Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik berikat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menganalisi dampak yang berpengaruh kepada Industri Besar yaitu Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Industri Minyak dan Gas (Migas). Penelitian pada skripsi ini didasari dari penggunaan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah dan studi yang dilakukan yaitu dengan studi literatur dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kredibel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari implementasi Fasilitas Kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat telah sesuai dengan tujuan penetapannya, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya yang menguntungkan bagi Industri TPT dan Industri Migas.

---

This research describes the implementation of customs facilities at the Bonded Logistic Center (BLC) which has been stipulated on Ministry of Finance Regulation, PMK No.28/PMK.04/2018 concerning amendments to PMK No.272/PMK.04/2015. This regulation describes the provisions for the establishment of Bonded Logistic Center. The focus of this research is to explain the implementation of facilities given for Bonded Logistic Center, along with the supporting and inhibiting factors in its implementation. Furthermore, analyzing the impact that affects heavy industries, that is The Textile Industry and The Oil and Gas Industry. The research in this thesis is based on the use of qualitative methods by describing the problems and the studies of this research by literature study and the secondary data obtained through in-depth interviews with credible sources. The results of this research are that the results of the implementation of Customs Facilities at the Bonded Logistic Center are in accordance with the objectives of its application, in its implementation there are supporting and inhibiting factors, as well as beneficial impacts for The Textile Industry and The Oil and Gas Industry."

"Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa.

---

The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT."

"Pelabuhan merupakan salah satu sarana penting kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas pelabuhan berupa terminal peti kemas memberikan peran besar dalam likuiditas arus barang. Semakin cepat peti kemas bergerak, semakin berdampak baik pada performa pelabuhan. Arus peti kemas dipengaruhi oleh penanganan dokumen. Banyaknya campur tangan pihak serta proses penanganan dokumen impor yang cukup ketat, mengakibatkan kegiatan behandle ini menjadi lama. Hal tersebut selalu menjadi permasalahan logistik nasional. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan pusat logistik berikat. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean clan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB hadir untuk mengurangi kegiatan behandle di pelabuhan dengan memindah alihkan beberapa kegiatan pemeriksaan barang yang semula dilakukan di pelabuhan menjadi di PLB. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PLB terhadap kinerja pelayanan barang di pelabuhan, serta membuat model simulasi dari kegiatan bongkar di pelabuhan. Penelitian ini menggunakan Model Simulasi Sistem Dinamik untuk menganalisis kondisi aktual di pelabuhan dan membandingkan simulasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Pembuatan model simulasi menggunakan software Vensim, dan hasilnya divalidasi dengan menggunakan uji behaviour pattern test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa impor jalur PLB dapat memangkas waktu dwelling time hingga 6%, meningkatkan ketersediaan kapasitas yard sebesar 11%, serta meningkatkan memberikan efisiensi sebesar 2% pada produktivitas bongkar di pelabuhan.

---

orts are a crucial part of export and import activities. Container terminals in ports play a huge role in the liquidity of the flow of containers. The faster the containers flow, the better the impact on port performance. Container flow is affected by behandling process. In some cases, intervention from multiple parties can make the behandle process more complex and longer. This eventually became a national logistics problem. Therefore, the government created a bonded logistics center as a new policy. Bonded Logistics Center called as PLB (Pusat Logistik Berikat), is a bonded warehouse for storing imported or exported goods, which may involve one or more activities reissued within a certain period. Bonded logistics centers are present to reduce behandle activities at the port by transferring some of the goods inspection activities that were originally carried out at the port to the PLB. The purpose of this research is to determine the efficiency of PLB on port performance and to create a port unloading simulation model. This research uses the dynamic system simulation method to analyze the actual port condition and compare simulations to obtain optimal results. Simulation models were created using Vensim software, and results were validated using behavioral pattern testing. The results show that PLB can reduce dwelling time by 6%, increase available container yard capacity by 11%, and improve efficiency by 2% on port unloading productivity at the port."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi kebijakan Pusat Logistik Berikat studi pada KPPBC TMP B Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pusat Logistik Berikat pada tiga PLB dibawah pelayanan dan pengawasan KPPBC TMP B Balikpapan telah berjalan dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Logistik Berikat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, disposisi dan komunikasi sehingga impikasi dari pelaksanaan kebijakan PLB di Balikpapan dapat menurunkan masa dwelling time dan menambah revenue negara. Dalam implementasi kebijakan Pusat Logistik Berikat juga berdampak dari sisi presfektif Supply Tax Policies dan Asas Ease of Administration.

---

ABSTRACTThis study is aimed to analyze implementation of Bonded Logistics Center Study at KPPBC TMP B Balikpapan. This research uses postpositivis approach with descriptive research type. The result of this research concludes that the implementation of Bonded Logistics Center policy on three Bonded Logistics Center under the service and supervision of KPPBC TMP B Balikpapan has been run and implemented. In the implementation of the policy of Bonded Logistics Center is influenced by several factors that are the standard and target of policy, resources, characteristic of implementing agent, external environment, disposition and communication so that implication from implementation of Bonded Logistics Center policy in Balikpapan can decrease dwelling time and increase state revenue. Implementation of Bonded Logistics Center Policy policy also impacts from the perspective of Supply Tax Policies and Ease of Administration Principles."

"Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.)

---

The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)"

"Perusahaan yang bergerak di bidang logistik juga memiliki potensi risiko kebakaran, tabrakan, pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan budaya keselamatan, khususnya perusahaan logistik PT XYZ yang memiliki spesialisasi pengangkutan over dimension & heavy cargo. Penelitian melibatkan 192 pekerja di kantor pusat dan di kantor cabang  PT XYZ melalui surveionline & offline yang mengukur dimensi iklim keselamatan. Analisis statistik dilakukan dengan uji t-test 2 sampel untuk melihat perbedaan persepsi elemen iklim keselamatan pada setiap karakteristikdemografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim keselamatan dalam dimensi organisasi, pekerjaan dan individu memperolah nilai masing-masing 4,25; 3,82 dan 3,83. Dilihat dari faktor keselamatannya, Priority of Safety (PS) secara umum memiliki persepsi skor tertinggi di antara yang lainnya, sedangkan Personal Appreciation of Risk (PAR) memiliki skor yang paling rendah. Dari hasil pengukuran tingkat kematangan budaya K3 didapati PT XYZ berada pada level Kalkulatif (skor 3,4) dimana manajemen PT XYZ masih menjadi penggerak sentral dari implementasi K3 di perusahaan  (top down). Dari hasil observasi didapat nilai index safety behavior yaitu 79%. Untuk itu perusahaan disarankan untuk lebih sering turun kelapangan untuk menangkap aspirasi dari pekerja serat memfasilitasi lebih banyak pelatihan keselamatan untuk pekerja. Serta disarankan lebih konsisten dalam realisasi anggaran K3.

---

Companies engaged in logistics industry also have a potential risk of fire, collision, environmental pollution and other work accidents. This study aims to provide an overview of the application of safety culture, especially in logistics companies PT XYZ that specialize in dimensional & heavy cargo transportation. The study involved 192 workers at the head office and at PT XYZ Jakarta branch offices through online & offline surveys measuring the dimensions of safety climate. Statistical analysis was carried out by using a 2-sample t-test to see differences in perceptions of safety elements on each demographic characteristic. The results showed that the safety climate in the dimensions of the organization, work and individual earned a score of 4.25; 3.82 and 3.83. Analyze from the safety factor, Priority of Safety (PS) generally has the highest perceived score among the others, while Personal Appreciation of Risk (PAR) has the lowest score. From the results of the measurement of the maturity level of K3 culture, it was found that PT XYZ was at the calculative level (score 3.4) where the management of PT XYZ was still the central of the implementation of K3 in the company (top down). From the observation, the index value of safety behavior is 79%. For this reason, companies are advised to go out more often to capture the aspirations of workers and facilitate more safety training for workers. PT XYZ also recommended to be more consistent in the realization of the HSE budget."

"Pelabuhan merupakan salah satu sarana penting dalam kegiatan ekspor dan impor. Pelabuhan menyediakan fasilitas berupa terminal peti kemas yang memegang peran penting terhadap pergerakan peti kemas yang dapat memengaruhi performa Pelabuhan. Pergerakan peti kemas dipengaruhi oleh penanganan dokumen (custom clearance) yang disertai banyak campur tangan yang menyebabkan kegiatan behandle di Pelabuhan menjadi lama. Hal tersebut selalu menjadi permasalahan logistik nasional. Maka dari itu, pemerintah melahirkan pusat logistik berikat. Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah fasilitas atau kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, di mana barang-barang impor dan ekspor dapat disimpan dan dikelola dengan status kepabeanan khusus. PLB lahir untuk mengurangi kegiatan behandle di Pelabuhan dengan mengalihkan beberapa kegiatan pemeriksaan barang yang semula dilakukan di Pelabuhan ke PLB. Namun pada kenyataannya, penggunaan PLB masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa variabel yang tidak pasti dan fluktuatif dalam keadaan aktualnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PLB terhadap kinerja pelayanan barang di Pelabuhan, serta mengatasi variabel yang tidak pasti dan fluktuatif dengan membangun sebuah model simulasi dari kegiatan bongkar di Pelabuhan. Penelitian ini menggunakan model simulasi Fuzzy System Dynamic untuk menganalisis kondisi aktual Pelabuhan dan membandingkannya dengan hasil simulasi. Pembuatan model simulasi dibantu dengan aplikasi Vensim dan MATLAB. Hasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan PLB dalam jalur impor dapat mengurangi durasi Dwelling Time hingga 10% per penambahan 20% container yang masuk ke PLB, serta memberikan efisiensi pada produktivitas bongkar di Pelabuhan.

---

Ports are a crucial component in export and import activities, providing essential facilities such as container terminals, which play a crucial role in container movement and can significantly affect port performance. Container movement is influenced by customs clearance processes, which involve extensive bureaucratic procedures, leading to prolonged behandle process at the port. This eventually became an issue in national logistics. Therefore, the government introduced Bonded Logistics Centers (PLB). A Bonded Logistics Center (PLB) is a bonded warehouse used to store goods from outside the customs area and/or from other places outside the customs area for a specified period before re-exportation. The PLB aims to reduce behandle process at ports by shifting some inspection activities from the port to the PLB. However, in practice, the utilization of PLBs has not been maximized due to several uncertain and fluctuating variables in realworld conditions. The purpose of this research is to determine the impact of PLBs on port performance and to solve the uncertain and fluctuating variables by developing a simulation model of port unloading activities. This research uses a Fuzzy System Dynamics approach to develop the simulation model to analyze the current port conditions and compare them with simulation results. The simulation model is developed using Vensim and MATLAB software. The results of this study indicate that the use of PLBs in the import process can reduce Dwelling Time by up to 10% for every 20% increase in containers directed to the PLB, thereby improving the efficiency of port unloading productivity."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies."

"Skripsi ini membahas mengenai reformulasi kebijakan kawasan berikat. kebijakan ini dibuat untuk menata lokasi kawasan berikat yang tersebar di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemetaan kebijakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang pernah dan/atau masih berlaku untuk Kawasan Berikat, latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012, serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah UU No. 17 Tahun 2006 menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1995. Latar belakang yaitu upaya mengembalikan fungsi Kawasan Berikat untuk tujuan ekspor, Kawasan Berikat dapat melakukan subkontrak, merapikan lokasi Kawasan Berikat yang tersebar. Faktor penghambat yaitu kurang tepatnya waktu diterapkannya PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No. 44/PMK.04/2012, kurangnya pengawasan dari Cukai, dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

---

The focus of this study is reformulation the bonded zone policy. This policy was made to set the scattered location of the bonded zone. Subject of this research are mapping the customs and import tax policy which is valid until now, background of government?s formulating of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012 , and resisting factors in policy implementation. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are UU No.17 Tahun 2006 completing UU No.10 Tahun 1995. Background for the policy are restore the function of bonded zone to the main purpose of export, the bonded zone can do the subcontract, arrange the scattered location of Bonded Zone. Resisting factors in policy implementation are less accurate the time of adoption of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. No PMK. 44/PMK.04/2012, lack of supervision in Customs employee, and lack of socialization and communication. "

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."