Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak tahun 2006, Industri minyak sawit khususnya Indonesia bertumbuh secara signifikan dan menjadi industri yang sangat penting bagi Indonesia. Besarnya produksi CPO Indonesia berdampak langsung pada peningkatan volume dan nilai ekspor CPO. Selama ini, Indonesia hanya menekankan pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Konsumsi CPO domestik hanya sekitar 30%, sedangkan 70% CPO Indonesia di ekspor ke pasar internasional. Tingginya peluang pasar dan produksi CPO Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dengan cara mengembangkan industri hilir. Dalam mendukung pengembangan industri hilir CPO di Indonesia, pada tahun 2011 pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dengan menerapkan bea keluar pada CPO dan produk turunannya berdasarkan PMK No. 128/11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model pada data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode tahun penelitian 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perusahaan, harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang postif dan signifikan, sedangkan gap harga dan output produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. namun, nilai tukar riil, kebijakan hilirisasi, kebijakan penerapan bea keluar pada CPO dan produk turunannya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO. Hal lain juga ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO domestik adalah industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian dan juga industri minyak makan dan lemak nabati lainnya. Sedangkan industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tidak berpengaruh secara signifikan

---

ABSTRACTSince 2006, the palm oil industry, especially Indonesia, has grown significantly and has become a very important industry for Indonesia. The size of Indonesia's CPO production has a direct impact on increasing the volume and value of CPO exports. So far, Indonesia has only emphasized on CPO exports so that the added value obtained is still low. Domestic CPO consumption is only around 30%, while 70% of Indonesia's CPO is exported to international markets. The high market opportunities and CPO production in Indonesia must be put to good use by Indonesia by developing downstream industries. In supporting the development of the downstream CPO industry in Indonesia, in 2011 the government implemented a downstream policy on the palm oil industry by applying export duties on CPO and its derivative products based on PMK No. 128/11. This study aims to analyze the impact of the downstream policy adopted by the government on CPO consumption in the downstream industry. The analysis technique used in this study is a fixed effect model on panel data from downstream CPO industries with a period of 2000-2015 research. The results showed that the number of companies, international CPO prices had a positive and significant effect, while the price gap and production output of the previous year had a significant negative effect on CPO consumption in the downstream industry. however, the real exchange rate, downstream policy, policy of applying export duty on CPO and its derivative products do not have a significant effect on CPO consumption. Another thing also shown in this study is that industries that have a significant influence in absorbing domestic CPO are the palm cooking oil industry, the animal feed ration industry, the organic basic chemical industry which is sourced from agriculture and also the edible oil and other vegetable fats industry. While the coconut cooking oil industry and the soap industry and household cleaning agents have no significant effect"

"Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dampak pajak ekspor CPO terhadap efisiensi produksi pada tingkat perusahaan industri CPO Indonesia. Dengan mengambil sampel data industri dan tarif pajak ekspor dari tahun 2002-2007, digunakan metode panel untuk mengestimasi dampak dari pajak ekspor CPO terhadap tingkat efisiensi produksi. Studi ini menemukan bahwa pajak ekspor dan tingkat konsentrasi industri memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat efisiensi produksi perusahaan di Industri CPO Indonesia selama periode 2002-2007. Di sisi lain, intensitas kapital dan produktivitas pekerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efisiensi industri CPO, sementara ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

This research is aimed to analyze the impact of export tax policy on firm productive efficiency in Indonesian CPO industry. Using industrial and export tax data from 2002 to 2007, this research used panel method to estimates the impact of CPO export tax on firm productive efficiency index. This research finds that export tax and industrial concentration have negative impact on firm productive efficiency in period 2002-2007. On the other side, capital intensity and labor productivity have positive impact on firm productive efficiency."

"Tulisan ini membahas tentang pengembangan industri kelapa sawit Indonesia masih mengandalkan ekspansi lahan, meskipun model pengembangan yang demikian memunculkan beragam dampak sosial dan lingkungan. Menggunakan pendekatan ketergantungan yang diperkenalkan oleh Theotonio Dos Santos dan Cardoso, penelitian ini berargumen bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh ketergantungan kolonial, finansial, dan teknologi Indonesia sebagai negara periferi terhadap negara-negara core dan semiperiferi, yang ditopang oleh persamaan kepentingan kelas dominan internasional dan kelas dominan nasional di Indonesia.

---

This research discusses how the development of the Indonesian palm oil industry still relies on land expansion, even though this development model has various social and environmental impacts. Using the dependency approach introduced by Theotonio Dos Santos and Cardoso, this research argues that this condition is caused by the colonial, financial and technological dependence of Indonesia as a peripheral country on core and semi-periphery countries, which is supported by the similarities in the interests of the international dominant class and the local dominant class."

"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia.

---

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas hilirisasi industri pertambangan nikel serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam proses hilirisasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dalam proses hilirisasi industri pertambangan nikel saat ini belum bisa mengakomodir keperluan industri. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan tax holiday, tarif bea keluar yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar di periode tertentu, tax free existence, serta subsidi.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for downstream in nickel mining industry and to find an alternative policy that relevant to be applied in this industrial downstream. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic.

The result of this research shows that the tax incentive policy which applied in the downstream of nickel mining industry at the moment can not fulfilled the needs of industry. Some of alternatives policy that recommended are: the revised of tax holiday policy, export duty tariff which determined with the condition of market price value in certain period, tax free existence incentive, and subsidies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi listrik terhadap output industri manufaktur Indonesia, khususnya pada lima sektor unggulan ekspor yaitu industri pengolahan logam dasar, industri makanan, industri minuman, industri peralatan listrik, dan industri komputer. Data yang digunakan berasal dari Survei Industri Manufaktur tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019. Industri manufaktur Indonesia merupakan sektor yang penting karena menempati posisi tertinggi pada tahun 2023 dalam menyumbang Produk Domestik Bruto yaitu sekitar 18,67 % (Badan Pusat Statistik, 2024) .Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah output industri manufaktur, sementara variabel independennya adalah konsumsi listrik. Penelitian juga menyertakan variabel kontrol seperti harga energi listrik, harga energi solar, harga energi gas dan harga energi batubara, serta modal dan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi listrik berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat 1 % terhadap output industri manufaktur Indonesia pada kelima sektor yang diteliti. Peningkatan konsumsi listrik sebesar 1% akan meningkatkan output industri manufaktur sebesar 0,080% - 0,172%, ceteris paribus. Industri makanan, mencatatkan pengaruh terbesar dibandingkan industri lainnya. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya ketersediaan pasokan listrik yang memadai untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur.

---

The study aims to analyze the influence of electricity consumption on Indonesian manufacturing industry output, in particular in the five leading export sectors: basic metal processing industry, food industry, beverage industry, electrical equipment industry, and computer industry. The data used came from the Manufacturing Industry Survey for 2015, 2017, 2018, and 2019. Indonesian manufacturing industry is an important sector as it occupies the highest position by 2023 in contributing gross domestic product of about 18.67% (Central Statistics Bureau, 2024).The analytical method used is panel data regression with a fixed-effect model approach. The dependent variable in this study is manufacturing industry output, while the independent variable is electricity consumption. The research also included control variables such as electricity prices, solar energy prices, gas energy prices and coal prices, as well as capital and labour. The results of the research show that electricity consumption has a positive and significant impact at a rate of 1% on Indonesian manufacturing industry output in the five sectors studied. A 1% increase in electricity consumption will increase manufacturing output by 0.080% - 0.172%, ceteris paribus. The food industry, recorded the greatest influence compared to other industries. These findings imply the importance of availability of adequate power supply to drive manufacturing industry growth."

"Natural monopoly refers to a situation where only one business or one group of businesses controls the production and marketing of a good or service that is important to many consumers. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a state-owned company that plays a dominant role in the electricity industry in Indonesia. The results of this research show that PLN has a natural monopoly position in the downstream electricity industry in Indonesia. This monopoly occurs because the electricity industry is a sector that controls the lives of many people and has a significant impact on society. The state has an important role in regulating and supervising the monopoly to ensure the provision of reliable, affordable, and sustainable electricity services. The state's role in regulating natural monopolies is carried out through various institutions and policies, including the Ministry of Energy and Mineral Resources as the main regulator in the electricity sector. The state's goal is to maintain a balance between the public interest and the need for operational efficiency in the industry. In regulating natural monopolies, the state needs to exercise strong supervisory and regulatory functions. It aims to prevent abuse of monopoly power, ensure accessibility and fair prices for consumers, and encourage efficiency and innovation in the electricity industry. In addition, it is important for the state to encourage private sector participation and investment in electricity infrastructure to expand transmission coverage and improve overall system efficiency. This research provides a better understanding of natural monopoly in the downstream electricity industry in Indonesia and the role of the state in regulating it. The implication of these findings is the need for strong and transparent policies to maintain fairness of competition, protect consumers, and ensure adequate development of electricity infrastructure.

---

Monopoli alamiah merujuk pada situasi di mana hanya satu pelaku bisnis atau satu kelompok bisnis yang mengendalikan produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa yang penting bagi banyak konsumen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan milik negara yang memegang peran dominan dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN memiliki posisi monopoli alamiah dalam industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia. Monopoli ini terjadi karena industri ketenagalistrikan merupakan sektor yang mengendalikan kehidupan banyak orang dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi monopoli tersebut untuk memastikan penyediaan layanan listrik yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Peran negara dalam mengatur monopoli alamiah dilakukan melalui berbagai lembaga dan kebijakan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator utama dalam sektor ketenagalistrikan. Tujuan negara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan efisiensi operasional dalam industri ini. Dalam mengatur monopoli alamiah, negara perlu menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memastikan aksesibilitas dan harga yang adil bagi konsumen, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, penting bagi negara untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan investasi dalam infrastruktur ketenagalistrikan guna memperluas jangkauan transmisi dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang monopoli alamiah di industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia dan peran negara dalam mengaturnya. Implikasi temuan ini adalah perlunya kebijakan yang kuat dan transparan untuk menjaga keadilan kompetisi, melindungi konsumen, dan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit.

---

This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Penetapan Harga Referensi pada Crude Palm Oil (CPO) dalam Upaya Pemerintah Memperkuat Komoditas CPO. Kelapa sawit merupakan salah satu produk perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan sebagai penambah devisa negara.Aktor pembuat kebijakan memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik memiliki tujuan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penetapan harga referensi pada CPO merupakan langkah pemerintah dalam menahan laju ekspor. Kebijakan ini dibuat memiliki tujuan memenuhi pasokan dalam negeri, mengantisipasi kenaikan harga CPO di pasar internasional, hilirisasi industri dan menjadi harga rata-rata dan harga patokan dalam penetapan harga ekspor pada CPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alur proses formulasi penetapan harga refrensi pada CPO dilakukan oleh tim penetapan harga dimana aktor terkait memberikan usulan harga patokan ekspor yang berasal dari bursa Indonesia (ICDX), bursa Mayalsia (MDX) dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional. Selanjutnya penetapkan harga refrensi CPO ini yang menjadi acuan dalam penetapan tarif Bea Keluar yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat peran dan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penetapan harga refrensi pada ekspor CPO

---

This thesis discusses the Analysis of the Role of Actors in the Formulation of Reference Pricing Policies on Crude Palm Oil (CPO) in the Government's Efforts to Strengthen CPO Commodities. Oil palm is one of the plantation products that has high value and as an addition to foreign exchange. Policy-making actors have the authority to shape public policy. Public policy making has a goal as a solution in overcoming problems that exist in society. Setting the reference price for CPO is a step taken by the government to curb the rate of exports. This policy was made with the aim of meeting domestic supply, anticipating rising CPO prices in the international market, downstreaming the industry and becoming the average price and benchmark price in setting export prices for CPO. This study uses a qualitative approach using qualitative techniques. The results of this study explain that the flow of the reference price fixing formulation process for CPO is carried out by the pricing team where the related actors provide export benchmark prices from the Indonesian stock exchange (ICDX), the Mayalsia stock exchange (MDX) and Rotterdam which takes into account international CPO prices. Furthermore, the CPO reference price set is the reference in determining the Export Duty rate made by the Minister of Finance. There are also roles and actors involved in the process of formulating reference price fixing policies on CPO exports."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."