Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah. Sejalan dengan perkembangan transformasi era digital di mana arsip saat ini telah beralih pengelolaannya dari konvensional menjadi elektronik atau digital serta infrastruktur teknologi informasi yang semakin meningkat memunculkan risiko dan tantangan terhadap rentannya keamanan infomasi arsip. Ancaman dan gangguan pada teknologi informasi saat ini dapat menghambat kinerja ANRI dalam pelayanan arsip kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam peraturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang penggunaan infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ANRI membutuhkan sebuah Business Continuity Plan (BCP) untuk penanganan proses bisnis kritikal yang secara komprehensif dalam langkah menjaga kesinambungan bisnis pelayanan publik bidang kearsipan. Kerangka penelitian perancangan BCP ini menggunakan ISO 22301:2019 yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Berdasarkan siklus PDCA, tahapan  perancangan dimulai analisis kebijakan organisasi, analisis dampak bisnis, penilaian risiko, dan strategi penyusunan BCP. Hasil akhir penelitian ini perancangan BCP dalam layanan SIKN dan JIKN. 

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) has the primary duties and functions in implementing the national archives based on the policy direction set to achieve the governments vision and mission. In line with the development of the transformation of the digital era in which the current archive has shifted its management from conventional to electronic or digital, and information technology infrastructure that is increasing raises risks and challenges to the vulnerability of archival information security. Threats and disruptions to information technology today can hinder ANRI's performance in archiving services to the public. This is stated in the Electronic-Based Government System (SPBE) regulation regarding the use of SPBE infrastructure to increase efficiency, security, and ease of integration to meet the infrastructure needs of Central Agencies and Regional Governments. Therefore, ANRI requires a Business Continuity Plan (BCP) to handle critical business processes in a comprehensive manner to maintain the continuity of the public service business in the archival sector. This BCP design research framework uses ISO 22301: 2019, which is adapted to organizational conditions. Based on the PDCA cycle, the design stage begins with organizational policy analysis, business impact analysis, risk assessment, and BCP preparation strategy. The final result is formed BCP design in SIKN and JIKN services."

"[ABSTRAKArsip Nasional memegang peranan penting dalam pelestarian kearsipan nasional.Pengelolaan arsip yang baik menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yangbaik. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian darie-government maka arsip nasional membangun Simpul Informasi KearsipanNasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). SIKN danJIKN menjadi landasan bagi pemerintah untuk implementasi e-records dan earchieves bagi yang selama ini dikembangkan oleh Arsip Nasional. Implementasi SIKN dan JIKN masih tahap awal dan membutuhkan banyak perubahan dan penyesuian terkait kebutuhan dan pengembangan di sisi aplikasi dan infrastruktur teknologi. Penggunaan TOGAF ADM sebagai framework untuk merancang enterprisearchitecture memberikan kebutuhan yang lebih jelas bagi kebutuhan IS/IT SIKNdan JIKN. TOGAF memberikan solusi bagi perancangan enterprise architectureyang lebih sistematis dan terorganisir dengan baik. Melalui TOGAF ADM dapatdiketahui kondisi IS/IT SIKN dan JIKN yaitu arsitektur saat ini, usulan untukarsitektur, dan gap analisis. Diharapkan dengan penggunaan TOGAF framework dalam enterprise architecture, ANRI memiliki perencanaan yang baik dalam membangun SIKN dan JIKN dan sesuai dengan ekspektasi pemerintah, ANRI, dan masyarakat.

---

ABSTRACTNational Archives of Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia) plays animportant role in the preservation of the national archives. A Good archivesrecords management could create a good governance. To create good governance as part of the e-government, the National Archives develop Simpul Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) and Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). SiKN and JIKN would be the basis for the government for the implementation of e-Records and e-Archives for which has been developed by the National Archives. Implementation SIKN and JIKN may still in the early stages and requires a lot of changes and adjustments related to the needs and development basis on the system and infrastructure technology of SIKN and JIKN. The use of TOGAF ADM as a framework for designing enterprise architecture provides a good requirements for the needs of the IS / IT of SIKN and JIKN. TOGAF provides a good solution for design of enterprise architecture to be more systematic and well-organized. By using TOGAF ADM, It would know the condition of IS/IT SIKN and JIKN like architecture as-is, identification solution (architecture to-be), and gap analysis. The result of use TOGAF framework for develop enterprise architecture is ANRI have good planning in develop SIKN and JIKN and in accordance with the expectations of, National Archives of Indonesia, and public society., National Archives of Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia) plays animportant role in the preservation of the national archives. A Good archivesrecords management could create a good governance. To create good governanceas part of the e-government, the National Archives develop Simpul InformasiKearsipan Nasional (SIKN) and Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).SiKN and JIKN would be the basis for the government for the implementation ofe-Records and e-Archives for which has been developed by the NationalArchives. Implementation SIKN and JIKN may still in the early stages andrequires a lot of changes and adjustments related to the needs and developmentbasis on the system and infrastructure technology of SIKN and JIKN. The use of TOGAF ADM as a framework for designing enterprise architectureprovides a good requirements for the needs of the IS / IT of SIKN and JIKN. TOGAF provides a good solution for design of enterprise architecture to be moresystematic and well-organized. By using TOGAF ADM, It would know the condition of IS/IT SIKN and JIKN like architecture as-is, identification solution(architecture to-be), and gap analysis. The result of use TOGAF framework fordevelop enterprise architecture is ANRI have good planning in develop SIKN and JIKN and in accordance with the expectations of, National Archives of Indonesia, and public society.]"

"Skripsi ini membahas mengenai pencitraan digital khasanah arsip ANRI untuk tujuan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Pencitraan digital merupakan salah satu bentuk upaya kegiatan pelestarian digital. Pencitraan digital khasanah arsip ANRI dimuat dalam portal JIKN. Bentuk citra digitalnya berupa preview khasanah arsip tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan kendala dalam mencitradigitalkan khasanah arsip ANRI yang dimuat dalam JIKN serta faktor penyebab kendala tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pengelolaan JIKN.

---

The focus of this study is concerned about the digital imaging of ANRI's archival treasury for Indonesian Archival Information Network (JIKN). Digital imaging is one of the digital preservation activities. Digital image of ANRI's archival treasury is performed in the J1KN portal. The digital image is in a form of a preview. The study is a qualitative descriptive research. The result of the study explains the obstacles in digital imaging of ANRI's archival treasury which can be found in JIKN factors affecting the obstacle and how it is solved in the JIKN management."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai efektifitas dari e-government di Arsip Nasional RI (ANRI) dalam bentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN, sebagai salah satu bentuk pengembangan e-government dapat memberikan percepatan akses pelayanan kearsipan kepada pengguna melalui satu jaringan berskala nasional. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skor rata-rata 2,96 ? 3,56 yang menyatakan bahwa penilaian JIKN cukup efektifdengan kecenderungan efektif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the effectivity of e-government in The National Archives Republic of Indonesia (ANRI), in the form of Indonesian Archival Information Network (JIKN). JIKN, as a form of e-government development can provide access acceleration archival services to the users through one nationwide network. This study is a survey research with quantitative approach in the descriptive design. The results of this study showed an average score of 2.96 to 3.56 which states that the assessment of JIKN quite effectively with the trend effectively."

"Instansi ALT merupakan salah satu satuan kerja (satker) yang berada dibawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan prima kepada VVIP secara profesional, transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, instansi ALT memanfaatkan peran teknologi informasi sebagai sarana pendukung pada lingkup internal maupun eksternal. Ketersediaan dan kehandalan layanan berbasiskan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu adanya perencanaan guna menjamin kesinambungan kegiatan bisnis yang diakibatkan oleh gangguan maupun bencana. Hal ini sesuai dengan tujuan strategis organisasi yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 17 ayat 1. Dikarenakan pentingnya hal tersebut, maka perlu dirancang rencana kesinambungan bisnis yang baik untuk instansi ALT.Proses perancangan Business Continuity Plan (BCP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan NIST SP 800-34 rev.1. Tahapan awal dalam perancangan BCP adalah melakukan identifikasi kebijakan, sistem informasi, perangkat keras maupun jaringan. Dilanjutkan dengan melakukan analisis dampak bisnis serta identifikasi dan penilaian risiko terhadap aset yang dimiliki oeleh instansi ALT. Kemudian menentukan strategis kesinambungan yang meliputi aspek pemulihan, evakuasi darurat maupun restorasi fungsi pada saat terjadi gangguan ataupun bencana. Pada akhirnya pembentukan manajemen krisis sebagai pelaksana proses kesinambungan bisnis. Hasil dari perancangan BCP ini diharapkan dapat membantu menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan teknologi informasi yang ada pada instansi ALT ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

ALT agencies is one unit of work under auspices the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) which has the task of providing excellent services to VVIP in a professional, transparent, and accountable. In the implementation of operational activities, ALT agencies are utilize role of information technology as a means of supporting in the internal and external scope. The availability and reliability of information technology-based services is an important thing, so it is necessary for planning to ensure continuity of business activity caused by disruption or disaster. This thing is in line with the strategic objectives of the organization and reinforced by Government Regulation No.82 Year 2012 about a implementation of Electronic Transaction System section 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good business continuity plan for ALT agencies.

The design process of the Business Continuity Plan (BCP) were performed using the NIST SP 800-34 rev.1 framework as a reference. Early stages in the design BCP is to identify policy, information systems, hardware and networks. Followed by conducting a business impact analysis and risk assessment as well as the identification of the assets owned by ALT agency. Then determine are strategic aspects of sustainability which includes recovery, emergency evacuation and restoration of function in the event of a disaster or disruption.Finally, the establishment of crisis management as the process of implementing a business continuity. Results from the BCP design is expected to help ensuring the availability and reliability of existing information technology services when an interrupt and disasters to ALT agencies."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai manajemen terhadap informasi publik yang diterapkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Implementasi dari praktik manajemen informasi ANRI ini terdiri dari identifikasi sumber informasi publik ANRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan menjukkan bahwa pelaksanaan manajemen informasi publik di ANRI terbagi berdasarkan jenis sumber informasi publik itu sendiri, yaitu informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dan informasi publik yang bersumber dari arsip statis. Manajemen informasi publik yang diterapkan oleh ANRI mencakup tiga kegiatan utama, yaitu pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi publik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa kekurangan ANRI dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang disebabkan oleh kekurangan ANRI dalam melakukan manajemen informasi terhadap informasi publik. Oleh karena itu, ANRI masih perlu meningkatkan perencanaan dan upaya yang lebih baik yang berkaitan dengan manajemen informasi publik ANRI."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Pada prosesnya, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Puslitdatin) BNN bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun dalam praktiknya, terdapat kerentanan pada sistem SPBE di BNN sehingga banyak insiden serangan keamanan informasi yang terjadi seperti 6 juta serangan yang masuk ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BNN pada 30 Agustus 2023 s.d 6 September 2023. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan manajemen keamanan informasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan panduan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan standar ISO/IEC 27001:2022 sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kendali risiko keamanan informasi SPBE dan kebijakan SPBE yang diperlukan untuk memastikan tercapainya prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan guna meminimalkan kerentanan dan ancaman keamanan informasi pada Puslitdatin BNN. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada pedoman Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2022. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara 4 narasumber, Focus Group Discussion (FGD) dengan 3 pelaksana teknis SPBE, dan studi dokumen organisasi. Penelitian ini menghasilkan suatu rancangan kebijakan keamanan SPBE yang disusun berdasarkan penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Rancangan kebijakan keamanan SPBE ini dapat digunakan sebagai panduan dan prosedur pelaksanaan keamanan informasi pada Puslitdatin BNN.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency responsible for the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Indonesia. In the process, BNN's Research, Data and Information Center (Puslitdatin) is in charge of managing information and communication technology (ICT). However, in practice, there are vulnerabilities in the SPBE system at BNN that have led to many incidents of information security attacks such as 6 million attacks that have entered the BNN Electronic Based Government System (SPBE) on August 30, 2023 to September 6, 2023. This research aims to design information security management at the National Narcotics Agency (BNN) based on the guidelines of BSSN Regulation Number 4 of 2021 and ISO/IEC 27001: 2022 standards in order for organizations to identify SPBE information security risk controls and SPBE policies needed to ensure the achievement of the principles of confidentiality, integrity, availability, authenticity, and non-repudiation to minimize information security vulnerabilities and threats to the BNN Puslitdatin. This research is a case study research with qualitative method that refers to the guidelines of BSSN Regulation Number 4 of 2021 and the ISO/IEC 27001: 2022 framework. The data collection process was carried out by interviewing 4 IT employees, Focus Group Discussion (FGD) with 3 SPBE technical staff, and organizational document study. This research produces a draft SPBE security policy that is structured based on determining the scope, determining role and responsibility, planning, operating support, performance evaluation, and continuous improvement. This draft SPBE security policy can be used as a guide and procedure for implementing information security at Puslitdatin BNN.

"

"Pusat Penelitian Data dan Informasi adalah satuan kerja di Badan Narkotika Nasional dengan tugas utama untuk merencanakan dan melaksanakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengelolaan data dan informasi. Selaras dengan hal ini perencanaan strategis sistem informasi (SI) dan teknologi informasi (TI) harus berpedoman pada suatu rencana induk organisasi agar arah strategis pembangunan menjadi jelas, terukur, terpadu dan tepat sasaran sesuai tahapan-tahapannya serta dapat dijadikan sebagai suatu landasan dalam penentuan kebijakan. Masalah utama yang dihadapi adalah pelaksanaan pengembangan SI/TI yang tidak berpedoman pada dokumen rencana induk yang disebabkan karena implementasi pengembangan SI/TI yang mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada organisasi mengenai rancangan rencana induk TIK yang sesuai dengan perencanaan strategis organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara dan asesmen kepada narasumber di setiap satuan kerja yang ada di BNN. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ward and Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis seperti MMC (Mission Model Canvas), CSF (Critical Success Factor), BSC (Balance Score Card), Value Chain, McFarlan Strategic Grid, PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), trend new technology, benchmarking, serta teknik-teknik lainnya. Selain itu kerangka kerja COBIT 2019 digunakan untuk menyusun strategi manajemen SI/TI, dan hubungan fungsi TIK dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini akan menghasilkan tiga strategi yaitu strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang berupa roadmap SI, roadmap TI, dan roadmap manajemen SI/TI sebagai bentuk rancangan rencana induk TIK.

---

The Data and Information Research Center is a work unit in the National Narcotics Agency with the main task of planning and implementing Information and Communication Technology (ICT) as well as data and information management. In line with this, strategic planning of information systems (IS) and information technology (IT) must be guided by an organizational master plan so that the strategic direction of development becomes clear, measurable, integrated, and on target according to the stages and can be used as a basis in determining policies. The main problem faced is the implementation of IS/IT development which is not guided by the master plan document due to the implementation of IS/IT development following the existing situation and conditions. This study aims to provide recommendations to organizations regarding the design of the ICT Master Plan under the organization's strategic planning. This research is qualitative research, which was conducted by interviewing and assessing the informants in each work unit at BNN. The methodology used in this study is Ward and Peppard using several analytical techniques such as MMC (Mission Model Canvas), CSF (Critical Success Factor), BSC (Balance Score Card), Value Chain, McFarlan Strategic Grid, PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), new technology trends, benchmarking, and other techniques. In addition, the COBIT 2019 framework is used to develop IS/IT management strategies, and the relationship between ICT functions and the Electronic-Based Government System (SPBE). This research will produce three strategies, namely IS business strategy, IT strategy, and IS/IT management strategy in the form of IS roadmap, IT roadmap, and IS/IT management roadmap as a form of ICT Master Plan design."

"Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi komputer merupakan sarana pendukung yang sangat penting ? bahkan bisa dikatakan mutlak ? untuk operasional rumah sakit. Dalam kaitan dengan visi dan misi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, direncanakan suatu peta jalan atau cetak biru Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang akan mengikuti perkembangan Rumah Sakit agar manajemen dapat melaksanakan program-program yang dikembangkan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam bentuk suatu Rencana Strategis dengan pendekatan Balanced Score Card beserta Key Performance Indicator masing masing. Didapatkan strategi alternatif terpilih yang meliputi empat perspektif yaitu Perspektif Keuangan (financial) yaitu keberlangsungan kegiatan rumah sakit dan biaya efisien, Perspektif Pelanggan (customer) yaitu tersedianya layanan dan infrastruktur IT yang nyaman, tersedianya pengamanan aset perusahaan yang efektif dan pelanggan yang setia, Perspektif Proses Bisnis Internal (internal business process) yaitu optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, efektifitas & efisiensi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur IT serta Perspektif Pembelajaran (learning&growth) yaitu meningkatkan kompetensi dokter, paramedik dan karyawan, meningkatkan efektivitas pengelolaaan informasi dan budaya kerja.

---

Hospital Management Information System (HMIS) is a computerized system that processes and integrates the entire business process flow in the form of a network of health services coordination, reporting and administrative procedures to obtain information quickly, precisely and accurately. Management Information Systems (MIS) is a computer -based technology is a very important means of support - even to say absolute - for hospital operations.

In regard to the vision and mission of the National Brain Center Hospital, planned a road map or blueprint of Hospital Management Information System that will follow the development of hospital management in order to implement programs developed at the National Brain Center Hospital in the form of a Strategic Plan Balanced approach Score Card and a Key Performance Indicator respectively.

Obtained selected alternative strategy that includes four perspectives: Financial Perspective sustainability of the activities that the hospital and cost efficient, Customer Perspective is the availability of IT infrastructure services and comfortable, the availability of effective safeguarding corporate assets and customers are loyal, Internal Business Process Perspective HMIS optimization, effectiveness and efficiency of the construction and management of infrastructure IT and Learning and Growth Perspectives that improves the competence of doctors, paramedics and employees, improve the effectiveness of information and work culture."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

---

National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."