Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pemerintah Amerika Serikat bersedia merenegosiasi South Pacific Tuna Treaty (SPTT). SPTT merupakan perjanjian akses perikanan antara AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik yang dibentuk pada tahun 1987. Pada Januari 2016 SPTT hampir hancur karena AS memutuskan untuk keluar dari perjanjian, tetapi berhasil diselamatkan ketika AS bersedia untuk menegosiasikan ulang perjanjian tersebut dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Pada Juni 2016, keduanya sepakat untuk merestrukturisasi SPTT dengan mengamandemen beberapa persyaratan perjanjian. Penelitian ini menganalisis mengapa AS bersedia untuk renegosiasi SPTT dengan pihak Kepulauan Pasifik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori two-level game digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengeksplorasi interaksi yang terjadi antara level domestik dan internasional pada renegosiasi SPTT. Hasil analisis  menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri AS memiliki wewenang untuk renegosiasi SPTT dan lembaga tersebut mendapat dukungan dari mayoritas kelompok domestik AS yang memiliki kepentingan sejalan dengannya. Negosiator juga melakukan beberapa strategi dalam rangka memperbesar dukungan dari kelompok-kelompok domestik sehingga SPTT dapat direnegosiasi. Berdasarkan analisis mengenai motivasi AS renegosiasi SPTT, hal itu mengindikasikan bahwa SPTT bukan hanya sekedar melayani kepentingan ekonomi AS, tetapi juga kepentingan strategis AS di kawasan Pasifik Selatan.

---

This research aims to explain the reason of the United States government renegotiate the South Pacific Tuna Treaty (SPTT). The SPTT was formed in 1987 is a fisheries access agreement between the US and Pacific Island States. In January 2016 the SPTT was almost destroyed because the US decided to withdraw from the treaty, however, the treaty was saved when the US was willing to renegotiate with the Pacific Island States. In June 2016, both parties agreed to restructure the SPTT by amending several agreement terms. This thesis analysis why the US is willing to renegotiate SPPT with the Pacific Islands. To answer that question, two-level game theory is used in this research. The use of two-level games theory is to find out the interactions between the domestic and international levels in the SPTT renegotiation. The findings of this research showed that the US Department of State has the authority to renegotiate the SPTT and the agency has the support from the majority of US domestic groups who have similar interest. Negotiators also perform some strategies in order to increase support from domestic groups so that the SPTT could be renegotiated. Based on an analysis of the US motivation to renegotiate the SPTT, it indicates that the SPTT is not just serving US economic interests, but also US strategic interests in the South Pacific region."

"Tesis ini membahas tentang pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan konsep dan teori politik luar negeri terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan pada periode kepemimpinan Presiden Barack Obama 2009-2016 . Penelitian memanfaatkan metode kualitatif secara deskriptif analitik untuk memberikan gambaran terkait judul tesis ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Amerika Serikat mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai melalui proses menjaga keseimbangan di kawasan Asia Pasifik; tujuannya adalah menggalang persatuan dan dukungan negara-negara yang terlibat dalam konflik, serta resolusi perdamaian dan menghargai prinsip-prinsip internasional.Proses tersebut dapat diidentifikasi dari kebijakan luar negeri pada era pemerintahan Presiden Barack Obama yang mengalihkan fokus strategi dari Timur Tengah ke Asia serta memasukkan stabilitas Laut Cina Selatan sebagai kepentingan nasional dengan mengimplikasikan smart power international order yang diplomatis untuk membangun kerjasama baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

---

This thesis examines an approach of the United States in the Asia Pacific region by using theory and concept of foreign policy of the Obama rsquo s administration 2009 2016 in settling the South China Sea disputes between nations of ASEAN and China. It uses qualitative research by using descriptive analytics design to provide an overview of the topic studied. The process of data collection was done through literature study. The results of the study discovered that the United States encouraged ASEAN member countries which are confronting disputes with China over South China Sea. To settle those disputes the United States in one way, supports the countries involved in the conflict, and in other way, encourages to call for peace resolution and respect the principles and spirit of international law. The approach taken by the United States was drawn from the switch of the United State foreign policies under the Obama rsquo s administration from the Middle East to Asia known as Pivot to Asia and to include maintaining stability as integral part of the United States national interests in the Asia Pacific. Finally, the United States is displaying a sort of diplomacy, the smart power international orderto establish cooperation with countries in the Asia Pacific region both bilaterally or multilaterally."

"Perang AS di Afghanistan diawali oleh peristiwa terorisme 9/11 yang menyerang AS. Sebagai respons, AS melakukan invasi terhadap Afghanistan sebagai tempat bernaung dari organisasi pelaku utama aksi terorisme tersebut, al-Qaeda. Perang tersebut kemudian berlangsung selama hampir 20 tahun hingga AS akhirnya menarik mundur pasukannya secara penuh dari Afghanistan pada tahun 2021, dibawah pemerintahan Joe Biden. Keputusan penarikan mundur ini merupakan bentuk komitmen AS dalam menepati Perjanjian Doha, perjanjian damai AS-Taliban, yang telah ditandatangani oleh AS pada masa pemerintahan Trump. AS tetap memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari Afghanistan meskipun Taliban tidak menunjukkan komitmennya dari Perjanjian Doha. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang melandasi keputusan penarikan mundur AS dari Afghanistan pada tahu 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah faktor yang melandasi keputusan AS untuk mundur dari Afghanistan ditentukan oleh faktor sistem internasional dan faktor domestik. Pada tingkat sistem internasional, distribusi kekuatan relatif, clarity, dan sifat lingkungan strategis AS menentukan tekanan dari sistem internasional bagi AS. Pada tingkat domestik, keputusan AS dilatarbelakangi oleh persepsi pemimpin, yaitu Joe Biden dan institusi domestik AS. Ketidakpastian yang ditunjukkan oleh variabel sistem internasional kemudian diintervensi oleh variabel domestik sehingga menghasilkan keputusan akhir, yaitu penarikan tentara AS dari Afghanistan secara penuh pada tahun 2021.

---

The US war in Afghanistan was initiated by the 9/11 terrorist attacks on the US. In response, the US invaded Afghanistan as the home of the main perpetrator organization of the terrorist acts, al-Qaeda. The war then lasted for almost 20 years until the US finally fully withdrew its troops from Afghanistan in 2021, under the Joe Biden administration. The withdrawal decision was a commitment by the US to fulfill the Doha Agreement, the US-Taliban peace deal, which was signed by the US during the Trump administration. The US still decided to withdraw its troops from Afghanistan despite the Taliban's lack of commitment to the Doha Agreement. Thus, this study seeks to explain and analyze the factors underlying the decision to withdraw US troops from Afghanistan in 2021. This study uses a qualitative research methodology with the theoretical framework of neoclassical realism. The main argument of this study is that the factors underlying the US decision to withdraw from Afghanistan are determined by international system factors and domestic factors. At the international system level, the distribution of relative power, clarity, and the nature of the US strategic environment determine the pressure from the international system for the US. At the domestic level, the US decision was motivated by the perception of the leader, Joe Biden, and US domestic institutions. The uncertainty indicated by international system variables is then intervened by domestic variables to produce the final decision, which is the full withdrawal of US troops from Afghanistan in 2021."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi maksud dan tujuan di balik kebijakan partisipasi Amerika Serikat di Trans Pacific Partnership TPP pada tahun 2009 Menggunakan metodologi kualitatif dengan studi pustaka dan dokumen sebagai metode pengumpulan data penelitian ini berasumsi bahwa kebijakan partisipasi AS di TPP sebagai sebuah manuver geopolitik dengan komunikasi sebagai unit analisis Dengan demikian penelitian ini lebih dapat mengungkap secara komprehensif maksud dan tujuan kebijakan AS di TPP dalam kaitannya dengan narasi resminya. Temuan penelitian ini adalah bahwa partisipasi A S di TPP merupakan sebuah gimmick dalam upaya diplomasi publik serta sebuah aksi komunikatif bermakna geopolitis Analisis studi kasus di Malaysia dan Jepang memberikan gambaran bagaimana implikasi komunikasi di level domestik yaitu order yang ditunjukkan dengan adanya konvergensi komunikasi atau konflik yang ditunjukkan dengan adanya divergensi komunikasi yang keduanya ditentukan oleh karakter aliran informasi domestik.

---

This research aims to explore the meaning and purpose of the United States participation in Trans Pacific Partnership TPP in 2009 Using the qualitative methodology with literature and document review as the data collecting method this research assumes that participation in TPP is a geopolitical ploy with communication as the unit of analysis. Therefore this study is able to explore the meaning and purpose of global policy in TPP in relations to its official narrative in a comprehensive manner The research concludes that U S participation in TPP is a gimmick in its public diplomacy effort as well as a communicative turn which expresses geopolitical meanings The analysis of case studies in Malaysia and Japan providesa picture of the communication implication of US global policy at the domestic level either order which is indicated by the communication convergence or conflict which is indicated by the communication divergence both of which are determined by the character of the flow of information at the domestic level."

"Indo-Pacific region is an area of concern for the world today, because of the power in politics, economics and military of the countries that are in this region. Security problems that occur in this region become the attention of the world and Indonesia felt it necessary to play an active role in establishing peace and security in the region. Therefore, through the former Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa, Indonesia proposed the idea of establishment an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation for maintaining regional security. This article intends to determine the meaning and purpose of the idea of this treaty, as well as the prospects and problems in realizing them. In conclusion, the idea and the purpose of the establishment of Indo-Pacific Treaty is to create mechanisms to promote peaceful means and mutual trust without deployment of military force and harming other parties in the region. Although for now the prospect of realizing this idea is still small due to a number of problems facing, but this idea can still be realized in the future by using a strategy that has the support of other countries in the region."

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."

"ABSTRAKTulisan ini merupakan penelitian terhadap keputusan Amerika Serikat menerima 10.000 pengungsi Suriah di tahun fiskal 2016 di tengah kekhawatiran potensi ancaman keamanan yang dibawa para pengungsi. Penelitian terdahulu seputar kebijakan penerimaan pengungsi di Amerika Serikat umumnya fokus pada kepentingan keamanan politik, sementara keputusan penerimaan pengungsi Suriah mencerminkan adanya kepentingan lain yang menjadi pertimbangan. Aspek ideasional sebagai nation of immigrants, aspek yang umumnya terabaikan dalam kajian penerimaan pengungsi di Amerika Serikat, menjadi patut diperhatikan dalam memahami keputusan ini. Dengan menggunakan analisis diskursus terhadap pidato dan pernyataan resmi para aktor pemerintahan Amerika Serikat, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif dalam memahami bagaimana Amerika Serikat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan keamanan tradisional namun didorong pertimbangan lain, yaitu keamanan ontologis atau keamanan akan identitas diri. Dalam mengkaji keputusan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang ditetapkan oleh Brent J. Steele dengan mengkaji empat komponen keamanan ontologis, yaitu kapabilitas material dan refleksif, penilaian krisis, narasi biografis negara, dan strategi diskursus sesama aktor. Tulisan ini menemukan bahwa kesadaran Amerika Serikat akan kapabilitasnya, disertai oleh ingatan masa lalu akan identitas sebagai bangsa imigran dan imbauan aktor-aktor internasional mendorong Amerika Serikat mencapai keputusan menerima pengungsi Suriah. Upaya melanggengkan identitas ini tidak dapat lepas dari kekhawatiran akan ancaman keamanan nasional yang diutarakan berbagai aktor dalam negeri, sehingga jumlah pengungsi yang diterima dapat dilihat sebagai kompromi antara keamanan ontologis dan keamanan tradisional.

---

ABSTRAKThis paper is a research on the United States of America rsquo s decision to admit 10.000 Syrian refugees in the fiscal year of 2016 amidst potential national security concerns brought by the incoming refugees. Past studies on the United States rsquo policies of refugee admission mainly focus on the security and political interests, while this particular admission decision reflects a different interest consideration. The ideational aspect of the United States as a nation of immigrants has largely been overlooked by past studies, whereas this aspect plays a role in understanding the decision to admit Syrian refugees. Through discourse analysis on the speeches and remarks made by government actors of the United States, this research offers an alternative perspective on understanding how the United States came to a decision that may not reflect traditional security interests but reflects its ontological security needs or its security of being. In studying the decision, this research adopts the framework of analysis offered by Brent J. Steele by focusing on four components of ontological security, namely material and reflexive capabilities, crisis assessment, state biographical narrative, and co actor discourse strategies. This research finds that the United States rsquo awareness of its capabilities, along with past memory as a nation of immigrants and urgings from fellow international actors affect the United States in reaching the decision to admit Syrian refugees. This effort to preserve its identity, however, is still limited by security worries voiced by internal actors, thus resulting in the small number of refugees admitted as a compromise between the needs to ensure both ontological and traditional security."