Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.

 

---

The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.

 

"

"Indonesia menghadapi tantangan kependudukan yaitu bonus demografi dan total fertility rate (TFR) yang lebih tinggi dari target RPJMN. Program KB, khususnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kemudian menjadi upaya pemerintah dalam mengendalikan penduduk khususnya pada kelompok berisiko. Namun, penggunaan mix-method MKJP di Indonesia relatif masih rendah yaitu 24.6% dibandingkan negara ASEAN lainnya. Selain itu, WUS di Indonesia juga terkait dengan masalah akses kesehatan seperti masih tingginya unmet need dan belum semua wanita mendapat paparan informasi dari penyuluh lapangan KB, informed choice KB, ataupun memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator akses layanan kesehatan dan mengetahui hubungan akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP. Penelitian ini menggunakan data SKAP KKBPK 2019 dengan desain penelitian cross-sectional. Analisis univariat dilakukan untuk mengidentifikasi indikator akses layanan kesehatan. Analisis bivariat dan multivariat digunakan untuk melihat hubungan akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP. Ditemukan 75.3% (95% CI= 9.127-10.473) wanita masih mengalami minimal 1 masalah terkait akses layanan kesehatan. Proporsi penggunaan MKJP oleh Wanita yang Telah Menikah di Indonesia adalah 29.2% (95% CI=3.383-3.993). Ada hubungan yang signifikan antara akses layanan kesehatan dengan penggunaan MKJP (AOR=1,19; 95% CI=1,091-1,312). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan MKJP di Indonesia relatif masih rendah sehingga perlu upaya pemerintah untuk mengurangi masalah terkait akses layanan kesehatan. 

---

Indonesia faces population challenges, namely the demographic dividend and the total fertility rate which higher than the national target. Family Planning Programme, especially the use of Long Acting and Permanent Contraceptive Method (LAPCM) is then become the government’s effort to control the population growth, especially for high-risk groups. However, the use of LAPCM in Indonesia is still relatively low, namely 24.6% compare to other ASEAN countries. In addition, married women in Indonesia is also related to health access problems such as high percentage of unmet need and not all women have received information from family planning field counselors, informed choice of family planning, or have national health insurance (JKN). Therefore, this study aims to identify indicators of access to health services and determine the relationship between access to health services and the use of LAPCM. This study uses data from the  SKAP KKBPK 2019 with a cross-sectional research design. Univariate analysis uses to identify indicators of access to health services. Bivariate and multivariate analyzes were used to see the relationship between access to health services and the use of LAPCM. It was found that 75.3% of women still experienced at least 1 problem related to access to health services. The proportion of the LAPCM user among married women in reproductive age in Indonesia is 29.2%. There is a significant relationship between access to health services and the use of MKJP (AOR=1.19; 95% CI=1.091-1.312). It can be concluded that the use of LAPCM in Indonesia is relatively low, so that government efforts are needed to reduce problems related to access to health services."

"Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.

---

The use of modern contraceptives in urban areas tends to decrease, while in rural areas it is the opposite, on the other hand, the population in urban areas is more numerous, and has easier access to information, health facilities, and transportation, in addition to higher levels of education and economic status than rural areas. The purpose of this study was to determine the relationship between the factors of modern contraceptive use and the most dominant factors and to analyze and provide evidence-based policy recommendations to increase the use of modern contraceptives in urban and rural areas. This study is a quantitative study using secondary data from SKAP KKBPK in 2019 which is complemented by qualitative research by reviewing policy documents and analyzing policies to increase the use of modern contraceptives. The results showed that almost all independent variables were associated with modern contraceptive use in urban and rural areas except ownership of health insurance (p-value=0.370) for urban areas, and family planning knowledge variables (p-value=0.066) and ownership of health insurance (p-value=0.347) for rural areas. Almost all variables are also the most dominant factors affecting modern contraceptive use in both urban and rural areas, except exposure to information sources through media and institutions and ownership of health insurance for urban areas, and variables of family planning knowledge, exposure to information sources through institutions and ownership of health insurance for rural areas. The results of the analysis of policies related to increasing the use of modern contraceptives, in the formulation of policies still do not clearly describe policies based on target segmentation and areas, especially in urban and rural areas that have different characteristics. In its implementation, there are still obstacles in fulfilling the quantity, distribution and capacity of field personnel, especially family planning extension workers who are the spearhead of the family planning program. On the other hand, not all parties can accept the KB program because of the varying commitment of policy implementers in certain areas and the existence of social and cultural barriers. In addition, the implementation of policy communication has not been optimal and there is still an assumption that the family planning program is only the responsibility of BKKBN affecting the increase in the use of modern contraceptives in urban and rural areas. The policy recommendations based on the research results are the need to reformulate some policies related to increasing the use of modern contraceptives and strengthening effective communication strategies according to target segmentation and region."

"Kehamilan tidak diinginkan merupakan salah satu masalah kesehatan ibu dan anak. Laporan data SKAP selama 3 tahun terakhir (2017-2019) menunjukkan adanya penambahan persentase kehamilan tidak diinginkan yang signifikan, yaitu dari 10,2% menjadi 17,5%. Angka tersebut masih di atas target Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 6,8%. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko terjadinya aborsi, tidak melakukan perawatan kehamilan, atau perilaku tidak sehat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan tidak diinginkan pada wanita usia subur di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP KKBPK) Tahun 2019 yang menggunakan desain potong lintang. Data dianalisis dengan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan persentase kehamilan tidak diinginkan di Indonesia tahun 2019 adalah 17,5%. Ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara usia, pendidikan, status ekonomi, status perkawinan, paritas, wilayah tempat tinggal, dan pemakaian kontrasepsi dengan kehamilan tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi dan peningkatan pelayanan keluarga berencana agar menambahkan pengetahuan tentang perencanaan keluarga sehingga setiap kehamilan yang terjadi merupakan kehamilan yang diinginkan.

---

Unwanted pregnancy is one of maternal and child health problems. SKAP data report for the last three years showed a significant increase of unwanted pregnancy, from 10,2% becoming 17,5%. This figure is still above the BKKBN strategic plan 2015-2019 of 6,8%. Unwanted pregnancy can increase the risk of abortion, not doing antenatal care, and other unhealthy behavior. This study aims to analyze factors associated with unwanted pregnancy among women of childbearing age in Indonesia. This research is a quantitative study that used 2019 Population, Family Planning and Family Development Performace and Accountability Survey Program (SKAP KKBPK), a national cross-sectional survey. Data were analyzed using a chi-square test with a significance level of 95%. The results showed that the percentage of unwanted pregnancy among women of childbearing age in Indonesia is 17,5%. There was a significant correlation between age, education, economic status, marital status, parity, areas of residence, and contraceptive use with an unwanted pregnancy. Therefore, it is necessary to educate and improve the quality of family planning services to add knowledge about family planning."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana hubungan paparan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE KB) terhadap penggunaan kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal jangka pendek (pil dan suntikan) pada wanita usia 35-49 tahun yang berstatus kawin di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang (cross sectional). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) tahun 2012. Sampel penelitian sebanyak 11.204 wanita usia 35-49 tahun berstatus kawin di Indonesia yang menggunakan kontrasepsi IUD, pil dan suntikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum survey. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square, regresi logistik sederhana dan analisis multivariat dengan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menekankan pentingnya pemberian KIE KB melalui berbagai media, baik melalui media massa, personal contact maupun melalui konseling pra pelayanan kontrasepsi. Paparan KIE KB yang tinggi pada wanita usia 35-49 tahun terbukti secara statistik berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi IUD pada wanita usia 35-49 tahun berstatus kawin di Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of the this study is the analysis of the relationship of Family Planning Information Education and Counseling (FP IEC) to the use of Intra Uterine Device (IUD) which is compared with short-term hormonal contraceptives (pills and injections) among married women aged 35-49 years in Indonesia. This research is a quantitative research with cross sectional study design. This study was conducted using Demographic and Health Survey (DHS) 2012 dataset, with total sample of 11,204 married women aged 35-49 years in Indonesia using IUD contraception, pill and injection in the last 5 years before the survey. The data were analyzed by Chi-square test, binary logistic regression and multivariate analysis by multiple logistic regression. The results emphasize the importance of providing Family Planning Information Education and Counseling through various media, either through mass media, mass information or through counseling in health facilities. The high exposure of IEC in women aged 35-49 years has been shown to be statistically related to theuse of IUD contraception in women aged 35-49 years married in Indonesia."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"Wanita di Indonesia yang tidak menggunakan alat kontrasepsi cenderung mengalami peningkatan. Wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan dan peningkatan kejadian unmet need. Angka kejadian unmet need di Indonesia masih tinggi dan ditahun 2017 masih berada diatas target nasional yaitu 10,6%. Kejadian unmet need banyak terjadi pada wanita kawin usia 15-29 tahun untuk menjarangkan kehamilan. Terjadinya unmet need dapat dipengaruhi kurang optimalnya pemberian informasi keluarga berencana dalam pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan keluarga berencana dengan kejadian unmet need. Desain studi yang digunakan yaitu cross-sectional dilakukan dengan menganalisis data SDKI tahun 2017. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan keluarga berencana dengan kejadian unmet need setelah dikontrol oleh variabel usia, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan diskusi ber-KB dengan pasangan. Wanita yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang buruk memiliki peluang 5,71 kali untuk mengalami kejadian unmet need dibandingkan wanita yang mendapatkan pelayanan KB yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana pada seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi.

---

Women in Indonesia who do not use contraception tend to increase. Women who do not use contraception can result in unwanted pregnancies and an increased incidence of unmet need. The incidence of unmet need in Indonesia is still high and in 2017 it was still above the national target of 10.6%. The incidence of unmet need is common among married women aged 15-29 years to space out pregnancies. The occurrence of unmet need can be influenced by the less than optimal provision of family planning information in the services provided by family planning service providers. This study aims to analyze the relationship between family planning services and the incidence of unmet need. The study design used is a cross-sectional study conducted by analyzing the 2017 IDHS data. The tests carried out in this study were the chi-square test and logistic regression.This study found that there was a significant relationship between family planning services and the incidence of unmet need after controlling for variables of age, education level, economic status, and family planning discussions with partners. Women who received poor family planning services had a 5.71 times chance of experiencing unmet need events compared to women who received good family planning services. Therefore, it is necessary to improve the quality of family planning services in all health facilities to increase the use of contraception.

"

"Unmet need KB adalah salah satu isu yang menjadi perhatian khusus di Indonesia khususnya Jawa Barat dikarenakan masih belum mencapai target dan capaiannya di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Unmet need merupakan persentase wanita kawin yang aktif secara seksual dan tidak ingin memiliki anak atau ingin menunda kelahiran anak berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB di Jawa Barat berdasarkan data SKAP KKBPK 2019. Desain penelitian cross sectional dengan sampel penelitian adalah wanita kawin berusia 15-49 tahun di Jawa Barat sebanyak 9544 wanita yang dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil menunjukkan bahwa 14,8% unmet need KB di Jawa Barat, faktor-faktor yang berhubungan adalah usia OR=0,552, tingkat ekonomi OR=0,730, jumlah anak masih hidup OR=1,651, tempat tinggal OR=1,295, paparan media massa OR=0,856, dan paparan petugas kesehatan OR=1,162. Faktor yang paling berhubungan dengan unmet need KB di Jawa Barat adalah jumlah anak masih hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian informasi dan akses layanan KB yang sensitif jender melalui petugas kesehatan dan media massa serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar menjadi perpanjangan tangan program KB sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang metode kontrasepsi semakin meningkat.

---

The unmet need for family planning is one of the issues of special concern in Indonesia, especially in West Java because it still has not reached the targets and the percentage of unmet needs in 2019 has increased depends on previous years. Unmet need is defined as the percentage of currently married women who are sexually active and do not wanting any more children or wanting to delay the next child but are not using any method of contraception. This study aims to determine factors affecting the unmet need for family planning in West Java based on data analysis of SKAP KKBPK 2019. The study design is cross-sectional with the research sample being married women aged 15-49 years in West Java as many as 9544 women, this study was analyzed using the chi-square test and multiple logistic regression. The results showed that 14.8% of unmet need for family planning in West Java, factors related to unmet need for family planning were age OR = 0.552, economic level OR = 0.730, the number of children still living OR = 1.651, place of residence OR = 1.295, exposure of mass media OR=0.856, and exposure to health workers OR=1,162. The most related factor of unmet need for family planning in West Java is the number of children still living. Therefore, it is necessary to provide information and access to gender-sensitive family planning services through health workers and mass media with an emphasis on social media and increase community participation to become an extension of the family planning program so that knowledge and awareness society about contraceptive methods is increasing."

"Indonesia menghadapi permasalahan penduduk berupa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan total fertility rate (TFR) yang lebih besar dari rata-rata ASEAN dan TFR ideal suatu negara. Penggunaan kontrasepsi, khususnya MKJP, merupakan salah satu bentuk terlaksananya program Keluarga Berencana. Namun berdasarkan hasil SDKI 2017, hanya terdapat 13,4% penggunaan MKJP. Terlihat pula bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh pengguna wanita dibandingkan pria, terutama pada MKJP yaitu 13,2% diantaranya merupakan pengguna wanita dan hanya 0,2% adalah pengguna pria. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan wanita dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang telah menikah di Indonesia berdasarkan analisis data SDKI 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dan menggunakan data sekunder (data SDKI 2017). Variabel dependen penelitian ini adalah penggunaan MKJP dengan variabel independen utama adalah pemberdayaan wanita. Analisis deskriptif, bivariat dan stratifikasi digunakan untuk melihat gambaran tiap variabel dan mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dan mengetahui variabel perancu antara hubungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa wanita yang berdaya memiliki risiko 1.15 [95% CI=1,03-1,27] kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP daripada wanita yang tidak berdaya. Diketahui bahwa variabel pendidikan wanita dan indeks kekayaan rumah tangga merupakan variabel perancu pada hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP. Penggunaan MKJP yang masih rendah merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi instansi pemerintahan untuk mengembangkan kesehatan dengan berfokus pada peran wanita

---

Indonesia faces population problems such as a high number and rate of population growth with a total fertility rate (TFR) which is bigger than ASEAN average and ideal standard of TFR. The utilization of contraception, especially LAPMs, is one of program to ensure the implementation of family planning program. However, based on the results of the 2017 IDHS, there was only 13.4% of women used LAPMs. And from year to year, the utilization of contraception in Indonesia is still dominated by female users compared to men, especially in MKJP, namely 13.2% of them are female users and only 0.2% are male users. This study aims to examine the association between women's empowerment and the utilization of long-acting and permanent contraceptive (LAPMs) among married women aged 15-49 years in Indonesia based on analysis of IDHS data 2017. This study was a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data (2017 IDHS data). The dependent variables of this study is the utilization of LACPMs with the main independent variables were women's empowerment. Descriptive, bivariate and stratified analysis were used to see the description of each variable and to examine the association between the dependent and independent variables and to examine the confounding variables between them. In result, empowered women had 1.15 [95% CI=1.03-1.27] times higher risk of using MKJP than powerless women. The result of this study also found that women's education and household wealth index are confounding variables in the association between women's empowerment and the utilization of LACPMs. The utilization of LACPMs which is low is one of the public health challenges in Indonesia. The association between women's empowerment and the utilication of LACPMs can be taken into considerations for government agencies to develop health by focusing on the role of women."

"Keluarga berencana sebagai program pengendalian penduduk dan strategi percepatan penurunan AKI mengalami tren penurunan penggunaan KB Modern (mCPR) sebanyak 57,10% di tahun 2017. Pengguna KB sebagian besar adalah pasangan usia subur termasuk generasi milenial usia 17-37 tahun. Peran pengambil keputusan menjadi salah satu faktor penentu dalam penggunaan kontrasepsi karena berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi dan seksual, keberlangsungan penggunaan KB dan peran gender dalam pengambilan keputusan. Karakteristik gen milenial di perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan karena faktor sosiodemografi, lingkungan dan keterpaparan media informasi KB. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan determinan pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi modern pada wanita kawin generasi milenial di perdesaan dan perkotaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan sampel wanita generasi milenial (usia 17-37 tahun), berstatus menikah dan menggunakan kontrasepsi modern yang terpilih menjadi responden dalam SDKI tahun 2017 serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 10.752 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penggunaaan kontrasepsi modern pada wanita kawin generasi milenial baik di perdesaan (56,7%) dan di perkotaan (55,8%) telah didominasi oleh pengambilan keputusan bersama. Perbedaan penggunaan KB modern terlihat pada penggunaan metode MKJP, bahwa KB Implant (10,5%) lebih populer digunakan wanita kawin generasi milenial di perdesaan. Sedangkan di perkotaan, KB IUD (11,4%) lebih populer digunakan wanita kawin generasi milenial. Analisis multivariat dengan uji regresi logistik menyatakan bahwa ada perbedaan karakteristik wanita kawin generasi milenial dalam pengambilan keputusan di perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, diskusi KB dengan suami menjadi faktor dominan yang berpotensi 1,847 kali (AOR:1,847 95%CI: 1,468 – 2,324), sedangkan di perkotaan, faktor dominan yang mempengaruhi yaitu dukungan suami berpotensi 2,358 kali (AOR:2,358 95%CI:1,485–3,744) untuk mengambil keputusan bersama dalam penggunaan kontrasepsi modern. 

---

Family Planning (FP) as a population control program and a strategy to accelerate the reduction of MMR has experienced a downward trend in the use of Modern Contraception (mCPR) by 57,10% in 2017. The majority of family planning users are couples of childbearing age, including the millennial generation aged 17 to 37 years old. The role of decision makers is one of the determining factors in the use of contraception because it related to sexual and reproductive health rights, the sustainability of family planning use, and the role of gender in decision making. The characteristics of millennials in rural and urban areas are different due to socio-demographics, environmental factors, and exposure to family planning information on media. The purpose of this study was to determine the differences in the determinants of decision making on the use of modern contraceptives among millennial married women in rural and urban areas in Indonesia. This study used a cross-sectional design with a sample of millennial women (age 17-37 years old), married and using modern contraception who were selected as respondents to the 2017 IDHS and met the inclusion and exclusion criteria of 10,752 respondents. The results of the study shows that the millennial generation of married women in rural areas (56.7%) and urban areas (55.8%) dominate decision making on the use of modern contraception. The difference in the use of modern family planning can be seen in the use of the LARC method, that implant contraceptives (10.5%) are more popularly used by married women in the millennial generation in rural areas. Whereas in urban areas, IUD contraception (11.4%) is more popularly used by married women of the millennial generation. Multivariate analysis using logistic regression test states that there are differences in the characteristics of millennial married women in decision making in rural and urban areas. In rural areas, family planning discussions with husbands are the dominant factor, potentially 1.847 times (AOR: 1.847 95% CI: 1.468-2.324). In urban areas, the dominant influencing factor is prospective husbands' support 2,358 times (AOR: 2,358 95% CI: 1,485 – 3,744) to make family planning joint decisions on the use of modern contraception."