Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan kawasan TOD sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di ibukota setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2017. Hal ini mendorong peningkatan pasokan unit apartemen di Jakarta, khususnya pada daerah sekitar stasiun. Namun hal ini bertolak belakang dengan tingkat penjualan properti residensial yang justru menurun dan terparah pada tahun 2019. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi prefrensi konsumen dalam membeli properti residensial di kawasan TOD, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan apartemen resdensial di kawasan TOD agar tinggi peminat. Lalu didapatkan hasil bahwa untuk konsumen yang ingin membeli properti lebih mengutamakan faktor finansial dibandingkan tipe properti dibandingkan status pernikahan. Sedangkan konsumen yang ingin menyewa properti lebih mengutamakan faktor tipe properti dibandingingkan finansial dibandingkan status pernikahan. Dan didapatkan informasi bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin rendah minatnya untuk tinggal di kawasan TOD. Selain itu, data menunjukkan bahwa pengguna internet mobile di Indonesia mencapai 53% dari total penduduknya, angka ini menempati peringkat tertinggi di ASEAN dan ke-enam di dunia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile phone yang melayani jual-beli properti residensial di kawasan TOD. Aplikasi tersebut sudah selesai dikembangkan dengan memiliki 6 fitur diantaranya My Preference yang dapat memberikan rekomendasi unit apartemen yang tepat sesuai preferensi masing-masing pengguna menggunakan data yang disebar melalui kuesioner dengan 125 responden dan diolah menggunakan aturan fuzzy, Search My Apartment, My Store, Simulasi KPR, Payment Gateway, Dan Profile Setting.

---

ABSTRACT

TOD area development is being done in Indonesia especially in the capital after the issuance of the Minister of Agrarian and Spatial Regulation in 2017. This has led to an increase in the supply of apartment units in Jakarta, particularly in the area around the station. However, this is contrary to the level of residential property sales which decreases and is the worst in 2019. Therefore this study aims to find out the factors that influence consumers' preferences in buying residential property in the TOD area, which serves as the basis for planning residential apartments in the region TOD for high interest. Then the results are obtained for consumers who want to buy property give priority to financial factors over property type than marital status. Whereas consumers who want to rent a property give priority to the type of property factors financially compared to marital status. And it was found that the higher a persons income, the lower their interest in living in the TOD area. Besides, data shows that mobile internet users in Indonesia account for 53% of the total population, this figure ranks highest in ASEAN and sixth in the world. This was then used by researchers to develop mobile phone-based applications that serve the sale and purchase of residential property in the TOD area. The application has been developed by having 6 features including My Preferences can provide recommendations for the right apartment unit according to each users preferences using data distributed through a questionnaire with 125 respondents and processed using fuzzy rules, Search My Apartment, My Store, KPR Simulation, Payment Gateway, and Profile Settings."

"ABSTRAK

Kebutuhan akan properti hunian di kota Jakarta terus meningkat, terutama bagi MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Keberadaan RUSUNA Rumah Susun Sederhana seharusnya dapat menjawab permasalahan itu akan tetapi beberapa RUSUNA yang sudah dibangun pemilihan lokasinya kurang tepat karena memiliki aksebilitas dan sarana transportasi yang tidak terjangkau. Pengembangan Kawasan TOD Transit-Oriented Development di kota Jakarta seharusnya dapat menjawab permasalahan tersebut. Keberadaan hunian MBR berupa RUSUNA pada Kawasan transit seharusnya menjadi perhatian karena mereka lebih membutuhkan hunian serta transportasi umum. Keberadaan mereka akan memaksimalkan penggunaan angkutan masal dan menjauhkan kawasan transit dari eklusifitas, serta keberlanjutan dari Kawasan TOD tetap terjaga. Permasalahan dari pembangunan RUSUNA TOD terletak pada mahalnya harga tanah dan biaya kosntruksi serta belum adanya peraturan atau regulasi terkait, Sehingga pengembang atau pengelola TOD enggan untuk mengembangkannya. Dari permasalahan tersebut muncullah pertanyaan penelitian Apakah keberadaan RUSUNA pada TOD diperlukan, mengingat kondisi pasar berpenghasilan rendah dan pengguna kawasan TOD mendukung adanya pengembangan RUSUNA pada kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode campuran, dimana metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada pekerja di Kawasan Lebak Bulus dan pengguna angkutan masal KRL dan Bus Transjakarta, dan metode kualitatif melalui wawancara responden, para ahli dan stakeholder terkait.

---

ABSTRACT

The need for residential property in Jakarta continues to increase, especially for MBR Low Income Society . The existence of RUSUNA Public Vertical Housing should be able to answer the problem but some RUSUNA already built the location election is inappropriate because it has accessibility and transportation facilities that are not reachable. The development of TOD Transit Oriented Development area in Jakarta should be able to answer the problem. The existence of MBR occupancy in the form of RUSUNA in transit area should be a concern because they need more occupancy and public transportation. Their existence will maximize the use of mass transport and keep the transit area from exclusivity, and the sustainability of the TOD Area is maintained. The problem of RUSUNA TOD development lies in the high price of land and the cost of construction and the absence of regulation or related regulation, so the developer or manager of TOD is reluctant to develop it. From these problems came the question of research Whether the existence of RUSUNA in TOD is necessary, given the low income market conditions and users of the TOD region in support of the development of RUSUNA in the region. This study uses a mixed method, where quantitative methods by spreading questionnaires to workers in Lebak Bulus area and mass transit users KRL and Bus Transjakarta, and qualitative methods through interview respondents, experts, and relevant stakeholders."

"ABSTRAKSeiring dengan berjalannya realisasi pengadaan LRT Jabodebek, potensi penerapan TOD mulai terasa relevan untuk diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pendapatan property residential, commercial, office di kawasan berbasis TOD. Metode Pembobotan hasil interview digunakan untuk mendapatkan kesesuaian karakteristik variable HPM dari TOD yang akan dijadikan benchmarking. Koefisien Kenaikan Nilai hedonic price Modelling dari benchmarking yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan TOD Jabodebek akan digunakan untuk menghitung besaran kenaikan properti. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa pendapatan properti akibat adanya koefisen hedonic di TOD Ciracas adalah sebesar Rp 414.534.515.693.- dengan IRR 11,70, TOD Bekasi Timur Rp 84.013.209.917.- dengan IRR 11,01, TOD Cibubur Rp 152.975.780.000.- dengan IRR 19,51 dan TOD Jaticempaka Rp 330.364.000.000.- dengan IRR 12,01

---

ABSTRACTProcurement realization over LRT Jabodebek, potential application of TOD felt relevant to be applied. This needs to be done in terms of implementation of the principles of the study of TOD to find out the potential income from the increase in property values in the area surrounding the line LRT. This research aims to estimate income properties residential, commercial, office in the region based TOD. Interview weighting method used to get the variable characteristics of HPM suitability of TOD that will be used as benchmarking. The coefficient of increase in value of the hedonic price Modelling of benchmarking which has conformance characteristics with TOD Jabodebek will be used to calculate the magnitude of the increase in property. Based on the calculation of earned income that the property due to the koefisen in the hedonic TOD Ciracas is amounting to Rp 414,534,515,693. with IRR 11.70, TOD Bekasi Timur Rp 84,013,209,917. with IRR 11.01, TOD Cibubur Rp 152,975,780,000 with IRR 19.51 and TOD Jaticempaka Rp 330,364,000,000. with IRR 12,01"

"Tingginya tingkat pengguna infrastruktur berbasis rel seperti Kereta Api dan KRL mempengaruhi pemerintah untuk terus mengembangkan pembangunan infrastruktur rel. Terbukti adanya 23 rencana proyek pembangunan rel pada tahun 2015-2019 yang salah satunya adalah proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Banyaknya proyek pembangunan infrastruktur tidak didukung oleh ketersediaan dana pembangunan, dari keseluruhan total dana pembangunan infrastruktur, pemerintah hanya dapat membantu pengeluaran hanya sebesar 28. Untuk itu diperlukan sumber dana baru agar kebutuhan dalam proses pembangunan, operasi dan pemeliharaan LRT dapat terpenuhi. Model Land Value Capture dapat menjadi solusi pendanaan karena mengacu pada ide bahwa semua porsi kenaikan lahan yang timbul akibat adanya infrastruktur publik harus dikembalikan. Penelitian ini menghasilkan variabel yang berpengaruh terhadap nilai properti residensial yaitu variabel luas bangunan, jarak ke stasiun LRT, kedekatan dengan mall, taman dan sekolah favorit. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan persamaan model hedonic price sebagai berikut: Ln Harga = 15.098 + 0.839 Mall + 0.335 Taman + 0.141 Jarak LRT(0-400) + 0.123 Jarak.

---

The high level of use against rail such as Railways and, that affects the government to increase rail infrastructure development. There were 23 plans for rail construction project between 2015-2019, one of them is the Jabodebek Light Rail Transit (LRT) project. The large number of infrastructure development projects is not supported by sufficient funding, in fact the government just only expenditure about 28 from the total budget.

For this reason, a new source of funds is needed for process of building, operating and maintaining LRT. Land Value Capture can be a solution because it refers the idea about all of land value uplift which araising from infrastructure must be returned to public.

This study produces variables that discuss the value of residential property such as building area, distance to LRT stations, proximity to malls, parks and favorite schools. Based on these results, the hedonic price equation model is obtained as follows: Ln Price = 15,098 + 0.839 Mall + 0.335 Parks + 0.141 LRT Distance (0-400) + 0.123 LRT Distance (400-800) + 0.110 LRT Distance (800-1000) + 0.228 in Building + 0,460 Schools."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Perluasan wilayah administrasi kota Jakarta dalam perkembangan pembangunan kota pasca kolonial menempatkan kawasan Menteng yang awal dibangunnya merupakan permukiman pinggiran kota menjadi pemukiman strategis di pusat kota. Kondisi tersebut mengancam keberadaan bangunan hunian “warisan” kolonial yang memiliki signifikansi sejarah dan arsitektur. Dengan tujuan menambah daya tarik kota, pada tahun 1975, bangunan dan lingkungan di Menteng yang tersisa, dilindungi melalui penetapannya sebagai Cagar Budaya hingga kemudian masuk dalam perencanaan tata ruang kota. Namun seiring perkembangan pembangunan dan politik, kesenjangan antara peraturan dan praktik pelestarian tidak dapat dihindari berdampak pada otentisitas bangunan hunian asli. Tinjauan peraturan dan praktik pelestarian dengan studi kasus bangunan hunian di KCB Menteng yang terjadi mulai dari penetapan, instrumen kebijakan, tujuan, dan dampak yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesenjangan antara peraturan dan praktik pelestarian bangunan hunian di KCB Menteng terikat faktor masyarakat dan pemerintahan beriringan dengan peningkatan kebutuhan ruang dan juga ketakutan akan menghambat pembangunan modern. Padahal jika direncanakan dengan tepat, kombinasi antara yang lama dan yang baru dapat membuat bangunan lebih menarik, sebagai negosiasi terhadap kebutuhan baru. Walaupun disadari pada akhirnya perencanaan yang tepat pun tidak akan terealisasi tanpa pengawasan yang baik. Sehingga dibutuhkan panduan pelestarian yang jelas, berkelanjutan dan tersosialisasi dengan baik.

---

The expansion of the administrative area of the city of Jakarta in the development of post-colonial urban development placed the Menteng area, which was originally built as a suburban settlement, into a strategic settlement in the city center. These conditions threaten the existence of colonial "heritage" residential buildings that have historical and architectural significance. With the aim of adding to the attractiveness of the city, in 1975, the remaining buildings and environment in Menteng were protected through their designation as cultural heritage, until later they were included in the city's spatial planning. However, along with developments and politics, the gap between regulations and preservation practices inevitably impacts the authenticity of the original residential buildings. Review of regulations and conservation practices with case studies of residential buildings in KCB Menteng that occurred, starting from the determination, policy instruments, goals, and impacts that occurred. The results of the study show that the gap between regulations and the practice of preserving residential buildings in KCB Menteng is bound by societal and government factors, along with increasing space requirements and fears of hindering modern development. Yet if planned properly, the combination of old and new can make a building more attractive through the negotiation of new requirements. Even though we realize that, in the end, even the best planning will not be realized without good supervision. So that clear, sustainable, and well-socialized conservation guidelines are needed. "

"Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai pengaturan kepemilikan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing dalam hukum nasional. Di Indonesia, masih banyak kasus mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh orang asing untuk menguasai tanah di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan menyelundupkan hukum. Meskipun telah diatur secara tegas dalam UUPA mengenai larangan kepemilikan hak milik oleh orang asing, namun masih banyak putusan di Pengadilan yang tetap menyatakan sah perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan menyelundupkan hukum atas dasar kebebasan berkontrak. Singapura sebagai negara maju yang memiliki pengaturan yang tegas dan ketat terkait kepemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Residential Property Act. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal serta analisis data dengan melakukan studi perbandingan hukum dengan negara Singapura, sehingga terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan hukum yang kerap timbul dalam pengaturan kepemilikan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing yaitu pembatasan syarat bagi WNA untuk memperoleh tempat tinggal, pembatasan hak sewa sebagai hak penguasaan yang diperbolehkan bagi WNA, pembatasan perbuatan hukum atas tempat tinggal yang dimiliki oleh orang asing, serta pengawasan terhadap kepemilikan tempat tinggal bagi WNA sebagai bentuk pencegahan upaya pengasingan tanah di Indonesia.

---

This research focuses on the discussion of regulations regarding residential ownership by foreign citizens in national law. In Indonesia, there are still many cases where foreigners attempt to acquire land through agréments that circumvent the law. Despite the clear prohibition in the Agraria Law (UUPA) against ownership rights by foreigners, many court decisions still validate such agreements based on the principle of freddom of contract. Singapore has clear and strict regulations concerning residential ownership by foreigners, specifically governed by a seperate law called the Residential Property Act. This research employs doctrinal legal research methods and data analysis through a comparative legal study with Singapore. Consequently, several recommendations can bem ade to address legal issues frequently arising in the regulation of residential ownership by foreigners, including imposing strict conditions for foreigners to acquire residential properties, limiting lease right as permissible control fo foreigners, restricting legal actions on properties owned by foreigners, and monitoring residential ownership by foreigners as a preventive measure against land alienation in Indonesia."

"Studi ini berfokus pada mencari tahu peran bangunan hijau yang mendukung perilaku Pengguna Bangunan Hijau dan Pembeli Hijau, dibandingkan Bangunan Konvensional yang tidak diberi label Bangunan Hijau. Studi ini meneliti apakah Bangunan Hijau mendukung penggunanya dalam membeli properti residensial, khususnya unit apartemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna bangunan hijau menjadikan ramah lingkungan sebagai aspek utama dalam memilih properti residensial. Studi sebelumnya telah menemukan bahwa Bangunan Hijau dapat menumbuhkan Pengguna Hijau, dan Pengguna Hijau lama-kelamaan akan menjadi Pembeli Hijau. Data yang diperoleh dari lapangan berupa kualitatif melalui observasi. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari tahu berapa banyak pengguna bangunan yang memiliki kepedulian yang lebih baik terhadap lingkungan menggunakan Skala CFC dan Parameter Perilaku Seseorang terhadap Lingkungan melalui kuesioner. Brosur Properti fiktif juga digunakan sebagai media penelitian dan wawancara tertulis dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung pengguna dalam memilih properti residensial hijau.

---

This study focuses on finding out the role of green buildings that support the behavior of Green Building Users and Green Buyers, compared to Conventional Buildings that are not labeled as Green Buildings. This study examines whether Green Buildings support its users in buying residential property, especially apartment units. This study aims to determine whether users of green buildings make environment friendly as the main aspect in choosing residential property. Previous studies have found that Green Buildings can grow Green Users, and Green Users will eventually become Green Buyers. Data obtained from the field in the form of qualitative through observation. The quantitative approach used in this study is to find out how many building users have a better concern for the environment using the CFC Scale and Parameters of Someone's Behavior towards the Environment through a questionnaire. The fictitious property brochure is also used as a research medium and written interviews are conducted to find factors that support the user in choosing green residential properties."