Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani merupakan pilot project kehadiran negara dalam penanganan anak dan perempuan terpapar terorisme. Penelitian ini meneliti tentang implementasi program deradikalisasi dengan studi kelembagaan pada pada Balai Handayani. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan subjek penelitian adalah warga binaan sosial ibu dan anak yang terpapar terorisme di Balai Handayani. Awalnya balai ini merupakan Panti Sosial dan bertransformasi menjadi Balai pada awal tahun 2018. Penelitian ini menemukan adanya celah dari tahapan awal deradikalisasi yaitu dari tahap identifikasi menuju tahapan resosialisasi. Teori Implementasi, Manajemen Organisasi Birokrasi dan Kerjasama digunakan dalam mengidentifikasi celah pada proses deradikalisasi yang berfokus pada kelembagaan BRSAMPK Handayani. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, ketidakjelasan disposisi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan resosialisasi berjalan secara optimal. Kerjasama yang diamati antara BNPT, Balai Handayani di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri ditemui pola kerjasama yang terjadi hanya setingkat koordinasi dan belum meningkat dalam tahap kolaborasi sehingga menjadi hambatan. Belum optimalnya resosialisasi ini memiliki dampak residivisme bagi mantan warga binaan sosial di BRSAMPK Handayani. 

---

The Handayani Social Rehabilitation Center for Children with Special Protection Needs (BRSAMPK Handayani) is a pilot project for the states participation in handling radicalized women and children. This thesis research is about the implementation of deradicalization program by institutional studies on Handayani Social Rehab Center. This Research utilizes qualitative method and the subject of the research are the fostered women and children that has been exposed to terrorism that are under Handayanis care. In the beginning, this social rehab center was a Social Home and transformed into a Rehab Center in the beginning of 2018. This research found that there is a gap between the beginning of deradicalization program which is from the identification phase toward resocialization phase. Implementation Theory, bureaucracy Management and Cooperation Theory are used in order to identify the gap in deradicalization process that focus in the institution of BRSAMPK Handayani. Communication, lack of resoursces, the unclear disposition and fragmented bureaucracy structure become a hurdle for the resocialization to optimally implemented. The Cooperation that happened between BNPT, Handayani/The Ministry of Social, The Ministry of Home Affairs only happens in coordination level and hasnt progressed into collaboration and thus it becomes a hurdle. The inoptimal resocialization has recidivism effect for former fostered person in BRSAMPK Handayani."

"Anak memiliki berbagai peran yang berbeda dan beragam dalam terorisme seperti melakukan misi bunuh diri atau melakukan merakit bom dan juga dengan peran yang lebih rendah seperti sebagai kuli, juru masak atau informan. Keterlibatan dalam terorisme juga turut terjadi di Indonesia, di mana anak terliibat sebagai korban jaringan terorisme sebagai anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme sebagai anak pelaku, anak dari pelaku, anak korban dan anak saksi. Penanganan anak dalam terosime di berikan melalui program deradikalisasi. Penelitian ini mengangkat bagaimana perkembangan anak di jaringan terorisme dalam program deradikalisasi di indonesia yang dianalisa menggunakan teori perkembangan religositas dan Rehabilitation, Reintegration Intervention Framework (RRIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga yang menangani isu terorisme khususnya penanganan anak dalam terorisme. Dengan data sekunder dari sumber studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan terdapat perkembangan positif terhadap perkembangan religioistas anak setelah mendapatkan program deradikalisasi. Anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda karena berada dalam tahap awal yang berbeda-beda. Pelaksanaan program deradikalisasi turut mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan individu, mempromosikan dukungan keluarga, mempromosikan keberhasilan pendidikan namun terkendala dalam mempromosikan dukungan masyarakat dan memperbaiki kondisi struktural dan melindungi keselamatan publik anak. Kendala ini terjadi dalam pelaksanaan reintegrasi sosial karena kurangnya dukungan komunitas atau masyarakat dari pemerintah daerah dalam menunjang proses reintegrasi anak. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi terkait penanganan deradikalisasi yang diberikan terhadap anak khususnya mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak kembali ke masyarakat dan menjauhi kelompok lamanya ataupun pemahaman radikal ekstrem kembali.

---

Children have many different and varied roles in terrorism such as carrying out suicide missions or carrying out bom attacks and also in lesser roles such as coolies, cooks or informants. Involvement in terrorism also occurs in Indonesia, where children are involved as victims of terrorism networks as children who experience physical, mental and or economic losses caused by criminal acts of terrorism as children of perpetrators, children of perpetrators, children of victims and children of witnesses. Handling of children in terrorism is provided through a deradicalization program. This study describe how the religiousity development of children in terrorism networks in the deradicalization program in Indonesia and analyzed using the theory of the development of religiosity and using Rehabilitation, Reintegration Intervention Framework (RRIF). This study uses a qualitative approach with a case study method with primary sources from Ministries/Institutions dealing with terrorism issues, especially the handling of children in terrorism. With secondary data from literature study sources. The results of the study found that there were positive developments in the development of children's religiosity after receiving the deradicalization program. Children have different developments because they have different backgrounds because they are in different early stages. The implementation of deradicalization programs contributes to the promotion of mental health and individual well-being, promotes family support, promotes educational success but is constrained in promoting community support and improving structural conditions and protecting children's public safety. This obstacle occurs in the implementation of social reintegration due to the lack of community or community support from the local government in supporting the child reintegration process. In this study, it provides suggestions and recommendations regarding the handling of deradicalization given to children, especially encouraging the role of local governments and the community to work together in creating an environment that supports children returning to society and staying away from their old groups or understanding extreme radicals again."

"ABSTRAKStudi ini mendeskripsikan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi anak dan wanita korban trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita RPSW Jakarta Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisa berdasarkan SOP RPSW 2011 dan Pedoman Penanganan Korban Trafiking Kemensos 2010 yang merupakan standar pelayanan terbaik Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan standar pelayanan terbaik SOP yang ada saat ini juga dirasakan masih belum sempurna karena belum spesifik memuat teknis pelaksanaan program Peneliti menyarankan agar dibuat sejumlah perbaikan agar program lebih baik lagi ke depannya

---

ABSTRACTThe focus of this study is to describe the Implementation Social Rehabilitation Program for children and womens at Social Protection Home for Womens Jakarta This research is evaluation using research methods kualitatif approach with analyze technique based on standard operating procedures RPSW 2011 and Best Practice Standards 2010 Result of research finding is that some activity of implementation program at RPSW has not follow SOP and best practice standards The researcher suggests that organization must improve their program for a better later "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak berkonflik hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai. Penerima manfaat dari program ini adalah ABH yang dirujuk oleh LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak) untuk menjalani proses rehabilitasi sosial sebelum dikembalikan pada keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan partisipan sejumlah 23 orang melalui teknik Snowball dan Purposive Sampling yang meliputi ABH dan keluarga/kerabatnya serta tenaga kerja Pekerja Sosial, Psikolog dan pengasuh di  BRSAMPK Rumbai. Berdasarkan logical model evaluation, standar lembaga dan standar internasional, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa indikator fasilitas dan penerima manfaat pada tahap input dinilai baik dan sesuai dengan ketentuan. Namun, hal yang paling penting untuk dikaji ulang diantaranya terdapat pada indikator sumber dana dan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam tahap proses, meskipun bimbingan dan pelatihan diberikan secara kondisional, program ini menunjukkan hasil yang baik bagi ABH. Akan tetapi, proses resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjut, monitoring dan evaluasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program berikutnya. Dalam tahap output, indikator capaian memenuhi kriteria lembaga. Namun, pelaksanaan terminasi pada tahap ini dianggap terlalu dini sehingga sikap konstruktif dan perilaku produktif yang menjadi tolak ukur standar internasional tidak dapat dikontrol oleh lembaga. Lebih jauh, meskipun tidak ada intervensi atau pengawasan lebih jauh dari pihak balai bagi para ABH yang sudah kembali kepada keluarga dan masyarakat, indikator capaian pada tahap outcome tetap terpenuhi dengan baik. Pada kenyataannya, ABH membutuhkan dukungan dari lembaga untuk mendapatkan akses sumber daya dan sistem sumber yang tersedia agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan lebih produktif dalam lingkungan masyarakat sebagaimana yang disyaratkan oleh standar internasional. 

---

This study aims to evaluate the implementation of social rehabilitation programme for children in conflict with law in BRSAMPK Rumbai. Children in conflict with law, who are referred by Youth Detention Centre or LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak), are the main service users of this programme. This programme aimed at involving The children in the rehabilitation process, which is important to put children in conflict with law back in the society. This study employed a qualitative descriptive approach. Qualitative data were obtained with a purposive and snowball sample of 23 participants, including the children in conflict with law, their family, as well as social workers, psychologists and carers working in BRSAMPK Rumbai. In regard to the logical model evaluation, with both the institution and international standards, the findings deriving from this study reveal that this programme has met the indicators of facilities and service users well at the input stage. The indicators of financial and human resources, however, need to be further considered and reviewed. Although supervision and training were provided conditionally at the process stage, this programme resulted in an expected outcome for the service users. Having said that, this study suggests that BRSAMPK Rumbai needs to pay more attention to the process of resocialization, reintegration, supervision, monitoring, and evaluation. In terms of the output stage, the achievement indicator has met the institution criteria, but still the termination process in this stage was being considered an early termination, resulting in constructive and productive attitudes of international standards cannot be controlled by the institution. Although there is no further intervention and monitoring programme from the BRSAMPK Rumbai after the service users returned to their families and society, the achievement indicators at the outcome stage achieved and remained well met. It is believed that children in conflict with law need support to access resources and any resource system to be able and be more productive in carrying out their roles and functions in the society as suggested by the international standards. "

"Fenomena terorisme dalam satu dasawarsa terakhir telah menjadi fiturgerakan sosial yang sangat memprihatinkan di berbagai belahan duniaDeradikalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memutus hubunganradikal baik secara ideologis maupun tindakan kelompok radikal yangmenjadi binaan di Indonesia. Pentingnya Program DeradikalisasiNarapidana Tindak Pidana Terorisme diharapkan bisa menjadi solusi bagiindoktrinisasi narapidana tindak pidana terorisme. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus EksNarapidana Arief Budi Setyawan, pemilihan narasumber dengan teknikpurposive sampling. Lokasi penelitian di BNPT, Densus 88 AT, dan LapasSalemba. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Maksud Arief Tubandalam melakukan aksi terornya adalah untuk membantu perjuanganfisabilillah melawan musuh ndash; musuh Islam diluar agama Islam, yangmemerangi umat Muslim dan juga termasuk didalamnya adalahpemerintahan Indonesia yang sah. Kedua, Proses deradikalisasi yangdilakukan terhadap Arif Tuban dimulai dari awal proses penyidikan yangdilakukan oleh pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror, pentingnya 7x24jam masa penangkapan, proses penuntutan dan peradilan sampai di LapasSalemba dan Ketiga, Dampak program deradikalisasi terhadap Arief BudiSetyawan ini meliputi aspek sosial kemasyarakatan dengan adanya interaksisosial dengan pihak ndash; pihak lain, aspek ideologi berbangsa dan bernegarayang ditemukan masih adanya pola pikir dan ideologi yang cukup militant,aspek ekonomi dan kemandirian.

---

Implementation of deradicalized programs on napi ex criminal action of terrorism case study ex Prisoner Arief Budi Setyawan. The phenomenon of the emergenceof terrorism in the last decade has been a feature of social movements that arevery apprehensive in various parts of the world. Deradicalization is an attemptmade to break the radical relations both ideologically and the actions of radicalgroups that were built in Indonesia. The Importance of the Program for theDeradicalization of Prisoners of Criminal Acts of Terrorism is expected to be asolution for the indoctrination of inmates of criminal acts of terrorism. Thisresearch uses descriptive qualitative approach with case study of Ex PrisonerArief Budi Setyawan, selection of resource by purposive sampling technique.Research location in BNPT, Densus 88 AT, and Salemba Prison. The results showthat first, Arief Tuban 39 s intention in doing the terror act is to help the fisabilillahstruggle against the enemies of Islam outside of Islam, which are fighting theMuslims and also includes the legitimate Indonesian government. Second,Implementation of deradicalization process carried out on Arif Tuban is startedfrom the beginning of the investigation process conducted by the SpecialDetachment 88 Anti Terror, the importance of 7x24 hours of arrest, prosecutionand judicial process until inside Panitentiary of Salemba and Third, the impact ofderadicalization program given to Arief Budi Setyawan this includes socialaspects with the social interaction with other parties, the aspect of the ideology ofthe nation and the state that found still the mindset and ideology that is quitemilitant, the economic aspect and independencenapi arief budi setyawan."

"Skripsi ini membahas tentang Penerapan Proses Rehabilitasi secara umum dan juga penerapan foster care sebagai upaya pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Cipayung Jakarta dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam menangani anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu penelitian ini juga mencoba menggambarkan proses pelayanan di PSMP Handayani dari proses penerimaan anak hingga terminasi pelayanan tersebut. Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga memaparkan tentang kinerja PSMP Handayani sebagai panti percontohan dalam hal pelaksanaan foster care sebagai salah satu upaya untuk merehabilitasi anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum.

---

This thesis discusses about the general application of Rehabilitation and foster care as service efforts from Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Cipayung, Jakarta. This thesis uses descriptive methods and qualitative approaches. This study describes about the implementation of social rehabilitation in dealing with juvenile delinquents and children in conflict with law. In addition, this study also tried to describe the service process in PSMP from the admission process until the termination. Furthermore, this study also describes about the performance PSMP Handy as a pilot institution in terms of the implementation of foster care as part of efforts to rehabilitate juvenile delinquents and children in conflict with law."

"Kekerasan pada anak merupakan ancaman berskala global dan jumlahnya meningkat setiap tahun di Indonesia. Kekerasan pada anak memiliki konsekuensi psikososial jangka panjang mulai dari konsekuensi fisik, psikologis, perilaku, sampai konsekuensi sosial. Kekerasan pada anak juga merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak di mana anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak meliputi upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penelitian ini membahas mengenai kondisi psikososial anak korban kekerasan fisik dan seksual sebelum dan sesudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial serta faktor pendukung dan penghambat proses perubahan kondisi psikososial anak dalam masa rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari, 2 pekerja sosial, 2 anak korban kekerasan, 2 pengasuh, dan 1 psikolog. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa gangguan psikososial yang dialami anak korban kekerasan fisik dan seksual sebelum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial antara lain: depresi, agresif, menutup diri, tidak percaya diri, ketakutan, dan hiperseks. Namun, setelah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di lembaga, ada beberapa perubahan kondisi psikososial anak dilihat dari aspek psikososial serta aspek fisik. Perubahan aspek fisik seperti kenaikan berat badan dan memudarnya bekas luka anak. Perubahan aspek psikologis seperti kondisi depresi yang membaik ditandai dengan pola tidur yang kembali normal, mimpi buruk yang tidak kembali datang, hilangnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, dan emosi yang lebih stabil. Perubahan lainnya seperti kepercayaan diri yang meningkat dan pulihnya trauma (ketakutan) anak. Sedangkan, perubahan dari aspek perilaku seperti berkurangnya sifat agresif anak dan anak menjadi lebih terbuka. Adapun beberapa upaya yang dilakukan lembaga untuk memulihkan kondisi psikososial anak korban kekerasan adalah melalui layanan seperti konseling dan terapi. Konseling bertujuan untuk memecahkan masalah yang dimiliki anak korban kekerasan selama masa rehabilitasi. Sedangkan, terapi ditujukan kepada anak korban kekerasan yang memiliki trauma dan permasalahan psikologis tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor pendukung proses perubahan kondisi psikososial anak korban kekerasan di antaranya: dukungan teman sebaya, dukungan keluarga dan dukungan pekerja sosial. Ketiganya telah membantu anak dengan memberikan dukungan emosional sehingga anak tidak lagi merasa sendirian dan kesepian selama menjalani proses rehabilitasi. Namun, terdapat juga faktor yang menghambat proses perubahan dari pihak anak seperti kepribadian anak yang tertutup dan sulit diatur. Faktor penghambat lainnya berasal dari lembaga, yaitu sikap dan perilaku pengasuh dan anak-anak di asrama yang suka berbicara kasar dan kotor.

---

Violence against children is a global threat and the number increases every year in Indonesia. Violence against children has long-term psychosocial consequences ranging from physical, psychological, behavioral, to social consequences. Violence against children is also a disregard for children's rights where children have the right to protection from violence and discrimination. In Indonesia, child protection includes rehabilitation efforts carried out by child social welfare institutions (LKSA). Social rehabilitation is intended to restore and develop the ability of someone who experiences social dysfunction so that they can carry out their social functions properly. This research discusses the psychosocial conditions of children who are victims of physical and sexual violence before and after receiving social rehabilitation services as well as supporting and inhibiting factors in the process of changing children's psychosocial conditions during the social rehabilitation period at the Handayani Center in Jakarta. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection method in this research was carried out through literature study, in-depth interviews, and observation. The informants in this study were 7 people consisting of 2 social workers, 2 child victims of violence, 2 caregivers, and 1 psychologist. The research results show that there are several psychosocial disorders experienced by children who are victims of physical and sexual violence before receiving social rehabilitation services, including: depression, aggression, withdrawal, lack of self-confidence, fear, and hypersexuality. However, after receiving social rehabilitation services at the institution, there were several changes in the child's psychosocial condition seen from the psychosocial and physical aspects. Changes in physical aspects such as weight gain and fading of children's scars. Changes in psychological aspects such as improved depression are characterized by sleep patterns returning to normal, nightmares not coming back, loss of desire to harm oneself, and more stable emotions. Other changes include increased self-confidence and recovery from children's trauma (fears). Meanwhile, changes in behavioral aspects such as reducing children's aggressive nature and children becoming more open. Some of the efforts made by institutions to restore the psychosocial condition of children who are victims of violence are through services such as counseling and therapy. Counseling aims to solve the problems that child victims of violence have during the rehabilitation period. Meanwhile, therapy is aimed at child victims of violence who have trauma and certain psychological problems that require further treatment. There are several factors that support the process of changing the psychosocial conditions of children who are victims of violence, including: peer support, family support and social worker support. The three of them have helped the child by providing emotional support so that the child no longer feels alone and alone during the rehabilitation process. However, there are also factors that hinder the process of change on the part of the child, such as the child's personality being closed and difficult to manage. Another inhibiting factor comes from the institution, namely the attitudes and behavior of caregivers and children in the dormitory who like to talk rudely and dirty."

"Berulang kali tindak pidana terorisme terjadi di Tanah Air. Selain kerugian materil yang dialami korban-korban bahkan negara, nyawa yang direnggut, bahkan nama baik Indonesia sebagai negara yang damai juga dipertaruhkan. Sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme ini. Akan tetapi, penghukuman atau pemidanaan saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa, mereka yang dihukum malah dianggap sebagai contoh yang melahirkan kembali teroris-teroris baru karena ideologi mereka yang masih berakar. Hal ini menjadikan perlu bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk diberikan suatu rehabilitasi baginya untuk mencabut ideologi mereka tersebut, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran pada mereka, melalui program deradikalisasi.

---

Many times terrorism occurred in Indonesia. Besides material loss has perceived by the victim and the country, death, even the good name of Indonesia as a peaceful country is also be staked. So that the government takes many ways to prevent and overcome the terrorisms. However, punishment itself is not enough to prevent the recurrence of similar offenses, those convicted even considered as an example that regenerates new terrorists because of the ideologyis still rooted in their mind. This makes necessary for the perpetrators of terrorisme to be given a rehabilitation to revoke their ideology, and instill the values of goodness and truth on them, through the deradicalization programme."

"Terorisme merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (counter reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan baik nasional maupun regional. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan lunak salah satunya dengan Program Deradikalisasi. Koordinator Deradikalisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didukung oleh beberapa Kementerian dan Lembaga lain. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan antara pengaturan terkait deradikalisasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan Deradikalisasi di lapangan. Secara faktual, pelaksanaan deradikalisasi untuk para pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan pada status tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana hingga mantan narapidana tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Densus 88 AT secara intensif. Idealnya, jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh Kejaksaan, terpidana oleh Pengadilan, Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mantan narapidana dilakukan oleh BNPT. Selain itu, guna deteksi dini perkembangan jaringan teror didalam maupun diluar Lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dipandang penting bahwa personil Densus harus melekat dalam setiap tahapan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh densus 88 AT sesuai antara regulasi dan implementasinya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekosongan (gap) antara regulasi dan implementasi Program Deradikalisasi di lapangan dipandang dari sudut pandang normatif, karena Densus 88 AT melakukan pekerjaan melebihi dari yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun hal tersebut dianggap baik karena merupakan kebutuhan yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia dan mencegah aksi terorisme dimasa depan.

---

Terrorism is a very serious problem in Indonesia. If not handled and with a quick reaction counter reaction it can become a big threat to stability and security both nationally and regionally. The Indonesian government's policy in tackling terrorism is through a soft approach, one of which is the Deradicalization Program. The Deradicalization Coordinator according to Law Number 5 of 2018 is the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) which is supported by several Ministries and other Institutions. This study found a gap between the regulations related to deradicalization regulated in the Act and its regulations and the implementation of deradicalization in the field. Factually, the implementation of deradicalization for perpetrators of criminal acts of terrorism from the stages of the status of suspects, defendants, convicts, convicts to ex-convicts of criminal acts of terrorism has so far been carried out intensively by Densus 88 AT. Ideally, if the status of deradicalization suspect is carried out by Densus 88 AT, the status of defendant is by the Prosecutor's Office, convicted by the Court, Convicts by the Correctional Institution and ex-convicts is carried out by BNPT. In addition, for early detection of the development of terror networks inside and outside prisons. Thus, it is deemed important that Densus personnel must be attached to each stage to provide appropriate recommendations. This study uses a qualitative approach with the selection of informants by purposive sampling. The results of this study explain that the Deradicalization Program carried out by Densus 88 AT is in accordance with the regulation and its implementation. This was done because there was a gap between regulation and the implementation of the Deradicalization Program in the field from a normative point of view, because Densus 88 AT did more work than was mandated by Law Number 5 of 2018, but this was considered good because it was a necessity. that must be done in dealing with terrorism in Indonesia and preventing future acts of terrorism"

"Kurangnya perhatian dan stigma terhadap anak-anak korban terorisme membuat rantai yang tidak putus terhadap aksi terorisme. Lembaga pendidikan dan rehabilitasi yang ditujukan kepada anak korban terorisme juga tidak sepenuhnya berhasil dan terkadang menjadi faktor pendukung dari keberlanjutan terorisme. Anak dari Khairul Ghazali mengalaminya langsung yang membuat dirinya membangun Pesantren Al-Hidayah. Pesantren ini digunakannya untuk melakukan deradikalisasi dan mengembalikan kehidupan sosial anak-anak korban terorisme. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana proses dan strategi deradikalisasi yang dilakukan di Pesantren Al-Hidayah dengan menggunakan analisis dari social bond theory milik Hirschi. Metode utamanya menggunakan analisis data sekunder terhadap hasil penelitian dan jurnal terdahulu. Dilakukan juga wawancara bersama Khairul Ghazali, namun hanya sebatas penguat argumentasi dari data sekunder yang digunakan. Hasilnya ditemukan bahwa keempat elemen ikatan sosial yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief mampu memberikan pemahaman baru dan mencegah anak-anak korban terorisme disana memiliki ideologi radikalisme dan ekstremis. Strategi yang diterapkan di Pesantren Al-Hidayah yaitu green school, lifeskill, kelas tahfiz, dan trauma healing, secara holistik juga masuk kedalam ikatan sosial oleh Hirschi yang membantu anak-anak untuk kembali ke kehidupan normal di masyarakat.

---

The lack of attention and stigma towards child victims of terrorism creates an unbroken chain of acts of terrorism. Educational and rehabilitation institutions aimed at child victims of terrorism are also not entirely successful and sometimes become a supporting factor for the continuation of terrorism. The son of Khairul Ghazali experienced it firsthand, which made him build the Al-Hidayah Islamic Boarding School. He uses this pesantren to deradicalize and restore children's social life from terrorists. This final project discusses the processes and strategies for deradicalization carried out at the Al-Hidayah Islamic Boarding School using an analysis of Hirschi's social bond theory. The main method uses secondary data analysis on the results of previous research and journals. Interviews were also conducted with Khairul Ghazali, but only limited to strengthening arguments from the secondary data. The results found that the four elements of social bonding, namely attachment, commitment, involvement, and belief, could provide new understanding and prevent children who were victims of terrorism from having radicalism and extremist ideologies. The strategies implemented at the Al-Hidayah Islamic Boarding School, namely green school, life skills, tahfiz classes, and trauma healing, are also holistically included in social bonds by Hirschi, which help children to return to normal life in society."