Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian memiliki tiga tujuan, yaitu, pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Kedua, menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura secara simultan dan parsial. Ketiga, menganalisis strategi politik pesantren dalam pemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (mixed method) dengan teknik analisis data regresi logistik. Hasil pengolahan data menyimpulkan, pertama, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura, yaitu, politik pesantren, program kerja, partai politik, dan dukungan masyarakat muslim modern. Kedua, secara simultan keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, sedangkan secara parsial ada lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, yaitu, program kerja, dukungan masyarkat muslim modern, politik pesantren dengan indikator banyaknya alumni, gender daerah Sumenep, dan gender daerah Bangkalan. Ketiga, hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa strategi politik pesantren yang dijalankan paslon Khofifah-Emil adalah memaksimalkan banyaknya jaringan alumni dan dukungan pesantren modern atau semi modern (masyarakat muslim modern).

---

This research has three aims, first, knowing the factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura. Second, analyzing the influence of these factors on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura simultaneously and partially. Third, analyze the pesantren's political strategy in winning the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura. The results of data processing conclude, first, there are 4 (four) factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura, namely, pesantren politics, work programs, political parties, and the support of the modern Muslim community. Second, simultaneously these four factors influence the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, while partially five variables have a significant effect on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, namely, work programs, support for modern Muslim communities, pesantren politics with indicators of the number of alumni, the regional gender of Sumenep, and the regional gender of Bangkalan. Third, the results of the logistic regression indicate that the pesantren political strategy carried out by the Khofifah-Emil candidate pair is to maximize the number of alumni networks and support for modern or semi-modern pesantren (modern Muslim societies)."

"Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP.

---

In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority.

This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law.

Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia."

"Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

---

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them.This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk mengemukakan strategi bisnis santri serta implementasi nilai-nilai salafiyah (ekonomi syariah) dalam bisnis modern yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta menarik di dalamnya, yang temuannya mengindikasikan bahwa, pesantren tradisional dapat mentransformasikan nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam kehidupan bisnis modern tanpa harus merubah struktur dasar pesantren, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang demikian, mampu menjawab keraguan banyak kalangan bahwa pesantren tradisional dengan pelajaran-pelajaran Islam klasik bukanlah penghambat kemajuan sebuah lembaga, justeru di sanalah nilai-nilai integrity, transparency, dan professionalisme diperlihatkan secara rasional dalam praktik ekonomi.

---

ABSTRACTThe study will uncover application of syari‟ah economic values in the context of modern economic activities, including their expansion strategies, practiced by the traditional Islamic boarding school. By using the qualitative method, it has been found that the traditional Islamic boarding school has been able to transform Islamic values to economic activities without rearranging the existing social structures (social structure of the Islamic boarding school). The economic development of the traditional Islamic boarding school has shown that the Islamic values applied by the traditional Islamic boarding school will not impede, but strongly contribute to economic enhancement. The traditional Islamic boarding school has extremely supported and applied values of economic activities for instance integrity, transparency, and professionalism."

"Gempa bumi berkekuatan 4,8 SR pernah terjadi pada 13 Juni 2018 pukul 20.06 WIB di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak akibat bencana ini. Agar dampak kerusakan dan kerugian jiwa hingga materiil dapat diminimalisir, diperlukan usaha mitigasi bencana gempa bumi di Pulau Madura dengan melakukan penelitian mengenai kemungkinan munculnya gempa bumi pada tingkat bahaya tertentu dengan metode PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis). Metode ini menggunakan mengkombinasikan karakteristik magnitudo, jarak, dan waktu dari riwayat gempa bumi di wilayah penelitian untuk memperkirakan kemungkinan percepatan gerakan tanah maksimum atau PGA yang mungkin terjadi dalam periode ulang tertentu (Dewi et al., 2018). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa katalog riwayat gempa Pulau Madura, informasi karakteristik active fault, zona subduction, dan zona background di sekitar Pulau Madura, serta informasi fungsi atenuasi yang sesuai dengan daerah penelitian. Seluruh data telah diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan 3 peta PGA di batuan dasar dalam masa guna bangunan 50 tahun dan 1 grafik respon SA dalam periode 4 detik di lokasi kejadian gempa 13 Juni 2018. Peta pertama dengan PoE 10% (periode ulang gempa 475 tahun) memiliki rentang nilai PGA 0,21 – 0,31 g. Peta kedua dengan PoE 5% (periode ulang gempa 975 tahun) memiliki rentang nilai PGA 0,23 – 0,34 g. Peta ketiga dengan PoE 2% (periode ulang gempa 2.475 tahun) memiliki rentang nilai PGA 0,25 – 0,4 g. Peningkatan rentang nilai PGA saat nilai PoE menurun disebabkan oleh semakin panjang periode ulang tahunnya maka semakin banyak gempa bumi dengan magnitudo yang lebih besar dapat muncul. Pada Pulau Madura, peta PGA dengan PoE 2% (periode ulang gempa 2.475 tahun) hasil penelitian memiliki rentang nilai PGA 0,25 – 0,27 g, sedangkan pada peta PGA dengan PoE yang sama milik SNI 1726:2019 memiliki rentang nilai 0,15 – 0,20 g. Jika nilai PGA dengan PoE 2% (periode ulang gempa 2.475 tahun) hasil penelitian di Pulau Madura dikonversi menjadi MMI, maka akan masuk ke intensitas VII (very strong) hingga VIII (severe). Lalu menurut grafik respon SA dalam periode 4 detik di lokasi kejadian gempa 13 Juni 2018, diperlukan revisi kode bangunan nasional SNI 1726:2019 di koordinat riwayat gempa bumi Sumenep pada 13 Juni 2018 dari percepatan tanah spektral tertinggi 0,45 g menjadi 0,61 g. Kedepannya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap PGA di Pulau Madura menggunakan informasi kondisi batuan sebenarnya, melakukan pemutakhiran sumber-sumber gempa bumi di sekitar Pulau Madura, melakukan penelitian lanjutan terhadap PGA di Indonesia untuk perbaikan kode bangunan nasional SNI 1726:2019, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi proses mitigasi bencana gempa bumi di Pulau Madura.

---

An earthquake of 4.8 Richter Scale occurred on June 13, 2018 at 20.06 WIB in Sumenep Regency, Madura Island, which damaged hundreds of residents' houses as a result of this disaster. To reduce the damage and loss of life to material, it’s necessary to mitigate the earthquake disaster on Madura Island by conducting research on the possibility of earthquakes occurring at a certain hazard level using the PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis) method. This method combines the characteristics of magnitude, distance, and time from the history of earthquakes in the study area to estimate the possible maximum ground motion acceleration or PGA that may occur within a certain return period (Dewi et al., 2018). This study uses data sources such as earthquake history catalog of the Madura Island, active faults, subduction zones, and background zones characteristics around Madura Island, and also attenuation function information related to the research area. All data has been processed and produced 3 PGA maps in bedrock with a 50 year building life and 1 SA response graph in a 4 second period at the site of the 13 June 2018 earthquake. The first map with 10% PoE (475 years earthquake return period) has a PGA value range of 0,21 – 0,31 g. The second map with 5% PoE (975 years earthquake return period) has a PGA value range of 0,23 – 0,34 g. The third map with a PoE of 2% (2.475 years earthquake return period) has a PGA value range of 0,25 – 0,4 g. The increase in the PGA range value when the PoE value decreases is caused by the longer the earthquake return period, the more earthquakes with a larger magnitude can occur. On Madura Island, the PGA map with a PoE of 2% (2.475 years earthquake return period) of this study have a PGA value range of 0,25 – 0.27 g, while the PGA map with the same PoE belonging to SNI 1726:2019 has a value range of 0,15 – 0,20 g. If the PGA value with a PoE of 2% (2.475 years earthquake return period) from the research on Madura Island is converted to MMI, the intensity will be VII (very strong) to VIII (severe). Then according to the graph of the SA response for a period of 4 seconds at the location of the 13 June 2018 earthquake, it is necessary to revise the national building code of SNI 1726: 2019 in the coordinates of the Sumenep earthquake history on 13 June 2018 from the highest spectral ground acceleration of 0,45 g to 0,61 g. In the future, it is recommended to carry out further research on PGA on Madura Island using information on actual rock conditions, update earthquake sources around Madura Island, conduct further research on PGA in Indonesia to improve the national building code SNI 1726:2019, and hope that this research can be additional information for the earthquake disaster mitigation process on Madura Island."

"Partai politik bukan menjadi satu – satunya kekuatan politik untuk dapat memenangkan Pilkada. Dibutuhkan kekuatan tambahan seperti jaringan politik organisasi masyarakat sipil. Seperti halnya di Jawa Timur, sejak keikutsertaan Khofifah Indar Parawansa pertama kali di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008, Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU menjadikan Muslimat NU sebagai salah satu kekuatan politiknya. Jaringan Muslimat NU yang mengakar di Jawa Timur dianggap sebagai modal penting untuk membantu Khofifah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dalam melihat bagaimana Khofifah menggunakan jaringan politik Muslimat NU dan menjadikannya sebagai tim sukses, penulis menggunakan teori jaringan politik dari Knoke (1990). Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori patronase dari Aspinall dan Sukmajati (2015) untuk melihat proses pendistribusian sumber daya dari Khofifah kepada pemilih melalui jaringan politik Muslimat NU. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa kemenangan Khofifah di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 tidak terlepas dari adanya penggunaan jaringan politik Muslimat NU

---

Political parties are not the only one political power to win elections. It is needed civil society as a success team. In East Java, since Khofifah Indar Parawansa's first participation in the East Java Gubernatorial Election in 2008, Khofifah as the general chairman of Muslimat NU has made Muslimat NU one of its political forces. The Muslimat NU network which has roots in East Java is considered an important asset to help Khofifah win the East Java Gubernatorial Election. In seeing how Khofifah uses the Muslimat NU political network and makes it a successful team, the author uses Knoke's (1990) political network theory. In addition, this study will also use the patronage theory from Aspinall and Sukmajati (2015) to see the process of distributing resources from Khofifah to voters through the Muslimat NU political network. By using qualitative methods, this study argues that Khofifah's victory in the 2018 East Java Gubernatorial Election was inseparable from the use of the Muslimat NU political network."