Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatar belakangi adanya keberpihakan Notaris dalam pembuatan akta kuasa untuk menjual yang di dalam aktanya terdapat kekurangan pihak, karena akta autentik dalam pembuatannya terdapat syarat formil dan juga syarat materiil agar akta Notaris dapat dianggap sebagai akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga Notaris harus tetap menjaga independensi sebagai pihaknya yang netral dalam pembuatan akta autentik agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik. Tesis ini akan membahas mengenai kekuatan akta kuasa untuk menjual yang kurang pihak dan tanggungjawab Notaris terhadap akta kuasa untuk menjual yang kurang pihak dalam Putusan MPPN tanggal 23 Juli 2019 Nomor 07/B/MPPN/VII/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah kekuatan akta kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris yang terdapat kurang pihak adalah bahwa akta autentik itu terdegradasi kekuatan aktanya menjadi dibawah tangan dan juga akta tersebut tidak bisa mengikat para pihak karena salah satu pihak di dalam akta tersebut tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan kata kuasa yang mengakibatkan adanya unsur cacat kehendak di dalam poses pembuatannya. Notaris bertanggung jawab kepada setiap akta yang dibuat olehnya karena kurangnya ke hati-hatian dari Notaris yang mengakibatkan terlanggarnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik.

---

This thesis is motivated by the allegiance of the notary in making the power of attorney to sell, in which there is a lack of parties in the act, because the authentic deed in making there are formal and material requirements so that the notary deed can be considered as an authentic deed. The notary public is responsible for every deed he or she makes and the notary must maintain independence as a neutral party in making authentic deeds so that there is no violation of the Law of Notary Position and also the Code of Ethics. This thesis will discuss the power of the power of attorney to sell the less parties and the responsibility of the Notary to the power of attorney to sell the less party in the Decision of MPPN dated July 23, 2019 Number 07/B/MPPN/VII/2019. The research method used in this study is normative juridical. The typology of this research is descriptive-analytic which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that the power of the power of attorney to sell that was made by a notary who has less parties is that the authentic deed is degraded, the deed power is under the hand and also the deed cannot bind the parties because one of the parties in the deed does not give approval to the making of power of attorney which results in an element of defect in the process of making it. The notary is responsible for every deed made by him due to lack of caution from the notary public which results in violation of the Notary Position Act and also the Code of Ethics."

"The Dissent of the Governed is a diagnosis of what ails the body politic - the unwillingness of people in power to hear disagreement unless forced to - and a prescription for a new process of response. Carter examines the divided American political character on dissent, with special reference to religion, identifying it in unexpected places, with an eye toward amending it before it destroys our democracy. At the heart of this work is a rereading of the Declaration of Independence that puts dissent, not consent, at the center of the question of the legitimacy of democratic government. Carter warns that our liberal constitutional ethos - the tendency to assume that the nation must everywhere be morally the same - pressures citizens to be other than themselves when being themselves would lead to disobedience. This tendency, he argues, is particularly hard on religious citizens whose notion of community may be quite different from that of the sovereign majority of citizens. With reference to a number of cases, Carter shows that disobedience is sometimes necessary to the heartbeat of our democracy - and that the distinction between challenging accepted norms and challenging the sovereign itself, a distinction crucial to the Declaration of Independence, must be kept alive if we are to progress and prosper as a nation."

"Salah satu peran Notaris terkait pemindahan hak atas tanah yaitu dalam pembuatan akta kuasa menjual sebagai dasar dari proses pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta kuasa menjual wajib disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya terhadap suatu perbuatan hukum. Perbuatan Notaris yang memuat keterangan palsu dengan memuat bahwa pemberi kuasa masih hidup dan memberikan kuasa untuk menjual objek tanah kepada pihak lain ke dalam Akta Kuasa Menjual sehingga menyebabkan pembatalan akta lain dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembatalan akta tersebut. Adapun penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang dilakukan terkait pembuatan akta tersebut, serta bagaimana Notaris/PPAT menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bentuk tipologi penelitian eksplanatoris sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris bertanggungjawab secara administratif, secara perdata, dan secara pidana terhadap perbuatannya. Notaris/PPAT wajib mengikuti kewajiban serta larangan dalam proses membuat akta serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk cermat dan hati-hati, tidak berpihak kepada salah satu penghadap, dan wajib menolak memberikan jasa apabila terdapat ketidakbenaran untuk memulai proses pembuatan aktanya, maka profesi jabatan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan akan menghasilkan akta yang bermutu, sehingga mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat gugatan berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta di kemudian hari.

---

One of the roles of a Notary related to the transfer of land rights is in the making of a Deed of Authorization to Sell as the basis for the process of making a deed of sale by Land Conveyancer. The Deed of Authorization to Sell must be agreed upon by the giver and the recipient of The Authorization to Sell to be in charge of for a legal act. In the Decision of the Malang District Court Number 170/Pdt.G/2019 there is a Notary who contains a false statement which states that the giver of The Authorization to Sell is still alive and gives the agreement to sell the land object to another party in the Deed of Authorization to Sell, causing the cancellation of another deed and causing losses to parties related to the cancellation of the deed. The authors want to discuss the Notary's responsibility for the actions taken related to the making of the deed, as well as how the Notary/PPAT applies the precautionary principle to avoid falsifying documents from other parties. The research method used is normative juridical with the form of explanatory research typology, while the type of data used is secondary data or data obtained from library materials or literators that have to do with the object of research. The result of this research is that the Notary is responsible administratively, civilly, and criminally for his actions. Notaries/PPAT are required to follow the obligations and prohibitions in the process of making a deed and apply the principles and principles to be careful and careful, not taking sides with one of the parties, and must refuse to provide services if there is an untruth to start the process of making the deed. the professional position will run properly and will produce a quality deed, so that it gets legal protection if there is a lawsuit related to falsification of documents or deeds in the future. "

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara kode etik dan peraturan jabatan, serta secara perdata dan/atau pidana.Tesis ini bertujuan untuk menganalisa tentang kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta menganalisa keabsahan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Agar dapat menjawab masalah tersebut, Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian dekriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris yang didasarkan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 sebagai data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris RR, seorang Notaris/PPAT di Kota Tangerang. Kesalahan Notaris RR pada kasus ini yaitu disebabkan oleh keberpihakannya pada Penjual sehingga merugikan Pembeli dalam transaksi pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek sebuah tanah. Selanjutnya, MPPN tersebut menjatuhkan sanksi teguran tertulis karena Notaris RR telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) a dan c serta Pasal 15 ayat (2) d dan e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Terhadap PPJB yang dibuat tersebut secara bentuknya ialah tetap akta autentik, secara fungsi menjadi akta dibawah tangan dan berdasarkan syarat sah perjanjiannya, akta menjadi batal demi hukum, sehingga, Notaris RR dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana diatur Pasal 84 UUJN.

---

Notary as a position of trust must maintain the dignity of her position by always obeying UUJN and Notary Code of Ethics so that the Notary is always be careful and do not carry out mistakes in her position, especially in her duty to make Authentic Deeds. If there are only a few mistakes made by the Notary, then the Notary must be able to account for her actions both in the code of ethics and rules of office, as well as in civil and/or criminal.

This thesis aims to analyze the mistakes made by the Notary in carrying out her position and analyze the validity of a Buy Sell Agreement Fastening (PPJB). In order to answer this problem, the author uses normative juridical research with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation, especially regarding the notarys faults based on the decision of the Notary Central Supervisory Board (MPPN) Number 19/B/MPPN/XII/2017 as secondary data.

Based on the results of the research, it was found that there was a violation of position carried out by Notary named RR, a Notary/PPAT in Tangerang City. Notary RRs fault in this case is caused by her partiality to the Seller in the transaction of making PPJB with the land as an object. Furthermore, the MPPN impose written warnings sanctions for her as because the Notary RR has violated the provisions in Article 16 paragraph (1) a and c and Article 15 paragraph (2) d and e of the Notary Position Act No. 2 of 2014 (UUJN). Against the PPJB, the form is to remain an authentic deed, functionally becomes an underhanded deed and based on the legal terms of the agreement, the deed becomes null and void, so that the Notary RR can be held accountable as stipulated in Article 84 of the UUJN."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris. Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan guna melancarkan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri Notaris melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi dengan akta palsu, dimana pihak dalam akta tersebut tidak menghendaki perbuatan jual beli atas tanah miliknya. Pelanggaran tersebut terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh Notaris di Sleman sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2016/PT.YYK yang telah melanggar Pasal 378 jo. 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peranan Notaris dalam pelaksanaan utang piutang yang berubah menjadi jual beli, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat adanya kasus penipuan yang dilakukan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan penipuan membuat akta sebagai perjanjian simulasi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa Notaris menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi yang causa nya terlarang. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris dan melaporkan kepada kepolisian. Akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, bentuk tanggung jawab Notaris yaitu dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif. Perlunya pengawasan secara lebih intensif terhadap Notaris dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang lebih tegas.

---

Notary is required to be responsible for the deed which he has made, especially if the deed is defective due to negligence or intent Notary. Examples of violations committed by a Notary in the performance of her position of making a deed that is not desired by the parties and in order to launch his intention to benefit himself Notary commits fraud by making a simulation agreement with a fake deed, where the party in the deed does not want the sale and purchase of his land. The offense is in the case of a Notary in Sleman as it appears in the High Court of Yogyakarta Decision Number 41 PID 2016 PT.YYK which has violated Article 378 jo. 55 paragraph 1 of the Criminal Code. The role of a Notary in the execution of accounts receivable payable that turns into a sale and purchase, legal protection against the parties due to fraud cases made by Notary and the responsibility of Notary in making fraud make deed as a simulation agreement. The research conducted is analytical descriptive with normative juridical research method with qualitative data analysis.

Based on the results of research can be stated, that the Notary misuses his authority by committing fraud by making a simulation agreement causa its forbidden. The aggrieved party may indemnify the Notary and report to the police. As a result of the violation committed by a Notary Public, the form of liability of a Notary is to be subject to civil, criminal or administrative sanctions. The need for more intensive supervision of Notary and law enforcement with more assertive sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1128K/PID/2017 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/VII/2019 mengenai Notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan objek yang sama kepada beberapa pihak. Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek dalam akta-akta tersebut adalah seritifikat yang dititipkan di kantor Notaris sebagai jaminan perjanjian utang piutang. Karena di tengah jalan pihak debitur menghilang, pihak kreditur meminta Notaris untuk menjualkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Notaris kemudian membuat KTP palsu dan meminta seorang rekannya untuk mengaku sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut dan bertindak sebagai penjual dengan menggunakan nama sesuai KTP yang telah dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah tepat atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris atas perbuatannya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi literatur, dan metode analisis kualitatif. Tipologi yang digunakan bersifat deskriptif yang menghasilkan penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Notaris sudah tepat namun masih terdapat satu sanksi lagi yang dapat dibebankan kepada Notaris yaitu sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan atas perbuatannya.

---

This dissertation discusses the Supreme Court's Ruling No. 1128K/PID/2017 and the Central Supervisory Assembly of Notary's Ruling No. 13/B/MPVN/VII/2019 about the Notary who conducted Conditional Sale and Purchase Agreement and Deed of Authorization to Sell on the same object for several parties. The certificate of land right as the object of those deeds is the one which stored on the Notary office as the collateral on loan agreement. As the debtor stopped paying the debt, the creditor asked the Notary to sell the certificate of land right. The problem raised on this dissertation is the legal implication towards Conditional Sale and Purchase Agreement dan Deed of Authorization to Sell made by the notary that is not inline with the applicable law and the sanction that had been charged to the Notary. The research method of this dissertation is juridical normative using secondary data with literature review as data gathering tools, and using qualitative analysis method. The research typology is descriptive making an analytical-descriptive research. The research shows that the legal implication towards the deeds is null and void because they not meet the subjective and objective requirements of an agreement on article no. 1320 Code of Civil Law and the criminal sanction as well as administrative sanction to the notary are appropriate. However, there is still one other sanction that can be charged to the notary, that is, private sanction in the form of compensation for the injured party."

"yang dibuat tanpa adanya dokumen asli. Dokumen asli adalah hal yang sangat diperlukan dalam peralihan obyek teretentu. Ketidaklengkapan dokumen dalam pembuatan akta akan menimbulkan kerugian berlanjut kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu penulisan ini berfokus pada bagaimana keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat akta, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 38 UUJN, dan ketentuan verlijden dalam pembuatan akta dan memahami pertanggungjawaban berdasarkan UUJN dan Kode Etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta kuasa menjual yang dibuat tanpa adanya dokumen asli tetaplah menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, selama ia memenuhi syarat bentuk suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata Jo. Pasal 38 UUJN. Serta ketiadaan sertipikat asli atas obyek yang hendak diperjualbelikan tidak berimplikasi apapun pada akta kuasa menjual. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Notaris atas kelalaian dalam proses pembuatan akta ini ialah sanksi administratif yakni pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

---

This thesis discusses the legal implications of making a sales authorization deed that was made in the absence of original documents. Original documents are indispensable in the transition of certain objects. The incomplete documents in making the deed will cause continued loss to one party. Therefore this writing focuses on the validity and accountability of the notary in carrying out his obligations in making the deed, with reference to the provisions of Article 1 number 1 Jo. Article 1868 of the Civil Code in conjunction with Article 38 of the UUJN, and verifiable provisions in making deeds and understanding accountability under the UUJN and the Code of Ethics. This study uses normative juridical research methods, with descriptive-analytical research type, analyzed using qualitative analysis methods using secondary data collection techniques. The results of this study conclude that the deed of selling power made without the original documents remains an authentic deed which has perfect proof of strength, as long as it fulfills the requirements for the form of an authentic deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code Jo. Article 38 UUJN. And the absence of the original certificate of the object to be traded has no implication whatsoever to the deed of selling power. The responsibility imposed on the Notary for negligence in the process of making this deed is an administrative sanction, namely a temporary dismissal for 6 (six) months."