Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian ini menganalisis eskalasi konflik militer yang terjadi antara India dan Pakistanpada periode setelah perjanjian damai Deklarasi Lahore 1999. Setelah beberapa kaliterlibat perang besar, konflik militer di antara kedua negara ini terus berlangsung hinggahari ini. Kajian terdahulu perihal konflik India-Pakistan hanya membahas perihalpenyebab konflik ini terjadi dan upaya penyelesaian konflik yang terbagi ke dalam tigasudut pandang besar yaitu keamanan, politik domestik dan ekonomi-politik, tetapibelum ada yang menjelaskan bagaimana konflik ini nampaknya tetap bertahan. Denganmenggunakan perspektif dilema keamanan sebagai kerangka analisis dan metodepenelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa tindakan peningkatansistem pertahanan dan mengeluarkan kebijakan yang ofensif adalah pemicu keduanegara terus terlibat dalam konflik militer. Analisis kajian ini juga menunjukkanperjanjian damai Deklarasi Lahore 1999 tidak dapat menghentikan konflik militer danpermusuhan antara keduanya, karena India dan Pakistan saling melihat perilaku satusama lain seperti pembangunan kekuatan pertahanan dan pengembangan nuklir sebagaiancaman sehingga keduanya selalu berada dalam situasi dilema keamanan.

---

ABSTRACTThis study analyses the military conflict escalation between India and Pakistan in theperiod after 1999 Lahore Declaration. After several major wars, military conflictsbetween the two countries continued to this day. Previous studies on the India-Pakistanconflict only discussed the causes of this conflict and efforts to resolve conflicts. Thestudies are divided into three major perspectives, namely; security, domestic politics,and political economy, but none has explained how this military conflict is relativelylasting. By using security dilema as an analytical framework and causal-processtracing on research method, this study shows that actions to improve the defense systemand an offensive policy are the triggers for the two countries to continue to be involvedin military conflicts. The analysis of this study also shows that the Lahore Declaration1999 cannot stop military conflict and hostility between India and Pakistan, becausethey see each other's behaviors-such as the development of military defense capabilityand nuclear weaponry development-as threats so that they are always remains in thesecurity dilema situation."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."

"Tesis ini berfokus mengenai Strategi Pengamanan dan Pencegahan Konflik Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kias I Cipinang Jakarta. Penelitian di dalam tesis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan yang mengalami langsung situasi konfik di Lapas Kias I Cipinang. Informan penelitian yang dimaksud adalah warga binaan serta petugas Lapas.Dari hasil temuan lapangan didapatkan bahwa terjadi sistem pengelompokan antar warga binaan berdasarkan etnis atau kesukuan merupakan potensi yang sangat rawan untuk terjadinya konflik. Pertentangan antar kelompok yang dikarenakan perebutan kekuasaan serta keinginan untuk mendominasi menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang jika tidak diantisipasi akan memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor yang turut menjadi penentu terjadinya konflik antar warga binaan antara lain kondisi kelebihan daya tampung, terbentuknya kelompok-kelompok dalam Lapas, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan penghuni, serta interaksi antara petugas dan penghuni.Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Strategi pengamanan yang ada di Lapas Kias I Cipinang cenderung melakukan reactive policing, dimana tindakan pengamanan baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran.Selain reactive policing strategi pengamanan yang dilakukan adalah proactive policing, dimana petugas pengamanan memiliki mata-mata yang berasal dari narapidana sendiri yang selalu memantau seluruh kegiatan narapidana di blok dan melaporkannya kepada petugas. Untuk mengatasi konflik Lapas hendaknya dapat melakukan pembenahan terhadap strategi pengamanan dan penanganan konflik, dimana tindakan pengamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melainkan dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap timbulnya konflik. Antisipasi dapat dilakukan dengan merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan konflik, pengorganisasian kelompok-kelompok warga binaan, pengawasan terhadap seluruh kegiatan warga binaan, serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan kelompok antar warga binaan.

---

This thesis focuses on how the Security Strategy and Conflict Prevention Among The Citizens in Prisons Penitentiary Built Class I Cipinang Jakarta. Research in this thesis is done with qualitative research methods with a descriptive design. Extracting information relevant to the topic under study is carried out through literature study, observation and depth interviews to informants who understand the issues being studied or informants who experienced the conflict situation in prisons Class I Cipinang. Informants referred to research that is a Citizen of the built and prison officers.

From the field findings can be concluded that the grouping system built among citizens based on ethnicity or tribalism is the most vulnerable potential for conflict. Conflicts between groups are due to power struggles and the desire to dominate the friction-causing friction that otherwise would trigger the occurrence of anticipated disturbances and order. Factors that contribute to determining the occurrence of conflicts among people, among others built excess capacity conditions, the formation of groups in Prison, limitations in fulfilling the needs of residents, and interacrion between staff and residents.

Formulation of effective strategies will greatly assist officers in the implementation of security tasks. Security strategy is in prison Class I Cipinang tend to reactive policing, in which new security measures carried out after the reactive policing security strategy taken is proactive policing, where security officials have a spy who came from the prisoners themselves who constantly monitor the whole inmate activities in the block, and report it to the officer. To resolve the conflict prisons should be to make corrections to the security strategy and the handling of conflicts, where security measures are not only done after the offense but do anticipate steps toward conflict. Anticipation can be done by planning activities related to conflict prevention, organizing Citizen groups built, supervision of all activities of citizens built. and control of all inter-group activities citizens built."

"Hubungan India dan Pakistan telah diwarnai dengan dinamika yang fluktuatif selama hampir 80 tahun lamanya. Kehadiran identitas seakan-akan bersifat integral dalam dinamika ini. Hal ini pun dapat ditilik dari peristiwa Partisi 1947 yang merupakan titik puncak dari perpecahan antara komunitas Hindu dan Muslim sebagai awal kelahiran India dan Pakistan sebagai entitas berbeda. Kedua entitas terus menaruh imajinya terhadap Kashmir melalui simbolisme identitas. Kontestasi antara entitas ini juga termanifestasi dalam perbatasan kedua negara tersebut. Perbatasan sendiri memiliki dimensi yang kompleks dalam konteks kontestasi identitas antara India dan Pakistan. Tinjauan literatur ini mengulas 36 literatur mengenai identitas dalam hubungan India-Pakistan dengan menggunakan pengorganisasian metode Taxonomi. Secara garis besar topik ini memiliki empat tema, 1).Tinjauan Historis Pertautan Identitas India dan Pakistan, 2). Signifikansi Partisi 1947 dalam Dinamika Hubungan India–Pakistan, 3). Kompleksitas Isu Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan, dan 4). Dinamika Identitas dalam Isu Perbatasan India-Pakistan. Dalam tinjauannya, penulis menemukan bahwa tercipta relasi antara identitas yang bersifat predatorik dalam konteks dinamika India-Pakistan. Komunalisme komunitas identitas telah menjadi salah faktor dalam melanggengkan relasi ini. Hal ini pun juga tecermin dalam kasus Kashmir dan Perbatasan yang turut menjadi wahana terjadinya konstruksi dan marginalisasi identitas.

---

India-Pakistan relations have been volatile for nearly 80 years, heavily influenced by identity dynamics. The 1947 Partition, marking the division between Hindu and Muslim communities, led to the formation of India and Pakistan. This event set the stage for ongoing conflicts, particularly over the disputed Kashmir region, where both countries project their identities. The border itself is a site of complex identity contestation, impacting both state policies and border communities. This literature review examines 36 sources on identity in India-Pakistan relations using a taxonomy method, categorizing the findings into four themes: 1). Historical Review of the Identity Linkage of India and Pakistan, 2). The Significance of the 1947 Partition in the Dynamics of India–Pakistan Relations, 3). The Complexity of the Kashmir Issue in India-Pakistan Relations, and 4). Identity Dynamics in the India-Pakistan Border Issue. The review reveals a relationship of predatory identities between the two nations, sustained by communitarian identity politics. This dynamic is evident in both the Kashmir issue and border interactions, where identity construction and marginalization are ongoing."

"Meningkatnya kebutuhan berbagai negara di dunia akan CPO berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap produksi buah kelapa sawit. Konflik yang terjadi antara Korporasi dan masyarakat adat Suku Anak Dalam di Batang Hari merupakan konflik yang terjadi akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis hubungan pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan masyarakat adat suku anak dalam.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekologi politik, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya yang membuat masyarakat menjadi landless dan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Hubungan antara tiga aktor yang terlibat langsung dalam konflik memperlihatkan perusahaan lebih mendominasi dan berkuasa atas pemerintah dan masyarakat.

---

With the growing number of demands from nations across the globe for Crude Palm Oil is bringing result on the increase of pressure to the production of palm fruit. The conflict happened between corporation and indigenous people, suku anak dalam, in Batang Hari is a contest for the access to natural resource. This research was conducted by using qualitative method which inted to analyze the relation among government, corporation and society in resolving conflict between PT. Asiatic Persada and indigenous people, suku anak dalam.

The result of research reveals that in ecological politic perspective, the conflict occurred as the result of the contest for the access to natural resource which made suku anak dalam become landless dan marginalized economically and socially. The relation among the three stakeholders involved in conflict shows that corporation is more dominating and become more powerful than government and society."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Industrialisasi tengah mengubah koran "Suara Merdeka" (SM) dalam sosoknya yang baru. Sejak 1980-an, ketika penanaman modal asing boleh masuk ke dunia penerbitan sesuai amanat UU No. 2111982 tentang "Penaman Modal Asing". secara cepat koran SM mengalami perubahan di tingkat paradigmatik.Koran SM, mau tidak mau, mengikuti sistem budaya perusahaan (corporate culture) sebagaimana yang menjadi konteks ruang dan gerak perusahaan lain. Implikasinya, wartawan-rnakhluk individual yang secara bebas bisa mengekspresikan idealismenya sebelum era itu--harus terikat dengan platform baru karena menjadi makhluk organisasional dalam situasi yang berbeda. Jurnalisme pun mengalami reunifikasi tidak sekedar menjadi media ekspresi idealisme, tetapi obyek komodifikasi.Dalam perspektif itu, proses jurnalisme sesungguhnya memiliki kerumitan sosial budaya tersendiri. Di satu sisi, wartawan terikat dengan adagium bahwa epistemologi jurnalisme diselenggarakan dalam kerangka memenuhi right to know dan rigth to express warga, di lain sisi sebagian hidup mereka terikat dengan pemilik modal yang berkewajiban menopang return of investment. Kerumitan lain datang dari sisi khalayak yang berharap wartawan mampu mensuplai informasi bebas sebagai dasar membentuk keputusan-keputusan berharga.Dalam tarik-menarik kepentingan seperti itu, konflik dengan demikian merupakan situasi yang tak mungkin dihindari. Tesis ini berusaha mengungkap dari mendeskripiskan konflik yang dialami wartawan dan cara-cara penyelesaiannya dengan pendekatan kebudayaan Bourdieu. Melalui teori praksis Bourdieu, konflik coba diurai sebagai fenomena sosial budaya di tubuh perusahan pers SM.Dalam riset ini ditemukan berbagai macam kasus konflik yang dialami wartawan. Ada berbagai cara merespon konflik serta prosedur penyelesaian perkara yang ditempuh wartawan SM, mulai dari penyelesaian lewat perang mulut, tukarmenukar, ganti-rugi, musyawarah, hingga mediasi. Masing-masing cara dan prosedur penyelesaian konflik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dari pihakpihak yang berkonflik. Sebab, dalam bahasa Bourdieu, masing-masing pihak memiliki struktur obyektif (sistem budaya), disposisi (logika berpikir) dan habitus (logika berperilaku) sendiri-sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa cara dan prosedur tersebut tampaknya hanya efektif untuk konflik yang kurang lebih sama."

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."