planning of Value Added Tax VAT conducted by PT. Merdeka Food in achieving efficiency is considered appropriate. By taking into account the existing limits, the Company is considered successful in planning the Value Added Tax effectively and efficiently."

"Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi Kebijakan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi yang tidak terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu efektivitas dan efisiensi. Kebijakan PPN atas penyerahan batubara perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan awal kebijakan ini bisa tercapai. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan batubara untuk mengamandemen kontrak yang berlaku agar otomatis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan potensi restitusi di masa depan.

---

Coal is a crucial commodity in meeting Indonesia's energy needs. Its status as Non-Taxable Goods has changed since the promulgation of Law Number 11 Year 2020 of Cipta Kerja, thereby removing coal from the list of non-VAT subject goods. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy which has been going on for 2 years. The research was carried out using a qualitative approach with a descriptive research type where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The focus of this research is to evaluate the VAT policy on coal delivery based on Dunn's policy evaluation theory. The results of the study show that there are three dimensions that are fulfilled in the VAT policy on coal delivery, namely equity, responsiveness, and accuracy. The dimensions that are not fulfilled in the VAT policy on the delivery of coal are effectiveness and efficiency. The VAT policy on the delivery of coal needs to be improved in order to achieve the initial objectives of this policy. The way that can be done is by negotiating between the government and coal companies to amend the applicable contract so that it automatically complies with statutory provisions. In addition, careful planning is necessary to prepare for potential restitution in the future.

"