Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak pulau di Indonesia yang terisolasi dan jauh dari pulau utama. Salah satunya adalah Pulau Sabu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber energi listrik Pulau Sabu 100% berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel dengan beban puncak sebesar 900 kW pada tahun 2015. Rasio elektrifikasi pada 2017 sebesar 26,67%. Potensi energi baru terbarukan belum diimplementasikan di Pulau Sabu khususnya potensi sinar matahari dan angin. Radiasi sinar matahari rata-rata per tahun sebesar 6,466 kW/m2 dengan clearness index 0,654 dan durasi penyinaran 8,72 jam. Potensi energi angin di Pulau Sabu sebesar 2,588 m/s pada ketinggian 15 meter dan 4,868 m/s pada ketinggian 50 meter. Penelitian ini menganalisis potensi energi baru terbarukan untuk implementasi sistem hibrid tanpa baterai dengan konfigurasi yang berbeda. Dari data potensi radiasi sinar matahari, dipilih spesifikasi modul surya yang memiliki daya maksimal 315 W dengan efisiensi 19,3%. Spesifikasi modul surya ini digunakan untuk menghitung panel surya yang dibutuhkan dengan skenario kebutuhan listrik 1 rumah tangga dan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 kW sampai dengan 800 kW. Potensi energi angin digunakan untuk menentukan spesifiasi turbin angin yang akan digunakan dengan cara memilih daya keluaran yang paling besar dari berbagai produk turbin angin. Perangkat lunak HOMER digunakan untuk menganalisis skenario sistem eksisting dan sistem hibrid pada aspek ekonomi dan lingkungan. Biaya energi sistem eksisting sebesar $0,324/kWh, sistem hibrid diesel dan solar PV didapatkan biaya energi terendah sebesar $0,292/kWh dan sistem hibrid diesel dan turbin angin, didapatkan biaya energi terendah sebesar $0,291/kWh pada nilai hub height 73 m.

---

There are large number of the remote island in Indonesia that isolated and not connected to the utility grid. Sabu Island, a part of Nusa Tenggara Timur is an example of isolated area that far from the mainland. Electricity resource of Sabu Island is 100% from diesel generator. The electrification ratio is 26.67%. Huge potential renewable energy resource not yet implementing on Sabu Island. Annual average radiation is 6.466 kW/m2 with clearness index 0,654 and sun peak hour 8.72. Annual average wind speed is 2.588 m/s (h=15 meter) and 4.868 m/s (h=50 meter). This paper assesses the potential of implementing the hybrid system with different configuration of diesel-PV-WTG without energy storage devices. From annual average radiation, we choose specification of PV module with 315 V for voltage and 19.3% efficiency and used for residential and power utility scenario with 100-600 kW capacity. Wind turbine specification chosen with maximum output power based on wind profile. HOMER simulation software is used to perform feasibility study and to determine the optimized of the hybrid system. Levelized Cost of Energy (LCOE) of existing system is $0.324/kWh, minimum LCOE of diesel and solar PV is $0.292/kWh and minimum LCOE of diesel and wind turbine is #0.291/kWh in hub height 73 m."

"This book presents the readers with the modeling, functioning and implementation of solar hydrogen energy systems, which efficiently combine different technologies to convert, store and use renewable energy. Sources like solar photovoltaic or wind, technologies like electrolysis, fuel cells, traditional and advanced hydrogen storage are discussed and evaluated together with system management and output performance. Examples are also given to show how these systems are capable of providing energy independence from fossil fuels in real life settings."

"Meningkatnya penetrasi Energi Baru Terbarukan Intermittent akan berpotensi mengganggu kestabilan sistem, terutama pengaturan frekuensi sistem. Hal tersebut dikarenakan sifat karakteristik unik yaitu intermittency daya, variability output, dan reduksi inersia. Sistem pengaturan frekuensi sekunder, Automatic Generator Control, yang terinstall pada sistem kelistrikan Jawa Madura Bali membutuhkan sebuah pengembangan design sebagai langkah mitigasi respon frekuensi terhadap fenomena EBT Intermittent. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perbaikan sistem AGC dengan merancang design kontrol baru yaitu Proportional Integral Derivative dan menambahkan faktor EBT Intermittent dalam simulasi. Hal tersebut memberikan hasil peningkatan kinerja dinamis AGC sehingga diperoleh peningkatan kecepatan respon sistem menuju frekuensi nominal yaitu sebesar 9.504 detik lebih cepat dan meredam undershoot sebesar 0.72 Hz dari pada menggunakan design kontrol eksisting. Peningkatan kinerja dinamis AGC tersebut sangat penting untuk mendapatkan manajemen energi sistem Kelistrikan JAMALI yang sesuai dengan kriteria operasi, yaitu andal, mutu dan ekonomis.

---

The increasing penetration of Variable Renewable Energy (VRE) sources has the potential to disrupt system stability, especially in frequency control systems. This is caused by the unique characteristics, namely the inability of the generator to produce power continuously (intermittent), variations in the output power of the generator on different time scales based on the energy source (variability), and a decrease in system inertia. The existing Automatic Generator Control (AGC) secondary frequency control system installed on the Java Madura Bali electrical system requires design development as a frequency response mitigation measure for the VRE phenomenon. This research proposes an AGC using a Proportional Integral Derivative control design with the addition of VRE factor. This approach results in improved dynamic performance of AGC leading to faster system response towards the nominal frequency by 9.504 seconds and an increased undershoot of 0.72 Hz compared to using the existing control design. Enhancing the dynamic performance of AGC is crucial to achieve effective energy management in the Java Madura Bali power system system in accordance with the operational criteria of reliability, quality and economy."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"ABSTRAKPembangkit Listrik Tenaga Uap Babelan dengan luas lahan 54 hektar area.Total 18,02 hektar lahan rencana pengembangan penambahan pembangkit di masa depan didalam area PLTU memiliki potensi sebagai pembangkit listrik energi bersih dan terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari analisis akan kelayakan investasi dengan metode Capital Budgeting. Opsi pembangkit yang dipilih berdasarkan pertimbangan mempunyai porsi energi bersih dan terbaruka, meminimlaisir modifikasi infrastruktur dan penanganan bahan bakar. Didapatkan opsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bahan bakar campuran batubara dan Palm Kernel Shell (PKS) dan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) Palm Kernel Shell (PKS) dengan biaya investasi.PLTS sebesar US$ 2.680.920,96/MW dengan payback period ditahun ke 1, BCR 0,14, NPV US$ -624193,36, IRR -0,21, PI 0,98 Biaya investasi. PLTU bahan bakar campuran batubara dan palm kernel shell (PKS )sebesar US$ 940.419,74/MW dengan payback period di tahun ke 7, BCR 1,88, NPV US$ 96.820.090,27, IRR 8%, PI 1,74, discounted payback period ditahun ke 5,55. Biaya investasi PLTBm palm kernel shell (PKS) US$ 1.565.751,02/MW dengan payback period ditahun ke 11, BCR 0,21, NPV US$ -230.902.577,68, IRR -1%, PI -0,05, discounted payback period ditahun ke 9,94.

---

ABSTRACTBabelan Coal-fired Power Plant with an area of ​​54 hectares of area. A total of 18.02 hectares of land planned for the future development inside the area of ​​the PLTU has the potential for clean and renewable energy power plant. This study aims to find an analysis of the analysis of investment with the Capital Budgeting method. The power plant options selected are considered to have a portion of clean and renewable energy, minimizing infrastructure modification and fuel handling. Options are Solar Power Generation (PLTS), Co-firing coal and biomass palm kernel shell (PKS) Power Plant (PLTU) and Palm Kernel Shell (PKS) Biomass Power Plants (PLTBm) with an investment cost for PLTS US $ 2.680.920,96/MW with a payback period in the first year, BCR 0.14, NPV US $ -624193.36, IRR -0.21, PI 0.98 Investment costs for co-firing coal and biomass palm kernel shell (PKS) US $ 940,419.74/MW with a payback period in year 7, BCR 1.88, NPV US $ 96,820,090.27, IRR 8%, PI 1.74 , discounted payback period in the year 5.55. Investment costs for PLTBm palm kernel shell (PKS) US $ 1,565,751.02/MW with a payback period in the 11th year, BCR 0.21, NPV US $ -230,902,577.68, IRR -1%, PI -0.05 , discounted payback period in the year 9.94."

"In 2020, renewable energy sources contribution in Indonesia’s energy production mix had only reached 14,71%. The percentage was still far from Indonesia’s renewable energy mix target of 23% in 2025 and 31% in 2050 according to their own national energy plan. To enhance their progress in reaching those targets, one way that can be done is to benefit promising renewable energy potential in many areas, including coastal area such as Muara Bungin Beach located in Pantai Bakti Village, Bekasi. The village mentioned before have an average of 3,26-5,41 m/s wind speed and solar radiation of 5-5,4 kWh/m2/day. To utilize the area’s potential, three units of The Sky Dancer TSD-500 wind turbine and two monocrystalline solar panels with a total capacity of 1800 Watt peak have been installed in that area since 2014, making Muara Bungin Village mostly known as Bungin Techno Village to public. Sadly, the wind turbines have been removed recently in October 2021 due to poor physical condition, and the solar panels rarely being used and maintenanced. A revitalization plan can be done to keep Bungin Techno Village’s existance in utilizing their renewable energy potential alive.

---

The revitalization plan will create huge project, which is to install renewable energy power plants that can serve Desa Pantai Bakti’s electricity demand. A modelling result by LEAP shows that Desa Pantai Bakti’s electricity demand will reach 1.965,1 kWh/day in 2031. The planned renewable energy power plants will handle electricity load of 1.021,85 kWh/day or 51,6% from the village’s total electricity demand. A solar power plant consisting 104 units of Monocrystalline Maysun Solar Cell 500 Wp Peak Power with a lifetime of 25 years, a wind power plant consisting 24 units of 2000 W/220 V capacity wind turbines with a lifetime of 20 years, and a waste-to-energy power plant consisting a TG30 gasification machine and a 200 kVa/160 kW capacity diesel genset Caterpillar with a lifetime of 20 years. The total cost for lifetime operation of the planned solar, wind, and waste-to-energy power plant is estimated to be around Rp1.519.049.423; Rp3.238.231.499; and Rp859.733.884 respectively. The investment for the renewable energy technology revitalization plan can be considered economically worthy, judging by the NPV and ROR of every single planned power plants showing positive values or greater than zero."

"Nusa Penida adalah pulau terbesar di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pulau ini begitu indah dan salah satu tujuan wisata favorit. Luas wilayah Nusa Penida termasuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan adalah 202.840 hektar dengan total populasi 47.448 orang. Nusa Penida hanya memiliki satu sistem kelistrikan interkoneksi dalam sistem distribusi 20 kV, kebutuhan energi di sistem Nusa Penida pada 2018 adalah sebesar 44.538.220 kWh/tahun dengan beban puncak sebesar 7,9 MW. Beban ini dipasok oleh pembangkit diesel di Kutampi, total kapasitas terpasang 13.84 MW sedangkan kapasitas bersih 11.4 MW. Pemenuhan kebutuhan listrik dengan hanya bergantung pada satu sumber ini tentunya memiliki kekurangan, selain Biaya Pokok Penyediaan yang tinggi, penggunakan BBM tentunya tidak sejalan dengan target capaian bauran energi terbarukan sebesar 23 pada tahun 2025. Ada dua langkah yang sudah dilakukan dalam rangka memitigasi problematika di atas yaitu penyediaan Pembangkit EBT (PLTS dan PLTB) dan konstruksi sistem interkoneksi kabel bawah laut 20 kV Bali- Nusa Lembongan. Untuk kabel bawah laut gagal pada saat instalasi dan untuk pembangkit EBT yang terpasang tidak optimal. Penelitian ini menyajikan Simulasi dan Analisa dengan menggunakan perangkat lunak HOMER untuk didapatkan skenario pembangkit hibrida yang memiliki kehandalan baik dan biaya pembangkitan yang optimal. Dari hasil simulasi dan optimasi didapatkan PLTH optimum untuk diterapkan di area studi adalah integrasi antara PLTB, PLTS dan PLTD. Pada Kondisi optimum ini Total produksi listrik yang dihasilkan oleh PLTH adalah 57.447,48 MWh/tahun dengan optimisasi kapasitas sebesar 39 (22.440,74 MWh) untuk PLTS, 25(14.368,8 MWh) untuk PLTB, 35,9% (20.637,9 MWh) untuk PLTD. COE mengalami penurunan setelah masuknya sistem PLTH yaitu menjadi 13,5 cent/kWh. Sedangkan COE pada konfigurasi sistem eksisting (PLTD) adalah sebesar 19 cent/kWh. Skenario terbaik ini selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonomi nya, didapatkan NPV = USD 21.136.331 ; IRR = 14,3% ; PBP = 6 tahun.

---

Nusa Penida is the largest island in Klungkung Regency, Bali Province. This island is so beautiful and one of the favorite tourist destinations. The area of Nusa Penida including Nusa Lembongan and Nusa Ceningan is 202,840 hectares with a total population of 47,448 people. Nusa Penida only has one interconnection electricity system in a 20 kV distribution system, the energy requirements in the Nusa Penida system in 2018 are 44.538.220 kWh / year with a peak load of 7.9 MW. This load is supplied by diesel plants in Kutampi, the total installed capacity is 13.84 MW while the net capacity is 11.4 MW.

The fulfillment of electricity needs by relying solely on this one source certainly has drawbacks, in addition to the high Cost of Supply, the use of BBM is certainly not in line with the target of achieving the renewable energy mix of 23% in 2025. There are two steps taken to mitigate for the provision of EBT Generators (PLTS and PLTB) and construction of the 20 kV Bali submarine cable interconnection system- Nusa Lembongan. The Project failed during installation and for EBT plants installed are not optimal. This study presents Simulation and Analysis using HOMER software to obtain hybrid generator scenarios that have good reliability and optimal generation costs.

From the simulation and optimization results, the optimum PLTH to be applied in the study area is the integration between PLTB, PLTS and PLTD. In this optimum condition the total electricity production generated by PLTH is 57,447.48 MWh / year with capacity optimization of 39% (22,440.74 MWh) for PLTS, 25% (14,368.8 MWh) for PLTB, 35.9% (20,637 , 9 MWh) for PLTD. COE declined after the inclusion of the PLTH system, which was 13.5 cent $ / kWh. Whereas COE in the existing system configuration (PLTD) is 19 cents / kWh. This best scenario will be evaluated for its economic study. From the analysis, NPV = USD 21.136.331 ; IRR = 14,3% ; PBP = 6 years."

"ABSTRAKDua permasalahan utama yang di hadapi oleh seluruh penduduk dunia adalahkelangkaan bahan bakar dan perubahan iklim global yang diakibatkan akumulasiemisi karbondioksida. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian mengenaisumber energi alternatif semakin gencar di seluruh dunia. Salah satu sumber yangpaling menjanjikan dan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah bahan bakarnabati yang berasal dari algae, atau yang lebih dikenal dengan third generationbiofuel. Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km serta sinar mataharimelimpah yang sangat sesuai dengan kondisi yang diperlukan alga untuk tumbuh.Selain itu algae juga menyerap CO2 sehingga dapat mengurangi kadar CO2 diudara dan dapat dipertimbangkan dalam Carbon Trading, Penelitian inimembahas mengenai potensi energi terbarukan dari algae di Indonesia

---

ABSTRACTTwo main problems faced by the entire population in the world is fuel scarcityand global climate change caused by the accumulation of carbon dioxideemissions. To solve the problem of research on alternative energy sources hasintensified around the world. One source of the most promising and in accordancewith the conditions of Indonesia are biofuels derived from algae, or better knownas the third generation biofuels. Indonesia has a long coastline of 95,181 km andabundant sunshine that is in accordance with the conditions needed to grow algae.Besides algae absorb CO2 as well thus reducing levels of CO2 in the air and canbe considered in Carbon Trading, this research discusses the renewable energy potential of algae in Indonesia"

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi indonesia yang cukup besar akan mempengaruhi angkakonsumsi energi secara global. Ada banyak alasan dengan penggunaan energiterbarukan diantaranya adalah relatif tidak mahal, bersifat netral karbon, dansemakin mendapatkan dukungan dari lapisan masyarakat untuk menggantikansolusi energi tidak terbarukan berbasis bahan bakar minyak. Pembangkit listrikdari energi terbarukan, terutama energi angin dan matahari sangat dipengaruhioleh kondisi cuaca, sehingga daya yang dihasilkannya menjadi tidak stabil,sehingga peran dari energy storage akan menjadi semakin signifikan. Mediapenyimpanan baterai yang sekarang umum dilakukan di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk mendapatkan nilai keekonomian melalui perhitungan teknis daripenggunaan udara bertekanan sebagai media penyimpanan energi (EnergyStorage) sebagai media penyimpanan alternatif. Berdasarkan hasil analisa yangdilakukan bahwa biaya capital cost per kWh atau biasa disebut CAPEX/kWh dariCAES 77% lebih murah dibandingkan dengan baterai. Sedangkan untuk biayatotal per kWh per cycle atau biasa disebut Levelized Cost of Storage (LCOS) dariCAES 66% lebih murah dibandingkan dengan baterai

---

ABSTRACTIndonesian economic growth large enough to affect global energy consumptionfigures. There are many reasons to use renewable energy which are relativelyinexpensive, carbon neutral, and increasingly gaining the support of society toreplace non-renewable energy solutions based on fossil fuel. Power generationfrom renewable energy, particularly wind and solar energy is strongly influencedby weather conditions, so the power it produces becomes unstable, so that the roleof energy storage will become increasingly significant. Batteries as EnergyStorage that are now common used in Indonesia. This study aims to gaineconomic value through technical calculation of the use of pressurized air as anenergy storage medium (energy storage) as an alternative storage medium. Basedon the analysis that the capital cost per kWh or so-called CAPEX / kWh of CAES77% cheaper than the batteries. While the total cost per kWh per cycle or socalledLevelized Cost of Storage (LCOS) of CAES 66% cheaper than the batteries"