Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya angka pravelensi penyalahgunaan narkotika dari hasil survey Puslitkes UI dan BNN tahun 2017 menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba. Kondisi geografis sebagai jalur perdagangan asia dan tingginya harga penjualan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya mafia tertarik untuk menjualkan narkotika ke Indonesia. Kesempatan ini menjadi peluang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai macam modus dan cara. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem pengawasan yang digunakan untuk pencegahan penyelundupan narkotika dilakukan menggunakan anjing pelacak (K-9). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak sebagai strategi pencegahan kejahatan tehadap penyelundupan narkotika. Tulisan ini dianalisis menggunakan teori Routine Activity dengan konsep pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak ini dapat mereduksi peluang terjadinya penyelundupan narkotika. Sebab itu, hasil tulisan ini juga akan memberi rekomendasi kedepannya untuk akademis maupun instansi terkait.

---

The high rate of narcotics abuse travel from the results of the 2017 Puslitkes UI and BNN survey shows that there are still Indonesian people who use drugs. Geographical conditions as an Asian trade channel and the high price of narcotics sales in Indonesia have caused many mafias to be interested in selling narcotics to Indonesia. This opportunity is a great opportunity to smuggle narcotics in various modes and ways. One of the government's efforts to prevent narcotics smuggling is one of which is the Directorate General of Customs and Excise. The surveillance system used to prevent narcotics smuggling is carried out using sniffer dogs (K-9). This paper aims to explain how the function of sniffer dogs as a strategy to prevent crime against narcotics smuggling. This paper is analyzed using routine activity theory with the concept of situational crime prevention to explain how the function of these sniffer dogs can reduce the chances of narcotics smuggling. Therefore, the results of this paper will also provide future recommendations for academics and related institutions.

"

"Kejahatan penyelundupan narkotika dari setiap tahun meningkat melalui jalur laut yang menjadi sarana angkutan favorit bagi pelaku penyelundupan narkotika. Penulis menggunakan teori Situational Crime Prevention dalam menjelaskan strategi pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode penulisan di karya akhir ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini pada umumnya, tidak melakukan observasi di lapangan dalam pencarian sumber datanya. Di bagian analisis penulis menguraikan teknik-teknik dari teori situational crime prevention yang diterapkan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui analisa SWOT. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan, apabila implementasi strategi pencegahan kejahatan berjalan dengan efektif, maka kejahatan penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok akan berkurang.

---

Drug smuggling in every year increase, sea lanes is a favorite track for the offender to drug smuggling. The author uses the theory of situational crime prevention in explaining the crime prevention strategy in dealing with drug smuggling by Customs Narcotics Team Directorate General of Customs and Excise at Port of Tanjung Priok. The author uses the method of literature, the which is a type of qualitative research, qualitative research in general, does of the field observation in search of data. In parts of the analysis, writer outlines the theory situational crime prevention through the analysis SWOT. In this writing the author conclude, that when strategy crime prevention effective, then crime of smuggling narcotics into Indonesian throug Tanjung Priok port will be reduced."

"Penyelundupan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang krusial dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk implementasi dari Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 10 teknik dalam strategi pencegahan kejahatan situasional, yang terdiri dari target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules dan alert conscience. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kekurangan dan hambatan dalam penerapan pencegahan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

Narcotics smuggling is a crucial problem with various negative impacts. This thesis discusses the mechanism carried out by the Directorate General of Customs and Excise in preventing narcotics smuggling at Soekarno Hatta Airport as a form of implementation of the Situational Crime Prevention Strategy. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Researchers conducted an analysis using 10 techniques in situational crime prevention strategies, which consisted of target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules and alert conscience. Based on the analysis conducted, there are deficiencies and obstacles in implementing the prevention of narcotics smuggling carried out by the Directorate General of Customs and Excise."

"Berbagai mekanisme dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan barang yang berasal dari luar dan dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang penting, salah satunya dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelundupan mengalami beberapa perkembangan, salah satunya modus operandi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem yang disebut Passanger Analysis Unit (PAU). Melalui sistem yang terintegrasi dalam PAU, analis intelijen dapat memberikan proposisi dasar penangkapan yang mampu menyelundupkan narkoba ke negara. Namun, sejak PAU digunakan, belum ada penilaian mengenai sistem PAU itu sendiri dan penggunaannya yang masih membutuhkan keahlian dari analis intelijen. Mengenai masalah tersebut, peneliti membahas terkait Pemanfaatan Unit Analisis Penumpang (PAU) dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Sistem PAU untuk mencegah kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang digunakan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pembahasannya dengan menggunakan standarisasi dari WCO dan teori pencegahan kejahatan situasional Clarke (1995). Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa sistem PAU tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas sistem PAU perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika dan Psikotropika.

---

Various mechanisms are carried out to prevent the smuggling of illegal goods. As the front guard in terms of controlling goods from outside and within the country, the Directorate General of Customs and Excise has an important function, one of which is the prevention of the smuggling of Narcotics, Psychotropic and Precursors. As time went on, smuggling experienced several developments, one of which was the modus operandi. Therefore, the Directorate General of Customs and Excise uses a system called the Passanger Analysis Unit (PAU). Through a system integrated in PAU, intelligence analysts can provide basic arrest propositions capable of smuggling drugs into the country. However, since the PAU was used, there has been no assessment of the PAU system itself and its use which still requires expertise from intelligence analysts. Regarding the problem, the researchers discussed the use of the Passenger Analysis Unit (PAU) in preventing the smuggling of Narcotics, Psychotropics and Precursors.

The purpose of this study is to describe the PAU System to prevent Narcotics and Psychotropic crimes used in Indonesia. This qualitative study uses in-depth interviews and literature studies in its discussion using standardization from WCO and Clarke (1995) situational crime prevention theory. Based on the findings in the field, it shows that the PAU system is not as expected. Therefore, the quality of the PAU system needs to be improved to prevent the occurrence of Narcotics and Psychotropic crimes."

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.

---

ABSTRACTNarcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "

"Tugas Karya Akhir ini membahas terkait Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional yang dilakukan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya dalam meminimalisir penyelundupan Narkotika melalui jalur udara oleh “flying courier”. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional terhadap kejahatan terorganisir dengan menerapkan 10 teknik yang diantaranya adalah Teknik Target Harden, Control Access, Screen Entry/Exits, Control Tools/Weapons, Extend Guardianship, Reduce Anonymity, Utilize Place Managers, Strengthen Formal Surveillance, Set Rules, dan juga Alert Conscience. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari teknik pencegahan kejahatan situasional tersebut masih memiliki beberapa hambatan.

---

This thesis discusses the Situational Crime Prevention Strategy by the Customs Narcotics Team of the Directorate General of Customs and Excise as an effort to minimize smuggling of Narcotics through the airways carried out by the "flying courier". The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach to organized crime by applying 10 techniques which include Target Hardening, Access Control, Screen Entry/ Exits, Control Tools/ Weapons, Extend Guardianship, Reduce Anonymity, Utilize Place Managers, Strengthen Formal Surveillance, Set Rules, and also Alert Conscience. Based on the results of the analysis, the implementation of situational crime prevention techniques still has several obstacles.

 

"

"Kemajuan teknologi disamping memberikan kemudahan bertransaksi, juga menimbulkan beberapa kasus seperti perdagangan barang ilegal dan penipuan secara online. Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan masyarakat akan perangkat seluler meningkat, kemudian hal ini diikuti oleh peningkatan pernyelundupan perangkat seluler. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap pencegahan penyelundupan perangkat selular impor melalui e-commerce di Indonesia dan juga untuk melakukan studi komparasi kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) Indonesia dengan Kolombia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan untuk pengumpulan data penulis melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan pencegahan penyelundupan perangkat seluler impor melalui e-commerce. pertama, DJBC melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan melakukan cyber patrol. Kedua, DJBC Indonesia melakukan kerjasama dengan Instansi lain. Ketiga, Bea Cukai melakukan pengecekan fisik dan dokumen dengan melakukan x-ray. Keempat, DJBC terbuka atas pengaduan mengenai permasalahan kepabeanan. Dampak yang ditimbulkan dari praktik penyelundupan perangkat seluler yaitu, pemerintah kehilangan potensi penerimaanya, ketidakdilan persaingan insudtri, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan barang konsumen, selain itu IMEI yang tidak terdaftar akan menyebabkan penggunanya tidak dapat mengakses layanan seluler. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi peredaran perangkat seluler ilegal dengan IMEI, walaupun IMEI di Indonesia belum dapat selengkap di Kolombia.

---

Technological advances in addition to providing convenience in transactions, have also led to several cases such as trade in illegal goods and online fraud. The state of the Covid-19 pandemic has caused the public's need for mobile devices to increase, then this was followed by an increase in the smuggling of mobile devices. The purpose of this research is to analyze the implementation of the supervision of the Directorate General of Customs and Excise on the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce in Indonesia and also to conduct a comparative study of Indonesia's International Mobile Equipment Identity (IMEI) policy with Colombia policy. This research was conducted with a qualitative approach, and for data collection the authors conducted a literature study and in-depth interviews. The results of this study discuss the implementation of monitoring the prevention of smuggling of imported mobile devices through e-commerce. first, DGCE through the Directorate of Enforcement and Investigation conducted cyber patrols. Second, DJBC Indonesia cooperates with other agencies. Third, Customs and Excise conducts physical and document checks by conducting x-rays. Fourth, DJBC is open to complaints regarding customs issues. The impact of cellular device smuggling practices is that the government loses its revenue potential, unfair industry competition, and guarantees the security and safety of consumer goods, besides that an unregistered IMEI will cause users to be unable to access cellular services. The Indonesian government has anticipated the circulation of illegal cellular devices with IMEI, although IMEI in Indonesia is not as complete as in Colombia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadappenerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadappenerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaanPajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linearberganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisismenunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaankepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualismepengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBCmenurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikanterhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruhsignifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRIberpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on importcustoms revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, andexamine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). Thisstudy uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalizationimproves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)because it could increase import customs revenue (import duties and taxes onimport), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxeson import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customsand excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customsduties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on importhas remarkable impact on tax revenue in the country."