Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah menargetkan pengembangan industri battery swapping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan adopsi motor listrik. Namun, karena sistem battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, diperlukan strategi untuk pengembangan industri battery swapping. White-box modeling dapat membantu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana driving forces (kekuatan pendorong), yang terdiri dari variabel eksogen serta intervensi kebijakan, dapat berdampak pada pengembangan industribattery swapping. Studi ini fokus pada tiga objektif yaitu tiga objektif yaitu jumlah pengguna motor listrik, jumlah pengguna battery swapping dan profit battery swapping. Terdapat tiga driving forces yang mendorong tercapainya objektif, yaitu teknologi pembuatan baterai serta kebijakan (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery swapping station building). Kebijakan ini diuji ke dalam tiga skenario berbeda. Hasil menunjukkan bahwa standardisasi kemasan baterai berdampak langsung kepada jumlah pengguna motor listrik sehingga berdampak langsung pada jumlah pengguna battery swapping. Selain itu, diskon biaya listrik memiliki peran yang signifikan untuk profit battery swapping.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia (GOI) has targeted the development of the battery swapping industry as an attempt to increase the adoption of electric motorcycles. However, since the battery swapping system is a complex and dynamic system, a strategy is needed in order to develop a battery swapping system. System dynamics help gain an insight into how the established driving forces, consisting of exogenous variables and policy measures, affect the battery swapping industry development. This study focuses on three objectives: electric motorcycle user, battery swapping user, and battery swapping profit. There are four driving forces achieve the goal: the technology advancement and the policy measures (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery-swapping station building). The policy measures are assessed into three different scenarios. Results show that battery pack standardization directly affects the number of electric motorcycle user, hence increase the number of battery swapping user. Furthermore, a discount on electricity prices has a significant impact on increase the battery swapping profit."

"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mendukung adopsi sepeda motor listrik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi pemakaian BBM. Skema battery swapping merupakan alternatif yang menarik yang dapat digunakan dalam mempercepat adopsi ke sepeda motor listrik karena dapat mengatasi permasalahan jarak tempuh yang terbatas, pengisian baterai yang lama, dan harga beli yang tinggi. Namun skema battery swapping belum optimal menurunkan emisi gas rumah kaca karena pengisian baterainya masih menggunakan energi listrik dari jaringan yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sehingga perlu diajukan sebuah konsep layanan battery swapping ramah lingkungan yang mengintegrasikan pengisian baterai menggunakan energi bersih dari Solar PV. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pengembangan layanan battery swapping ramah lingkungan menggunakan simulasi model sistem dinamis. Motode sistem dinamis dipilih karena industri layanan battery swapping merupakan sebuah sistem yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan secara holistik untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang dipilih. Hasil analisa terhadap simulasi diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam mendukung percepatan adopsi sepeda motor listrik melalui pengembangan industri layanan battery swapping yang ramah lingkungan.

---

The government of Indonesia (GOI) has committed to accelerating electric motorcycles adoption for reducing transport sector emissions. A battery swapping scheme is an attractive option for the GOI to solve several impediments to electric motorcycle adoption related to short milage, charging times, and initial investment costs. However, the battery swapping policy alone seems ineffective in supporting emission reduction targets since Indonesia’s grid electricity source is still dominated by fossil energy. Therefore, it is crucial to introduce a green battery swapping concept. It is a concept that integrates the battery swapping scheme with the use of solar energy as its primary energy source for the battery. This study aims to analyze alternative policies that can be implemented to support the development of green battery swapping services using a system dynamics model. The battery swapping service industry however is a complex system, so a holistic approach from system dynamics method is needed to determine the effectiveness of the implemented policy. The results of this research are expected to assist decision makers in formulating effective and efficient policies to support electric motorcycles adoption through the development of green battery swapping service industry."

"Transisi menuju kendaraan listrik merupakan salah satu hal yang diupayakan pemerintah untuk mengurangi emisi serta menghadirkan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, dalam mengadopsi kendaraan listrik, masih banyak faktor yang menjadi hambatan seperti harga yang tinggi, durasi pengisian yang lama serta jarak tempuh yang pendek. Battery swapping merupakan skema yang dapat mengatasi hambatan- hambatan bagi masyarakat dalam mengadopsi kendaraan listrik tersebut. Pemerintah Indonesia pun telah menargetkan pengembangan industri battery swapping dalam rangka meningkatkan adopsi motor listrik. Industri battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis sehingga diperlukan beberapa alternatif strategi dalam pengembangan industri battery swapping. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis dapat membantu memperoleh pengetahuan mengenai faktor- faktor pendorong seperti variabel eksogen dan intervensi kebijakan dalam mendukung pengembangan industri battery swapping. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan 3 alternatif kebijakan berupa standardisasi kemasan baterai, penjualan motor listrik tanpa baterai serta subsidi pendirian stasiun battery swapping. Ketiga alternatif kebijakan secara positif mempengaruhi tingkat adopsi terhadap battery swapping serta keuntungannya. Standardisasi kemasan baterai mampu memberikan tingkat adopsi yang paling cepat serta keuntungan bagi penyedia jasa battery swapping yang paling tinggi.

---

The transition into electric vehicle has been encouraged by the government to reduce the emission and provide new type of transportation which is more friendly for the environment. However, there are still several challenges in adopting electric vehicle such as the price, range, and also charging time. Battery swapping is a scheme that could overcome those challenges for the society to adopt the electric vehicle. Indonesian government has a target to develop battery swapping industry in order to increase the adoption of the electric motorcycle. Battery swapping industry is a complex and dynamic system, thus, strategies are needed to develop this industry. Simulation with system dynamic approach is needed could help to gain insight regarding the driving forces such as exogenous variables and also policy intervention to encourage the development of battery swapping industry. Three different scenarios are simulated with three different policy alternatives: battery pack standardization, e- motorcycle sales without battery and battery swapping station establishment subsidies. Each policy intervention has positive correlation in increasing the adoption of battery swapping user as well as the profit. Battery pack standardization gives the fastest adoption rate and the highest profit for battery swapping provider."

"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.

---

To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."

"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

---

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."

"Skripsi ini membahas analisis dampak rancangan kebijakan REDD+ terhadap tercapainya target industri biodiesel di Indonesia. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan REDD+ dengan Kelapa Sawit Berkelanjutan memberikan dampak yang paling baik terhadap indikator keberlanjutan karena mampu mengurangi emsisi CO2e dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Beberapa alternatif kebijakan dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah terhadap program REDD+ di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze the impact of REDD+ policy design to the biodiesel production in Indonesia. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a used to analyze every alternative policies and their outcomes in sustainable indicators.

This study shows that REDD+ with Sustainable Palm Oil offers the best sustainable indicators outcome as it reduces CO2e emission while maintaining economic growth. Some alternative policy are analyzed to be considered in government policy for REDD+."

"Sebagai salah satu kontributor utama gas emisi yang mengakibatkan perubahan iklim, industri energi semakin didorong untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan. Di Indonesia, PLTS atap rumah tangga diharapkan pemerintah untuk menjadi penopang utama upaya transisi industri energi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Sayangnya, upaya tersebut menemui beberapa hambatan, utamanya dari kondisi sosial dan kondisi PLN, BUMN yang mengendalikan industri kelistrikan di Indonesia. Maka dari itu, dilakukan analisis skenario dengan basis model sistem dinamis untuk mengkaji dampak penetrasi PLTS atap rumah tangga dalam beberapa kondisi terhadap PLN dan bagaimana Pemerintah dapat mencapai target bauran energi dan juga lingkungan yang ditetapkan. Analisis pada penelitian menunjukkan bahwa resiliensi PLN terhadap adopsi PLTS atap rumah tangga jauh lebih tinggi dari prakiraan, sedangkan target bauran energi dengan PLTS atap rumah tangga sama sekali tidak tercapai. Hal ini menimbulkan sebuah gagasan rekomendasi akan bagaimana Pemerintah Indonesia harus merancang kebijakan pada kedepannya untuk mengejar target Indikator adopsi PLTS atap rumah tangga dan target indikator lingkungan sembari tetap menjaga keberlanjutan PLN.

---

As one of the main contributors of gas emissions that cause climate change, the energy industry is increasingly being encouraged to switch to the use of renewable energy. In Indonesia, the government expects household rooftop PVs to become the main support for the transition of fossil fuel energy industry to renewable energy. Unfortunately, these efforts encountered several obstacles, mainly from social barriers and PLN, the state-owned enterprise that controls Indonesia’s electricity industry. Therefore, a scenario analysis was carried out on the basis of a system dynamics model to examine the impact of household rooftop PV – under several conditions – on PLN and how the Government can achieve its energy mix and environmental targets. The analysis in the study shows that the resilience of PLN is much higher than forecasted, while the energy mix target with household rooftop PV is not achieved at all. This gave rise to a recommendation on how Indonesia’s government should design policies in the future to pursue the target of household rooftop PV adoption indicators and environmental indicators targets while maintaining the sustainability of PLN."

"Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia telah mengekspor berton-ton bijih nikel mentah ke seluruh dunia. Jumlah bijih nikel yang diekspor dari Indonesia telah meningkat pesat hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel mentah. Namun, karena kurangnya persiapan fasilitas smelter, Pemerintah memberikan relaksasi pada tahun 2017 untuk membangun smelter. Pada tahun 2020, pemerintah memperkuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah. Indonesia bertujuan untuk membangun rantai pasokan domestik end-to-end untuk Baterai Kendaraan Listrik dan menjadi pemain utama di pasar Kendaraan Listrik global pada tahun 2030 berdasarkan tata letak roadmap EV yang merupakan salah satu ambisi Indonesia. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, meskipun dituding menghambat kinerja ekspor jangka pendek, sebenarnya merupakan upaya mendorong hilirisasi yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar berupa nilai tambah, pengembangan industri maju, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan dampak terukur dari Kebijakan Larangan Ekspor Nikel terhadap Perkembangan Industri Nikel Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analisis Dampak berdasarkan Model Sistem Dinamis. Hasil yang diharapkan dari model dan temuan tesis ini adalah model sistem dinamis yang mengelaborasi dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah terhadap perkembangan Industri Nikel Indonesia

---

Indonesia is one of the largest nickel producers and exporters in the world with reserves reaching 21 million metric tons. Indonesia has been exporting tonnes of raw nickel ore worldwide. The number of nickel ore exported from Indonesia had been rapidly increasing until 2014. In 2014, the Government issued a ban on the export of raw nickel ore. However, due to a lack of preparation for smelter facilities, the Government provide relaxation in 2017 for building smelters. In 2020, the government reinforce the raw nickel ore export ban policies. Indonesia aims to build an end-to-end domestic supply chain for Electric Vehicle Batteries and become a major player in the global Electric Vehicles market by 2030 based on the EV roadmap layout which is one of Indonesia’s ambitions. The raw nickel ore export ban policy, although it is accused of hampering short-term export performance, is actually an effort to encourage downstream which will have a greater economic impact in the form of added value, advanced industrial development, employment, and state revenue. The goal of this thesis is to find the measurable effect of the Nickel Export Ban Policy on the Development of Indonesia's Nickel Industry using the Impact Analysis approach based on the System Dynamics Model. The expected outcome of the model and finding of this thesis is a system dynamic model that elaborates the effects of the raw nickel ore export ban policy on the development of Indonesia’s Nickel Industry.

"

"Indonesia mengalami peningkatan konsumsi listrik karena pertumbuhan populasi. Sebagian besar listrik yang dihasilkan menggunakan sumber daya batubara. Muncul urgensi untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dampak dari emisi karbon tidak meningkat. Salah satu alternatif EBT yang hadir di Indonesia adalah tenaga surya, namun sayangnya masih memiliki adopsi yang rendah di Indonesia meskipun potensinya besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan adopsi rooftop PV untuk mengurangi emisi karbon. Melalui metode sistem dinamis, model dikonstruksi untuk menguji tiga alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan net metering merupakan kebijakan yang dapat memberikan stimulus paling baik pada rumah tangga untuk mengadopsi rooftop PV. Pada skenario kebijakan ini, jumlah rumah tangga yang mengadopsi rooftop PV adalah sebesar 5.346. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menekan jumlah emisi paling besar, yakni adalah sebesar 1.037 juta kgCO.

---

Indonesia experiences rapid increase in electricity consumption due to its increasing population. Coal is still become dominant contributor in Indonesias energy mix. The development of new and renewable energy becomes an important issue to reduce the carbon emission. One of the alternatives of new and renewable energy is solar photovoltaic. Unfortunately, the amount of adopters of this type of energy is still low, despite of its great potential. The aim of this research is to analyze policy alternatives to increase the adoption of rooftop PV in order to reduce carbon emission. System dynamics model is used to simulate three policies alternatives.

Result shows that net metering policies is the best alternative to be implemented, since its produces the highest result in terms of amount of household that adopts rooftop PV, which gives value 5.346 household. More than that, net metering acts as the best policy to gives the highest amount of avoided carbon emission (1.037 million kgC"

"Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya.

---

To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors."