Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berupaya untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembatasan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif evidence-based policy. Peneliti menggunakan konsep evidence-based policy (Head, 2008) untuk memahami penggunaan bukti dalam tiga dimensi, yaitu political knowledge, scientific (research-based) knowledge, dan practical implementation knowledge yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan adanya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses partisipatif sistemik yang terbatas pada NGO dan Akademisi. Sementara itu, kelompok kepentingan bisnis terlibat secara reaktif melalui dukungan media massa. Penggunaan data dan informasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun menunjukan adanya keterbatasan data yang berakibat ketidakmampuan dalam memberikan gambaran holistik terkait kondisi lalu lintas dan pengaruh yang diberikan kebijakan ganjil-genap di Jakarta. Sementara secara praktis, formulasi kebijakan ganjil-genap telah berhasil membentuk kesiapan instrumen pelaksana dalam implementasi kebijakan ganjil-genap. Secara teoritis, penelitian ini menemukan dua faktor determinan dalam pembentukan political knowledge yang belum dikemukakan oleh Head (2008), yaitu kepastian hukum dan peran media massa.

---

This thesis describes the policy formulation of even-odd traffic restriction system in DKI Jakarta from the perspective of evidence-based policy. Researcher used the concept of evidence-based policy (Head, 2008) to understand three dimensions of evidence, namely political knowledge, scientific (research-based) knowledge, and practical implementation knowledge. Researcher used post-positivist paradigm in this study to get a holistic analysis and understand the possibility of other variables that have not been discussed in previous theory through in-depth interviews and literature studies. The result shows that there was stakeholder involvement in a systemic participatory process that was limited to NGOs and academics. Meanwhile, business interest groups are reactively involved through mass media support. Transportation Department of DKI Jakarta had used data and information in even-odd traffic restriction system policy formulation. Even though it shows the limitations of the data which results in the inability to provide a holistic picture related to traffic conditions and the effects of even-odd policies in Jakarta. While practically, even-odd policy formulations had succeeded in shaping the readiness of implementing instruments in the implementation of even-odd traffic system policy. Theoretically, this study found two determinant factors in the formation of political knowledge that have not been stated by Head (2008), namely legal certainty and the role of the mass media."

"Pelaksanaan kebijakan sistem ganjil genap ini merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Kebijakan pembatasan kawasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap merupakan kebijakan yang membatasi kendaraan beroda 4 (empat) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap dan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki tingkat kemacetan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tingkat persetujuan masyarakat tentang implementasi kebijakan sistem ganjil genap di DKI Jakarta menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assesment Tools oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan, serta analisis yang digunakan yaitu analisis univariat. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan sistem ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal.

---

The implementation of the even-odd system policy is a city government in DKI Jakarta to reduce traffic jams in DKI Jakarta. The even-odd traffic restriction system policy is a policy that restricts 4 (four) wheel vehicles with odd license plates are banned from across the road on the date the even and even license plates are banned to pass the road on the odd. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has a level of high congestion. Therefore, this study aims to illustrate how the level of the approval of the public on the implementation of the even-odd system policy in DKI Jakarta by using the theory of public policy implementation “Implementation as a Political and Administrative Process” by Merilee S. Grindle, and factors influencing that affects the policy implementation theory: The Policy Implementation Assessment Tools” by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma. The method uses in this research is quantitative, data collection techniques with a survey, in-depth interviews, and literature studies, and the analysis conducted is univariate analysis. The results of this study found that the implementation of the even-odd system in DKI Jakarta has been good, but there something must be improved and be reviewed in order to get maximum results."

"Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa implementasi kebijakan sistem ganjil-genap yang tidak berhasil dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 - 2019. Hal yang juga menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya perubahan teknis kebijakan dan juga peran aktor terkait baik dari aktor pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan sistem ganjil genap yang tidak mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019. Faktor apa saja yang membuat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak berhasil mengurangi kemacetan di Ibukota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran serta keterbatasan sumber daya yaitu pengawas dan alat pengawas menjadi hambatan juga tantangan dalam implementasi kebijakan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019 yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan sistem ganjil - genap untuk mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta

---

The focus of the discussion in this research is on the reasons why the implementation of the odd-even system policy is not successful in reducing congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What is also the focus of discussion in this research is the existence of technical changes in policies and also the role of related actors both from policy implementing actors and policy target groups. In this study, the author uses the theory of policy implementation model from Merilee S. Grindle and uses qualitative research methods to examine the implementation of the odd-even system policy that does not reduce congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What factors make and influence the implementation This policy has not succeeded in reducing congestion in the capital city. The results of this study found that the level of compliance and responsiveness of the target group as well as limited resources, namely supervisors and supervisory tools, became obstacles as well as challenges in implementing the odd-even system policy in DKI Jakarta in 2018 - 2019 which affected the unsuccessful implementation of the odd-even system policy to reduce congestion in DKI Jakarta."

"ABSTRAKKebijakan Nomor Ganjil-Genap yang bertujuan untuk membatasi lalu lintas kendaraan sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak diterapkan pertama kali pada tahun 2016, kebijakan ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada pemberlakuan jumlah ruas jalan dan waktu berlaku kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasidata-data lalu lintas antar periode pemberlakuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis secara statistik desriptif dan uji korelasi dari tiapvariabel lalu lintas dengan variabel periode kebijakan ganjil-genap dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari instansi terkait. Hasil yang didapatadalah tiap variabel mempunyai analisis data yang berbeda-beda dan hubungan yang berbeda-beda dengan periode kebijakan ganjil-genap, yang berarti kebijakanganjil-genap mempengaruhi sebagian variabel lalu-lintas yang terdampak. Hasilnya, terdapat penurunan waktu tempuh rata-rata Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 42,97 %, peningkatan kecepatan rata-ratadari Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 76,36 %, penurunan nilai volume kendaraan rata-rata selama dari Periode Ganjil-Genap IIhingga Periode Ganjil-Genap III sebesar 21,53 %, dan peningkatan nilai jumlah penumpang BRT rata-rata dari Periode Ganjil-Genap I hingga Periode Ganjil-Genap IV sebesar 6,67 %.

---

ABSTRACT

The Odd-Even Number Policy intended to limit vehicle traffic has been

implemented by the DKI Jakarta Provincial Government. Since the time it was first

implemented in 2016, this policy has undergone several changes on the

implementation of the number of roads and the time of the policy. The purpose of

this study is to analyze and evaluate between traffic data and periods of policy

enactment. The research method used in this study are descriptive statistical

analysis and correlation test of each traffic variable with odd-even policy period

variables using secondary data obtained from the relevant agencies. The results

obtained are that each variable has a different data analysis and different

relationships with odd-even policy periods, which means that odd-even policies

affect some of the affected traffic variables. As a result, there is a decrease in the

number of average travel time from Odd-Even Period I to Odd Period IV by

42.97%, an increase in the number of average speed from Odd-Even Period I to

Odd Period IV by 76.36%, a decrease in the number of average vehicle volume

from the Odd-Even Period II to the Odd-Even Period III by 21.53%, and an increase

in the average number of BRT passengers from the Odd-Even Period I to the Odd-

Even Period IV of 6.67 %."

"Sistem ganjil genap adalah kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan plat ganjil atau genap sesuai dengan waktu dan ruas jalan yang berlaku. Sistem ganjil genap merupakan implementasi untuk menyelesaikan masalah akibat transportasi seperti kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Dalam proses pengoperasiannya sistem ini dapat mengurangi eksternalitas akibat polusi kendaraan di ruas jalan Jakarta.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dari sistem ganjil genap berdasarkan aspek eksternalitas. Analisa kecepatan dan volume kendaraan dilakukan dengan survei menggunakan video cctv pada ruas jalan. Kecepatan rata-rata kendaraan sebelum perluasan sistem ganjil genap pada ruas Jalan Gunung Sahari adalah 25,42 km/jam dan pada ruas Jalan Pramuka adalah 36,18 km/jam. Kecepatan rata-rata kendaraan setelah perluasan sistem ganjil genap dengan asumsi mengalami kenaikan dengan angka dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi 10,83 km/jam untuk ruas Jalan Gunung Sahari dan 15,42 km/jam untuk ruas Jalan Pramuka. Jumlah volume kendaraan sebelum perluasan sistem ganjil genap adalah 6613 kendaraan untuk ruas Jalan Gunung Sahari dan 12.663 kendaraan untuk ruas Jalan Pramuka. Volume kendaraan setelah perluasan sistem ganjil genap dengan asumsi mengalami penurunan dengan angka dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi 5066 kendaraan untuk ruas Jalan Gunung Sahari dan 9702 kendaraan untuk ruas Jalan Pramuka.Sistem ganjil genap telah menurunkan biaya eksternal sebanyak 37% pada ruas Jalan gunung Sahari dan 34% untuk ruas Jalan Pramuka. Hasil ini berdasarkan pada jenis kendaraan dan bahan bakar yang digunakan. Sistem ganjil genap dapat dengan efektif mengurangi biaya eksternal akibat CO2 dan juga mengurangi kemacetan dengan mengurangi volume kendaraan dan menambah kecepatan kendaraan.

---

Even-odd system is a policy of limiting vehicles with odd or even license plates in accordance with the applicable time and road sections. Even odd system is an implementation to solve problems due to transportation such as traffic jams and air pollution. In the process of operating this system can reduce eksternalities due to vehicle pollution on Jakarta's roads.

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of even odd systems based on eksternalities. Vehicle speed and volume analysis is done by survey counting using CCTV video on the road section. The average speed of the vehicle before the expansion of the even odd system on the Gunung Sahari Road section was 25.42 km / hr and on the Pramuka Road segment was 36.18 km / hr. The average speed of the vehicle after the expansion of the odd-even system with the assumption of an increase with the figures from the DKI Jakarta Transportation Department to 10.83 km / hour for the Gunung Sahari Road section and 15.42 km / hour for the Pramuka Road section. The total vehicles before the even-number system expansion was 6613 vehicles for the Gunung Sahari Road section and 12,663 vehicles for the Pramuka Road section. The total vehicles after the expansion of the odd even system is assumed to have decreased with the figure from the DKI Jakarta Transportation Department to 5066 vehicles for the Gunung Sahari Road section and 9702 vehicles for the Pramuka Road section.

The odd even system has reduced eksternal costs by 37% on the Gunung Sahari road section and 34% on the Pramuka Road section. This result is based on the type of vehicle and fuel used. Even odd systems can effectively reduce eksternal costs due to CO2 and also reduce congestion by reducing vehicle and increasing vehicle speed."

"Kebijakan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini bertujuan agar salah satunya menciptakan lalu lintas yang tertib. Namun berbagai masalah lalu lintas masih terjadi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. INRIX Institute menyatakan bahwa pada tahun 2017 DKI merupakan kota dengan masa kerja terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia. Sebanyak 90% masalah lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia yang tidak teratur. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas kendaraan pribadi di DKI Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi dipilih karena jumlah kendaraan pribadi masih mendominasi di DKI Jakarta dengan persentase mencapai 93,5% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam untuk data primer dan studi literatur untuk data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, dimana dalam teori ini memiliki lima dimensi yaitu kebijakan yang tepat, implementasi yang tepat, sasaran yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya ada dua dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan lalu lintas, sehingga kebijakan ini dikatakan tidak efektif.

---

Traffic policy is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This policy aims to create orderly traffic. However, various traffic problems still occur in Indonesia, including in DKI Jakarta. INRIX Institute stated that in 2017 DKI was the city with the longest working period in Indonesia and the second in Asia. As many as 90% of traffic problems are caused by irregular human factors. Therefore, this study is used to determine the effectiveness of policies in creating orderly private vehicle traffic in DKI Jakarta. Private vehicle users are chosen because the number of private vehicles still dominates in DKI Jakarta with a percentage reaching 93.5% of the total vehicles in DKI Jakarta. This study used a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques for primary data and literature study for secondary data. The theory used in this research is the theory of policy effectiveness according to Riant Nugroho, where in this theory it has five dimensions, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The results of this study prove that there are only two dimensions met in traffic policy, so this policy is said to be ineffective."

"ABSTRACTKebijakan pemerintah kota/provinsi untuk mengontrol volume kendaraan yang berfungsi untuk membatasi lalu lintas kendaraan bisa diterapkan menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembatasan kendaraan bermotor berplat nomor ganjil-genap yang pada Bulan Juli 2016 mulai diterapkan di ruas-ruas utama Jakarta. Jika diperhatikan secara kasat mata, pembatasan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan, melainkan tetap adanya kepadatan di ruas-ruas terkait dan muncul asumsi pindahnya kemacetan di ruas sekitar ruas utama. Perlu ditinjau secara spesifik dari segi parameter-parameter transportasi agar bisa dikaji dampak peraturan pembatasan tersebut yang akan dibandingkan pada saat terjadi penghapusan peraturan pembatasan kendaraan.

---

ABSTRACTMunicipal government policy to control vehicle volume that serves to restrict vehicle traffic can be applied using various methods. One of them is the odd even traffic restriction vehicles which has been implemented from july 2016 to Jarta rsquo s main protocol access. At observely glanced, the limitation does not imply significant impact, in fact that congestion density occurs to the related access and assumed the phenomena has known to be transfered into surrounding road section of protocol access. It should be reviewed specifically in terms of transport parameters to assess the impact of the restrictive rules that will be compared before the limitation rules enacted."

"Tesis ini membahas tentang penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur dalam kerangka tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan mengacu pada kondisi faktual yang dapat didentifikasikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemacetan di Jalan Raya Bekasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif dalam peningkatan peran Polsek Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif analitis dengan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari dokumen maupun sumber informasi/data yang berasal dari literature atau penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Sajian atau display data, dan Verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur dalam penanganan kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sektoral melainkan juga bersifat lintas sektoral. Kegiatan yang bersifat sektoral yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pengguna jalan raya Bekasi pada khususnya. Sementara itu kegiatan yang bersifat lintas sektoral berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi. Kemudian Optimalisasi peran Polsek Cakung dalam menangani kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif yaitu: memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Polsek Cakung dengan meningkatkan koordinasi dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi, baik dengan Polres Metro Jakarta Timur dan pemerintah walikotamadya Jakarta Timur; melakukan mobilisasi personil dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi sesuai dengan manajemen operasional Polri; menumbuhkembangkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap personil yang ada dilingkungan Polsek Cakung mengenai adanya tanggung jawab bersama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Bekasi; dan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Polsek Cakung Jakarta Timur.

---

This thesis discusses the handling of traffic congestion at arterial road of Bekasi, East Jakarta within the framework of duties and functions of the police in bringing about the creation of security, safety, order and smooth traffic with reference to the factual conditions that can be identified as factors associated with congestion in the arterial road of Bekasi, both external factors and internal factors so that efforts can be made that preventive and repressive of the police in improving Cakung, East Jakarta.

This study used a qualitative approach with descriptive analysis as a case study research method. Data was collected through interviews and observation to obtain primary data while secondary data was obtained by collecting data from documents and sources of information / data derived from the literature or previous research. Analysis was carried out in three phases, namely data reduction, display of data, and verification of data.

The results conclude that: preventive and repressive efforts to do Cakung Police in handling the traffic congestion especially in the arterial road of Bekasi can be implemented in the form of activities that not only sectoral but also is cross-sectoral. sectoral activities do Cakung Police with regard to the duties and functions in the field of law enforcement in the field of traffic, especially on road users in particular on the arterial road of Bekasi. While the cross-sectoral activities with regard to the activities that are co-ordination in the implementation and management of traffic engineering and traffic awareness in the society especially in the arterial road of Bekasi. Then Optimizing the role of police Cakung traffic jam on the arterial road of Bekasi in order to realize the security, public order and the smooth traffic based on SWOT analysis, there are several alternatives, namely: comparative advantage held by police Cakung to improve coordination in the regulation of traffic on the arterial road of Bekasi, either by police district (Polres Metro) East Jakarta and Mayor governments in the district; undertake the mobilization of personnel in the activities of traffic control on the highway in accordance with the operational management of the Police Cakung; develop the awareness and responsibility of every existing personnel within the Police Cakung about a shared responsibility between the police, the government, and the public for security, safety, order and the smooth traffic on the arterial road of Bekasi, and make improvements to the activities in the field of law enforcement and community service in Police Cakung."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkaitkebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuatcatatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement ofrecommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, datacollection techniques used are literature studies, namely by analyzing courtdecisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated"