Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partisipasi konflik sudah pernah dirasakan Indonesia pada 1980an sampai 1990an ketika berlangsungnya konflik di Afghanistan. Peningkatan partisipasi para militan ini terjadi pada masa Islamic State di tahun 2013. Di negara konflik tersebut, para militan belajar, berinteraksi, serta berbaur dengan ideologi kekerasan. Setelah merasa cukup dengan pengalaman yang mereka dapatkan di Suriah/Iraq, para militan  kembali ke negara asal mereka. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat, agar mereka tidak menjadi virus, sumber ketakutan ditengah masyarakat. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, identifikasi motivasi mereka ketika pergi dan pulang adalah hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Analisis konsep damai oleh peacemaking criminology merupakan kerangka untuk membentuk model penanganan alternatif returnis. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan fenomenologis interpretatif. Tujuannya untuk menafsirkan dan menguatkan kisah ‘pengalaman yang dialami’ dari narasumber, agar pengalaman mereka bisa logis dalam menginterpretasikan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki konsep dan metode yang baku dalam penanganan returnis. Dari data Satuan Tugas FTF tahun 2014 sampai 2019, ada 126 orang yang pulang ke Indonesia dari Suriah, Iraq, dan Filipina. Banyak motivasi para militan yang pulang, mempengaruhi keamanan nasional. Ketika individu atau kelompok pulang ke Indonesia, beberapa dari mereka masih tetap radikal dan juga melakukan reradikalisasi. Pendekatan kekerasan menjadi salah satu cara untuk menangani kejahatan luar biasa ini, tapi para militan semakin kebal, Hal ini akan lebih maksimal jika disandingkan dengan pendekatan lunak yang dipadukan dengan perspektif damai untuk menangani sampai ke akar. Peacemaking criminology direkomendasikan sebagai metode dalam menangani returnis karena pendekatan ini mengedepankan enam konsep utama yakni non-kekerasan, keadilan sosial, inklusi, cara yang benar, kriteria damai yang tepat, dan pengkategorian yang penting. Hasil dari konsepsi ini akan menghasilkan model penanganan alternatif returnis dengan dengan mengedepankan humanisme, hak asasi manusia, mediasi, pengoptimalisasian proses pemahaman, dialog, dan partisipasi yang diharapkan mampu membuat returnis tidak kembali radikal serta melakukan radikalisasi.

---

Participation in the conflict was felt by Indonesian in the 1980s to 1990s when the conflict took place in Afghanistan. Increasing of militant participation occurred since Islamic State in 2013. In the conflict state, militants learn, interact, and blend with violent ideology. After they gained experience in Syria/Iraq, the militants returned to their countries. Therefore, proper handling is needed, so they do not become viruses and sources of fear in society. To get the proper handling, identify their motivation when they going and go back to their country by government and non-government is a must. And analysis the concept of peace by peacemaking criminology is a framework for forming an alternative model of handling returnees. Qualitative methods are using in this research through an interpretative phenomenological approach. The aim is to interpret and strengthen the experience from the interviewee, so the stories will be logical in interpretative.  Until now, Indonesia does not have a standard concept and method in handling returnees yet. Based on FTF Task Force's data from 2014 to 2019, there are 126 people were returned to Indonesia from Syria/Iraq/Philippines. Militant motivation to back to Indonesia has affected national security. When individuals or groups return to Indonesia, some of them still radical or will be radicalizing. A hard approach is a way to deal with this extraordinary crime, but the militants are increasingly immune. This will be maximum if juxtaposed with a soft approach that collaborates with a peaceful perspective to deal with the roots. Peacemaking criminology is proposed as a method for handling returnees due to this approach put forward six main concepts, non-violence, social justice, inclusion, correct means, ascertainable criteria, and the categorical imperative. The results of this conception will result in an alternative model of handling returnees by promoting humanism, human rights, mediation, optimizing the processes of understanding, dialogue, and participation which expected to make returnees become a radical and spread the radicalization. "

"Lapas industri merupakan sebuah program yang tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan pembinaan narapidana. Program ini menjadi cara yang ditempuh oleh otoritas lapas untuk melibatkan narapidana dalam aktivitas kerja yang terstruktur yang mempunyai dampak pada terjadinya efek rehabilitatif, transformatif, dan juga kesejahteraan bagi narapidana. Secara tersurat, program lapas industri ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, meningkatkan kemandirian organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau institusi lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap berjalannya lapas industri di Indonesia, problematika yang dihadapi, dan membangun model yang dianggap tepat agar program lapas industri dapat dijalankan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapakan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan pada lima lapas industri percontohan. Metode Delphi menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan pendapat para ahli yang kemudian dilakukan peramalan tentang kebijakan yang perlu dilakukan terkait dengan model industri yang harus dijalankan oleh lapas. Perspektif kriminologi kesejahteraan dengan studi kelayakan digunakan sebagai pisau analisisnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program lapas industri menghadapi kendala, baik dalam aspek teknis, operasional, penjadwalan, ekonomi, maupun hukum. Data penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lapas industri masih bersinggungan erat dengan pengelolaan birokrasi, belum dikelola dengan prinsip-prinsip layaknya sebuah industri, menjadikan program lapas industri tidak mengalami perkembangan yang memadai. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan infrastruktur, yang pada sisi yang lain berhadapan dengan ketersediaan anggaran untuk pemenuhannya, dan belum adanya arah dan mekanisme yang terukur juga menjadi permasalahan yang dihadapi dalam operasionalisasi lapas industri. Oleh karena itu, dibangun model lapas industri yang tepat dengan memperhatikan regulasi yang ada, kelayakan teknis operasional yang memadai, dan aspek ekonomi. Bahwa model yang dibangun didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip pembinaan, kesejahteraan, profesionalisme, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan beroperasinya program lapas industri yang utamanya adalah adanya peningkatan kesejahteraan narapidana dapat diwujudkan.

---

Prison Industry is a program that cannot be separated from achieving the goals of inmate treatment. This program is used by prison authorities to involve prisoners in structured work activities, which impact rehabilitative, transformative, and welfare effects for prisoners. Explicitly, prison industry program aims to prepare prisoners to become skilled and independent human beings as well as to grow and develop their businesses in order to build the national economy, increase organizational independence in order to meet their needs, and fulfil the needs of society or other institutions.

This research aims to reveal the operation of industrial prisons in Indonesia, and to build a model that is considered appropriate so that the prison industry program can be run effectively and can achieve the expected goals. A qualitative approach is used in this research. Data collection is carried out at five pilot prisons industries. The Delphi method is used to obtain expert opinions and then forecast the policies that need to be implemented in relation to the industrial model that must be implemented by prisons. A welfare criminology perspective with a feasibility study is used as the analytical tool.

The research results show that the management of the prison industry program faces obstacles, both in technical, operational, scheduling, economic and legal aspects. Research data shows that the management of prison industries is still closely related to bureaucratic management, and has not been managed with principles like an industry, meaning that the prison industry program has not experienced adequate development. Limited resources, both human resources and facilities and infrastructure, which on the other hand are faced with the availability of budgets, and the absence of measurable direction and mechanisms are also problems faced in the operationalization of prison industries. Therefore, an appropriate prison industry model is built by taking into account existing regulations, adequate operational technical feasibility, and economic aspects. The model built is based on four main principles, namely the principles of treatment, welfare, professionalism, and sustainability. Thus, the aim of operating the prison industry program, which is primarily to improve the welfare of prisoners, can be realized."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan praktik-praktik diversi yang ada di Indonesia dan di beberapa negara. Tidak hanya menjabarkan, tetapi praktikpraktik diversi tersebut dikerangkai dengan menggunakan pemikiran Peacemaking Criminology. Praktik yang telah didapatkan dikritisi dengan indikator diversi dan the best interest of child yang ideal berdasarkan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk mengkaji praktik-praktik diversi. Hasil dari penulisan ini bahwa Indonesia masih sangat buruk kualitasnya dalam hal penerapan diversi. Berdasarkan data sekunder yang didapat, negara-negara yang terbaik berdasarkan kajian ini adalah Amerika, Australia, Filipina dan New Zealand karena memenuhi indikator tersebut.

---

ABSTRACT

This paper made to describe the diversion practices in Indonesia and in several countries. Not only to explain, but the diversion practices framed by using Peacemaking Criminology?s thought. Practices that have been obtained criticized with the diversion and the best interest of the child indicator that is ideal based on a literature review. The method is qualitative analysis to examine the practices of diversion. Results of this paper that the quality of Indonesia still very poor in terms of the application of diversion. Based on secondary data, the best countries based on this study is America, Australia, Philippines and New Zealand because match with the ideal indicators."

"Pemilu Presiden 2019 memunculkan konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Kontestasi politik tersebut menimbulkan reaksi masyarakat, sehingga memunculkan pasangan calon presiden fiktif dan wakil presiden fiktif, Nurhadi Aldo. Akun fiktif Nurhadi Aldo menggunakan media sosial sebagai platform kampanye, mengunggah program-program fiktif yang seakan-akan mereka merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nyata. Nurhadi Aldo menggunakan satire dalam program fiktif yang mereka buat sebagai bentuk kritik dan sekaligus humor terhadap kondisi Indonesia. Konten Nurhadi Aldo akan dikaji memanfaatkan pemikiran sosiologi humor oleh beberapa sosiolog di bidang sosiologi humor, peacemaking criminology oleh Fuller, kontestasi politik oleh Daxecker dan kriminologi visual oleh pemikiran beberapa kriminolog di bidang kriminologi visual. Disimpulkan dengan, Pasangan Calon fiktif Nurhadi Aldo merupakan reaksi masyarakat terhadap konflik yang terjadi, membentuk pasangan calon baru yang digunakan sebagai kritik dan humor terhadap kondisi Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2019.

---

The 2019 Presidential Election led to conflicts between two of the candidate's supporters. Indonesian society reacted towards the political contestation with a fictional presidential candidate, Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo operated using social media as their campaign platform, creating fictional presidential programs as if they are the real deal. This paper utilizes the sociology of jokes, peacemaking criminology, and visual criminology to analyze Nurhadi Aldo. Nurhadi Aldo used satire within their fictional programs to criticize and humor towards Indonesia's problems. Nurhadi Aldo's content will be studied using the sociology of humor by several sociologists in humor, Fuller's peacemaking criminology concept, Daxecker's political contestation, and visual criminology by the thoughts of several criminologists in the field of visual criminology. It can be concluded that Nurhadi Aldo's fictional Candidate Pair is a form of public reaction towards the election conflicts, forming a new candidate pair that is used as criticism and humor about Indonesia's conditions ahead of the 2019 Presidential Election."

"Tulisan ini menjelaskan bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Papua digunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok. Penulis mencoba melakukan perbandingan antara Peacemaking Criminology pada Restorative Justice dengan falsafah Satu Tungku Tiga Batu pada Dudu Tikar. Tujuan dari dilakukannya analisa tersebut adalah untuk menjelaskan kesamaan antara Peacemaking Criminology dan Satu Tungku Tiga Batu sebagai upaya penyelesaian konflik. Data yang Penulis gunakan adalah 3 (tiga) contoh kasus dari media online untuk dianalisis, yaitu konflik yang dilatarbelakangi oleh perkelahian pemuda, perzinahan yang melanggar norma adat, dan permasalahan tanah ulayat. Selanjutnya Penulis melakukan analisa terhadap mekanisme Satu Tungku Tiga Batu pada tahap penyelesaian masalah ketiga kasus tersebut dengan 6 (enam) premis teori Peacemaking Criminology. Berdasarkan hasil analisis Penulis menemukan kesamaan antara Peacemaking Criminology dengan Satu Tungku Tiga Batu. Keduanya memiliki resolusi terhadap konflik tanpa kekerasan dan mengutamakan kearifan lokal dalam meyelesaikannya. Penyelesaian yang diperoleh melalui STTB berlaku pada kasus konflik kelompok, seperti pada permasalahan tanah ulayat namun STTB tidak berlaku pada kasus konflik antar kelompok pemuda berbeda suku dan kasus perzinahan atau lebih luas kasus kesusilaan.

---

This paper explained about how local wisdom of the Papuan Indigenious People can be used in the settlement of group conflict through the concept comparison of Peacemaking Criminology and Restorative Justice with Satu Tungku Tiga Batu philosophy and its Dudu Tikar method. The purpose of the analysis is to explain the similarity between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu as conflict resolution settlement. In the analysis, author used 3 (three) sample cases with different background problems which are group conflict among youths fight as the background, adultery case that violate customary norms, and the communal land problem. Furthermore, based on the data obtained, author conducted an analysis towards Satu Tungku Tiga Batu mechanism on the problem solving stage in those three cases with six premises of Peacemaking Criminology theory. Author found common ground between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu, which are having non-violence conflict resolution and accentuate local wisdom in the conflict resolution process. Therefore, the author concluded that Satu Tungku Tiga Batu philosophy in Dudu Tikar is fit in some group conflict such as communal land but Satu Tungku Tiga Batu itself does not match for case fights among youth and case specific decency like raping and adultery."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"ABSTRAKPenulisan ini akan menganalisis penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh pihak kampus menggunakan paradigma peacemaking criminology. Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya paham bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penyimpangan dan mereka adalah korban yang seharusnya mendapatkan perawatan. Namun, penanganan dari pihak kampus bertolak belakang. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa pernyataan beberapa pihak kampus. Salah satu penanganan tersebut adalah melakukan pengeluaran terhadap mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Uniknya, pengeluaran dinyatakan sebagai keberhasilan, dan dilakukan untuk kepentingan mereka guna melakukan rehabilitasi. Pengeluaran yang mengatasnamakan rehabilitasi merupakan suatu kekeliruan. Bagaimana bisa dilakukan rehabilitasi sosial, ketika pelaku penyimpangan tersebut telah diekslusikan?Di Indonesia, terlihat bahwa penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh kampus lebih mengarah shaming yang identik dengan stigma/label. Menurut teori Reintegrative Shaming, pengeluaran merupakan shaming yang dibebankan kepada mahasiswa penyalahguna narkotika, hingga status ldquo;penyalahguna narkotika rdquo; menjadi master status mereka. Shaming tipe ini akan membuat tingkat penyalahgunaan narkotika menjadi tinggi.

---

ABSTRACTThis paper will analyze the handling of student drug abusers by the campus using the paradigm of peacemaking criminology. Campus as an educational institution should understand that drug abuse is a social deviance, and they are victims who should get treatment. However, the handling of the campus opposite. This is also reinforced by some of the statements from the campus. One such treatment is the expenditures on students proved as drug abuser. Uniquely, outcasting college student by campus declared as a success, and performed on their behalf in order to carry out rehabilitation. Outcasting college student on behalf of rehabilitation is a mistake. How can it be done for social rehabilitation, when the deviant person have been exlude by his her society In Indonesia, it appears that the handling of drug abuse by college students is more directed shaming is synonymous with stigma label. According to the theory Reintegrative shaming, shaming by outcasting is heavily charged to student drug abusers, to the status of drug abuser become masters of their status. Shaming of this type would create a drug abuse rate is high."

"Dalam tulisan ini, analisis dilihat dengan menggunakan pemikiran Goyes, southern green criminology. Dengan southern green criminology, permasalahan pencamaran udara akibat keberadaan emisi gas buang yang coba ditangani menggunakan kebijakan pemerintah lokal DKI Jakarta, yakni Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019. Tulisan ini berfokus dalam membahas Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 sebagai bentuk kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara sebagai akibat dari pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 hadir sebagai respon dari Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menarik perhatian publik karena kondisi pencemaran udara di kota Jakarta. Pencemaran udara khususnya yang terjadi di daerah perkotaan menjadi salah satu sumber masalah kesehatan bagi masyarakat. Melalui analisis terhadap data impor kendaraan bermotor yang digunakan, dapat dikatakan bahwa penyebab utama pencemaran udara di lingkungan perkotaan adalah tingkat emisi gas yang berasal dari kendaraan.

---

In this paper, the analysis is viewed using the thinking of Goyes, southern green criminology. With southern green criminology, the problem of air pollution due to the presence of exhaust emissions is being tried to be handled using DKI Jakarta local government policies, namely DKI Jakarta Governor Instruction Number 66 of 2019. This paper focuses on discussing DKI Jakarta Governor Instruction Number 66 of 2019 as a form of policy to improve air quality as a result of air pollution caused by motorized vehicles. DKI Jakarta Governor's Instruction Number 66 of 2019 comes as a response from the DKI Jakarta Provincial Government which previously attracted public attention due to the condition of air pollution in the city of Jakarta. Air pollution, especially in urban areas, is a source of health problems for the community. Through an analysis of the import data of motorized vehicles used, it can be said that the main cause of air pollution in urban areas is the level of gas emissions from vehicles."