Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 202689 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nanda Alfiyandi
Analisis Manajemen Pajak Yang Dilakukan Wajib Pajak Dalam Menentukan Pilihan Antara Mekanisme Pemeriksaan Pajak Dan Mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Secara Sukarela = Tax Management Analysis in Determining the Choice Between the Tax Audit Mechanism and the Voluntary Disclosure Mechanism
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai manajemen pajak yang dilakukan dalam memilih alternatif yang lebih menguntungkan antara mekanisme pengungkapan ketidakbenaran dan mekanisme pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut dan bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak dalam memilih alternatif-alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini didasari oleh adanya alternatif-alternatif yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan pajak yang dikarenakan oleh kesalahan peyampaian pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedua mekanisme tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi besaran sanksi maupun resiko yang akan timbul yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam memilih alternatif terbaik. Analisis pemilihan alternatif terbagi kedalam 4 (empat) fase, antara lain fase sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, fase saat dilakukan pemeriksaan pajak, fase pada saat pemeriksaan bukper, dan fase pada saat penyidikan pajak. Dalam melakukan manajemen pajak untuk memilih antara kedua mekanisme tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan manajemen pajak, tujuan, dan motivasi dalam melakukan manajemen pajak. Pelaksanaan manajemen pajak dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yakni perencanaan pajak (tax planning), pengimplementasian pajak (tax implementing), dan pengawasan pajak (tax controlling). Pada fase sebelum pemeriksaan akan lebih efektif untuk melakukan pertimbangan sesuai dengan keadaan perusahaan. Sedangkan untuk fase saat dilakukan pemeriksaan, akan lebih efektif untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pada fase saat pemeriksaan bukper, pengungkapan ketidakbenaran menjadi suatu fasilitas bagi Wajib Pajak. Pada saat penyidikan pajak, akan lebih efektif untuk melakukan penghentian penyidikan pajak.
ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the tax management carried out in choosing a more favorable alternative between the mechanism of voluntary untruth disclosure and the mechanism of tax audits. This study aims to analyze the fundamental differences between the two mechanisms and how taxpayers do tax management in choosing these alternatives. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results show that in resolving tax disputes, there are 2 (two) mechanisms, Voluntary Untruth Disclosure and the tax audit. Both mechanisms have advantages and disadvantages that can be used as a consideration by the taxpayer in choosing the best alternative. The alternative selection analysis is divided into 4 (four) phases, including the phase before the tax audit, the phase when the tax audit is carried out, the phase at the time of the audit examination, and the phase during the tax investigation. In carrying out tax management to choose between the two mechanisms, the taxpayer must pay attention to the requirements, objectives, and motivation in carrying out tax management. The implementation of tax management is carried out in 3 (three) stages, tax planning, tax implementing, and tax controlling. In the phase before the tax audit,, it will be more effective to be audited with the tax office, in accordance with the circumstances of the company. As for the phase when the tax audit is carried out, it will be more effective to be audited by tax office. During the audit bukper phase, the disclosure of untruth becomes a facility for taxpayers. And also at the time of the tax investigation, it will be more effective to stop the tax investigation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachman Sampurno
Analisis perbedaan pembatasan jangka waktu dinamisasi hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Cakung Dua = Analyzing disparity of time limitation in adjusted tax payment estimation based on tax audit compared with taxpayer compliance in Jakarta Cakung Dua Administrative Tax Office
"Indonesian tax reform could increase and maintain self - budget for development, which is not depending to oil and gas sector. For this condition, this is the time to achieve tax implementation to improve the quality, such as increasing certainty and tax - compliance. One of these efforts, in income tax there is achieving in time limitation to adjust the estimated tax payment based on tax - audit. Compliance with the income tax requires affirmative actions from each taxpayer in certain condition, but in another side income tax is one of the instrument of public policy to distribute the costs of government.
This adjustment for tax payment is the example of estimated tax which is not having strong administrative sanctions for establishing commitment between taxpayer and government to secure the revenue. In another conditions, this action face the fluctuated business, the need professionalism of tax audit, and poor accounting system from taxpayer that can bring to uncertain condition and can increase the incompliance.
The goals of this thesis are showing if there is disparity condition before and after limitation to adjust the estimate tax payment from based on tax - audit, and analyzing the conditions which appear from application in Jakarta Cakung Dua administmtive tax office (KPP Jakarta Cakung Dua) to eliminate the negative sides of application and get the benefit for the revenue and compliance. The reasons to choose KPP Jakarta Cakung Dua are new ofice to improve tax revenue and having taxpayer population as usual.
Research--operation is comparative study with chi - square method to know the disparity and proportional comparative as a qualitative analyzing dependent variables of compliance to describe the conditions. The methods to collect of data are literature study and collecting premier data in KPP Jakarta Cakung Dua.
The summaries of this study are there is no disparity compliance before and after limitation, and there are some conditions which are influenced by this adjustment. These conditions are this action is influenced by business fluctuation, could increase formal compliance, and could apply effectively in the official counting of tax liability personal taxpayer.
To establish the compliance in KPP Jakarta Cakung Dua, it must imply the efective tax - audit and audit other taxpayers to build the deterrent effect. And for the tax head - office, it must manage the systematic tax - audit managerial to give effectively and efficient result such as RGTF and extra effort which could boost tax revenue. And there is potential tax - revenue from the officiaI counting of tax liability personal taxpayer."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22315
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fandi Edi Cahyono
Analisis tingkat kepatuhan pajak atas wajib pajak auditee kap dan non auditee kap (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Koja) = Analysis of public accounting firm's auditee and un auditee taxpayers tax compliance (case study of small tax office of Jakarta Koja)
"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.
This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ken Bogidelanovbriliadi
Analisis kepatuhan wajib pajak ditinjau dengan teori motivational posture pasca tax amnesty di KPP wajib pajak besar empat = Analysis of tax compliance as viewed with motivational posture theory after tax amnesty at large tax office number four
"Skripsi ini bertujuan menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya Amnesti Pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada peningkatan kepatuhan pajak setelah terjadi Tax Amnesty ditinjau dari teori Motivational Posture di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam kelima dimensi yang dikaji melalui Motivational Posture menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki kecenderungan untuk patuh setelah terjadinya Tax Amnesty. Dari hasil tersebut, Kepada otoritas pajak dapat melihat Motivational Posture sebagai cara dalam melihat kepatuhan pajak sesuai dengan dimensi-dimensi yang dijabarkan diatas.
This Thesis aims to analyze Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty. This study used a quantitative approach with questionnaire collection and bibliography studies. The result of the Thesis showed that there are increase in Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty as viewed from Motivational Posture in Large Tax Office Number Four. In all of five dimensions that viewed from Motivational Posture, Taxpayer showed tendency to comply after the implementation of Tax Amnesty. From the results, Tax Authority can look Tax Compliance from Motivational Posture according to dimensions that already been explained.
"
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qierihda Zalva
Analisis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak atas Kasus Penggelapan Pajak PT X Tahun Pajak 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga = Analysis of Taxpayer Compliance Monitoring on the Tax Evasion Case of PT X for the 2018 Fiscal Year at Foreign Investment Tax Office Three
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nizar Zulkarnain
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pemeriksaan Pajak; Analisis Faktor Dan Motivasinya = The Influence Of Taxpayer's Perception On Tax Audit Avoidance; Analysis Of Factors And Its Motivation
"Mekanisme self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya pemeriksaan pajak ketika wajib pajak memiliki kondisi sebagaimana yang ditentukan dalam aturan perpajakan menjadi subjek pemeriksaan pajak. Penelitian ini mendalami pengaruh persepsi wajib pajak terhadap potensi terjadinya pemeriksaan pajak dengan memberikan pertanyaan skenario untuk mengetahui imbasnya kepada tindakan wajib pajak melakukan penghindaran pemeriksaan pajak. Menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner dan menjalankan analisis regresi logistik terhadap jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa terdapat kaitan antara persepsi kompleksitas pajak, informasi pajak dan keadilan proses dan hasil pemeriksaan pajak di Indonesia dengan kecenderungan untuk menghindari pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak, biaya kepatuhan dan biaya sengketa pajak tidak memberikan pengaruh signifikan kepada tindakan wajib pajak menghindari pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi penelitian sejenis mengingat belum banyak terdapat penelitian yang berfokus pada persepsi wajib pajak dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak.
The self-assessment mechanism provides flexibility for taxpayers to calculate and report their own tax obligations, this can be utilized by taxpayers to anticipate the occurrence of a tax audit when the taxpayer has the conditions specified in the tax rules to become the subject of a tax audit. This study explores the effect of taxpayer perceptions on the potential for tax audits to occur by providing scenario questions to find out the impact on taxpayers' actions in avoiding tax audits. Using qualitative methods, data were obtained by distributing questionnaires and running logistic regression analysis of respondents' answers. The results of the study show empirically that there is a link between perceptions of tax complexity, tax information and fairness of the process and results of tax audits in Indonesia with the tendency to avoid tax audits by the tax authorities. This study also shows that tax deterrence sanctions, compliance costs and tax dispute costs do not have a significant effect on taxpayers' actions to avoid tax audits. The results of this study can be used as a basic reference for similar research considering that there are not many studies that focus on taxpayer perceptions in relation to tax audits."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Harsono
Peranan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan : studi kasus pada Karikpa Jakarta Empat = Role of fiscal inspection regarding obedience in complying with taxation payment - case study at Karikpa Jakarta Empat
"Usaha penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak mempakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak.
Penegakan hukum pajak dapat dilaksanakan dengan cara pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas sistem perpajakan diperlukan pula adanya sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan pajak harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat dan bagaimana peran pemeriksaan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang.
Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak di masa yang akan datang.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.
Dari analisis tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan berperanan positip atas peningkatan kepatuhan kewajiban penyampaian SPT-nya.
Saran dalam penelitian ini adalah agar terhadap Wajib Pajak yang tidak pemah diperiksa selama 3 (tiga) tahun agar dilakukan pemeriksaan baik Pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan Iapangan yang dilakukan oleh KPP setempat atau Karikpa Jakarta Empat, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil pemeriksan tersebut apabila sumir maka NPWP dan NPPKP Wajib Pajak harus segera dihapus dan dicabut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Untuk melakukan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan kriteria seleksi agar pemeriksaan yang dilakukan lebih efektif terutama apabila ada data informasi yang tersedia di bank data.
Law enforcement conducted by Directorate General Tax Affairs is manifested by inspection. It is as any law enforcement activities in order that the legislations enactment may be realized soundly- Without any law enforcement it will no bring about law justice against tax payers who had conducted their tax payment in tnie, it is line with authority mandated by legislations against fiscal administrative.
Law enforcement may bc implemented by inspection, obligation and collection. Hence, it is necessary the effective inspection in order to increase affectivity of fiscal system. Fiscal inspection system should be able to stimulate truth and report completion on revenue, submission, deduction, taxation and fiscal payment by tax payer.
The essential problematic herein is how implementation of Fiscal inspection at Inspection and Fiscal Investigation at Oflice Jakarta Empat and inspection role against the obedience in complying with fiscal obligation and to follow wholly, the fact finding of inspection within framework inspection and investigation function in the future.
The objective of this research is to illustrate and describe fiscal inspection at Office Jakarta Empat. Analyzing and explaining fiscal inspection implementation as realization of inspection objective to examine tax payer obedience. To clarify and analyze the steps in order to increase inspection and fiscal investigation in the future.
Research methodology used in this thesis is analysis descriptive method with data collection technique by library and field research. Analysis conducted in qualitative and quantitative.
From analysis on obedience rate in complying fiscal obligation regarding the submission both Annually and Masa SPT is obtained conclusion that inspection has positive role in increasing obligation obedience in sending SPT.
Suggestion in this research is that Tax Payer who never be inspected for three (3) years to be investigated either Office or Site Inspection conducted by local KPP or Karikpa Jakarta Empat, it is necessary conducted in order to increase obedience rate of Tax Payer.
Provided that such inspection results is succinct then, immediately, both NPWP and NPPKP of Tax Payer should be written off or invoked so as not to be used by other individual incorrectly.
To implement such inspection should be based on selection criteria in order that such inspection is more effective mainly, provided that any information data available on bank data."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Sari
Kesetaraan antara hak dan kewajiban wajib pajak dalam penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai = The equality between rights and obligations of taxpayer in the completion of value added tax refunds
"Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah selaku regulator tetap harus mengontrol restitusi pajak untuk meminimalisir adanya potensi kerugian negara. Dalam menjamin pelayanan dan efisiensi restitusi pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Proses restitusi PPN di dalam penelitian ini ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax. Penelitian menggunakan pendekatan post positivisme dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas restitusi PPN ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax telah memberikan efisiensi, karena jangka waktu penyelesaian menjadi paling lambat 1 (satu) bulan dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan cash flow untuk peningkatan produksi yang dapat mendorong peningkatan revenue Wajib Pajak. Namun di sisi lain memberikan biaya psikologis tersendiri karena potensi sanksi yang lebih besar apabila dikemudian hari Wajib Pajak diperiksa dan ditemukan kurang bayar. Selain itu, untuk menjaga kesetaraan pengamanan penerimaan negara, pemerintah menerapkan Pasal 35A UU KUP mengenai ILAP serta atas diterapkannya Joint Audit dalam Program Sinergi.
Value Added Tax (VAT) Refunds is one of the taxpayer's rights that must be fulfilled by the government. On the other hand, the government as a regulator has remains control tax refunds to minimize the potential of state losses. To ensure the service and efficiency of tax refunds, the government issued a Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 117/PMK.03/2019 concerning Amendments to the Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2019 concerning Procedures of Preliminary Tax Overpayment Refunds. The process of VAT refunds in this study is reviewed by the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax. This research uses descriptive post positivism approachment. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The findings are the implementation of a preliminary refund for overpayment of taxes on VAT in terms of the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax has provided efficiency, because the settlement period of VAT refunds at least 1 (one) month can help companies to allocate cash flow to increase production that can encourage increased taxpayer revenue. However, it provides its own psychological costs because of the potential for higher sanctions if later a tax audit is conducted and found that taxpayer is underpaid. In addition, to maintain the equality of securing state revenue, the government has given its services as Article 35A of the KUP Law on ILAP is implemented and as Joint Audit in the Program Sinergi is implemented as well."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Pudji Rahayu
Penyebab wajib pajak tidak patuh / Dewi Pudji Rahayu
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai lima belas pembayar pajak yang belum mematuhi pelaporan pajak pasal 21 pasal sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Ketidakpatuhan tersebut mencakup baik tidak melaporkan dan tidak menghitung pajak mereka secara akurat. Kelima belas sampel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan transparansi pengeluaran pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2017
330 AGREGAT
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Cornelius F.
Tingkat kepatuahan pegawai direktorat jendral pajak di lingkungan kantor wilayah derektorat jendral pajak jakarta pusat sebagai wajib pajak PPH orang pribadi
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pegawai golongan II di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan kepatuhan formal dan material. Penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis hubungan antara demografi responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan dengan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 150 responden yang diambil secara acak sederhana. Data kepatuhan wajib pajak diperoleh dari data sekunder dengan melihat data penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Wawancara dengan pimpinan dan wajib pajak juga dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui hubungan antara demografi responden digunakan analisis tabulasi silang dan Chi square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara formal, pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara jika dilihat secara material, pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu terlihat dari tidak adanya laporan pajak atas penghasilan tambahan dari Wajib Pajak.
Temuan lain menunjukkan bahwa faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, faktor demografi tidak dapat menjadi prediktor yang valid untuk melihat patuh tidaknya wajib pajak, khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sosialisasi dan pembinaan secara langsung dari pimpinan terhadap para pegawai agar memahami peraturan-peraturan perpajakan khususnya yang terkait dengan penghasilan tambahan. Sosialisasi secara langsung perlu lebih diprioritaskan karena akan lebih efektif jika dibandingkan dengan melalui intranet. Perlu pula dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak internal KPP dan didukung dengan pemberlakuan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, juga penting dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan melibatkan faktor-faktor internal maupun eksternal individu.
This research aims to identify compliance of second rank employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office. Taxpayer compliance is reviewed based on formal and material compliances. This research also seeks to analyze correlation between respondent demographic profiles consisting of sex, age, education, status, work length, and rank with taxpayer compliance.
The research employs descriptive quantitative method engaging 150 respondents taken by simple random. Data of taxpayer compliance is obtained from secondary data by reviewing data of Tax Return (SPT) submission. Interviews with directors and taxpayers are also carried out to confirm research result. Descriptive analysis is employed to identify taxpayer compliance level, while to identify correlation between respondent demography, cross-tabulation and Chi square analysis are employed.
Results of this research indicates that formally, Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office have high compliance in fulfilling their tax obligation. While if materially reviewed, Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office are not compliant in fulfilling their tax obligation. Since there is no tax report on additional income from Taxpayers.
Other finding indicates that demographic factors consisting of sex, age, education, status, work length, and rank do not have correlation with taxpayer compliance. Therefore, demographic factors may not become valid predictors to review the taxpayer compliance, particularly in Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office.
Based on findings in this research, there is a need for socialization and development directly from leaders to employees in order to comply with tax rulings especially related to additional income. Direct socialization is necessary to be put as a priority as it would be more effective compared to socialization via intranet. There is also a need to establish a special team assigned to inspect internal taxpayers KPP and supported by sanction decisively imposed in compliance with the applicable regulation.
In addition, it is necessary to conduct follow up studies with quantitative approach to identify factors influencing compliance of employees in Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office by involving individual internal and external factors."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25852
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>