Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini mengevaluasi proses pengajuan banding yang dilakukan oleh KAP ABC Indonesia atas banding PT XYZ Indonesia atas PPN masa Januari s.d. Juni 2016. Permasalahan banding yang diajukan menyangkut PPN masukan dalam negeri dengan konfirmasi `Tidak Ada` dan PPN Jasa Luar Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, KAP ABC Indonesia sudah melakukan pengajuan banding sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan banding berdasarkan peraturan perpajakan terkait dengan banding. KAP ABC Indonesia juga telah melakukan rekapitulasi terkait detail sengketa banding dengan baik, yang akan memperkuat kedudukan wajib pajak PT XYZ dalam kasus banding yang diajukan.

---

This report evaluates the appeal process carried out by KAP ABC Indonesia against PT XYZ Indonesia`s appeal of the VAT for January to.d. June 2016. The appeal issue raised concerns domestic input VAT with confirmation of `None` and Overseas Services VAT. Based on the results of evaluations conducted, KAP ABC Indonesia has submitted an appeal in accordance with the terms and conditions of appeal submission based on taxation regulations related to the appeal. KAP ABC Indonesia has also recapitulated the Appeal dispute details properly, which will strengthen the position of PT XYZ taxpayers in the appeal case."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak kepada debitor yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan PKPU. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam aturan terkait upaya hukum terhadap putusan PKPU. Semula tidak diizinkannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, namun kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 mengubah hal tersebut. Putusan ini memungkinkan pengajuan upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Adapun perubahan ini berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif), hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat timbul jika putusan tersebut diterapkan secara retroaktif. Lebih lanjut, meskipun Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 memberikan izin untuk kasasi terbatas, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur prosedur dan proses pengajuan kasasi terhadap permohonan PKPU. Hingga saat ini, pelaksanaan kasasi terhadap putusan PKPU juga belum diatur secara spesifik atau khusus oleh UUK & PKPU. Oleh karena itu, peraturan mengenai kedudukan hukum kreditor di luar perkara dalam mengajukan kasasi terhadap putusan PKPU juga masih berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pengajuan kasasi atas putusan pailit.

---

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU)is alegal action that gives debtors who are facing difficulties in paying debts that are due and collectible the right to submit a peace plan. This plan allows debtors to restructure their debts. Initially, according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK & PKPU), no legal action could be filed against PKPU decisions. However, over time, there has been a shift in the rules regarding legal action against PKPU decisions. Initially no legal action was permitted against the PKPU decision, but then the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 changed this. This decision allows the filing of limited cassation efforts against PKPU decisions. This change applies in the future (prospective) and does not apply retroactively, this aims to avoid legal uncertainty that could arise if the decision is applied retroactively. Furthermore, even though MK Decision no. 23/PUU-XIX/2021 provides permission for limited cassation, but there are no regulations that specifically regulate the procedure and process for submitting cassation against PKPU applications. Until now, the implementation of cassation against PKPU rulings has also not been specifically regulated or specifically by UUK & PKPU. Therefore, the regulation regarding the legal position of creditors outside the case in filing cassation against the PKPU decision also still applies mutatis mutandis to the provisions for filing cassation for bankruptcy decisions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana wacana tradisional tentang seks mampu menciptakan budaya binari yang berpotensi menimbulkan stigma dan diskriminasi pada hasrat seks tertentu, dalam hal ini adalah BDSM. Penelitian dilakukan dengan melihat tren BDSM pada mesin pencari serta bagaimana representasinya dalam artikel di kanal berita daring Indonesia. Apakah sudah menerapkan konsep scientia sexualis? Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan komunitas BDSM untuk melihat isu dari perspektif pribadinya, yang kemudian dikaji dengan kriminologi budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya rekonstruksi wacana tentang seks menuju posmodern, intelektual, dan terbuka mdash;yakni wacana yang mengaktualisasi beragam hasrat seks di dalamnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about how the traditional sex discourse could create a binary culture that potentially causes stigma and discrimination toward a certain sexual desire, in this case is BDSM. The study was conducted by looking at the trend of BDSM in the search engine and how Indonesian online news channels represent it mdash did they already implement the concept of scientia sexualis In addition, author interviewed the BDSM practitioners to see the issue from their point of view, which later would be analyzed with cultural criminology. The results of this study indicate the need of reconstructing sex discourse to be more open, intellectual, and based on postmodernism mdash a discourse that actualizes the diversity of sexual desires."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagai lembaga  pelayanan perizinan berusaha satu pintu yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BKPM sesuai kewenangannya berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Implementasi sistem yang dinilai belum terlaksana secara sepenuhnya kerap kali membuat sebagian pelaku usaha kebingungan sebab adanya beberapa peraturan dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 serta sistem perizinan mandiri milik Kementerian dan Daerah yang masih belum terintegrasi dengan OSS. Adanya konsep izin dengan pemenuhan komitmen yang diterapkan dalam OSS memicu polemik dan kebingungan bagi beberapa stakeholders pula. Hal berbeda juga dilihat dalam penetapan izin yang berupa QR Code atau tanda tangan elektronik diterbitkan melalui sistem OSS. Hal ini juga menimbulkan polemik tersendiri pula mengenai keabsahan perizinan yang sesuai dengan syarat sahnya penerbitan keputusan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi penelitian berupa deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perizinan berusaha dan implementasi pelayanan publik yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

---

This research discusses the validity of business licensing through the Online Single Submission (OSS) system in terms of Law No. 30/2014. Electronically Integrated Business Licensing Services or also known as Online Single Submission (OSS) as a one-stop business licensing service agency managed and coordinated by BKPM in accordance with its authority based on Law No. 25 of 2007. The implementation of the system which is considered not fully implemented often makes some business actors confused because there are several regulations from various Ministries, Institutions and Local Governments that are not in accordance with Government Regulation No. 24 of 2018 as well as the independent licensing system belonging to the Ministry and Regions that are still not integrated with OSS. The existence of a license concept with fulfillment of commitments implemented in OSS triggered polemic and confusion for some stakeholders as well. Different things can also be seen in the issuance of permits in the form of QR codes or electronic signatures issued through the OSS system. This has also created a separate polemic regarding the validity of permits which are in accordance with the legal requirements for the issuance of decisions in Law No. 30 of 2014. In this study, the author uses a form of juridical-normative research and research typology in the form of descriptive-analytical. This study aims to determine the validity of business licensing and implementation of public services that have been integrated with the Online Single Submission (OSS) system."

"Laporan ini membahas mengenai evaluasi atas proses perhitungan PPN masa Januari 2022 PT TGR yang dilakukan oleh KAP WRX. Ruang lingkup laporan ini terdiri dari pembuatan worksheet dan rekapitulasi SPT masa oleh KAP WRX yang bertujuan untuk membantu PT TGR dalam menunaikan kewajiban untuk melaporkan dan mengisi SPT PPN dengan benar, lengkap, dan jelas. Evaluasi dilakukan berdasarkan perbandingan antara praktik yang dilakukan oleh KAP WRX dengan Undang-Undang serta Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, proses perhitungan PPN masa Januari 2022 PT TGR yang dilakukan oleh KAP WRX telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

---

This report discusses the evaluation of PT TGR's January 2022 VAT calculation process conducted by KAP WRX. The scope of this report consists of making worksheets and SPT recapitulation by KAP WRX which aims to assist PT TGR in fulfilling its obligations to report and fill out the VAT SPT correctly, completely, and clearly. The evaluation is based on a comparison between the practices carried out by KAP WRX and the applicable Tax Laws and Regulations. Based on the evaluation that has been carried out, the evaluation of PT TGR's January 2022 VAT calculation process which is conducted by KAP WRX has complied with and fulfilled the requirements stipulated in the applicable Tax Laws and Regulations."

"This internship report aims to discuss the evaluation of audit procedures carried out by KAP XYZ Indonesia. The focus of the discussion lies in the audit procedures on the revenue accounts belonging to PT. ABC which is engaged in the technology industries. The audit procedures performed by KAP XYZ include walkthroughs, vouching of sales documents and sales cut-offs. In general, KAP XYZ Indonesia has carried out audit procedures on revenue accounts in accordance with the applicable theories & auditing standards.

---

Laporan magang ini bertujuan untuk membahas evaluasi prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP XYZ Indonesia. Fokus pembahasan terletak pada prosedur audit pada akun pendapatan milik PT. ABC yang bergerak di bidang teknologi. Prosedur audit yang dilakukan KAP XYZ antara lain walkthrough, vouching dokumen penjualan dan sales cut-off. Secara umum, KAP XYZ Indonesia telah melaksanakan prosedur audit atas akun pendapatan sesuai dengan teori dan standar audit yang relevan."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Banding pajak PT XCC Indonesia yang ditangani oleh PT ABC Indonesia atas sengketa pajak perusahaan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, proses dari pengajuan Banding sampai dengan persidangan kelima sudah berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku seperti yang dijelaskan di kerangka konseptual. Akan tetapi, kelengkapan dan kekuatan bukti dalam pembuktian tidak dapat sepenuhnya terpenuhi sampai persidangan kelima perlu dievaluasi. Mengingat proses banding yang masih berjalan, maka putusan atas Banding tersebut belum dapat ditentukan.

---

This internship report aims to evaluate PT XCC Indonesia`s Tax Appeal process, which was handled by PT ABC Indonesia related to their tax dispute in accordance with applicable law and regulations. PT XCC Indonesia`s main activity is an international standard provider of data center services for local and multinational companies. Based on the evaluation, the process from the Appeal submission to the fifth hearing has proceeded following applicable law and regulation that explained in the conceptual framework. However, the completeness and strength of evidence in verification cannot be fully fulfilled until the fifth hearing needs to be evaluated. Considering that the Appeal process is still ongoing, then the decision on the Appeal has not yet been determined."

"This internship report evaluates the preparation of Documents procedure for the Appeal Submission of PT A's 2020 Appeal Case carried out by PT CAX. The report provides a comprehensive, step-by-step overview of the preparation process, which includes drafting the Appeal Letters, preparing the Supporting Documents for the Appeal Letters, and submitting the Appeal Documents to the Tax Court. Evaluation is undertaken to evaluate whether all preparation procedures undertaken by PT CAX for PT A's Appeal Case align with the relevant Taxation Regulations. Based on these evaluations, it is determined that the preparation of the Appeal Documents and their submission to the Tax Court conform to the requirements delineated in the Tax Court Regulations, Minister of Finance Regulations, and the Circular Letter issued by the Head of the Tax Court and conduct a self-reflection from this evaluation.

---

eluruh dan langkah demi langkah tentang proses persiapan, yang mencakup penyusunan Surat Banding, persiapan Dokumen Pendukung untuk Surat Banding, dan pengajuan Dokumen Banding ke Pengadilan Pajak. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah semua prosedur persiapan yang dilakukan oleh PT CAX untuk Kasus Banding PT A sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang relevan. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditentukan bahwa persiapan Dokumen Banding dan pengajuannya ke Pengadilan Pajak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak, serta membuat refleksi diri berdasarkan evaluasi ini."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas evaluasi prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP XYZ Indonesia. Fokus pembahasan terletak pada prosedur audit pada akun pendapatan milik PT. ABC yang bergerak di bidang teknologi. Prosedur audit yang dilakukan KAP XYZ antara lain walkthrough, vouching dokumen penjualan dan sales cut-off. Secara umum, KAP XYZ Indonesia telah melaksanakan prosedur audit atas akun pendapatan sesuai dengan teori dan standar audit yang relevan.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of audit procedures carried out by KAP XYZ Indonesia. The focus of the discussion lies in the audit procedures on the revenue accounts belonging to PT. ABC which is engaged in the technology industries. The audit procedures performed by KAP XYZ include walkthroughs, vouching of sales documents and sales cut-offs. In general, KAP XYZ Indonesia has carried out audit procedures on revenue accounts in accordance with the applicable theories & auditing standards.

"