Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perkembangan dunia internet, di penghujung abad ke-20, mulai bermunculan sebuah industri baru di dunia jaringan komunikasi yang disebut dengan electronic commerce, yang biasa disingkat dengan e-commerce. Banyak versi dari definisi e-commerce. Namun, secara garis besar, e-commerce dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet sebagai media komunikasinya. Sehingga, telah terdapat beberapa kasus e-commerce yang telah terjadi di Indonesia yang menyangkut aspek hukum perdata internasional yang diteliti oleh Penulis dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan hal pilihan forum dan status personal badan hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi e-commerce dan pilihan forum serta karakteristik e-commerce secara umum. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat eksplanatoris, berbentuk evaluatif, bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact – finding), berfokuskan masalah (problem-focused research), dan secara case – study design

---

In the development of the internet world, at the end of the 20th century, began to emerge a new industry in the world of communication network called electronic commerce, which is usually abbreviated as e-commerce. There are many versions of the definition of e-commerce. However, in broad outline, e-commerce can be defined as a series of trading business activities that partially or wholly use the internet as its communication media. Thus, there have been numerous of e-commerce cases that have occurred in Indonesia involving aspects of international private law that was examined by the author in conducting this research, particularly related to the choice of forum and personal status of a legal entity. This research also discusses the provisions that apply to e-commerce and the choice of forums and the characteristics of e-commerce in general. In addition, the research methods conducted by the author are normative or literature law research, which is explanatory, evaluative, aims to find facts (fact-finding), focus on the problems (problem-focused research), and with case – study design."

"ABSTRAKDengan perkembangan teknologi informasi msaat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Adapun maraknya transaksi elektronik tersebut bernama e commerce. Dikarenakan transaksi tersebut tidak mempertemukan atau memperlihatkan para pihak ssat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan legalitas dari perjanjian yang mereka sepakati dan pembuktian pada saat salah satu pihak melakukan wanprestasi serta hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut."

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."

"Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan.

---

This focus of this study is about Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce. This subject matter is contain regulation as well as the application of criminal law on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. In addition seen also how the potential occurrence of the crime of fraud as well as limitations on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. This research is the study of juridical-normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the potential occurrence of the crime of fraud in e-commerce is very big in Indonesia. In addition to setting the criminal acts in the electronic information and transactions provided for in the legislation of electronic information and Transactions including the criminal offence of fraud."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perdata internasional dalam klausul pilihan hukum dan pilihan forum serta aspek hukum perdata Indonesia dalam klausul pemberian lisensi kepada pihak ketiga (studi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara LIPI dengan Zhejiang University). Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilahistilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian, serta ketentuan-ketentuan perundangundangan, terutama KUH Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dianalisisnya klausul pilihan hukum dan pilihan forum dengan aspek hukum perdata internasional karena adanya unsur hubungan internasional, dan unsur luar negeri yang merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata inernasional. Dengan melihat kenyataan pada praktik penyusunan perjanjian di LIPI bahwa klausula pilihan hukum ini seringkali "diabaikan" karena tidak tercantum dalam perjanjian, sedangkan bagi klausula pilihan forum seringkali dipilih forum non litigasi yang kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bagi klausula pilihan hukum walaupun sering dilakukan dengan pilihan hukum yang diam-diam, dan seringnya dipilih forum non litigasi menunjukkan minimnya perhatian para pihak terhadap kedua klausula tersebut. Selain masalah substansi, kedua klausula tersebut tidak dapat didiamkan begitu saja, harus ada perhatian lebih para pihak untuk lebih serius terhadap kedua klausula tersebut untuk dicantumkan secara tegas dalam perjanjian dan dipilihkan pilihan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

---

This thesis discusses International Private Law in Clauses of Choice of Law and Choice of Forum, and Clauses of Licensing to The Third Party (Study in Agreement between Indonesian Institute of Sciences and Zhejing University). This thesis research uses methods normative juridical using analytical approach to analyze international private law practice in law of contract by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly of Indonesia Civil Code and Law of Patent No. 14 Year of 2001. There is some reason for using international private law to analyze clauses of choice of law and choice of forum because there are international connection and foreign element in that agreements which are included in international private law.

In fact to the practice of agreements making in Indonesian Institute of Sciences (LIPI) that clause of choice of law often to "be ignored" by both parties because it is not lined in the agreements, and non litigation forum which are both parties often to choose are not giving legal certainty for both parties. It is showed that both parties are not giving much attention to that clauses. Besides of substansial problem, that two clauses can not be waived, there must be more attention form both parties to lined it in the agreements and to choose a dispute resolution forum which is giving legal certainty to both parties."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Semakin konvergennya perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication network) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (shrinking the world) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatananan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut.Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengahkeinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (National Information Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (Global Information Infrastructure).Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan jaringan publik (public network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer danakses yang semakin berkembang maka transaksi perniagaan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Sesuai dengan sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang menjadikan hal ini sebagai kelemahan bagi jaringan itu. Kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (Crypthography). Electronic data transmission dalam e-commerce disekuritisasi dengan melakukan proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi cipher/locked data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversai yaitu proses dekripsi sebelumnya telah banyak diterapkan dengan adanya sistem sekuriti."