Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang SEA Games XIX tahun 1997 yang diselenggarakan di Jakarta dalam situasi krisis ekonomi. Penunjukkan resmi Indonesia sebagai tuan rumah menjadi komitmen bagi pemerintah untuk tetap melaksanakannya melalui berbagai upaya, terutama pembentukan Konsorsium swasta yang bertanggung jawab secara luas dalam hal pemenuhan anggaran. Target dwi sukses, yaitu sukses sebagai penyelenggara dan sukses prestasi diamanatkan Presiden Soeharto demi tetap menanamkan semboyan `Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat` sekaligus meneruskan misi olahraga sebagai alat pembangunan bangsa. Dampak dari upaya pemerintah dan jajaran di bawahnya membawa Indonesia berhasil menyelenggarakan ajang ini dengan berbagai catatan, serta meraih kembali gelar juara umum melalui perolehan medali emas terbanyak sepanjang sejarah yang masih bertahan hingga artikel ini ditulis. Keterlibatan Konsorsium sebagai Mitra Penyelenggara juga dapat dijadikan model pembelajaran dan pengalaman sistem keolahragaan di tanah air. Secara eksternal, SEA Games XIX mengukuhkan status kegemilangan Indonesia dalam olahraga Asia Tenggara pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah dalam buku berjudul Olahraga dan Nasionalisme Indonesia juga menyinggung tentang SEA Games XIX namun berfokus pada aspek momentum kebangkitan olahraga Indonesia.This research discusses the SEA Games XIX/1997 held in Jakarta in the situation of economic crisis. Indonesia's official appointment as host was a commitment for the government to keep it going, through a kind of efforts, especially the formation of Consortium that is broadly responsible for budgetary fulfillment. A successful target, as an organizer and successful achievement mandated by President Suharto to embed the motto `Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat` while continuing the mission of sports as an instrument for nation development. The impact of the government effort and strategy has brought Indonesia successfully to host the event with a several records, as well as regained the general champion through the most gold medal in history that still surviving until this article was written. The involvement of Consortium as an organizer partner can also be uses as model of learning and experience of sports system in our homeland. Externally, the XIX SEA Games consolidated the status of Indonesia's glory in Southeast Asian sports during the New Order. This research using historical methods by conducting heuristics, verification, interpretation, and historiography. As far as the author's search, a book called Olahraga dan Nasionalisme Indonesia also mentioned the XIX SEA Games but focuses on the aspects of Indonesian sports momentum."

"SEA Games XIX tahun 1997 merupakan event olah raga terbesar yang diselenggarakan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Pada SEA Games XIX inilah pertama kalinya pihak swasta dilibatkan didalam kepanitiaan. Untuk mengkomunikasikan penyelenggaraan SEA Games XIX, Organizing Committee SEA Games XIX membentuk Bidang Penerangan & Komunikasi (Penkom). Sedangkan untuk menggalang dana dibentuk Bidang Promosi & Usaha. Penelitian ini melihat program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh Bidang Penkom dan Bidang Promosi & Usaha, yang merupakan bentuk manajemen komunikasi termasuk komunikasi pemasaran dan promosi. Selain itu dilihat pula masalah-masaiah timbul didalam pelaksanaannya. Beberapa teori dari konsep yang digunakan disini antara lain : konsep dasar komunikasi, komunikasi massa, komunikasi dua tahap, hierarchy of effect, komunikasi pemasaran, dan bauran promosi. Pendekatan penelitian ini adalah secara kualitatif dengan tipe penelitian evaluatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dengan mengacu pada data tertulis yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SEA Games XIX telah berhasil dipublikasikan secara luas. Media massa yang meliput berjumlah 293 dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan publikasi. Dalam keberhasilan mempublikasikan SEA Games XIX ini terdapat masalah dalam hal komunikasi, baik dari sisi sumber, isi pesan, media, serta kurangnya analisa kebutuhan dan keinginan khalayak. Konsep pemasaran yang masih berorientasi kepada produk serta promotion mix yang lemah, terutama public relations. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dalam penelitian ini diberikan saran-saran, antara lain perlunya menghindari berbagai gangguan pada sumber, kejelasan makna pesan, pemilihan media, perlunya pemahaman konsep-konsep komunikasi pemasaran untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari khalayak, serta perlunya dibina hubungan yang lebih baik pada berbagai kalangan. Selain itu perlu reorientasi daripada penyelenggaraan SEA Games dan pemanfaatan event ini untuk promosi pariwisata."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Baitul Maal wat Tamwi BMT sebagai upaya ICMI dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia pada periode 1995-1997. BMT merupakan lembaga keuangan syariah tingkat mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka menaikkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dalam perkembangannya, BMT pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an dan populer pada tahun 1990-an. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI sebagai sebuah wadah atau organisasi yang menghimpun kalangan intelektual Islam Indonesia berusaha mengembangkan dan mempopulerkan BMT di berbagai wilayah di Indonesia, yang bagian dari program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi terhadap buku, hasil muktamar, koran sezaman, dan wawancara dengan pengurus ICMI periode 1990-an. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa berkembangnya BMT di Indonesia pada tahun1990-an disebabkan oleh upaya ICMI dalam mendirikan dan mengembangkan BMT di Indonesia melalui Program Gerakan BMT.

---

ABSTRACTThis research discusses Baitul Maal wat Tamwil in short BMT as ICMI 39s efforts in empowering muslim rsquo s people 39 s economy in Jakarta in the period 1995 1997. Baitul Maal wat Tamwil is a micro syariah financial institution operated on the basis of profit sharing to foster micro and small business enterprises, in order for such institution to raise the degree and dignity and defend the interests of fakir miskin the poor . In its development, BMT was initially introduced in the late 1980s and became popular in the 1990s. Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia ICMI, The Association of Indonesian Muslim Intellectuals as a forum or organization that brings together Indonesian Islamic intellectuals to develop and popularize BMTs in various regions of Indonesia, which are parts of Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam the program of Community Economic Development and the Development of the Potential of Islamic Resources . This study uses the historical method with heuristic stages, criticism, interpretation of the books, the results of conference, contemporary newspapers, and interviews with ICMI board of the 1990s. Based on research that has alreay been done, the fact that the development of BMT in Indonesia in the 1990s by ICMI efforts in establishing and developing BMTs in Indonesia through Program Gerakan BMT Movement Programme was found."

"Lebanon merupakan negara yang modern dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Hal tersebut terlihat dari tingkat pendidikan yang baik dan tingginya tingkat melek huruf dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya. Namun, Lebanon tidak dapat mempertahankan modernisasinya disebabkan krisis ekonomi yang melanda Lebanon dalam waktu panjang telah menyebabkan kemunduran pendidikan di Lebanon. Kemunduran pada bidang pendidikan diperparah dengan adanya krisis ekonomi akibat maraknya korupsi pada tahun 2019 dan pandemi Covid-19 yang juga meruntuhkan sektor ekonomi negara Lebanon. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan hambatan dan tantangan pemerintah Lebanon dalam mengembangkan pendidikan di Lebanon. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena membutuhkan data deskriptif berupa tulisan dari seseorang yang dapat penulis amati sehingga penulis dapat menjelaskan serta menganalisis kondisi pendidikan di Lebanon (2019-2021). Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi pendidikan di Lebanon (2019-2021) yang memburuk karena di tengah-tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh korupsi dan pandemi Covid-19 serta upaya dan hambatan pemerintah Lebanon yang bekerja sama dengan lembaga internasional untuk membangkitkannya kembali.

---

Lebanon is a modern country compared to its neighboring countries. This can be seen from the good level of education and the high literacy rate compared to other Middle Eastern countries. However, Lebanon was unable to maintain its modernization which caused the economic crisis that hit Lebanon for a long time which had led to the decline of education in Lebanon. The setback in the education sector was exacerbated by the economic crisis due to rampant corruption in 2019 and the Covid-19 pandemic which also brought down the Lebanese economy. The purpose of this research is to show the obstacles and challenges of the Lebanese government in developing education in Lebanon. This research was conducted using qualitative methods through literature study. This research was conducted using a qualitative method because it requires descriptive data in the form of writing from someone the writer can observe so that the writer can explain and analyze the condition of education in Lebanon (2019-2021). The results of this study shows that the condition of education in Lebanon (2019-2021) has worsened due to the economic crisis caused by corruption and the Covid-19 pandemic and the efforts and obstacles by the Lebanese government in collaboration with international institutions to revive it."

"ABSTRAKPemerintah mengesahkan Program Indonesia Emas (Prima) yang fokus pada penyiapan atlet ke ajang olahraga multievent internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010. Cabang olahraga (cabor) taekwondo merupakan salah satu cabor prioritas menurut hasil seminar dan FGD Kemenpora RI tahun 2012. Pasca tahun 2012, prestasi cabor taekwondo menurun drastis dalam hal perolehan medali emas di ajang SEA Games yang disebabkan oleh koordinasi antarorganisasi. Skripsi ini membahas bagaimana koordinasi antarorganisasi dilakukan dalam pelaksanaan Prima pada cabor taekwondo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini, koordinasi antarorganisasi pelaksanaan Prima pada cabor taekwondo menggunakan mekanisme pendekatan hierarki yang terpusat di Kemenpora RI. Koordinasi masih banyak terhambat pada koordinasi pendanaan dan juga koherensi di tingkat organisasional.

---

ABSTRACTIndonesia passed President Regulation number 22 2010 which focus on elite athletes preparation at international multievent. Taekwondo is Government priority sport according to seminar and FGD conducted by Ministry of Youth and Sports Affairs in 2012. In 2012 and so forth, taekwondo?s performance decreased in getting gold medals in SEA Games because of miss inter-organization coordination. This thesis aims to dipict how Prima inter-organization coordination works at Taekwondo. This research conducts qualitative approach with data collection through depth-interview and documentation studies. The research shows inter-organization coordination in Prima at Taekwondo is dipicted by centralized-hierarchy mechanism which centralized at Ministry of Youth and Sports Affairs (Kemenpora RI). Prima inter-organization coordination is hampered by funding coordination and coherence at organizational level."

"Penelitian ini berusaha menjawab mengapa Pemerintah Taiwan tidak menindaklanjuti Economic Cooperation Framework Agreement ECFA dengan meratifikasi Cross-Strait Service Trades Agreement CSSTA dan melanjutkan perundingan Cross-Strait Goods Trade Agreement CSGTA , padahal data yang ada menunjukkan hasil yang positif. Sebagai penindaklanjutan ECFA, Pemerintah Taiwan dan Cina menandatangani CSSTA pada Juni 2013. Namun pada tahun 2014 CSSTA gagal diratifikasi dan negosiasi CSGTA mengalami stagnansi. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah two-level games oleh Putnam, bertujuan untuk melihat interaksi antara level I tingkat internasional dan level II tingakat domestik . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Taiwan tidak menindaklanjuti ECFA karena ukuran win-set level II yang kecil dan tidak tumpang tindih. Secara lebih spesifik, Legislative Yuan belum berhasil menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU mengenai pengawasan hubungan lintas selat terinstitusionalisasi Cross-Strait Oversight Bill . Akibatnya, ratifikasi perjanjian yang tertunda belum bisa dilakukan dan negosiasi dengan Pemerintah Cina belum bisa dilanjutkan. Selain itu, pasca pemilihan presiden tahun 2016 yang dimenangkan oleh Tsai Ing-wen dari DPP, Pemerintah Cina membekukan jalur komunikasi resmi antara SEF dan ARATS. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Taiwan tidak bersedia menyatakan pengakuan secara eksplisit terhadap 'konsensus 1992' mengenai prinsip 'satu Cina'. Dampaknya, negosiasi lintas selat terhenti dan Pemerintah Taiwan tidak bisa menindaklanjuti ECFA.

---

This research attempts to answer why Taiwanese government did not follow up Economic Cooperation Framework Agreement ECFA by ratifying Cross Strait Service Trade Agreement CSSTA and continuing the negotiation upon Cross Strait Goods Trade Agreement CSGTA , whereas the existing data showed a positive outcome. As a follow up of ECFA, Taiwan and China signed CSSTA in June 2013. However in 2014 CSSTA failed to be ratified and negotiation upon CSGTA stagnated. Two level games theory by Putnam is used to answer the research question, intended to see the interaction between level I international realm and level II domestic realm . This research shows that Taiwan did not follow up ECFA because the size of level II win set was small and not overlapped. To be more specific, Legislative Yuan has not finished the discussion and pass the legislation on Cross Strait Oversight Bill. As the result, ratification of pending agreement still cannot be done and negotiation with Chinese government still cannot be resumed. Moreover, after Tsai Ing wen of DPP win presidential election in 2016, China postponed formal communication channel between SEF and ARATS. It was done due to Taiwan unwillingness to state formal recognition to ldquo 1992 consensus rdquo regarding ldquo one China rdquo principle. As the consequences, cross strait negotiation was put on hold and Taiwan cannot follow up ECFA."

"Penelitian ini membahas bagaimana surat kabar nasional memberitakan para atlet perempuan pemeroleh medali emas SEA Games 2017. Pembahasan dari beberapa artikel yang dipilih melingkupi bagaimana media membangun karakteristik heroik bagi para atlet, sekaligus juga bagaimana citra feminin tidak bisa dilepaskan dari mereka. Dengan menggunakan metode tekstual yang membedah satu per satu teks berita beradasarkan tipologi pemberitaan, dapat ditemukan bahwa terjadi irisan antara karakteristik heroik para atlet dengan narasi yang juga memberi muatan feminin. Ditemukan penamaan-penamaan khusus yang diberikan sebagai simbol bagi para atlet, disertai dengan dramatisasi pencapaian, juga kontestasi antara atlet junior dengan senior, hingga deskripsi-deskripsi yang mengarah kepada feminintas para atlet dan terpresentasikan dalam sosok tiga atlet wushu putri Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai heroisme para atlet perempuan di dalam media masih dibangun lewat karakteristik gender tertentu.

---

This research discusses how national newspapers covered female athletes who won gold medals at the 2017 SEA Games. The discussion, based on several selected articles, encompasses how the media constructs heroic characteristics for these athletes while also associating them with feminine images. By using a textual analysis method that deconstructs each news article based on the typology of reporting, it can be observed that there is an intersection between the heroic characteristics of the athletes and the narratives that also imbue them with femininity. Specific names and titles are found that are given as symbols for the athletes, accompanied by dramatizations of their achievements, as well as competitions between junior and senior athletes. Additionally, there are descriptions that lead to the femininity of the athletes, which is prominently presented in the figure of three Indonesian female wushu athletes. These findings indicate that the heroism values of female athletes in the media are still constructed through specific gender characteristics. "

"Disertasi ini menunjukkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meneguhkan otoritasnya sebagai pemegang kendali utama dalam penataan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi penyiaran. Di berbagai masa pemerintahan berbeda, pemerintah berupaya mengendalikan penyiaran dengan melahirkan regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak dunia penyiaran. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Secara berkelanjutan pula, upaya ini didukung industri penyiaran. Dalam proses menghasilkan kebijakan, pemerintah umumnya tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat sipil. Pemerintah melakukan proses politisasi hukum, langkah yang dalam sejumlah hal bertentangan dengan UU Penyiaran. Berbagai kebijakan dibelokkan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kepentingannya dijalankan dengan pola budaya neopatrimonial. Regulasi dibuat dengan mengabdi pada kepentingan penguasa. Pemerintah mengarahkan aturan yang ada ada tidak untuk menjamin tujuan yang secara rasional sudah ditentukan, melainkan untuk kepentingan dominasi.

---

This research shows that the Indonesian government (ie. The Ministry of Information and Communication) has consistently and continuously tried to strengthen its power as the chief controller in regulating the production, distribution and consumption of information in the Indonesian broadcasting system. In various different historical period, the government has shown its insistence to become the main regulator of the broadcasting system by issuing series of regulation that enhance government position in delimiting the stakeholders playing field. This tendency can only be interpreted as a clear evidence on the government recognition on the importance of information as a very significant economic and political resources. This effort was also supported by the broadcasting industry. In the process of developing the broadcasting policies, the Ministry never invited the Indonesian Broadcasting Commission and the civil society in general to to voice their concern. Throughout the process, the government took various measures that can be viewed as ?the politicization of law? which contradicted the real substance of the law itself. Various policies were distorted according to the government interest that was also supported by the industry.This government interest is conducted within neopatrimonial culture. Regulations were written to serve the interest of the rezime who are in power. The government direct the present regulations not to achieve the mutual objective that has rationally decided but for the sake of domination."

"Great Financial Crisis (GFC) pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 merupakan krisis yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, namun penelitian yang mempelajari hubungan antara ketakutan akibat ketidakpastian di saat krisis dengan performa pasar obligasi masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis dampak faktor ekonomi makro dan faktor ketakutan yang ditimbulkan akibat dua krisis yang terjadi di Indonesia, yaitu GFC pada tahun 2008 dan Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode VECM (Vector Error Correction Model) untuk menentukan hubungan setiap variabel secara jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, faktor ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi. Hanya variabel suku bunga the Feds yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Sentiment of Fear mempengaruhi yield obligasi Pemerintah Indonesia pada periode Great Financial Crisis Temuan lainnya adalah kedua model VECM yang dihasilkan hanya dapat menjelaskan 1,7% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa GFC, dan 34,4% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa pandemi COVID-19. Hasil ini menunjukkan variabel independen penelitian belum bisa menggambarkan nilai yield obligasi Pemerintah Indonesia pada saat krisis.

---

2008 Great Financial Crisis and the COVID-19 pandemic are crises that have occurred in the last 20 years, but research that studies the relationship between fear due to uncertainty during a crisis and bond market performance is still not widely done. This study focused on analysing the impact of macroeconomic factors and the fear factor caused by the two crises that occurred in Indonesia, namely the GFC in 2008 and the COVID-19 pandemic. This study uses the VECM (Vector Error Correction Model) method to determine the long-term relationship between each variable. The results show that in the long term, macroeconomic factors have a significant influence on bond yields. Only the Feds interest rate has a significant effect on the long-term and short-term Indonesian Government bond yields. The Sentiment of Fear variable affects the yield of Indonesian Government bonds during the Great Financial Crisis period. Another finding is that the two VECM models produced can only explain 1.7% of the 10-Year Indonesian Government bond yields during the GFC, and 34.4% of the 10-Year Indonesian Government bond yields. during the COVID-19 pandemic. These results indicate that the independent variables of the study have not been fully able to describe the yield value of Indonesian Government bonds during the crisis."

"Penggunaan daya tarik nasionalis oleh entitas komersial dalam kegiatan pemasaran disebut dengan nasionalisme komersial. Strategi aktivasi merek berupa kampanye bertajuk ?Ayo! Indonesia Bisa? oleh merek CLEAR dari PT Unilever Indonesia adalah salah satunya. Dalam kampanye ini, CLEAR berhasil menghimpun lebih dari lima belas juta dukungan online untuk Indonesia dalam ajang SEA Games XXVI tahun 2011, baik itu berupa foto, video, audio, teks, dan yang paling mendominasi nominal dukungan; tweet dengan hashtag #AyoIndonesiaBisa. Aktivasi merek ini memiliki tujuan untuk membentuk citra merek CLEAR yang peduli terhadap Indonesia. Peneliti menggunakan teori pemahaman untuk mengetahui pembentukan pemahaman khalayak sebagai pengguna internet mengenai penggunaan daya tarik nasonalis dalam kampanye tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruksionis kritis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan daya tarik nasionalis membentuk citra merek yang positif bagi khalayak yang memiliki kesadaran akan pesan iklan dan pengalaman menggunakan merek. Ditemukan pula bahwa khalayak tidak memenuhi karakteristik khalayak aktif yang tidak mudah terbujuk media dengan berpartisipasi dalam kampanye tanpa pengetahuan penuh mengenai kampanye terkait. Hal tersebut karena adopsi hashtag kampanye melalui media sosial Twitter sangat mudah, hanya dilatarbelakangi nilai personal suportivitas, kebiasaan mem-post tweet, dan norma subjektif.

---

The use of nationalist appeals by commercial entity in any marketing activities is called commercial nationalism. Brand activation strategy named ?Ayo! Indonesia Bisa? campaign by Unilever Indonesia?s CLEAR was one of them. In this campaign, CLEAR succeeded collecting more than fifteen million online support for Indonesia during SEA Games XXVI competition in 2011, consisted of photo, video, audio, text, and the most dominating one; tweets with hashtag #AyoIndonesiaBisa. The primary goal of this campaign was to create CLEAR?s brand image as a brand that cares for Indonesia. Researcher used the comprehension theory to acknowledge the formation of audience comprehension of the use of nationalist appeals in the campaign. This research used qualitative approach with critical constructionist paradigm. The data analysis used is thematic analysis. This research shows that the use of nationalist appeals shapes positive brand image for those who have advertising awareness and brand experience. Another result of this research was that audience is not always being active audience by participating in the campaign without full knowledge about it. That is because the adoption of campaign hashtag on Twitter is easy; it takes only personal value of supportivity, Twitter habit, and subjective norms. "