Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan  masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan gaya hidup ramah lingkungan padahal cenderung mengetahui manfaat yang didapatkan jika mengurangi penggunaan plastik. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan kantong plastik maka hal ini berpengaruh pada gaya hidup ramah lingkungan. Berdasarkan pada hasil perhitungan evaluasi efektifitas kebijakan pada tahun 2018 sebesar 0,05 dan pada tahun 2022 sebesar 0,1. Hasilnya bahwa kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin belum efektif. Prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik strategi SO (Strength-Opportunity) dengan  meningkatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakay, pelaku usaha pada pasar tradisional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berupaya mengurangi sampah plastik.

---

Banjarmasin City implements a policy to reduce the use of plastic bags through Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016. This study aims to evaluate the effectiveness of policies to reduce the use of plastic bags in Banjarmasin City. The results of the study show that there are still many people who do not adopt an environmentally friendly lifestyle even though they tend to know the benefits they get if they reduce their use of plastic. The higher the public's knowledge of the dangers of using plastic bags, this affects an environmentally friendly lifestyle. Based on the calculation results of evaluating the effectiveness of the policy in 2018 it was 0.05 and in 2022 it was 0.1. The result is that the policy on reducing the use of plastic bags in the City of Banjarmasin has not been effective. Strategic priorities that can be carried out by the government for policies to reduce the use of SO (Strength-Opportunity) plastic bags are by increasing and conducting outreach activities to the public, business actors in traditional markets, so that it is expected to increase awareness to reduce plastic waste."

"

Dewasa ini, kantong plastik mulai menjadi keresahan bagi lingkungan karena kebanyakan dari plastik akan berakhir menjadi sampah dan mengotori lingkungan. Bahan dasar pembuatan kantong plastik mengakibatkan kantong plastik menjadi tidak mudah terurai dan berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah. Tidak berhenti di situ, sampah kantong plastik tersebut berpindah tempat sampai ke laut dikarenakan oleh aktivitas angin atau aliran sungai. Dilansir dari data Bank Dunia, sampah kantong plastik sekali pakai mendominasi sampah plastik di Indonesia. Dengan besarnya volume timbulan sampah kantong plastik tersebut, upaya pengelolaan sampah di hilir sudah tidak cukup. Sehingga, perlu dilakukan upaya preventif berupa pengurangan sampah dari hulu. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk membatasi timbulan sampah kantong plastik. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui pendekatan command and control. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini berupaya memberikan solusi pengurangan sampah kantong plastik dengan melakukan perbandingan pada penerapan pendekatan command and control melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penerapan larangan penyediaan kantong plastik melalui peraturan walikota tersebut terbukti efektif dalam mengurangi sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin walaupun tidak didukung oleh pengaturan sanksi. Keefektifan peraturan walikota tanpa pengaturan sanksi akan dijelaskan dengan menggunakan teori benign big gun. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan larangan penyediaan kantong plastik dapat diadaptasi di kota lain di Indonesia guna mengurangi sampah kantong plastik yang kian mencemari lingkungan.

 

---

These days, plastic bags have become a source of problem for the environment, since most of them will end up as waste and pollute the environment. The basic ingredients in plastic bags makes it hard for them to break down and caused them to end up piled up in landfills. Not only that, the plastic bag waste would also find its way to the sea due to wind or river flow. Data from the World Bank stated that disposable plastic bags waste makes up the majority of plastic waste in Indonesia. With such large volume of plastic bag waste, downstream waste management efforts are not enough. Therefore, it is necessary to take preventive measures in the form of reducing waste from the upstream. Hence, government intervention is needed to limit the insurgence of plastic bag waste. The effort can be made by the government through a command and control approach. By using a normative juridical research method, this thesis seeks to provide a solution to reduce plastic bag waste by comparing the application of the command and control approach through Banjarmasin Mayor Regulation No. 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The implementation of the ban on supplying plastic bags through the mayor's regulation proved effective in reducing plastic bag waste in Banjarmasin City even though it was not supported by sanctions. The effectiveness of the mayor's regulations without the regulation of sanctions will be explained using the beningn big gun theory. Based on this, it is expected that the ban on supplying plastic bags can be adapted in other cities in Indonesia to reduce plastic bag waste which is increasingly polluting the environment.

 

"

"Perilaku masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat dianalisis untuk dapat melibatkan peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan menganalisis keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan pada teori perilaku Theory of Planned Behavior dengan variabel yang digunakan yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, kesediaan untuk membayar, dan intensi perilaku. Dalam pengolahan data menggunakan metode statistik Partial Least Square dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Selain itu juga dilakukan analisis mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar penggunaan kantong plastik dan menilai tingkat keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di toko ritel modern Indonesia. Dari 7 variabel laten yang diukur hubungannya dengan variabel perilaku pada model struktural, hanya variabel sikap dan variabel kesediaan untuk membayar yang tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan variabel lainnya, yaitu variabel norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, dan intensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Untuk tingkat keefektifan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif sehingga perlu adanya peningkatan harga dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia.

---

Community behavior is one of the aspects that can be analyzed to involve the role of the community in reducing the use of plastic bags. This research aims to determine the factors that can influence community behavior in reducing the use of plastic bags and analyze the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in Indonesia. In this research, do an approach to the Theory of Planned Behavior with variables that used are attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequence, willingness to pay, and intention behavior. In data processing, the Partial Least Square statistical method is used by using SmartPLS 3.0 software. In addition, an analysis was conducted on the communitys willingness to pay for the use of plastic bags and assess the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in modern retail store in Indonesia. Of the 7 latent variables that are measured in relation to the variable behavioral in the structural model, only variable attitude and variable willingness to pay that insignificant to community behavior, while the other variables, i.e. subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequences, and intention has a significant influence on community behavior in reducing the use of plastic bags in Indonesia. For the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy, currently shows ineffective results, so it is necessary to increase prices in the implementation of the paid plastic bag policy in Indonesia."

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142 Tahun 2019 telah berlaku sejak 01 Juli Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik di DKI Jakarta, ditujukan kepada dua subjek yaitu Pasar Rakyat dan Retail Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur. Teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah berjalan dengan baik. Pengelola retail modern baik itu hipermarket, supermarket dan minimarket telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Namun, pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional masih belum mematuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Keseluruhan indikator telah terpenuhi, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi terkait dengan anggaran dan penegakan peraturan. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi kebijakan dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk sosialisasi Covid- 19 dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang dan pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu terdapat hambatan dalam implementasi yang berasal dari internal dan eksternal.

---

The Policy on the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags that applies in Special Capital Region of Jakarta, issued by Special Capital Region of Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 has been effective since 1st July 2020 has the aim of reducing plastic waste in DKI Jakarta, which aimed for two subjects, traditional markets and modern retail. This research focused on analyzing implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in the East Jakarta Administrative City. The theory of policy implementation by Charles O. Jones (1996) is the theory used for this research. The approach in this research used a post-positivist by conducting in-depth interviews with several informant. The results of this study indicate that the implementation of the obligation to use of eco-friendly shopping bags has been going well. Modern retail managers, such as hypermarkets, supermarkets and minimarkets, have implemented the policies well. However, market traders in traditional markets still do not comply with the regulations as stipulated in the policy. All indicators have been fulfilled, but there are indicators that have not been met related to the budget and enforcement of regulations. There is no budget for policy socialization because the budget is prioritized for Covid-19 socialization and there are no strict penalty for market traders and business actors who still provide single-use plastic bags. In addition, there are obstacles in implementation that come from internal and external factors."

"Salah satu visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pertanahan adalah melakukan pemetaan skala nasional melalui kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan buku realisasi legalisasi asset diketahui bahwa penerbitan sertifikat dan redistribusi tanah sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah mencapai 2,8 juta bidang dari seluruh Indonesia sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sertifikasi tanah harus mencapai 7 juta bidang. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diadakan tidak hanya untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum tetapi juga untuk mendapatkan pemetaan skala nasional dan menekan serta mengurangi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Atas dasar tujuan kebijakan PTSL, maka dari itu penting untuk dilakukan suatu penelitian tentang bagaimana kegiatan PTSL tahun 2018 dilakukan dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam tesis ini, peneliti telah menganalisisnya dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan Goggin 1990 dan Van Meter Van Horn 1975. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif antara lain hasil verbatim wawancara dan dokumentasi. Dalam tesis ini peneliti juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi dan menjabarkan mengenai manfaat apa yang telah dan yang belum dirasakan oleh masyarakat.

---

One of the visions of Joko Widodo and Jusuf Kalla in the land sector is to conduct national scale mapping through land registration activities. Based on the book realization of legalization of assets, it is known that the issuance of certificates and redistribution of land from 2015 to 2017 is reaching 2.8 million fields from all over Indonesia while for 2018 it is targeted that land certification must reach 7 million fields. Complete Systematic Land Registration activities are held not only to bring legal certainty and protection but also to obtain national scale mapping and suppress and reduce conflicts and land disputes. Based on PTSL policy objectives, it is therefore important to conduct a study of how PTSL activities in 2018 are carried out and what factors influence their implementation. In this thesis, researchers have analyzed it using the concept of implementing the Goggin 1990 policy and Van Meter Van Horn 1975. This research was conducted with a post positivist approach with qualitative data collection techniques including verbatim interviews and documentation. In this thesis the researcher also gives conclusions and recommendations and describes what benefits have been and have not been felt by the community."

"Penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran. Prostitusi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Hal ini juga tercermin dari motto Kota Tangerang yaitu "Akhlakul Karimah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari Perda ini telah berhasil memberantas tindakan prostitusi di Kota Tangerang. Namun demikian, masih banyak ditemukan indikasi dari perbuatan yang melanggar Perda tersebut yaitu dalam bentuk kasus perselingkuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur tentang perbuatan perselingkuhan.

---

There are many features of social deviance in almost all countries is prostitution or acts of prostitution. Prostitution has always existed in society since thousands of years ago. The act of prostitution is a negative reflection of the society, because it is one of social disease that is difficult to eradicate completely. In order to prevent infraction of the practice of prostitution in Tangerang, thus Tangerang Government then assign a policy contained in the Regional Regulation No. 8 of 2005 about the Prohibition of Prostitution. This is also reflected byTangerang motto is "akhlakul Karimah". This research used a qualitative approach with in- depth interviews and literature. Results from this research that the implementation of this regulation has been successfully eradicate prostitution in Tangerang. However, there are many indications of an act that violates the law is in the form of affair cases. This is due to the absence of sanctions governing act of affair cases."

"Tulisan ini meneliti tentang strategi advokasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam terbitnya Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana strategi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam upaya mengadvokasi Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan mengumpulkan data dari kanal media sosial Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sebagai sumber data primer, serta literatur, data berita, dokumen pemerintah sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik melakukan peran-peran nya sebagai bagian dari civil society dalam merepresentasikan isu kepentingan publik, memberikan perlawanan terhadap negara serta memberikan edukasi dan pemberdayaan demokrasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik menggunakan lima bentuk sumber daya dan tiga akses untuk mencapai sumber daya tersebut, yaitu mobilisasi terhadap sumber daya moral, sumber daya manusia, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya material, dan sumber daya material serta akses untuk mencapai sumber daya tersebut dengan memproduksi sendiri, mengkooptasi dan mengagregasi sumber daya yang ada.

---

This paper examines the advocacy strategy of the Indonesian Plastic Bag Diet Movement in the issuance of Governor Regulation No. 142 of 2019 concerning the Use of Environmentally Friendly Shopping Bags in DKI Jakarta. This study asks research questions about the strategy of

the Indonesian Plastic Bag Diet Movement in an effort to advocate for Governor Regulation No. 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags. This study uses a qualitative method using in-depth interview techniques and collects data from the

social media channels of the Indonesian Diet Plastic Bags Movement as the primary data source, as well as literature, news data, government documents as secondary data sources. The findings show that the Indonesian Plastic Bag Diet Movement plays its roles as part of civil society in representing issues of public interest, providing resistance to the state and providing education

and empowering democracy to the community. This research also shows that the Indonesian Plastic Bag Diet Movement uses five forms of resources and three accesses to reach these resources, namely the mobilization of moral resources, human resources, social-organizational resources, material resources, and material resources as well as access to reach these resources by producing themselves, co-opting and aggregating existing resources."