Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKorupsi merupakan isu permasalahan yang terjadi di setiap negara dan dianggap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh dari tingkat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus negara anggota OKI dan non OKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi mampu mengurangi pertumbuhan ekonomi. Untuk negara anggota OKI korupsi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk negara anggota non OKI, korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan sebagai usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di negara anggota OKI dan negara anggota non OKI.

---

ABSTRACT

Corruption is an issue that occurs in every country and is considered to be able to influence economic growth. This study uses panel data to determine the effect of the level of corruption on economic growth with case studies of OIC and non-OIC member countries. The results showed that corruption was able to reduce economic growth. For OIC member countries corruption did not significantly affect economic growth. Whereas for non-OIC member countries, corruption significantly influences economic growth. Therefore, the eradication of corruption needs to be increased as an effort to increase economic growth in both OIC countries and non-OIC countries."

"ABSTRAK

Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACT

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai posifit, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi.

---

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located. "

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu state capture, grand corruption, dan petty corruption dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode ordinary least square, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis petty corruption dan grand corruption berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya grand corruption yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi grand corruption dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan petty corruption, sedangkan state capture corruption tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu grand corruption.

---

This study aims to see how various types of corruption, namely state capture, grand corruption, and petty corrupton in correlation with foreign direct investment and domestic investment in Indonesia. Using ordinary least square methode, this study analyses data on corruption court decisions that occurred in 509 regencies during 2015 to 2019. The results show that grand corruption and petty corruption are positively and significantly correlated with foreign direct investment, while for domestic investment only grand corruption has positive and significant correlation. Compared to petty corruption, grand corruption has a stronger correlation with investment especially Foreign Direct Investment, while state capture corruption is not significantly correlated to either foreign direct investment or domestic investment. This indicates that investment growth in Indonesia is accompanied by an increase in the number of corruptions, especially large-scale corruption such as grand corruption."

"Ajaran Islam mendorong pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun capaian indeks kesetaraan gender negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 negara anggota OKI periode 2010–2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesetaraan gender pada sub-sample berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi negara OKI seperti kondisi konflik dan non-konflik, tingkat pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini melakukan regresi balanced panel data menggunakan metode Fixed Effect (FE), dimana kesetaraan gender diukur dengan menggunakan variabel yang dibangun dari sub-dimensi Gender Inequality Index (GII), yaitu rasio edukasi perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan, proporsi perempuan pada kursi parlemen, dan tingkat fertilitas. Hasil regresi menunjukan bahwa kesetaraan gender secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI pada tahun 2010–2018, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan rasio edukasi dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, perbaikan faktor sosial-ekonomi juga mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara konflik, berpendapatan rendah, dan IPM rendah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi berbasis perspektif gender dan agama serta memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang bersifat inklusif

---

Islamic teaching encourages the importance of women role in supporting the development, however OIC member countries have very low gender equality index. This research aims to investigate the impact of gender equality on economic growth in selected 30 OIC member countries during 2010–2018. In addition, this study also aims to determine the effect of gender equality within sub-sample, based on socio-economic characteristics (such as: conflict and non-conflict countries, income levels, and Human Development Index categories). Balanced panel data regression using Fixed Effect (FE) model was performed to answer the research questions. This study uses variables constructed from the sub-dimensions of Gender Inequality Index (GII), specifically dimensions of female population with at least some secondary education, female labor force participation, proportion of seats held by women in national parliaments, and fertility rates. The results of this study indicate that gender equality significantly affects economic growth, especially in the aspect of women's empowerment through promoting female education and labor force participation. Furthermore, improvement in socio-economic factors is able to give higher impact on economic growth on conflict, low-income, and low-HDI countries. The empirical result is expected to enrich literature on economic development based on religion and gender perspectives and also has implications for policy makers to develop strategies that encourage inclusive economic growth."

"Penetapan Piagam OKI yang baru dalam KTT OKI ke sebelas di Dakkar, 2008, menjadi momentum bagi negara-negara OKI untuk memperkuat demokrasi dan kelembagaan dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengeskplorasi peran demokrasi dan kepemerintahan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI selama periode 1998-2012 dengan menggunakan augmented gravity model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan kepemerintahan Indonesia, serta kepemerintahan negara-negara OKI sebagai tujuan ekspor Indonesia berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI. Sebaliknya, demokrasi di negara-negara OKI berpengaruh negatif dan signifikan. Negara-negara OKI berpendapatan rendah cenderung mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup.

---

The enforcement of new OIC Charter at the 11th OIC Summit in Dakar, 2008, has become a momentum for OIC member states to reassert the importance of democracy and institutional reform in promoting economic and trade cooperation among its members. This study aims to explore the role of democracy and governance on the enhancement of Indonesian export to OIC countries during the period 1998-2012 by using augmented gravity model. The results showed that both democracy and governance in Indonesia have positive and significant effect in enhancing Indonesian export to OIC countries. The similar result is also found in the governance of OIC countries. On the other hand, democracy in OIC countries are having negative and significant effect on the same matter. Low-income OIC countries have a tendency to implement a more closed trade policy."

"Emisi gas rumah kaca yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim, sebagian besar berasal dari negara berkembang. Organisasi Kerjasama Islam, sebagai bagian substansial dari negara berkembang, selain memiliki kenaikan emisi gas rumah kaca yang besar (lebih dari 100%) selama periode 1990 sampai dengan 2013 juga memiliki kenaikan tingkat CO2 yang tinggi (7%). Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, negara OKI juga dihadapkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk kegiatan produksi, pada akhirnya akan menghasilkan emisi yang lebih besar. Namun, profil bauran energi negara OKI masih didominasi oleh bahan bakar fosil (97%). Oleh karena dibutuhkan implimentasi kebijakan untuk mengurangi emisi di negara OKI. Menurut Internasional Energi Agency, perbaikan tingkat energi efisiensi dan pemanfaatan energi terbarukan merupakan solusi untuk memitigasi dan membatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dan besarnya dampak efisiensi energi dan pemanfaatn energi terbukan untuk mengurangi emisi CO2 di negara OKI menggunakan model STIRPAT dan pendekatan model estimasi random effect dari data tahun 2010 hingga 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi energi dan energi terbarukan berdampak negatif terhadap CO2 dan implementasi energi terbarukan memiliki dampak yang besar dalam mengurangi emisi CO2 dibandingkan efisiensi energi.

---

Greenhouse gas emissions, which highly contributes to the climate change, largely come from developing country. Organization of Islamic Cooperation (OIC), as a substantial part developing countries, despites having a significant increase of greenhouse gas emission (over 100%) during 1990 to 2013, also has a high increase in share of CO2 from their total greenhouse gas emissions (7%). This is manily due to combustion of fossil fuel. Moreover, OIC is also faced with a fast growing economy, this means there will a need of more energy input to produce, which in turn lead to larger emissions. However, energy mix of OIC is still dominated by fossil fuel (97%). Therefore, OIC needed to implement a set of policy to reduce their CO2 emissions. According to Internasional Energi Agency, improving energi efficiency and utilzation of renewble energi are solution to mitigate and limitate the global warming. This study aims to examine the impact of implementation of energy efficiency and utilization of renewable energi to reduce CO2 emissions in OIC using STIRPAT model and random effect model of estimation from 2010 to 2017 data. The result show that both energi efficiency and renewable energi have a negative impact on CO2 emissions dan implementation of renewable energy has larger impact than improving energi efficiency. "

"Peningkatan konsumsi energi yang tinggi di Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan sebagian besar dari konsumsi energi tersebut berasal dari energi fosil dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk menghindari dampak kerusakan tersebut perlu adanya transisi energi fosil menjadi energi terbarukan. Financial development dapat mempengaruhi pemanfaatan sumber energi terbarukan secara efisien. Perkembangan dalam sistem keuangan suatu negara akan mengurangi biaya investasi proyek investasi energi terbarukan dan mendorong konsumsi energi terbarukan. Penelitian ini menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh dari financial development terhadap konsumsi energi terbarukan studi kasus negara anggota OKI. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara financial development di sektor pasar saham dan konsumsi energi terbarukan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa financial development di sektor perbankan tidak memengaruhi konsumsi energi terbarukan.

---

The high energy consumption in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries, with a significant portion of it being derived from fossil fuels, can result in environmental damage. To avoid the impacts of such damage, a transition from fossil fuels to renewable energy is necessary. Financial development can influence the efficient utilization of renewable energy sources. The progress in a country's financial system can reduce the investment costs of renewable energy projects and promote the consumption of renewable energy. This study employs panel data to examine the impact of financial development on renewable energy consumption in a case study of OIC member countries. The research findings indicate a significant positive relationship between financial development in the stock market sector and renewable energy consumption. Additionally, the results show that financial development in the banking sector does not affect renewable energy consumption."

"Studi ini menganalisis pengaruh dari korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang demokratis pada periode 2002- 2021. Estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kointegrasi, yaitu hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel, serta dinamika penyesuaian jangka pendek setiap variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang korupsi berdampak merugikan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka pendeknya berdampak meningkatkan, 'sesaat'. Sebaliknya, utang publik berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga utang publik menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang penting bagi pembangunan negara-negara berkembang – yang seringkali mengalami defisit anggaran. Analisis kami juga membandingkan dampak korupsi maupun utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokkan negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi dan rendah. Menunjukkan hasil, bahwa pada kelompok 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi, dampak korupsi lebih merugikan dibandingkan pada kelompok 25 negara dengan frekuensi tahun pemilu rendah. Sedangkan dampak utang publik pada dua kelompok negara tidak dapat dibandingkan karena hasil yang tidak signifikan pada sub-sampel 18 negara

---

This study analyzes the influence of corruption and public debt on economic growth in 43 democratic developing countries in the period 2002-2021. Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimates are used in this research to look at cointegration, namely the long-term equilibrium relationship between variables, as well as the dynamics of adjustments in the short term for each variable. The results show that in the long term corruption has a detrimental impact on economic growth, but in the short term it has a 'momentary' growth impact. On the other hand, public debt has the effect of increasing economic growth in the long term, so public debt becomes an important alternative financing instrument for the development of developing countries - which often experience budget deficits. Our analysis also compares the impact of corruption and public debt on economic growth based on groupings of countries with high and low frequency of election years. The results show that in the group of 18 countries with a high frequency of election years, the impact of corruption is worse than in the group of 25 countries with a low frequency of election years. Meanwhile, the impact of public debt on the two groups of countries cannot be compared because the results are not significant in the sub-sample of 18 countries."