Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi dalam pendidikan tentang penerimaan siswa baru telah menjadi isu yang cukup hangat dalam beberapa tahun terakhir, tidak seperti Ujian Nasional yang akan dihapuskan tahun depan, kebijakan ini masih diterapkan untuk proses penerimaan siswa baru (PPDB). Kebijakan ini memiliki multi effect dalam berbagai sektor salah satunya bidang Transportasi, karena perjalanan siswa sekolah memberikan kontribusi pada kemacetan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak terhadap kebijakan ini dalam upaya penanganan permasalahan kemacetan dan peningkatan Transportasi Aktif guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesehatan bagi siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap parameter perjalanan sekolah yaitu; panjang perjalanan, waktu perjalanan dan biaya perjalanan dengan menggunakan teknik metode statistik difference in difference. DID adalah teknik ekonometrik kuasi eksperimental untuk memperkirakan dampak intervensi kebijakan dan perubahannya. Dengan membandingkan data kelas 9 (sebelum zonasi) dan kelas 7 (setelah zonasi) pada masing-masing variabel parameter perjalanan, diperoleh bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi panjang dan biaya perjalanan secara signifikan tetapi tidak signifikan pada waktu perjalanan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan sistem zonasi sekolah efektif dalam mendukung dan relevan dengan upaya mengembangkan Transportasi Aktif

---

ABSTRACTThe zoning system policy in education regarding the admission of new students has been hot issue in recent years, unlike the National Examination which will be abolished next year, this policy is still applied to the process of admission of new students (PPDB). This policy has multiple effects in various sectors, one of which is transportation, because school travel contributes to congestion, so it is necessary to evaluate this policy in to solve the problem of congestion and increasing Active Transportation to improve community economy and students. This study aims to analyze the zoning system policy againts school travel parameters; travel length, travel time and travel cost using the statistical method of differences in differences. DID is an quasi-experimental econometric technique to estimate the evaluation of an intervention and its changes. By comparing data 9th grade (before zoning) and 7th grade (after zoning) on ​​each travel parameter variable, obtained that the policy have succeeded in increasing the length and cost of travel significantly but not significantly travel time. And the results of this study show that the school zoning system policy is effective in supporting and relevant to develop Active Transportation."

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."

"Pembangunan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pemerataan dan kesetaraan dalam pelayanannya, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2017 agar meratanya kualitas di setiap sekolah sehingga menghilangkan stigma sekolah favorit. Namun dalam pelaksanaannya, sistem zonasi mempengaruhi input sekolah yaitu siswa menjadi sangat heterogen. Dalam sebuah proses pendidikan, tentunya input yang berubah dapat mempengaruhi pula proses serta output dari pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas pendidikan SMA Negeri di Kota Bekasi berdasarkan proses pendidikan yang berlangsung sebelum dan sesudah berlakunya sistem zonasi yang disampaikan oleh Tokuhama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang digunakan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak terjadi perubahan kualitas pendidikan di SMAN 1 Bekasi hal tersebut disebabkan karena sekolah tersebut dapat menjaga kualitasnya dengan menyesuaikan kondisi siswa yang beragam. Sementara itu, SMAN 5 Bekasi mengalami penurunan kualitas yang disebabkan karena sekolah tersebut menuntut siswanya untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlaku di sekolahnya sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Sedangkan SMAN 15 Bekasi menerima manfaat dari adanya keberagaman input di sekolahnya dengan melakukan upaya standarisasi pelayanan dan perbaikan proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikannya meningkat.

---

Zoning system policy for the New Student Admission in 2017 which aimed for being able to equalize the quality of education in each school and eliminate the stigma of favorite schools, is the background for Indonesia development of education in achieving equity and equality in its services. However, in its implementation, the zoning system influences school inputs which is become very heterogeneous. In an educational process, the changing inputs can also influence the process and output of the education. Therefore, this study aims to describe the quality of the education of Public High Schools in Bekasi based on the educational process that took place before and after the enactment of the zoning system delivered by Tokuhama. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, and its analysis used qualitatively. The results of this study found that there was the quality of education at SMAN 1 Bekasi has not changed because the school was able to maintain its quality by adjusting the conditions of those various students. Meanwhile, SMAN 5 Bekasi experienced a decline in quality due to the school's demand for students to follow and adjust in the learning process that applies in their school so that it affected the students learning outcomes. Whereas SMAN 15 Bekasi received benefits from the diversity of school inputs by making efforts to standardize services and improve the learning process so that their education quality improved. "

"

PPDB sistem zonasi bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan di Jakarta. Kebijakan ini memengaruhi motivasi akademik dari siswa SMA Negeri di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara resiliensi akademik dan  motivasi akademik pada siswa SMA Negeri pasca menghadapi PPDB sistem zonasi Jakarta. Partisipan keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 881 partisipan yang berada direntang usia 14-19 tahun dan berdomisili di Jakarta. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Academic Motivation Scale - Short Indonesian Version dan Skala Resiliensi Akademik. Hasil korelasi Pearson menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara resiliensi akademik dan motivasi akademik siswa (r = 0.282, p < 0.001). Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa dengan resiliensi akademik tinggi cenderung memiliki motivasi akademik yang lebih baik meskipun menghadapi tantangan akademik berupa PPDB sistem zonasi. Selain itu, penelitian menemukan bahwa motivasi akademik pada siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Faktor non-akademik seperti ekstrakurikuler, hubungan pertemanan, dan rekam jejak alumni juga mempengaruhi pemilihan sekolah pada siswa. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan pengembangan aspek resiliensi akademik agar siswa tetap termotivasi belajar  setelah menghadapi PPDB sistem zonasi.

---

The zoning-based student admissions system (PPDB) aims to equalize the quality of education in Jakarta. This policy affects the academic motivation of public high school students in Jakarta. This study aims to determine the relationship between academic resilience and academic motivation among public high school students after facing the zoning system for student admissions in Jakarta. The total number of participants in this study was 881, aged between 14-19 years and residing in Jakarta. The measurement tools used in this study were the Academic Motivation Scale - Short Indonesian Version and the Academic Resilience Scale. Pearson correlation results found a significant relationship between academic resilience and students' academic motivation (r = 0.282, p < 0.001). This finding indicates that students with high academic resilience tend to have better academic motivation despite facing academic challenges such as the zoning system for student admissions. Furthermore, the study found that academic motivation among female students was higher than that of male students. Non-academic factors such as extracurricular activities, friendships, and alumni track records also influence students' school choices. The implications of this study emphasize the importance of educational policies that consider the development of academic resilience aspects so that students remain motivated to learn after facing the zoning system for student admissions.

 

"

"Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

---

Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product)."

"ABSTRAKPelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak Peraturan

Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Jam Masuk Sekolah terhadap pelajar di

wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah

kualitatif. Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang jam masuk sekolah memerlukan

evaluasi kembali akibat dampak negatif yang muncul berpengaruh terhadap

kenyamaan dan kesejahteraan pelajar karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisik

maupun psikologis dari pelajar di wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the impact of the Governor Regulation No.

11 Year 2009 about Hours of School to senior high school students in South Jakarta,

Jakarta Province. This research approach is qualitative. Based on the results of

research can be concluded that the Governor Regulation No. 11 Year 2009 on school

hours requires a re-evaluation due to the negative effects arising influence on the

convenience and welfare of the student because of non-fulfillment of physical and

psychological needs of students in South Jakarta, Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi ritel.Penelitian ini menggunakan data jumlah pedagang ritel tradisional sebagai proksi variabel kinerja ritel tradisional. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda guna menguji pengaruh jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional, revitalisasi pasar, dan potensi pasar terhadap kinerja tradisional.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran deskriptif bahwa implementasi kebijakan zonasi ritel di DKI Jakarta banyak dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dan potensi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja tradisional. Namun, hubungan antara jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja tradisional adalah tidak linier (non-linier). Hal tersebut berarti bahwa pada awalnya keberadaan ritel modern memiliki hubungan positif dengan kinerja ritel tradisional namun pada rentang jumlah tertentu dan jumlahnya sudah melebihi titik kritis (batas maksimum) maka hubungannya akan menjadi negatif dengan kinerja ritel tradisional. Batas maksimum jumlah ritel modern yang diperbolehkan hanya berjumlah 1 (satu) outlet yang berada di dekat ritel tradisional. Adapun jenis ritel modern yang paling berpengaruh signifikan adalah supermarket. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002, meningkatkan komitmen pemerintah dalam membatasi serbuan jaringan ritel modern terutama ritel supermarket melalui pengetatan izin, serta optimalisasi program revitalisasi pasar ritel tradisional baik segi fisik maupun non fisik.

---

This study aimed to analyze the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in retail zoning policy of Jakarta Regional Regulation No 2 2002. The traditional retails in this study were PD Pasar Jaya traditional retail where there were 153 markets spreaded across Jakarta. This research identified the modern retails minimarkets supermarkets hypermarkets location in accordance to retail zoning policy.

This study used number of traditional retailers as a proxy of performance variable. This research used the descriptive and multiple regression analysis in order to test the impact of the the number of modern retails which violated the retail zoning policy the market revitalization and the market potential to traditional retail's performance.

Result showed that most of modern retails violated the zoning policy Furthermore the result also showed that the number of modern retails which are located at near traditional retails and market potential variable had a significant impact on traditional retail's performance Surprisingly the correlation between the number of modern retails which are located at near traditional retails with traditional retail's performance was not linear It means that the correlation between number of modern retails and traditional retail's performance is a positive within a certain amount and then becomes negative afterward The maximum number of modern retails in which the correlation is positive is 1 one Inparticular it is only supermarket that has significant impact on traditional retail's performance We recommend reviewing the Jakarta Regional Regulation No 2 2002 increasing the government 39's commitment to restrict the modern retail growth optimizing the revitalization program for the traditional retail tangible and in tangible."

"Pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun rumah tangga miskin masih terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Pemerintah menyalurkan transfer tunai bersyarat yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2015 untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini, memanfaatkan data sampel SUSENAS seluruh Indonesia tahun 2013-2019 untuk melihat dampak PIP. Penelitian ini menguji sampel menggunakan metode Instrumental Variable karena adanya indikasi endogenitas pada variable penerima PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP berdampak positif pada partisipasi sekolah di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi tempat tinggal, PIP lebih berdampak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

---

Education is the key to getting out of poverty, but poor households are still burdened with the huge cost of education. The government distributed a conditional cash transfer called the Program Indonesia Pintar (PIP) in 2015 to alleviate the cost of education that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation and in the future can improve family welfare. This study, utilizing SUSENAS sampel data throughout Indonesia in 2013-2019 to see the impact of PIP. This study tested the sampel using the Instrumental Variable method because of the indication of endogeneity in the PIP recipient. The results showed that PIP had a positive impact on school participation at all levels of education. Furthermore, when viewed from the side of residence, PIP has more impact in rural areas than in urban areas."

"ABSTRAK<Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

"