Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya. Disisi lain, keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah sejatinya merupakan konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah. Kewenangan yang kemudian termanifestasi dengan beragam peran dan fungsi sangatlah dimungkinkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara komunal maupun privat. Moralitas yang berinterkorelasi dengan hukum mengambil peran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah dengan modal analisis dasar melalui aspek pengaturan perihal pertanggungjawaban pemerintah dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia dan kondisi faktual penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Kedua aspek yang digunakan untuk melacak moralitas dalam pertanggungjawaban pemerintah menunjukkan jikalau terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan dan kondisi faktual penyelenggara administrasi negara yang sarat dengan pelanggaran.

---

The existence of the government responsibility principle in the dimension of administrative law is established in order to limit the space for government. The connotation of the restrictions intended not to hinder or narrow the activities of the government but refers to the dimensions of supervision and safeguarding so that the actions of government in accordance with the corridor that has been set in the line of functional originality. On the other hand, the existence of the principle of government responsibility is actually a logical consequence of government authority. The authority which is then manifested by a variety of roles and functions is very likely to cause harm to the community both communally and privately. Morality that correlates with the law takes a role in the implementation of government responsibility with basic analysis capital through the regulatory aspects regarding government responsibility in the state administrative legal system in Indonesia and factual conditions for the administration of government in Indonesia. Those aspects used to track morality in government responsibility show that if there are inconsistencies in the regulation, the factual conditions of the administrators of the state that are fraught with violations and the still rampant non-compliance of the government in implementing state administrative court decisions that have permanent legal force."

"Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara, yang mana pengaturan tersebut justru bertentangan dengan pengertian dari kerugian negara itu sendiri sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara yang menempatkan negara sebagai pihak yang menderita kerugian dalam hal terjadinya kerugian negara. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menguji kesesuaian antara norma-norma hukum yang belaku dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pemerintahan tidak dapat ditetapkan sebagai subyek hukum penanggung jawab atas terjadinya kerugian negara. Pengaturan tersebut cenderung tidak logis secara hukum karena mengatur bahwa Badan Pemerintahan sebagai wujud perwakilan dari negara itu sendiri dapat diminta untuk melakukan pengembalian atau pembayaran kerugian negara kepada dirinya sendiri. Dengan demikian untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atas ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sebelumnya dalam Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara.

---

The enactment of the Law of Government Administration in addition to having answered the need for the existence of a law regulating the material law for the State Administrative Court in Indonesia has also raised its own problems on its regulation. This is because the Law of Government Administration has provided that the Government Officials may be designated as the party responsible for returning the state losses, in which the arrangement contradicts with the meaning of state losses itself as stipulated in the Laws of State Finance which places the state as a party suffering losses in the event of a state losses. This research is compiled by using normative juridical research method which aims to test the conformity between legal norms that are applied in Law of Government Administration and Laws of State Finance. The results of this research indicate that the Government Officials can not be designated as the legal subject in charge of the state losses. This regulation is tend not to be legally logical because it provides that the Government Officials as a representative form of the state itself may be required to return or pay the state losses to the state itself. Therefore, for further, it is necessary to make revisions of the provisions applicable in the Law of Government Administration to be in line with the provisions that have been applied before in the Laws of State Finance."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan. Penelitian ini dilatar belakangi pemikiran bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang penting keberadaannya dalam menunjang pertumbuhan perekonomian namun pendiriannya perlu dikaji keamanan dan keabsahan dari komunikasi online SABH serta meneliti dasar-dasar hukum yang menunjang pelaksanaan SABH apakah sudah tercipta pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan menuju e-government Indonesia. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pelaksanaannya pendirian PT SABH secara absah diakui dalam peraturan perundang-undangan, dan cepat dalam pelayanannya. Namun SABH masih kurang aman dalam pegamanan komunikasi onlinenya dan ketiadaan laporan akuntabilitas secara berkala menyebabkan tidak dapat diukurnya akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan SABH.

---

Legal Body Administration System (SABH) is an on-line public service rendered by Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Laws and Human Rights of Republic of Indonesia. This service provision is expected capable of fostering public service, which is fast, accountable and transparent. This research stems from notion of Limited Liability Companies (PT) as legal bodies, which their existence is paramount to support national economic growth. However, their establishment needs further review in terms of security and validity with regard to this online SABH service. The research is also to observe the legal standing underlying SABH. The fundamental question is whether SABH service is able of providing fast, accountable and transparent public service toward e-government Indonesia or not. The research is based on literature investigation with judicial normative approach. As for the establishment of limited liability companies (PT), its processing under online SABH mechanism is deemed to be valid according to laws and regulation. However, despite fast service delivery, this online system is lacking for communication security. Moreover, the absence of periodic accountability has prevented accountability and transparency assessment of this online SABH service."