Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan membandingkan dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat employment dan rata-rata upah buruh di industri padat karya dan padat modal. Dengan menggunakan metode Pooled OLS dan Fixed Effects serta data Survei Industri Besar dan Sedang tahun 2011-2015, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan UMR memiliki dampak positif terhadap tingkat employment di industri padat karya, tetapi tidak bagi industri padat modal. Kenaikan UMR juga memiliki hubungan yang positif dengan rata-rata upah di industri padat karya. Hal ini berbeda dengan industri padat modal, kenaikan UMR justru berdampak negatif terhadap rata-rata upah.

---

There has been a long-standing debate about the effectiveness of minimum wages as a social welfare policy for labor. To continue this discussion, this study aims to compare the effects of minimum wage policy towards the employment rate and average workers wage in Indonesias labor-intensive and capital-intensive industries. By using panel data from Indonesia Annual Manufacturing Survey for the years 2011-2015, this study found that an increase in the regional minimum wage has a positive relationship with the employment rate in labor-intensive yet not in capital intensive industries. Moreover, this study also shows the existence of a positive relationship between the minimum wage level and the average workers wage in labor intensive industries. On the contrary, in capital intensive industries, an increase in the minimum wage level significantly diminishes workers average wages."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries."

"Tesis ini membahas mengenai dampak kebijakan upah minimum disetiap provinsi di Indonesia dan dampak investasi (PMDN-PMA) terhadap permintaan tenaga kerja industri manufaktur yang bersifat padat karya. Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama 5 tahun (2008-2012) yaitu data statistik industri besar sedang (IBS), data upah minimum provinsi dan data investasi PDMN dan PMA.Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengaruh upah minimum berkorelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja yang artinya peningkatan upah minimum menyebabkan permintaan tenaga kerja di industri manufaktur padat karya cenderung menurun. Pada variabel investasi, peningkatan investasi baik itu investasi dalam negeri dan luar negeri memiliki korelasi positif dengan permintaan tenaga kerja industri manufaktur padat karya yang artinya peningkatan investasi dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel internal perusahaan seperti output perusahaan, insentif pegawai, kapital stok, pembelian mesin, konsumsi bahan bakar dan konsumsi listrik.

---

This thesis discusses the effect of the minimum wage policy in every province in Indonesia, and the effect of investment (Domestic Investment and Foreign Direct Investment) on labor demand for labor-intensive manufacturing industry. This study uses panel data for 5 years (2008-2012) on 33 provinces which are major industry statistics (IBS) from BPS, minimum wage data from Ministry of Labor and Domestik Investment - FDI investment from BKPM.

The results of the study showed that the effect of the minimum wage is negatively correlated with labor demand, which means an increase in the minimum wage led to the demand for labor in labor-intensive manufacturing industry tends to decrease. In the variable of investment, increased investment both domestic and foreign investment has a positive correlation with the demand of labor for laborintensive manufacturing industries, which means an increase in investment can increase the demand for labor. This study also uses internal variables such as output company, employee incentives, capital stock, the purchase of machinery, fuel consumption and electricity consumption."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakankenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolakpenetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnyainvestasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upahberpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakanpengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikanupah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa daritahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku.Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesismenggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakanadalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP,infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaankebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimumterhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMAmaupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimumberpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan.Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan olehsemakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung denganberbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasiwalaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Makaperlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasikebijakan.

---

ABSTRACTThe background of this research stems from the complexity of the minimum wagepolicy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said tobe one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are howbig wage increases factors influence the development of investment and how wage policiesand existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wageincreases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping theminimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method withEviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller usedare labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school,infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investmentpolicy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has anegative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significantrelation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect thedevelopment of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means thatthe development of investment in six provinces remained high due to minimum wageincreased in neighboring countries and also supported by various policies that pay moreattention to business continuity and ease of investment although the workers still feeldisadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust theimplementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"ABSTRAKPerbedaan pendapat mengenai efek upah minimum terhadap lapangan kerja membuat penelitian di bidang ini masih menarik. Di samping itu, hanya sedikit penelitian yang mempelajari pengaruh kebijakan upah minimum terhadap lapangan kerja sektoral secara menyeluruh. Menggunakan data Sakernas tahun 2004 – 2013 pada level provinsi dan level sektor, penelitian ini mengindikasikan bahwa secara umum kebijakan upah minimum memberi efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum manguntungkan dalam penciptaan lapangan kerja bagi pekerja yang tinggal di pedesaan, pekerja wanita, pekerja yang menikah, dan pekerja berpendidikan rendah. Upah mimimum secara empiris terbukti menarik penduduk usia kerja untuk bekerja sebagai karyawan daripada menjadi seorang pengusaha. Efek berbeda dari kebijakan upah minimum juga terjadi pada lapangan kerja sektoral. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, restoran, dan akomodasi, sektor keuangan, real estate, asuransi, dan jasa perusahaan, serta sektor yang meliputi jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, secara positif dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum. Di lain pihak, sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan upah minimum. Analisis terhadap lapangan kerja tertentu menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum kurang bersahabat dengan tenaga kerja berpendidikan rendah untuk memperoleh perkerjaan di tujuh dari sembilan sektor ekonomi di Indonesia.

---

ABSTRACTThe absence of consensus of minimum wage effect on employment engenders study on this field remains a favour. Yet, little researches studied the functioning of minimum wage policy on sectoral employment comprehensively. Exploring Sakernas data of 2004-2013 in province level and sectoral-province level, this study notifies positive impact of minimum wage on general employment. This study also maintains that minimum wage is beneficial for rural, female, married, low educated employment. Minimum wage is empirically proved attractive for workforce to become a worker rather than an entrepreneur. Divergent effects of minimum wage on economic sectors appear regarding to characteristics of economic sector. Agricultural, forestry, hunting, and fishing sector; construction sector; wholesale trade, retail trade, restaurant and accommodation sector; finance, real estate, insurance, and business services sector; and community, social, and personal services sector, which are labour intensive, positively affected by minimum wage increases. In contrast, transportation, storage, and communication sector is adversely affected by minimum wage hikes."

"[ABSTRAKSeluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

ABSTRACT

;All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet.

, All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs’ policy hasn’t implemented minimum wage policy yet.

]"

"Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.

---

This research is to discuss changes in the politics of wage determination in Indonesia?s post-New Order era by studying the case of minimum wage determination, proposed by the Wages Board of Bekasi Regency in 2012-2013. This research is explanatory research and using the qualitative method. In New Order, the states has high level of autonomy and corporatist exclusionary in nature. It means, the states has strong administrative-military control and has large independent financial resources due to oil boom, so the states has to exclude the groups of workers and employers from the minimum wage policy. After the fallen of New Order, on the contrary, the states has low level of autonomy and corporatist inclusionary in nature, which means the states has weak administrative-military control and do not have large financial resources independently, so the states has to include the groups of workers and employers in the minimum wage policy. By using integrated strike leverage model, this research will show factors that had affected labor?s and employer?s bargaining power during bargaining process. The conclusion of this research is there are several rules resulted in post-New Order era, workers are participated in Wages Board, and the succeeded of the workers to shutdown Jakarta-Cikampek toll road, so that the bargaining of workers is raising. The raising in bargain power pushes the government and employers to accept the high increasing of minimum wage in Bekasi Regency in 2012-2013."

"Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later."

"Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an. Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi, sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga, hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional), Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2001-2012.

---

Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope, this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province, examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization applied in Indonesia.

Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more appropriate for this province.

This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until 2012."