Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses kesepakatan dalam perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 antara Pemerintah Federal Australia dengan Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 merupakan kebijakan Pemerintah Federal Australia dalam mengelola Basin Murray Darling selama sepuluh tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Ansel dan Gash menjelaskan bila sebelumnya terjadi perdebatan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan diperlukan, maka hasil antara yang menghasilkan kemenangan kecil sangat penting. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung diantara Pemerintah Federal Australia dan Pemerintah Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Selama Proses pembahasan perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012, ditemukan pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Basin States dan komunitas Basin. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni bahwa Julia Gillard melakukan Buy In kepada Pemerintah Basin States dengan memberikan dana investasi terhadap pengelolaan air di wilayah basin untuk mewujudkan kesepakatan antara Federal dan Basin States dan pada akhirnya Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 diresmikan dan kemenangan yang didapat masing masing kecil.

---

This thesis discusses the agreement process in the formulation of the 2012 Murra Darling Basin Plan Policy between the Federal Government of Australia and the Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). Murray Darling Basin Plan 2012 is a policy of the Australian Federal Government in managing the Murray Darling Basin for the next ten years.

This research uses Collaborative Governance put forward by Ansel and Ansel and Gash explains that if previously there was a high previous debate and a long-term commitment to build trust is needed, the intermediate results that produce small wins are very important.

Based on research findings, negotiations are taking place between the Australian Federal Government and the Basin States Government (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). During the process of discussing the 2012 Murray Darling Basin Plan Policy formulation, it was found that submissions were made by the Basin States Government and the Basin community.

Other findings in this study are that Julia Gillard conducted a Buy In to the Basin States Government by providing investment funds for water management in the basin to realize an agreement between the Federal and Basin States and finally the Murray Darling Basin Plan 2012 Policy was formalized and the winnings that each received small."

"Bangkitnya Asia sebagai kekuatan baru perekonomian dunia pada dekade terakhir ini menjadi isu pertahanan dan keamanan yang penting bagi bangsa Australia. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat tema kebijakan pertahanan dan keamanan Partai Buruh Australia "Australia in The Asian Century White Paper"(2012) pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard. Teori yang digunakan dalam karya ini adalah teori kebijakan publik dari T. R. Dye dan teori sekuritisasi dari Mely Caballero-Anthony dan Ralf Emmers. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang melatarbelakangi dibentuknya kebijakan "Australia in The Asian Century White Paper" oleh Partai Buruh Australia, yaitu faktor geopolitik, kebangkitan Asia, kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard, dan ideologi yang membuat kebijakan pertahanan dan keamanan mereka cenderung berorientasi kepada Asia.

---

Asia`s rising as a novel world economic power during the last decade becomes an essential defense and security issue in the persepective of Australia. Based on this issue, the research has a main focus in Australia Labor Party`s Security and Defence Policy "Australia in The Asian Century White Paper 2012" during Prime Minister Julia Gillard`s Government. This study employs T. R Dye`s theory of public policy and Ralf Emmers and Mely Caballero-Anthony`s securitization theory. The research finds four factors that influence the making of "Australia in The Asian Century White Paper" policy such as geopolitics, Asia`s rising, Julia Gillard leadership, and ideology that make this policy tends to have a greater engagement towards Asia."

"Pada tahun 2017, Indonesia dan Denmark sepakat untuk melaksanakan kerja sama manajemen air dan lingkungan hidup antara kedua negara. Pada kerja sama ini, Denmark akan memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan kapasitas bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memperbaiki kualitas air sekaligus pengelolaan limbah sesuai dengan asas berkelanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya, kerja sama ini tidak berjalan secara efektif selama beberapa tahun. Skripsi ini akan membahas terkait dinamika antaraktor yang muncul dari Indonesia dan Denmark dalam menjalankan proyek kerja sama manajemen air dan limbah pada tahun 2017. Penelitian ini akan menggunakan teori rezim internasional sebagai model analisis dan metode eksplorasi deskriptif untuk mencari temuan dari pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa muncul perbedaan pandangan dari pemerintah Indonesia dan Denmark pada tengah-tengah jalannya kerja sama. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penting pada akhirnya kerja sama ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Tak hanya itu, kurangnya partisipasi badan non negara dalam kerja sama ini juga memperburuk proses jalannya proyek. Baik pemerintah Indonesia maupun Denmark pada awalnya kurang melibatkan badan non negara ke dalam partisipasi kerja sama ini. Hal ini kemudian membuat kurangnya kesadaran atas inisiatif perbaikan kualitas air dan manajemen lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan Denmark. Rendahnya kesadaran ini pada akhirnya juga turut menghambat jalannya proyek manajemen air dan limbah karena kurangnya partisipasi dan harmoni dari seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga masyarakat sebagai stakeholders terbesar dalam kerja sama ini.

---

In 2017, Indonesia and Denmark have agreed to cooperate for water and waste management between the two countries. In this cooperation, Denmark provides aids in form of capacity building for Indonesian government to fix the water quality along with the waste management based on the sustainability principle. However, in reality, this cooperation has not worked effectively for several years. This thesis aims to discuss on the rising dynamics between actors from Indonesia and Denmark when running the water and waste management cooperation project in 2017. The research uses international regime theory as the analysis model and exploratory descriptive method to seek findings from the research question. The result of this research finds that one of the main reasons behind the ineffectiveness is the difference of view between Indonesian government and Denmark government when the cooperation is currently running. Besides that, the lack of participation from non-governmental bodies in this cooperation is also contributing to the worsening of the cooperation process. Both Indonesian and Denmark government has not considered involving non-governmental bodies in this cooperation. Hence, this results that the lack of awareness of this environmental initiative between the two countries. The lack of awareness makes this cooperation slower due to the low number of participations from all the layer of society, especially the public as the biggest stakeholders in this cooperation."

"Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament.

---

This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Urgensi penyediaan air bersih di daerah ini sangat tinggi karena penduduk setempat banyak mengandalkan sumur artetis, sementara kondisi cadangan air tanah sudah kritis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bentuk Kampung Bahari di Kampung Tambak Lorok, yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk PDAM sebagai penyedia air bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara teknik snowball sampling. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program Kotaku belum efektif, efisien, cukup, merata, dan layak dalam meningkatkan akses air bersih di Kampung Tambak Lorok. Program ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena Program Kotaku menambah akses air bersih tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat Tambak Lorok.

---

This study analyzes the clean water supply policy for low-income communities in Tambak Lorok Village, Semarang City. The urgency of clean water provision in this area is very high as residents rely heavily on artesian wells, despite the groundwater reserves being in a critical condition. To address this issue, the central government launched the "Kota Tanpa Kumuh" (Kotaku) program in the form of Kampung Bahari in Tambak Lorok Village, which was then implemented by the Semarang City Government in collaboration with various stakeholders, including PDAM as the clean water provider. This research uses a qualitative method with snowball sampling interviews. Field findings indicate that the Kotaku program has not been effective, efficient, adequate, equitable, or feasible in improving access to clean water in Tambak Lorok Village. The program has failed to resolve the problems faced by the low-income community in the area. The lack of increased access to clean water under the Kotaku program can be attributed to the program's failure to adequately consider the economic conditions of the Tambak Lorok community."