Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Pinang Ranti di resmikan pada tahun 2017 dengan nama Kampung KB Pulo Asri. Program Kampung KB Pulo Asri Kelurahan Pinang Ranti merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dikemas menjadi program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari sisi keagamaan, sisi pendidikan, sisi reproduksi, sisi ekonomi, sisi perlindungan, sisi kasih sayang, sisi seni budaya, dan sisi pembinaan lingkungan. Dalam realisasi Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti diperlukan kerja sama yang baik untuk menjalankan Program Kampung KB, salah satunya dengan partisipasi. Partisipasi merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk berbagi peran dan melihat keterlibatan masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah kajian dalam penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Kampung KB Pulo Asri. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam program ini, masyarakat menjadi sasaran utama pelaksanaan Program Kampung KB. Untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang lebih optimal maka diperlukan penelitian untuk menggambarkan tingkat partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berangkat dari teori partisipasi Model CLEAR yang dikemukakan oleh Lowndes, Pratchett, and Stoker, terdiri dari dimensi Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui data kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah optimal dalam penyelenggaraan program pemerintah.

---

ABSTRACT

Family Planning (KB) Village Program Pinang Ranti Urban Village was formalized in 2017 as Pulo Asri KB Village Program. Pulo Asri KB Village Program is a step to improve the quality of life of families and public. Packed into a program aimed at the wellbeing of the public both from religious sides, educational sides, reproductive sides, economic side, side of protection, side of compassion, side of cultural arts, and side of environmental coaching. In the realization of Pulo Asri KB Village Program needs good cooperation to run the KB Village Program, one of them with participation. Participation is a good step to share the role and see public involvement. This is a study in this research on public participation in the Pulo Asri KB Village Program. Public participation is an important element in this program, the public is the main goal of implementation of Kampung KB Program. To support the implementation of more optimal government programs, research is needed to describe the participation level. This research uses a quantitative approach that departs from CLEAR model participation theory presented by Lowndes, Pratchett, and Stoker, consists of the dimension of Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Data retrieval on this research is done through questionnaire data and in depth interviews with related sources. Results from this research show that the level of public participation in Pulo Asri KB Village Program, shows high results. This suggests that public participation is optimal in government programmes."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kerangka institusional sebuah kebijakan negara dan tindakan kolektif pada instansi pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini merupakan upaya mengkaji organisasi pemerintah dalam kerangka institusional dengan metodologi penelitian Soft Systems Methodology (SSM) berorientasi pada theoretical research interest. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diberi wewenang untuk mengelola Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluh KB yang dialihkan status kepegawaiannya dari PNS pemerintah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN ini jumlahnya mencapai 15.777 orang, tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan karakteristik geografis dan kapasitas SDM yang bervariasi serta unit pengelola terbawahnya ada di level provinsi. Kondisi yang demikian tersebut mendorong BKKBN untuk merumuskan infrastruktur kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata-kelola Penyuluh KB sebagai wujud tindakan organisasi. Secara empiris, kerangka kelembagaan alih kelola Penyuluh KB tersebut dikaji dengan perspektif New Institutionalism yang lebih berfokus pada level organisasi. Studi ini memperkuat kembali pemikiran Nee bahwa perubahan institusi musti ditanggapi dengan melakukan penyesuaian kembali atas kepentingan, norma dan kekuasaan, bukan sekadar membuat kembali aturan formal.

---

This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district/city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,777. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. This study reaffirms Nees thought that changes in institutions must be responded to by re-adjusting interests, norms and power, rather than merely re-establishing formal rules."

"Jakarta Timur tahun 2021 ditemukan 10,46% PUS yang melakukan unmet need KB. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, pandangan, riwayat kontrasepsi, pemberian pelayanan KB, dukungan suami, dan peran tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada PUS menikah saat masa pandemi COVID-19 di Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah PUS di wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur berjumlah 150 responden dengan teknik multistage random sampling. pengolahan data menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan uji regresi logistik. Pengumpulan data melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada 30 PUS berdomisili di Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan kejadian unmet need KB pada masa pandemic COVID-19 sebesar 40% mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pandemic COVID-19. Ada hubungan faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, riwayat KB), faktor pemungkin (aksebilitas informasi manajemen pelayanan alat kontrasepsi) dan faktor penguat (dukungan suami dan peran petugas kesehatan) dengan p-value <0.05. Faktor paling dominan mempengaruhi kejadian Unmet Need KB pada PUS menikah saat masa pandemic COVID-19 adalah Riwayat KB. Maka diharapkan BKKBN melakukan peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap pemegang program KB dalam penyuksesan program KB serta PKB meningkatkan preventif promosi KB kepada masyarakat dengan mematuhi protocol pencegahan virus COVID-19 dan melakukan intervensi berkala 3 bulan sekali agar masyarakat yang unmet need KB menjadi akseptor KB.

---

In East Jakarta in 2021, 10.46% of PUS were found to have unmet need FP. Factors influence it, age, education, number of children, knowledge, attitudes, views, history of contraception, provision of FP services, husband's support, and the role of health workers. This study aims to determinants of the incidence unmet need FP in fertile couple during COVID-19 pandemic in the Makasar District, East Jakarta, in 2022. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample study is 150 WUS using a multistage random sampling technique. Sample processing with univariate, bivariate and multivariate analysis logistic regression. Data collection by filling out a questionnaire has been tested validity and reliability on 30 fertile age couples live in Makassar District, East Jakarta. The results showed that the incidence of unmet need for family planning during the COVID-19 increased by 40% compared to before the COVID-19 pandemic. There is a relationship between predisposing factors (age, education, knowledge, attitudes, perceptions, history of family planning), enabling factors (accessibility of information on contraceptive service management) and reinforcing factors (husband's support and the role of health workers) with p-value <0.05. The most dominant factor influencing the incidence of Unmet Need FP in married fertile age couples during the COVID-19 pandemic was FP History. It’s hoped that the BKKBN will increase guidance and coordination of FP program holders on success of the family planning program and PKB want to achieve more preventively in terms of FP promotion to the community by adhering to the COVID-19 virus prevention protocol and conducting periodic interventions for 3 months so that people unmet need FP become FP acceptors."

"ABSTRAKKebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi unmet need KB didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4 pada Tahun2012 menjadi 15,8 pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat . Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.

---

ABSTRACTUnmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4 in 2012 to 15,8 in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district city in the four provinces with a high need proportion Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district city level. "

"Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana dan faktor-faktor yang berhubungan di masyarakat DAS Ciliwung. Populasi dari penelitian adalah seluruh keluarga/Pasangan Usia Subur DAS Ciliwung dan sampel penelitian adalah jumah kepala keluarga yang diambil secara purposive random sampling, dengan terlebith dahulu mengelompokkan ke dalam empat kecamatan menurut kondisi pembagian wilayah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada empat vaiabel yaitu ekonomi, pendidikan, TER (Total Fertility Rate), dan CPR (Contraceptive Prevalense Rate). Pertanyaan yang muncul adalah benarkah Program Keluarga Berencana (TFR dan CPR) meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada masyarakat DAS Ciliwung? Berdasarkan hasil analisa dan model struktural dari penelitian ini, terlihat bahwa model yang diperoleh dengan dasar empirik sudah memenuhi persyaratan yang baik. Untuk itu dengan temuan dan model penelitian yang dikaji ternyata bahwa pelaksanaan Program KB (CPR dan TFR) serta faktor kesejahteraan keluarga cukup kuat dan efektif sebagai penentu dalam upaya menumbuhkan/peningkatan Ketahanan Nasional/Keluarga. Dengan kata lain pengembangan Ketahanan Nasional akan bisa ditingkatkan dan diperbaiki dengan upaya terus melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap aspek Program Keluarga Berencana dan faktor peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila diamatt, variabel-variabel pelaksanaan program KB dan peningkatan kesejahteraan keluarga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pengaruhnya terhadap ketahanan nasional adalah sangat bermakna (signifikan). Kebermaknaan pengaruh ini diduga ada alasan yang menyebabkannya. Yaitu faktor yang menentukan tumbuhan kesadaran ketahanan nasional adalah karena adanya upaya perbaikan pelaksanaan program KB (CPR dan TFR) yang tertangani/terkontrol dengan baik, di mana hal tersebut memberikan pengaruh pada penguatan kesejahteraan keluarga dengan lebih baik pula. Keadaan ini menunjukkan bahwa kalau faktor pelaksanaan Program KB dapat ditangani dengan baik, maka secara Jangsung dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Hingga akhirnya upaya peningkatan ksejahteraan keluarga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih baik pula untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga dan Ketahanan Nasional para peserta KB.

---

Base on Population Regulation No. 10 Year 1992, the Familiy Planning Program is one efforts to increase awareness and community action irugh increase age of the first marriage, setting the fertilty, and increase the social welfare of the family.

The aims of this study are io know the Family Planning Program and correlation within some factors in DAS Ciliwung. This research population are all eligible in DAS Ciliwung and research sample are 200 Family/eligible couple take by purposive random sampling, with devide 4 district according.

This research focus on four varible, there are economic, educational level, TFR, and CPR. The question was ia it the true that Family Planning (TFR and CPR) increasing Family welfare in DAS Ciliwung?

Based on anatiysis and structural model from this research, show that model which get by base empiric, data have fulfil the classification. And with this jinding and from research model inspected really that that family planning and Jamily welfare strong enough and effective as determination in effort to increase national resilience or family resilience. What we get from this research basically with theories or results of other research. if we inspect the variable family planning and family welfare, in partial or simultance, influences toward national reasilience are very significant. These influences have reason, factor which determine good or bad of increase national resilience are the effort on CPR participants, TFR which have good control, that term give influences on strengthen better family welfare. That all about influences family planning factor ioward affectivity family economic related with increase family welfare on DKI Jakarta people. Otherwise the activities of influence toward family income as a factor of more attention in term af supporting increasing family welfare and influence toward national resilience of family planning acceptors."

"Salah satu masalah kependudukan utama yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, hingga saat ini telah dilakukan berbagai usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduudk, terutama melalui pengendalian angka kelahiran atau fertilitas. Upaya penurunan angka kelahiran ini dilakukan dengan cara pemakaian kontrasepsi kepada pasangan usia subur. Kabupaten Bogor juga mengalami hal yang sama, belum semua PUS memanfaatkan pelayanan KB. Kecamatan Ciseeng untuk cakupan unmet need KB belum memenuhi SPM (5%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktore predisposisi, pemungkin, kebutuhan dan penguat terhadap pemanfaatan pelayanan keluarga berencana. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan studi cross sectional. Data yang dikumpulkan adalah data primer, diperoleh dengan cara wawancara terhadap WUS yang berstatus menikah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa umur, pekerjaan, akses dan kebutuhan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan pelayanan KB. Kebutuhan akan pelayanan KB merupakan variabel yang paling dominan.

---

One of the main demography issues in Indonesia is a higher growth rate of population. Nowadays, there are any efforts to control the growth rate of the population through the controk of birth rate or fertility by using contraception involuntary by the fertile spouse. Bogor regency also experience the same thing, not all of the PUS use services of KB. Ciseeng subdistrict for unmet need coverage KB has not met the SPM (5%). The purpose of this research was to know relationship factors predisposing, needs and booster of the utilization of family planning services. this research is quantitative with cross sectional study. The Data collected is primary data, obtained by means of interviews to the WUS are married. Resultes of the study explained that the age, occupation, access and requirements associated with the utilization of service significantly KB. The need for services is the most variable KB is dominant."

"

Abstrak

 

Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need di Indonesia. Pengukuran unmet need menggunakan data SDKI 2017 dengan cara non-kalender yang mendasarkan pada status penggunaan kontrasepsi saat survei (11,7%), sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan kontrasepsi dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei (14,7%). Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Indonesia dengan konteks angka putus pakai kontrasepsi relatif tinggi, pengukuran unmet need KB cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai diperkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.

 

---

Abstract

 

Unmet need for family planning is a condition of sexually active women who want to delay or limit pregnancy but do not use contraception. This study examines the unmet need for sociodemographic determinants in Indonesia. Unmet need measurement uses IDHS 2017 by the non-calendar method which is based on the contraceptive use status during the survey (11.7%), while the calendar method is based on the status of contraceptive use within 69 months prior to the survey (14.7%). This difference of around 3% concerns the addition of nearly 1.6 million women at risk of unwanted pregnancy. In Indonesia with relatively high contraceptive discontinuation rate, the unmet need for family planning in the calendar method is more appropriate than the non-calendar method. Strengthening counseling by health workers, structuring patern family planning services that are more appropriate in urban areas, equitable distribution of family planning services throughout Indonesia, and reaching the poor are expected to reduce unmet need for family planning. 

"

"Keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menekan laju pertumbuhan penduduk dapat dicapai dengan program keluarga berencana yang bukan merupakan tugas istri saja. Dengan demikian meningkatkan keikutsertaan suami harus didukung dengan pengetahuan yang baik tentang keluarga berencana bagi suami. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui gambaran tingkat pengetahuan suami tentang keluraga berencana dengan menggunakan desain deskriptif sederhana dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria sebanyak 47 responden di RW 19 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Banten tahun 2009. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuisoner. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tingkat pengetahuan suami tinggi tentang keluarga berencana sebanyak 24 orang (51,1 %) Pengetahuan sedang sebanyak 23 orang (48,9 %) namun partisipasi dalam KB masih rendah sebanyak 12 orang (26 %) dengan metode yang digunakan 100% kondom. Rekomendasi penelitian ini sebagai data dasar dalam meningkatkan keikutsertaan suami untuk mengikuti keluarga berencana dan menjadi bahan masukan dalam program keluarga berencana bagi suami.

---

Happy and prosperous of small family and decrease population growth rate can be achieved with family planning program that is not the task of the wife. Therefore, the increase of husbands participation must be supported by good knowledge about family planning.

This research want to identify the description of the level of husbands knowledge regarding family planning by using simple descriptive design. The number of respondents who met the criteria was 47 respondents at RW 19 Keiurahan Pamulang, Pamulang Eastern District of South Tangerang Banten 2009. Collecting data was done by using kuisoners.

Results of this study provided a high level of knowledge about the husbandis family planning they were 24 people (51.1 %), the respondents who had average level of knowledge were 23 people (48.9%) yet, the participation in the family planning was still low 12 people (26%) with the method used 100% condom.

Recommendations of this research that was a data base to increase the participation of the husband and family planning input into family planning program."