Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan sebuah BUMN secara lebih profesional, efisien, dan efektif. Tujuan dari penulisan laporan magang ini  adalah untuk mengevaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek Dewan Komisaris PT Venus dengan menggunakan Parameter BUMN (SK-16/S.MBU/2012) dan melakukan evaluasi atas refleksi diri yang diperoleh selama menjalani kegiatan magang. Parameter BUMN sendiri terdiri dari enam aspek penilaian utama dan 43 indikator utama penilaian. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh KAP XXX, PT Venus telah memperoleh nilai dengan predikat “ Sangat Baik “ terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek Dewan Komisaris. Secara umum, proses penilaian dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Venus telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Parameter BUMN.

---

The implementation of good corporate governance can encourage the management of a state owned enterprises (BUMN in Indonesia)  more professional, efficient, and effective. The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of evaluating good corporate governance on the aspects of the Board of Commissioners of PT Venus by using the state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter and evaluating the self reflection obtained during the internship. The state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter, consists of six main evaluation aspects and 43 main evaluation indicators. Based on the results of the assessment and evaluation conducted by KAP XXX, PT Venus has obtained a score with the title "Very Good" on the application of good corporate governance in the aspects of the Board of Commissioners. In general, the process of assessment and evaluation the implementation of good corporate governance at PT Venus is in accordance with applicable laws and regulations, namely state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameters."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan.

---

This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.

"

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM terhadap Dana Pensiun HJG. Dana Pensiun HJG merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh PT. HJG. KAP DLM menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN berjudul “Tujuan, Usulan Tim, dan Lingkup Uji Tuntas Penyehatan Dana Pensiun” sebagai landasan uji tuntas. Prosedur yang dilakukan dalam uji tuntas yaitu melakukan evaluasi atas kepatuhan DP HJG terhadap regulasi. Hasil dari laporan magang ini adalah bahwa prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM telah sesuai dengan kerangka yang ditentukan oleh Kementerian BUMN.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM. HJG Pension Fund is an Employer Pension Fund created by PT HJG. KAP DLM based the due diligence process on a document released by the Ministry of State-Owned Enterprises titled “Purpose, Team Proposal, and Scope of Pension Fund Restructuring Due Diligence”. Procedures carried out consist of evaluating DP HJG’s compliance to certain regulations. The result of this internship report shows that the due diligence procedures on investment and corporate governance of HJG Pension Fund carried out by KAP DLM are in accordance with the framework determined by the Ministry of State-Owned Enterprises."

"ABSTRAKPembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena perusahaan dengan budaya GCG yang lebih baik, memiliki kinerja pasar yang lebih baik pula. Untuk melakukan internalisasi budaya perusahaan, dibutuhkan komunikasi organisasi yang tepat sesuai dengan karakteristik perusahaan dan hasil asesmen budaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran pembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mengidentifikasi Program Komunikasi Organisasi yang mendukung internalisasi budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan kepustakaan berdasarkan dokumentasi dan laporan. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa alur komunikasi secara diagonal (diagonal comunication) menjadi alur komunikasi yang banyak digunakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Program komunikasi budaya organisasi yang mendukung dalam internalisasi budaya GCG dengan cara Fantasy themes saat ini dapat dilakukan secara efisien khususnya bagi lingkungan unit kerja yang memiliki hasil assessment budaya yang rendah.

---

ABSTRACTThe formation of a culture of Good Corporate Governance is important for companies because companies with a better Good Corporate Culture have better market performance. To internalize the corporate culture, proper organizational communication is needed in accordance with the characteristics of the company and the results of the cultural assessment. This study discusses how to describe the formation of a Good Corporate Governance (GCG) culture and identify an Organizational Communication Program that supports the internalization of a Good Corporate Governance (GCG) culture. The research method used is qualitative, with data collection using observations, in-depth interviews, and literature based on documentation and reports. In the research results show that the diagonal communication channel (diagonal communication) becomes the communication channel that is widely used along with the development of information technology. Organizational culture communication programs that support the internalization of Good Corporate Culture by means of Fantasy themes can now be done efficiently, especially for work unit environments that have low cultural assessment results."

"Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik ataupun penerapannya dalam praktik pengelolaan perusahaan perlu senantiasa di lakukan evaluasi. Penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance ("GCG") atau assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik GCG. Dalam hal ini bagaimana implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia saat ini, Bagaimanakah kesesuaian penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN dan Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Publik Non-BUMN atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN adalah kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan karakteristik dari perusahaan publik Non-BUMN baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari best practices.

---

Implementation of Good Corporate Governance or its implementation in the practice of company management must be constantly evaluated. The assessment on the Good Corporate Governance ("GCG") is an utmost important when implementing the GCG practice. In this regards, it is needed to be assessed on how the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia is currently, how the alignment of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies and how the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority/ IFSA) in monitoring the Non-SOE Public Company upon the mplementation of Good Corporate Governance.

This research uses the normative juridical method by the using secondary data. It is found that the implementation of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies is not quite appropriate. This is due to the indicator used in assessing the Good Corporate Governance does not match characteristics of the Non-SOE public company either from the applicable laws and regulation or from the best practices."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun piutang usaha PT XXX oleh KAP ZZZ. PT XXX merupakan perusahaan multi-finance yang menawarkan jasa sewa pembiayaan kendaraan. Pembahasan laporan ini difokuskan pada prosedur audit substantif yang terdiri atas prosedur rekonsiliasi konfirmasi, inspeksi pada kontrak sewa dan vouching pembayaran sewa. Asersi yang diuji adalah existence, completeness, accuracy, cutoff, dan rights and obligation. Evaluasi prosedur audit substantif dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dijalankan KAP ZZZ dengan teori serta standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif atas piutang usaha yang dijalankan KAP ZZZ terbukti telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku dan asersi yang diuji telah terpenuhi.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures of the accounts receivable accounts of PT XXX by KAP ZZZ. PT XXX is a multi-finance company that offers vehicle finance leasing services. This report's discussion focuses on substantive audit procedures, which consist of confirmation reconciliation procedures, inspections on lease contracts, and lease payment vouching. The assertions tested are existence, completeness, accuracy, cutoff, and rights and obligations. Evaluation of substantive audit procedures is carried out by comparing the procedures carried out by KAP ZZZ with the applicable auditing theories and standards. Based on the evaluation results, the substantive audit procedures for accounts receivable carried out by KAP ZZZ are proven to be in accordance with the applicable auditing theories and standards and the assertions tested have been fulfilled."

"Laporan magang ini untuk mengevaluasi Prosedur Audit TI dalam Audit Sistem Informasi PT XXX oleh KAP ABC. Ruang lingkup audit secara khusus mengenai Information Technology General Control (ITGC) klien yang tergolong Audit Support. Kontrol akses ke fasilitas fisik, infrastruktur komputasi, aplikasi, dan data; bagian keamanan dan kepatuhan dari siklus hidup pengembangan sistem, kontrol manajemen perubahan, pencadangan, dan pemulihan, dan kontrol operasional atas sistem komputasi adalah bagian dari cakupan ITGC. Evaluasi dilakukan berdasarkan teori IT Audit Life Cycle in Core Concepts of Information Technology Auditing oleh James E. Hunton dan Information System Audit Standard yang dikeluarkan oleh ISACA. Metode evaluasinya adalah dengan membandingkan teori dan standar yang berlaku dengan praktek di lapangan. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar proses prosedur Audit TI yang dilakukan oleh KAP ABC mengikuti teori dan standar yang berlaku, namun hanya ada satu teori yang terdaftar yaitu terkait prosedur CAAT yang tidak dapat dilakukan, karena tidak wajib, relatif mahal dan membutuhkan keterampilan TI yang memadai. Laporan ini juga mencakup refleksi diri yang memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan juga area di mana penulis kuat. Refleksi diri ini akan menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan penulis di masa depan.

---

This internship report is to evaluate the IT Audit Procedure in Auditing the Information System of PT XXX by KAP ABC. The scope of an audit was specifically regarding the Information Technology General Control (ITGC) of the client which is classified as Audit Support. Access control to physical facilities, computing infrastructure, applications, and data; security and compliance parts of the system development life cycle, change management controls, backup, and recovery, and operational controls over computing systems are all part of the ITGC's scope. The evaluation is carried out based on the IT Audit Life Cycle theory in Core Concepts of Information Technology Auditing by James E. Hunton and Information System Audit Standard issued by ISACA. The method of the evaluation is by comparing the applicable theory and standard with practice in the field. Based on the evaluation, it can be concluded that the majority of the IT Audit procedure process carried out by KAP ABC follows applicable theories and standards, however, there is only one theory listed regarding CAAT procedure that could not be performed, it is mainly because it was not mandatory, relatively expensive and requires sufficient IT skills. This report also includes self-reflection which enables the author to identify areas for improvement and also areas where the author is strong. This encounter will serve as a springboard for the author's future growth."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "