Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan Masyarakat (Humas) berperan penting dalam membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memanajemen, menjembatani, dan mempertahankan hubungan yang berkaitan dengan organisasi dan tujuan-tujuannya. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Wahana Inklusif Indonesia (WII), yakni LSM yang bergerak pada isu hak pendidikan bagi siswa disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk memengaruhi dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, aktivitas dalam program advokasi WII banyak berkaitan dengan konsep public affairs yang merupakan bagian dari cabang kegiatan humas. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aktivitas public affairs yang dilakukan oleh LSM dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif, serta peran yang diembannnya bagi organisasi (Driesch & Richard, 2016; Thomson & John, 2007). Aktivitas public affairs dan advokasi yang dilakukan oleh LSM WII juga akan dikaitkan dengan model public relations yang dikembangkan oleh Grunig dan Hunt (1984). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan dua informan yang merupakan bagian internal dari WII, dan satu informan yang merupakan humas dan ahli komunikasi dari LSM lain sebagai triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WII telah melakukan aktivitas public affairs dalam program advokasinya, yakni lobbying dan relasi pemerintah (government relations). Pola advokasi positif yang digunakan oleh WII sejalan dengan prinsip model two way symmetrical public relations. Model lain seperti public information dan two way asymmetrical juga digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhannya."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu varibel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara quantitative research dan qualitative research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

---

AbstractThis research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research. Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate."

"Secara umum misi pemerintah yakni sebagai aparat pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pentingnya Humas Pemerintah di Lembaga Informasi Nasional (LIN) adalah memberikan dukungan pelayanan informasi. Kondisi demikian membawa konsekuensi tersndiri di dalam hubungan dengan publiknya, baik secara internal maupun eksternal.Sejak Departemen Penerangan diadakan pada Iahun 1998, terjadi kevakuman dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi penting secara nasional. Keberadaan LIN sendiri dibentuk melalui proses selama hampir lima tahun yang strukturnya adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan status itu berimplikasi Iuas Ierhadap pembentukan beberapa unit kerja yang ada didalamnya. Penempatan Humas LIN secara struktur di level Eselon IV, tampak belum diberdayakan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.Tesis ini menjelaskan tentang fungsi dan peran Humas LIN pada era reformasi, dimana keberadaannya secara internal dan eksternal masih dihadapkan pada pelbagai kendala dalam pelayanan informasinya. Konsep-konsep yang digunakan dalam huhungannya dengan penulisan ini adalah menyangkut pemberdayaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi manajemen, serta kedudukannya sebagai Humas pemerintah dalam pembentukan opini publik dan citra positif bagi organisasi khususnya di LIN.Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang dianalisis dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas LIN yang secara struktur ada dalam organisasi belum diberdayakan sebagaimana mestinya karena terjadinya tumpang tindih dengan unit kerja operasional Iain yang melakukan pelayanan informasi. Humas LIN baru difungsikan secara terbatas di Iingkungan internal, sementara untuk publik eksternal posisi itu dilakukan oleh unit kerja operasional yang secara struktur Iebih tinggi kedudukannya dalam organisasi.Permasalahan utama yang menyebabkan kendala dalam pemberdayaan Humas LIN itu juga menyangkut; segi kelembagaan, sumber daya manusia yang Iidak mendukung secara kuantitas dan kualitas, minimnya dukungan peralatan sehingga tidak mampu membuat jaringan, kurang tersosialisasinya produk Iayanan informasi serta Iemahnya dukungan anggaran."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan media relations di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian, serta bagaimana peran Humas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan media relations dengan baik, di mana dalam hal ini Humas telah menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi. Namun, pelaksanaan fungsi media relations itu sendiri belum dinilai maksimal sebab Humas belum dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi dengan baik.

---

This study discusses the implementation of media relations at Ministry of Education and Culture in socializing programs and policies, as well as examining the importance of PR. This study utilizes constructivist paradigm and descriptive qualitative approach. In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methods of data collection.

The result of this study demonstrates how PR has been able successful in performing various activities of media relations, in which PR has been delegated to act as communication technician and facilitator of communication. However, the implementation of media relations's function is yet to be at its best since PR has not been performing up to par as a source of information."

"Munculnya berbagai kebijakan mengenai pendidikan inklusif, sejatinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun lebih cenderung berjalan secara legal-formal dan praktis. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif secara legal-formal yakni menerapkan kebijakan namun belum memperhatikan sumber daya, serta pengetahuan yang masih berbasis pada profesionalitas jabatan guru. Sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif secara praktik merupakan penerapan kebijakan melalui pengorganisasian, namun dalam implementasinya masih terdapat sistem pendidikan yang belum mengakomodasi kebutuhan dasar bagi anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan studi sebelumnya, implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini hadir karena adanya pengelolaan pengetahuan yang dimiliki guru. Penulis berargumen bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif terjadi karena adanya pengelolaan pengetahuan guru melalui proses interaksi pengetahuan tacit-explicit dan berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi pengetahuan tacit dan eksplicit serta pengelolaan pengetahuan melalui knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif oleh guru di sekolah reguler. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Objek studi pada penelitian ini adalah Tim Pendidikan Inklusi SDN AX.The emergence of inclusive education policies, actually not yet fully going well however more likely to walk that legal-formal and practically. Previous studies explained that the implementation of inclusive legal-formal education that is implementing policies but did not yet attention to resources, as well as knowledge that is still based on the professionalism of teacher positions. Meanwhile, the implementation of inclusive education involves the application of policies through organizing, but in its implementation there is still a need for an education system that does not provide the basic needs of children with special needs. In contrast to previous studies, the implementation of inclusive education policies attend for their teacher knowledge management. The author argues that the implementation of inclusive education policies transpire because of the teacher`s knowledge management through the process of tacit-explicit knowledge interaction and knowledge sharing. Therefore, this study aims to look at the interaction of tacit and explicit knowledge and knowledge management through knowledge sharing in the implementation of inclusive education policy implementation by teachers in regular schools. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document studies. The object of study in this study was the Team Inclusive Education in SDN AX."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai hubungan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan penerimaan teman sebaya pada peserta didik madrasah ibtidaiyah inklusif. Madrasah ibtidaiyah sendiri berfokus pada pengembangan kompetensi akhlak dan aqidah yang membedakannya dengan sekolah umum. Studi dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan meminta partisipan mengisi alat ukur Peer Acceptance Scale (Mariyam, 2016) dan Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Scale Versi Indonesia (Sihombing, 2014) yang telah diadaptasi. Hasil pengujian korelasi menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan namun lemah antara kedua variabel tersebut dalam lingkup madrasah ibtidaiyah inklusif (rs(792) = .071, p = .045). Dari penelitian ini, ditemukan bahwa nilai Islam yang terdapat dalam konteks madrasah dapat memberikan gambaran positif terhadap hubungan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan penerimaan teman sebaya pada peserta didik.

---

This study aims to find out about the relationship between teachers' attitudes towards inclusive education and peer acceptance among inclusive madrasah ibtidaiyah students. Madrasah ibtidaiyah itself focuses on developing moral and aqidah competencies that differentiate it from the public schools. The study was conducted using a quantitative method by asking participants to fill in the adapted Peer Acceptance Scale (Mariyam, 2016) and the Indonesian Version of Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Scale (Sihombing, 2014). The results of the correlation test showed that there was a significant but weak positive relationship between the two variables within the scope of inclusive madrasah ibtidaiyah (rs(792) = .071, p = .045). From this study, it was found that the Islamic values found in the context of madrasah can provide a positive general picture of the relationship between teacher attitudes toward inclusive education and peer acceptance among the students."

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."