Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak atas air yang dilakukan oleh KMMSAJ (Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya advokasi, termasuk urgensi, rangkaian proses, dan aspek-aspek di dalamnya, yang dilakukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan penelitian Bagaimana peran Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada tahun 2012-2019 sebagai gerakan sosial penolakan privatisasi air di DKI Jakarta dalam mengadvokasi hak masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan air bersih karena adanya kebijakan Privatisasi oleh pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik dari Pippa Norris. Berdasarkan hasil temuan Praktik privatisasi sistem pengelolaan air di DKI Jakarta yang melibatkan pemerintah, PAM Jaya, PT Palyja, dan PT Aetra telah terbukti melanggar konstitusi UUD 1945 dan juga hak asasi manusia masyarakat DKI Jakarta. KMMSAJ hadir sebagai gerakan sosial yang hadir untuk mengadvokasi hak atas air masyarakat DKI Jakarta. Gerakan ini telah memberikan pengaruh yang banyak terhadap kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta. Akan tetapi gerakan ini masih belum berhasil untuk menghentikan praktik privatisasi dalam sistem pengelolaan air di DKI Jakarta.

---

This thesis discusses advocacy for the right to water carried out by KMMSAJ (Community Coalition Against Jakarta Water Privatization). The purpose of this research is to find out advocacy efforts, including urgency, a series of processes, and aspects in them, conducted by the Jakarta Coalition to Refuse Water Privatization in Jakarta (KMMSAJ) to guarantee the community's right to get clean water.

This research also wants to answer the research question How is the role of the Community Coalition Against Jakarta Water Privatization (KMMSAJ) in 2012-2019 as a social movement against water privatization in DKI Jakarta in advocating for the right of the people of DKI Jakarta to get clean water because of the privatization policy by the government and the private sector in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism from Pippa Norris.

Based on the findings of the practice of privatization of the water management system in DKI Jakarta involving the government, PAM Jaya, PT Palyja, and PT Aetra have been proven to violate the 1945 Constitution and the human rights of the people of DKI Jakarta. KMMSAJ was present as a social movement that was present to advocate for the right to water of the people of DKI Jakarta. This movement has had a lot of influence on water privatization policies in DKI Jakarta. However, this movement has not succeeded in stopping privatization practices in the water management system in DKI Jakarta."

"Penelitian ini membahas peran dan strategi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dalam upaya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Beragam problematika pengelolaan layanan air oleh swasta telah memicu pembentukan koalisi yang terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil, seperti LBH Jakarta, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi Jakarta, ICW, serta individu yang terdiri dari warga Jakarta yang menjadi korban swastanisasi air. Penelitian ini menggunakan konsep urban social movement dari Domaradzka (2018) dan teori movement action plan dari Moyer (2001) untuk menjelaskan tahapan, peran dan strategi KMMSAJ. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan, KMMSAJ dengan berbagai strateginya berhasil mengimplementasikan keseluruhan peran yang disebutkan oleh Moyer (2001), seperti melakukan konsolidasi masyarakat, melibatkan seluruh segmen masyarakat, membuat gugatan warga negara (citizen lawsuit), mengajukan petisi di Indonesia dan internasional, serta melakukan lobi. Pada tahun 2017 KMMSAJ berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Namun, MA kemudian melakukan pembatalan gugatan citizen lawsuit pada tahun 2018, yang mengakibatkan pemerintah kota DKI melakukan beberapa kebijakan yang menyebabkan swastanisasi air Jakarta belum sepenuhnya bisa dihentikan seperti tujuan KMMSAJ.

---

This research examines the role and strategies of the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ) in efforts to stop water privatization policies in Jakarta. The numerous issues surrounding private water management have triggered the formation of a coalition comprising various civil society organizations, such as LBH, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi, and ICW, as well as individuals who are Jakarta residents affected by water privatization. This study utilizes Domaradzka's (2018) concept of urban social movement and Moyer's (2001) theory of movement action plan to explain the stages, roles, and strategies of KMMSAJ. The qualitative research methodology involves data collection through in-depth interviews as the primary data and a literature study as the secondary data. The findings of this research indicate that KMMSAJ, through its various strategies, has successfully implemented all the roles mentioned by Moyer (2001), such as community consolidation, engaging all segments, filing a citizen lawsuit, submitting petitions at national and international levels, and conducting lobbying efforts. In 2017, KMMSAJ won the suit at the Supreme Court. Unfortunately, the Supreme Court later revoked the citizen lawsuit in 2018, leading to several policies by the Jakarta city government that prevented the complete cessation of water privatization, as intended by KMMSAJ. f"

"Skripsi ini membahas mengenai dampak privatisasi terhadap diskriminasi perempuan atas akses air. Studi kasus untuk penelitian ini adalah pelayanan Palyja di Muara Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa mengapa terjadi diskriminasi perempuan terhadap akses atas air. Penelitian ini juga melihat bagaimana pola diskriminasi yang terjadi kepada perempuan, dan bagaimana peran pengawasan pemerintah kota terhadap praktik diskriminasi tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya pembiaran atas berdirinya hidran-hidran umum yang menyebabkan sulitnya akses atas air masyarakat setempat, terutama perempuan. Perempuan di Muara Baru menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka memiliki peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan air keluarga.

---

This thesis explores The Impact of Water Privatization in Jakarta Related to Discrimination Againts Women on Access to Water. A case study for this research is Palyja’s service in Muara Baru. This study uses qualitative methods to analyze why there is discrimination against women's access to water. This thesis also study about the pattern of discrimination that occurs to women and the role of Government oversight the practice of this discrimination.

This thesis finds that Palyja has no significant action to close the hydrants that can cause the difficulty of access to water, especially for women. Women in Muara Baru become the most aggrieved group, because they have a central role in the fulfillment of the water needs of the family."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dalam melakukan kebijakan privatisasi air bagi warga DKI Jakarta. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah kejahatan negara yang dilakukan karena melakukan pelanggaran HAM oleh Julia dan Herman Scwendinger, teori Strukturasi oleh Giddens, dan crimes of domination oleh Quinney. Skripsi ini melihat bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dan mendukung adanya struktur yang lebih besar dalam globalisasi. Indonesia dihegemoni oleh Bank Dunia dalam rangka globalisasi yang kemudian diberi reaksi oleh Indonesia sebagai bentuk adaptasi struktural sehingga pemerintah Indonesia melakukan crimes of domination. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas air bersih terhadap warga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis untuk mengkaji masalah kebijakan privatisasi air bersih ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, FGD, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik mengumpulkan data.

---

This thesis discusses about how the Indonesian government commit a crime in doing water privatization policy for the Jakarta citizens. The theory and concept used in this thesis are a state crime for committing human rights violations by Julia and Herman Schwendinger, Structuration theory by Giddens, and crimes of domination by Quinney. This thesis sees how the practices done by the government of Indonesia cannot be separated from and promote the bigger structure in the globalization. World Bank performs hegemony in the context of globalization to Indonesia whose the reaction, as a form of structural adaptation, is committing crimes of domination. In this case, the Indonesian government commit a crime in the presence of human right to water violation to the people in Jakarta. This study uses critical criminology approach to study the problem of clean water privatization policy. The method used is a qualitative method with the documents study, interviews, focus group discussions, and secondary data retrieval as data gathering technique."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"Pelaksanaan privatisasi terhadap perusahaan di sektor BUMN ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pendapatan pemerintahan sebagai sumber APBN melainkan juga secara umum bertujuan value creation maker bagi perusahaan dan secara khusus value creation maker for shareholder. Penulis meneliti PT. Bank XYZ sebagai salah satu BUMN di sektor perbankan yang telah diprivatisasi sejak tahun t 996. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan analisis regresi uji -F dan uji -t didapatkan suatu kesimpu1an akhir bahwa dalam pengamatan penulis tidak: melihat babwa adanya suatu pencapaian kiuelja yang meningkat signifikan sesudah diterapkan privatisasi. Adapun setelah privatisasi melalui penilaian pencapaian kineija PT. Bank XYZ berdasarkan merode CAMEL, EVA, MVA dan SVA selama 2000-2009 diha.silkan suatu hasil akhir dimana pencapaian kineJja PT. Bank XYZ tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga dan return. saham dan PT. Bank XYZ. Untuk itu penulis berpendapat bahwa untuk mencapai kinerja yang maksimal pada perusahaan tidak semata diiakukan meialui privatisasi,. profitisasi, ke.siapan secara finansiaJ dan tata keJola perusahaan untuk diprivatisasi memegang peranan untuk pencapaian tujuan privatisasi itu sendiri.

---

The main goal of privatization on BUMN company not only for goal setting budget for APBN, but the maximize of value the company that shares the value of shareholders wealth will increase and the management wiJl be value creation maker for company. Creator looked PT. Bank XYZ the one of Bank of BUMN had privatization from 1996. Basic on regression anaiys by F test and t test we can get finaJ analys that financial performance had not growth significance after applied privatization. The final analys by valuation financial performance for the goal of company after privatization by CAMEL, EVA, MVA and SVA methode on 2000-2009 make a resume for creator that financial perfonnance had not effect to stock price PT Bank XYZ. The creator has opinion that to get the maximale for the financial performance not only by privatization way but profitization the company prepared on financial and good corporate governance on company self take a position for a goal setting."

"AbstractDalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomiWashington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

AbstractWater resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization."

"Privatisasi merupakan issue yang hangat dalam dasawarsa terakhir di berbagai dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Tulisan ini menyoroti aspek yuridis, ekonomis dan praktis pelaksanaan privatisasi di Indonesia, terutama privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin semariak pada saat ini. Selain itu tulisan ini menyoroti pula masalah manfaat dari pelaksanaan privatisasi BUMN itu sendiri."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."